SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)
P. ScholtenVersi Web terjemahan bahasa Indonesia bab 3 dari Algemeen Deel (1985) oleh Soemintapoera. Silakan gunakan edisi asli untuk referensi. Referensi lengkap ke halaman dengan (paulscholten.eu+nomor blok).

Kata pendahuluan penterjemah. (Foreword of translator)
   Dalam tahun 1934 diterbitkan, sebagai cetakan kedua, buku berjudul algemeen deel, karangan Mr. P. Scholten, guru besar pada Universiteit van Amsterdam. Buku ini yang merupakan bagian dalam seri ‘mr. C. Asser,‘s handleiding tot de beoefening van het nedfrlandsch burgerlljk recht, terdiri atas tiga Hoofdstuk (Bab), yaitu:
   Hoofdstuk I de methode van het privaat- recht.
   Hoofdstuk II de grenzen van het recht naar plaats en tijd,
   Hoofdstuk III het burgerlijk wetboek en zijn geschiedenis.
   Terjemahan Hoofdstuk III, yang memaparkan sejarah pembentukan. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berikut perkembangannya, dapat dibaca dalam halaman-halaman berikut.
   Mr. P. Scholten dalam Kata-Pendahuluannya antara lain menulis, bahwa buku ini, karena isinya bersifat umum, hanya dapat dipahami bila diperlakukan sebagai suatu kesatuan yang rnenyeluruh. Serangkaian paragrap dalam Hoofdstuk I harus dibaca secara berurutan, berbagai pandangan dan pendapat yang diketengahkan berkaitan satu sama lain serta saling mengisi, sehingga semuanya itu tidak dapat dilepaskan dari konteksnya untuk menghindari kesalahpahaman.
   Selanjutnya diterangkan oleh Mr. Scholten bahwa Hoofdstuk I disusul oleh Hoofdstuk II, yang isinya merupakan pelengkap yang dianggap perlu bagi Hoofdstuk I. Tidaklah demikian halnya dengan isi dari Hoofdstuk III.
   Sekitar permasalahan yang menyangkut Hoofdstuk III, oleh Mr. P. Scholten dijelaskan sebagai berikut. Di samping “algemeen deel” yang justru menelaah metoda “burgerlijk recht” maka sebenarnya pada tempatnvalah dibuat karangan mengenai sejarah yang juga bersifat umum mengenai “burgerlijk recht” itu, jadi bukan yang khusus mengenai hukum-perikatan atau hukum kebendaan. Dan sejarah “Burgerlijk Wetboek” bisa merupakan bagian dari karangan yang demikian itu. Akan tetapi karangan yang dimaksud masih langka. Dalam pada itu akan berguna dan bermanfaat sekali bila pemakai (pembaca) seri ASSER’S ini dapat memaklumi beberapa data historis sekitar pembentukan “Burgerlijk Wetboek” – berikut perkembangannya - yang paling penting masih dari buku algemeen deel ini. Dan data-data mengenai pembentukan B.W. berikut perkembangannya dapat ditemukan dalam Hoofdstuk III.
   Dengan demikian oleh Mr. scholten dalam Kata-Pendahuluan diterangkan sebabnya Hoofdstuk III disisipkan dalam ALGEMEEN DEEL. Juga sekaligus dari keterangannya dapat ditarik kesimpulan Hoofdstuk III dapat dibaca terlepas dari Hoofdstuk yang lainnya.
   “Burgerlijk Wetboek”, yang merupakan obyek penelaahan Scholten, mulai tahun 1838 dinyatakan berlaku di Negeri Belanda.
   Dalam konteks ini perlu dikemukakan, bahwa politik bidang hukum pemerintah Belanda untuk jajahannya, yang kini menjelma sebagai Republik Indonesia, dituangkan dalam pasal 131 “Indische Staatsregeling” (sebelumnya pasal 75 “Regeringsregelement”), yang dalam pokoknya menentukan sebagai berikut: .
   Hukum Perdata dan Dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam, kitab-kitab undang-undang, yaitu dikodifisir.
   Untuk golongan bangsa Eropah dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi). (Lihat pokok-pokok hukum perdata,
karangan Prof. Subekti, S.H. hal. 11, 1983).
   Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka “Burgerlijk Wetboek”, berasal dari Negeri Belanda, juga berlaku di sini, sewaktu masih merupakan daerah jajahan.
   Ketika Balatentara Jepang berkuasa di sini B.W. dinyatakan tetap berlaku. Demikianlah juga halnya pada waktu Republik Indonesia mulai berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
   Akhirnya masih dirasakan perlu untuk mengemukakan catatan sebagai berikut:
   Menurut pasal 163 “Indische Staatsregeling” maka penduduk pada zaman penjajahan dalam bidang hukum dibagi atas 3 golongan, yaitu:
   Eropa,
   Timur Asing,
   Indonesia-Priburni.
   Dari keterangan yang diuraikan di atas jelas kiranya bahwa “Burgerlijk Wetboek”, berasal dari Negeri Belanda, berlaku di sini bagi golongan Eropa. Akan tetapi Pasal 131 “Indische Staatsregeling” sebenarnya masih memuat ketentuan-ketentuan (di atas tidak dikutip), yang membuka kemungkinan memberlakukan Hukum Perdata golongan Eropa untuk golongan- golongan penduduk yang lain. Untuk menjelaskan sampai sejauh mana kemungkinan itu dilaksanakan, hal itu kiranya berada di luar jangkauan Kata-Pendahuluan Penterjemah ini.
Bandung, 1985 K.S.

Kata pendahuluan penerbit (Foreword of publisher)
   Penerbit menyambut dengan gembira gagasan Mr. Koerdi Soemintapoera untuk menterjemahkan penelaahan mengenai sejarah “Burgerlijk Wetboek”, yang merupakan hasil karya Mr. P. Scholten. Sepanjang dapat diketahui, karangan mengenai sejarah yang demikian itu yang ditulis dalam bahasa Indonesia sampai sekarang masih langka.
   Penterjemah dilahirkan tahun 1918 di Sumedang. Setelah meraih diploma AMS dalam tahun 1938, ia melanjutkan studinya pada Rechtshogeschool di Jakarta, di mana ia dalam tahun 1940 lulus ujian “candidaat”. Setelah Balatentara Jepang menyerbu dan menduduki Pulau Jawa, Sdr. Koerdi Soemintapoera mengikuti kursus, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Jepang untuk mendidik calon-hakim. Ia baru dapat menyelesaikan studinya dalam ilmu-hukum dalam tahun 1950 di Jakarta.
   Di samping menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan pemerintahan – ia menjabat hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon (1944 - 1947), sesudah penyerahan kedaulatan itu berturut-turut bekerja pada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Bank Indonesia dan akhirnya pada DKA/PNKA di Balai Besar Bandung, di mana ia dengan fungsi terakhir sebagai Sekretaris Perusahaan meninggalkan dinas pemerintahan dengan hak-pensiun dalam tahun 1973 – ia juga merasa tertarik pada bidang pendidikan.
   Selama tahun 1955-1957 ia menjadi dosen pada Universitas merdeka di Bandung. Dan dari tahun 1958 sampai 1974 ia menjabat Dekan Fakultas Hukum - Universitas BANDUNG dan merengkap dosen. Mulai tahun 1983 samapi kini ia bekerja sebagai Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
Bandung, 1985 Penerbit

    pagina-10Studi hukum perdata berpusat pada “Burgerlijk Wetboek.” Hukum perdata itu di-kodifikasikan; dengan perkataan lain keseluruhan hukum itu tercakup dalam satu buah “Wetboek” (Kitab Undang-Undang). Tujuan setiap pe-kodifikasian ialah menghindari adanya hukum di luar Kitab Undang-Undang, Dalam sejarah ditemukan perioda-perioda tertentu, di mana kebutuhan akan adanya kesatuan-hukum dan .kepastian. hukum sangat dirasakan, misalnya dalam zaman JUSTINIAUS, begitu pula dalam abad ke-18. Sewaktu itu hukum setempat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya merupakan himbauan ke arah kesatuan hukum. Ketidak mantapan dari pihak para hakim dalam menjatuhkan keputusan mendambakan adanya kepastian dalam pelaksanaan hukum.
   Pola berfikir demikian, yang tersebar di abad ke-18, membawa negara-negara Eropa ke arah pe-kodifikasian hukum. Pada waktu sekarang memang telah dimaklumi, bahwa kepastian dalam bidang hukum tidak tercapai. Pula disadari bahwa di sekitar Kitab Undang-Undang diciptakan hukum oleh ilmupengetahuan, keputusan hakim dan. kebiasaan. Meskipun demikian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tetap merupakan inti dari hukum perdata. Selalu diupayakan supaya hal-hal yang baru dikaitkan dengan yang tercakup dalam Kitab Undang-Undang.

Formula-formula, yang di dalamnya tercakup berbagai norma hukum, sudah bertahun-tahun diterapkan. Juga semua itu sudah dikembangkan dalam literatur dan jurisprudensi. Oleh karena itu semua formula-formula, yang penjabarannya dimuat dalam pasal-pasal, sudah tak terpisahkan dari perikehidupan hukum orang. Dengan demikian akan sulit diadakan perubahan-perubahan, sebab ini akan membawa pasal-pasal itu mendapatkan nomor baru. Bisa dibayangkan ditimbulkannya kegaduhan bila misalnya diadakan perubahan mengenai pasal-pasal 1302, 1401, 2014 B. W.¹ Dipandang dari pagina-11segi ini saja, jelas B. W. itu meraih posisi yang sangat kuat. Maka berdasarkan tinjauan ini, maka pentinglah untuk mengetahui sejarah B.W. itu.
   B.W. itu sangat erat kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Perancis. Dan dalam Kitab Undang-Undang Perancis ini tertuang spirit Repolusi Perancis. Dan di Perancis dengan tekan- an seorang diktator setelah Repolusi itu mereda, dibentuklah Kitab Undang-Undang.
   Kitab ini merupakan contoh bagi berbagai Kitab Undang-Undang lain, di antaranya bagi B.W. di negeri Belanda.

   Di Perancis sebelum Repolusi nampak ada pemisahan antara hukum yang berlaku di daerah Selatan dan hukum yang berlaku di daerah Utara. Di daerah Selatan, yang dinamakan
“pays de droit écrit”, berlaku Hukum Romawi sebagai hukum tertulis. Namun Hukum Romawi ini bukanlah yang berlaku di zaman JUSTINIANUS, melainkan yang diterapkan dalam abad ke 5 di bagian Barat dari Imperium Romawi. Di daerah Utara, yang dinamakan “pays de droit coutumier” berlaku hukum tak tertulis berdasarkan kebiasaan rakyat yang merupakan penduduk asli; hukum itu beraneka-ragam bentuknya tergantung dari tempat di mana hukum itu ditaati.
   Hukum kebiasaan sudah dari dini hari dicatat. Pencatatan hukum ini semula dilakukan oleh orang-orang biasa saja yang kebetulan merasa tertarik. Akan tetapi mulai tahun 1453 pencatatan itu mendapat corak resmi, karena dilakukan berdasarkan Ordonansi Raja. Dari sejumlah pencatatan itu yang dari Kota Parislah yang memperoleh penilaian tinggi. Hukum dari Ibu Kota ini, tidak saja berlaku di situ, tapi boleh dikatakan mendapat pengakuan sebagai hukum umum, dalam arti dapat dipakai sebagai pelengkap bilamana di sesuatu tempat lain hukum setempat mengenai soal tertentu tidak mengatur pagina-12nya.

Oleh karena itu dalam hukum Perancis yang begitu beraneka ragamnya terdapat kesatuan juga. Ada faktor lain yang menunjang upaya terciptanya kesatuan hukum sebagai berikut: Hukum Romawi ternyata dapat diterapkan, karena pendidikan para hakim pada berbagai. Universitas dan hukum Romawi serta hukum gerejalah merupakan mata-pelajaran, Hukum Gereja yang diterapkan, terutama dalam bidang hukum pernikahan, Ordonansi Raja untuk mengatur soal-soal tertentu. Dari para sarjana hukum yang kemudian karyanya mempengaru hi Code di sini disebut tiga orang yang paling ternama, yaitu Domoulin (1500 - 1566), Domat (l625 - 1696), Pothier (1695 – 1772). Mengenai ordonansi, dapat disebut di sini ialah yang merupakan karya kanselir D’Aguesseau dan mengatur hibah, testamen dan substitusi (1731 – 1747).

   Meskipun adanya faktor-faktor tersebut di atas, yang semuanya menunjang ke arah kodifikasi, ke-anekaragaman dalam hukum tetap berlangsung. Lagi pula, setelah meletusnya Repolusi Perancis, dalam hukum masih terdapat banyak hal yang bertentangan dengan asas-asas Revolusi. Memang terlihat hasrat yang besar untuk mewujudkan kodifikasi, dengan perkataan lain untuk menyusun kitab undang-undang yang akan membawa kesatuan dalam hukum dan setidak-tidaknya diinginkan diciptakannya hukum baru meskipun masih bersifat terbatas. Penyusunan hukum baru demikian memang dicapai, yaitu dengan dibuatnya berbagai undang-undang oleh badan-badan perwakilan (Assemblée législative dan Conventie). Akan tetapi keinginan untuk segera memiliki suatu Kitab Undang-Undang masih tidak tercapai.
   Dalam tahun 1793 dimajukan rencana yang disusun oleh Cambacérès. Rencana itu sangat singkat (hanya memuat 695 pasal), dalam mana tertuang ide-ide Revolusi. Akan tetapi Conventie menganggap rencana itu, masih konservatif dan menolaknya. Setelah itu dibentuk sebuah panitia baru, masih di bawah pimpinan Cambacérès. Panitia ini dalam bulan pagina-13September 1794 mengajukan rencana. Ternyata rencana ini adalah lebih singkat lagi dan hanya memuat 297 pasal. Jelas kiranya, bahwa sebuah kitab undang-undang berdasarkan rencana itu hanya akan mengandung garis-garis besar dan asas-asas hukum. Karena itu tidak mungkin tujuan kodifikasi dapat dicapai. Akhirnya rencana tidak sampai dijadikan undang- undang.

   Demikianlah situasinya sampai Napoleon diangkat sebagai Consul. Dalam undang-undang yang rnengatur pengangkatan Consul, juga dijanjikan pembuatan kitab undang~ undang. Napoleon tanggal 12 Agustus 1800 membentuk sebuah panitia, terdiri atus empat orang sarjana hukum, yaitu Portalis, Tronchet, Bigot de Preameneu dan Malleville. Panitia diberikan tugas untuk dalam waktu yang sesingkat mungkin memajukan rencana. Dari ke-empat anggota panitia, yang terpenting adalah Portalis dan Tronchet. Portalis berpandangan luas dan mempunyai pemikiran yang dalam. Ia sama sekali tidak mengharapkan bahwa dengan jalan membuat kodifikasi semua persoalan hukum terselesaikan, Tronchet, seorang bekas adpokat, menguasai sepenuhnya permasalahan hukum.

Sampai sejauh mana Napoleon turut mempengaruhi isi rencana itu, sulit untuk dipastikan. Yang jelas, ialah bahwa berkat dorongannya semua usaha persiapan ke arah pembentukan kitab undang-undang bisa terus dilaksanakan. Dalam bulan Maret 1803 sebagian dari 36 buah undang-undang diterima dan diberlakukan. (Untuk jelasnya Code itu dibentuk dengan 36 buah undang-undang). Pada tanggal 21 Maret 1804 semua undang-undang itu dihimpun dalam sebuah kitab undang- undang dengan nama “Code Civil des francais.”
   Yang merupakan sumber dari Code itu, ialah: hukum Romawi, sebagaimana yang dikembangkan di Perancis untuk mengatur terutama hukum perikatan dan hak milik (eigendom); hukum kebiasaan untuk mengatur kekuasaan suami (“maritale macht”), hukum kekayaan pernikahan (“huwelijksgoederenrecht”) dan sebagian hukum waris; pagina-13ordonansi Raja untuk mengatur hukum waris dan pembuktian; hukum Gereja (Canoniek Recht) untuk mengatur pernikahan; perundang-undangan Repolusi yang mengatur anak yang lahir di luar perkawinan (“natuurliike kinderen”).

   Sulitlah untuk dengan tepat mernberikan penilaian terhadap bobot yang begitu tinggi dari Code itu. Mengenai gaya bahasannya, dapat dikemukakan bahwa itu dalam sejarah hukum tidak ditemukan tandingannya. Gaya bahasa Code terletak di tengah-tengah antara yang memuat pemaparan panjang lebar di satu pihak dengan yang terlampau singkat di pihak lain. Pemaparan yang panjang lebar, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan baru berakibatkan kasuistik yang tidak ada ujung-pangkalnya sedangkan yang terlampau singkat . tidak bisa memberikan arah kepada hakim. Mengenai isi yang dimuat dalam code, dapat diterangkan, apa yang tercantum di dalamnya, itu merupakan cermin dari pendapat dan paham pada zamannya, dan sekaligus memberikan kesempatan untuk terus dikembangkan. Dalam pada itu setelah kekalahan Napoleon, negara-negara di Eropa meraih kemerdekaannya kem- bali. Di negara-negara itu ternyata kitab undang-undang Perancis tetap dipertahankan, baik dalam bentuk yang asli, maupun yang berupa copy yang tidak banyak berbeda dari aslinya.’ Demikian besarnya pengaruh Code itu dan juga Negeri Belanda mengikuti jejak negara Eropa lainnya. Pengaruh itulah yang patut dianggap sebagai alasan untuk memberikan sanjungan dan pujian terhadap Code.

   Ke-anekaragaman dalam hukum di Negeri Belanda tidak banyak berbeda dari yang terdapat di Perancis. Propinsi-propinsi, kota dan wilayah sering kali masing-masing mempunyai hu pagina-15kum sendiri. Dalam pada itu tendensi ke arah kesatuan dalam bidang hukum tampak lebih lemah. Sebabnya, ialah karena di sini tidak terasa kewibawaan dari suatu pemerintah pusat. Juga badan-badan perwakilan dari berbagai Propinsi hanya kadang-kadang saja mempunyai perhatian terhadap hukum perdata.
   Selain daripada hukum Gereja yang mengatur hukum per-nikahan dan yang sebenarnya pengaruhnya banyak berkurang sebagai akibat dari gerakan Reformasi‘ (“Hervorming”), hanya masih ada satu faktor lain-yang berpengaruh terhadap pertumbuhan hukum. Faktor ini adalah-hukum Romawi disertai dengan ilmu hukumnya. Memang benar bahwa hanya di Friesland hukum Romawi diakui dengan undang-undang sebagai sumber hukum. Namun di lain tempat berkat peranan Universitas pengaruh dan wibawanya cukup besar. Hukum Romawi dinilai sebagai hukum-umum, sedangkan hukum nasional dan hukum setempat dianggap sebagai pengecualiannya. Sejumlah sarjana hukum mengadakan penelitian dan menulis buku sekitar hukum Romawi.

Mereka itu antara lain: seorang sarjana hukum dalam abad ke- 17 bernama Simon Groenewegen, Arnold Vinnius (l588-1657), Simon van Leeuwen (1627-‘1682), Ulricus Huber (1636-1694), Johannes Voet (l649-1714), Cornelis van Bijnkershoek (1673-1743).
   Vinnius, Huber dan Voet adalah guru besar. Kemudian Huber menjadi anggota pengadilan di Friesland. van Leeuwen adalah panitera (substituut griffier) pada “Hoge Raad” (sama dengan Mahkamah Agung) dan Bijnkershoek menjabat Presiden Hoge Raad.

   Tidak hanya ilmu yang mempelajari hukum Romawi saja yang mempunyai pengaruh besar, tapi mengenai ilmu yang mempelajari hukum bersumber pada rakyat (hukum asli) juga demikianlah halnya. Ilmu yang tersebut terakhir ini berpusat dalam sebuah buku, yang ditulis oleh seseorang yang genius. Orang ini, yang sebetulnya perhatiannya terletak di bidang lain, menulis buku dalam penjara. Yang dimaksudkan adalah Hugo de Groot yang mengarang buku “Inleiding tot pagina-16Hollandsche Rechtsgeleerdheid” (Pengantar Ilmu Hukum Belanda) dan diterbitkan tahun 1631. Juga de Groot menganggap hukum Romawi sebagai hukum umum, dan dalam penulisannya tentang hukum yang sedang berlaku pada waktu itu, ia memberikan tenpat kepadanya yang terlampau menonjol; meskipun demikian, ia dalam bukunya itu masih menyimpan bagian yang luas dari hukum asli di negerinya bagi generasi yang mendatang. Generasi di kemudian hari tidak saja akan mengenali formulasi hukum, sebagaimana disusun oleh de Groot , tapi pula akan mengetahui bagaimana caranya menerapkan dan mempertahankannya menurut de Groot itu. Sungguh menarik perhatian, bahwa masih dalam abad ke-I7 dan ke-l8 senantiasa dibuat catatan (“aantekeningan”) dan observasi untuk mendapat kejelasan (“observatie tot ophelderingen”) mengenai buku tersebut oleh para sarjana yang berbobot, seperti Schorer. Lebih lagi menarik perhatian, bahwa 180 tahun sejak penerbitan buku tadi seorang guru besar van der Keessel, yang sebagai ilmuwan disegani, menulis buku pelajaran bagi mahasiswanya, berjudul “Theses selecta ad supplendam Hugonis Grotii Introductionem” (tahun 1800).

   Kemudian berkat pengaruh spirit alam-fikiran dari gerakan “Verlichting” (bahasa Jerman: Aufklarung), timbul juga di negeri Belanda keinginan untuk mewujudkan kodifikasi. Perlu diterungkan di sini bahwa ketika Repolusi Perancis mencetus, di negeri Belanda didirikanlah ‘”Bataafsche Republiek” yang menggantikan “De Zeven Provincieën”. Dalam “Staatsre- geling”, yaitu konstitusi Republik baru itu ditentukan, bahwa akan dibuat kitab undang-undang dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum lainnya seperti hukum pidana dan hukum acara. Dimaksudkan kitab undang-undang itu akan berlaku di seluruh wilayah Republik. Semua.kitab undang-undang ditentukan akan mulai berlaku dua tahun setelah “Staatsregeling” tahun 1798 mulai diberlakukan. Sebagai persiapan ke arah kodifikasi, maka dibentuklah sebuah komisi yang terdiri atas 12 orang sarjana hukum, dengan pembagian tugas 7 orang pagina-17akan menangani bidang hukum perdata dan 5 orang lagi hukum pidana. Ternyata tugas yang diberikan itu terlampau berat. Ketika Pemerintah pada tanggal 20 April 1803 mendesak panitia untuk bagaimanapun merampungkan kitab undang- undang hukum pidana, maka oleh panitia itu diputuskan untuk selanjutnya mengerahkan semua tenaganya bagi penyelesaian kitab undang-undang ini. Pada tanggal 3 October 1804 oleh panitia itu dimajukan tiga buah rencana, yaitu: a. Pengantur untuk bidang hukum secara umum, terdiri atas sebelas bab; b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri empat buku; c. Kitab Undang-Undang mengenai pembuktian, terdiri atas enam bab.

   Rencana mengenai “Pengantur” dan mengenai “pembuktian” tidak sempas dijakan undang-undang Ketika “Nationaal Gerechtshof” (Pengadilan tertinggi) sedang mempelajari kedua rencana itu, maka terjadi perubahan dalam ketata-negaraan di negeri ini. “Bataafsche Republiek” berubah menjadi “Koninkrijk .Holland” (Kerajaan Holland) dalam tahun 1806, sedang yang menjadi raja adlah Lodewijk Napoleon. Kini orientasi segala sesuatu berarah ke Perancis. Juga bukanlah dari sebuah kitab undang-undang baru diharapkan timbulnya perbaikan, melainkan dari Code Civil Perancis. Dalam pada itu nama Code Civil des francais, ketika Napoleon Bonaparte menaik takhta Kaisar, diganti dengan Code Napoleon.
   Raja Lodewijk pada tanggal 18 November 1807 mengangka sebuah panitia, yang diberi tugas untuk mengatur Code Napoleon bagi Kerajaan Holland. Panitia itu terdiri dari tiga orang sarjana hukum, yaitu A.van Gennep, B.P. van Wesele Scholten dan J.J. Loke.Pada tangga 19 Desember 1808 sebuah rencana sudah dapat disampaikan ke badan legislatif. Pàda tanggal 24 Februari 1809 rencane itu sudah disahkan oleh Lodewijk dan diberlakukan mulai tanggal l Mei 1809 dengan nama “Wetboek Napoleon ingericht voor het Koninkrijk Holland.” pagina-18

   Sesuai dengan judulnya, kitab undang-undang merupakan saduran (“bewerking”) dari Code Napoleon. Ini berarti bahwa dalam kitab undang-undang yang baru dibuat itu sistematika dari Code tetap dipertahankan, dengan di sana-sini diadakan perubahan. Misalnya Titel (Bagian) VIII dan IX dari Buku pertama Code ternyata dalam kitab undang-undang gagasan Lodewijk diganti dengan sebuah Titel saja. Titel IX dari kitab undang-undang yang terakhir khusus mengatur ajaran mengenai “emancipatie”, hal mana dalam Code Perancis digabungkan pada titel mengenai kedewasaan (“meerderjarigheid”) dan “perwalian” (“voogdij”). Kalau, lebih lanjut diteliti isinya “Code Napoleon ingericht voor het Koninkrijk Holland”, akan dapat dibaca hal-hal sebagai berikut. Dalam Buku ke II dimuat berbagai titel yang mengatur “bezitrecht” dan mengenai “tiendrecht”, “opstal” dan “cijns of tijnsrecht”. Selanjutnya dalam buku ke III hibah (“schenking”) di antara yang masih hidup dipisahkan dari “testament” dan dimasukkan ke dalam perikatan yang bersumber pada perjanjian; selanjutnya ternyata bahwa pengaturan mengenai “huwelijksche voorwaarden” mendapat tempat di Buku ke-I. Dalam titel mengenai sewamenyewa (“huur”) dimuat juga “erfpacht’“ dan “beklemming”.

   Bagi penafsiran perundang-undangan yang berlaku sekarang, kitab undang-undang gagasan Lodewijk masih ada gunanya, mengingat di dalamnya dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pertama ternyata bahwa sejumlah peraturan ataupun ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku sekarang mencontoh secara langsung dari kitab undang-undang tersebut, misalnya “gemeenschap van winst en verlies”. Keduanya bisa ada gunanya, jika dicoba untuk dapat memastikan bagaimana kitab undang-undang berasal dari Perancis difahami orang ketika baru diberlakukan di negeri Belanda; dalam hubungan.ini perlu dikemukakan bahwa kitab undang-undang ini memperlihatkan terjemahan lain daripada “Burgerlijk Wetboek” yang sekarang masih berlaku. Akhirnya, dari beberapa tempat dalam kitab undang-undang Lodewijk tadi dapat diketahui, bahwa pagina-19hukum Belanda asli dapat dipertahankan terhadap hukum Perancis yang mencoba masuk ke negeri ini.

   Bertepatan dengan pengesahan (“arrestering”) kitab undang-undang itu, maka dikeluarkanlah sebuah. keputusan Raja Lodewijk (Koninklijk Besluit), di mana ditentukan pembatalan a. hukum Romawi b. semua undang-undang dan ordonansi yang bersangkutan dengan hukum perdata yang dahulu di negeri ini berlaku dengan memakai nama apa pun juga, terkecuali bila peraturan demikian dalam kitab undang-undang ini dinyatakan secara jelas diperkenankan masih boleh berlaku. Dalam pasal 4 keputusan Raja itu (tertanggal 24 Pebruari 1809) ditentukan, bahwa kebiasaan dalam hukum perdagangan dan hukum laut sementara masih dipertahankan berlaku. Dalam pada itu sudah lebih dahulu dibentuk sebuah panitia dengan diberikan tugas untuk menyusun Kitab Undang-Undang, Hukum Dagang (“Wetboek van Koophandel”). Rencana yang dibuat oleh panitia itu disampaikan kepada Raja pada
tanggal 9 Juli 1809. Sebagai akibat dari penggabungan wilayah negeri Belanda dalam tahun 1811, ke dalam Imperium Perancis, rencana itu tidak sampai dijadikan undang-undang. Kemudian ketika dilakukan persiapan untuk membentuk “Wetboek van Koophandel” yang sampai sekarang masih berlaku apa yang dimuat dalam rencana tadi ada kalanya dituruti.

   “Wetboek Napoleon, ingericht voor het Koninkrijk Holland” diberlakukan sebagai undang-undang dari tanggal 1 Mei 1809 sampai saat digantikan dengan Code Civil pada tanggal 1 Maret 1811. 
   Sebelum tanggal 1 Maret 1811 itu Propinsi Zeeland dan Brabant, begitu pula daerah antara sungai Maas dan sungai Waal (di dalamnya termasuk Kota Nijmegen) serta Bommelerwaard, semua wilayah yang baru disebut berdasarkan Dekrit Kaisar tanggal 9 Juli 1810 dimasukkan ke dalam Imperium Perancis.
   Dengan Dekrit Kaisar tanggal 6 januari 1811 diperintahkan diberlakukannya kitab undang-undang Perancis mulai 1 Maret 181l. pagina-20
   Code Civil ini berlaku di negeri Belanda sampai 1 Oktober 1838.

   Setelah negeri Belanda sebagai akibat dari kekalahan Napoleon memperoleh kemerdekaannya kembali, maka Grondwet (Undang-Undang Dasar) 1804 menentukan bahwa Kitab Undang-Undang mengenai berbagai bidang hukum harus disusun. Dengan keputusan Raja tanggal 18 April 1814 dibentuklah sebuah panitia yang ditugaskan untuk menyusuri kitab undang-undang mengenai hukum perdata; hukum pidana, hukum dagang, susunan peradilan dan hukum acara.
   Ketua panitia tersebut adalah Joan Melchior Kemper (1776-1824) guru besar di Leiden. Sejarah persiapan B.W. sampai tahun 1822 merupakan sejarah tentang perjuangan Kemper untuk mempertahankan hukum asli negerinya terhadap Code dari Perancis; dalam perjuangan itu mula-mula ia mencapai kemenangan, akan tetapi akhirnya dia harus menderita kekalahan.

   Perjuangan tersebut sudah dimulai di dalam panitia itu; sub-panitia, yang menangani bidang hukum perdata dan di mana Kemper tidak menjadi anggota, berkehendak untuk membuat pembaharuan (herziening) dan Code Napoleon yang disusun untuk negeri Belanda itu. Kemper menolaknya dalam rapat pleno-panitia dan kemudian ia sendiri menulis sebuah karangan singkat, yang memuat garis-garis besar mengenai upaya ke arah pembuatan suatu rencana kitab undang-undang. Dalam panitia tidak tercapai kesepakatan mengenai jalan yang akan ditempuh dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu Kemper menyerahkan segala sesuatu kepada Raja untuk diputuskan. Raja membenarkan gagasan Kemper Isi karangan singkat Kemper-lah, vang akan dituruti dan harus dijabarkan lebih lanjut oleh Kemper sendiri bersama Bijleveld dan Reuvens. Hasil karya panitia yang terdiri dari 3 orang ini pagina-21adulah sebuah rencana yang memuat 4264 pasal dan disampai kan kepada Raja pada tanggal 6 Maret 1816.

   Rencana ini merupakan karya, yang memiliki sifat khas dan menawan perhatian. Di dalamnya terhimpun hukum Belanda asli yang tumbuh dari dahulu kala. Sehubungan dengan itu bisa dikatakan, bahwa rencana itu merupakan penutupan masa berkembangnya golongan sarjana hukum, yang selama dua abad menekuni hukum asli itu. Apa pun yang berkenaan dengan hukum perdata dengan gaya ilmiah yang mempunyai jangkauan luas dan gaya bahasa yang terang dan tegas diwujudkan dalam formula-formula menurut sistematik yang wajar bagi sebuah kitab undang-undang. Rencana ini pernah dicetak tapi tidak sampai diterbitkan.
   Dalam pada itu terjadilah penggabungan dengan Belgia, berdasarkan Traktat Wina (1815), dengan salah satu akibat rencana itu diserahkan kepada sebuah panitia yang terdiri dari tiga orang Belgia, dengan Nicolai sebagai ketuanya. Dia adalah ketua Pengadilan di Luik dan dipandang yang terpenting di antara ke-tiga anggota panitia itu. Ditugaskanlah Kemper dan Reuvens untuk memberikan penjelasan seperlunya kepada panitia itu. Sebelum Kemper berangkat ke Brussel untuk menunaikan tugasnya, ia menulis kepada salah seorang temannya: “Saya harus mempertahankan 4000 theses terhadap sanggahan orang-orang Belgia”. Memang dia sudah mengetahui dari awal bagaimana beratnya tugasnya itu. Bahwa Kemper tidak berhasil meyakinkan panitia Belgia itu dibuktikan dalam laporan panitia orang Belgia kepada Raja. Di dalamnya dinyatakan bahwa orang-orang Belgia itu tidak merasa tertarik, rencana itu dianggap kaku, mengandung pemikiran ilmiah yang terlampau mendalam, tidak mengandung kejelasan seperti Code. Code itu sudah memuaskan mereka, jadi mereka majukan pertanyaan: Mengapa harus menggantikan dengan yang lain.

   Orang-orang Belgia mengusulkan kepada Raja untuk membentuk panitia baru, yang terdiri dari orang Utara dan Selatan. Diusulkan selanjutnya supaya panitia, dalam melaksanakan pagina-22 pekerjaannya, mengambil Code Perancis sebagai dasar. Kemper mengadakan perlawanan terhadap sanggahan orang-orang Belgia itu, yang dimuatnya dalam “memorie” tahun 1817. Raja memenangkan Kemper lagi dan memutuskan rencana yang selesai tahun 1816 (“Ontwerp van 1816”) akan dimajukan kepada “Raad van State” (semacam Dewan Pertimbangan Agung), dengan disertai tanggapan orang-orang Selatan untuk dibahas dan diperbincangkan; dengan jelas ide untuk menuruti Code ditolak.
   Pembahasan Raad van State dihadiri oleh Kemper, bersama Menteri Kehakiman van Maanen. Pembicaraan ini menghasilkan sebuah rencana dalam tahun 1820 (“Ontwerp van 1820”) yang memuat 3631 pasal. Rencana ini kemudian dimajukan kepada “Tweede Kamer” (Parlemen) disertai “memorie” dari Kemper. Di sini golongan Belgia, di bawah pimpinan Nicolai memulai perjuangannya lagi dan kali ini mereka menang. Di antara orang-orang dari Utara ada yang memberikan dukungannya;

bagi mereka Code itu cukup baik, sedangkan hasrat untuk memilih yang lain tidak nampak dan cinta untuk keadaan pada zaman sebelum Repolusi sudah pudar. Parlemen menolak bagian pendahuluan umum (algemene inleiding) dari rencana itu, yang terdiri atas 73 pasal. Selanjutnya dikehendakinya bagian dari Code “Titre preliminaire” ditetapkan sebagai penggantinya. Keinginan ini terlaksana dan “algemene bepaling van wetgeving” yang sampai sekarang masih berlaku, adalah buktinya. Selanjutnya diputuskan oleh Parlemen untuk membentuk “commissie van redactie” (panitia perumus) yang ditugaskan untuk memajukan soal-soal mengenai “stellig recht” (hukum yang sungguh ditaati) dalam bentuk “vraagpunten”. Mengenai hasil pekeriaan “commissie van redactie” itu Parlemen akan menentukan pendapatnya. Berdasarkan keputusan Parlemen itu maka oleh “commissie van redactie” akan disusun rencana untuk kitab undang-undang.

   Cara-kerja yang baru diterangkan di ataslah yang dilaksanakan. Kemper menjadi anggota “commissie” itu sampai pagina-23akhir hayatnya. Tapi pengaruhnya sudah tidak nampak lagi. Sekarang Nicolai-lah yang memegang kendali.
    “Ontwerp 1820” tidak merupakan sumber langsung dari kitab undang-undang yang sedang dipersiapkan. Akan tetapi dalam melaksanakan interpretasi-historis “ontwerp” itu tidak mungkin begitu saja dilalui dan dianggap sepi. “Rencana- 1820” ini membuka tabir untuk mendapat kesan, bagaimana hukum asli itu bisa timbul, sekiranya tidak terjadi invasi Perancis. Dalam hal hukum di negeri Belanda itu kemudian menunjukkan perbedaan dari hukum berasal dari Perancis, maka perbedaan itu dapat ditelusuri sampai ke berbagai pengertian dan ide-ide yang sudah tercakup dalam “Ontwerp 1820”.

Perbedaan itu mungkin terdapat dalam perumusan yang berlainan atau pun dalam peneterapan yang nampak menyimpang berkat hasil penelitian oleh ilmu hukum atau kebijaksanaan para hakim dalam menjatuhkan keputusannya.
   Pembahasan di Parlemen mengenai rencana yang disusun oleh “commissie van redactie” berjalan lancar. Semua titels dari “Burgerlijk Wetboek” dapat selesai dibahas tanpa gangguan sedangkan isinya merupakan percontohan dari Code Perancis. Jelas tidak dikehendaki untuk membuat kitab undang-undang yang bersifat baru, .namun yang diinginkan ialah kitab undang-undang yang telah tersedia, dengan jika perlu di sana-sini dirubah. Perlu diterangkan di sini bahwa untuk setiap titel dibuat rencana tersendiri untuk disahkan sebagai undang-undang. Dengan demikian yang disetujui Parlemen adalah serangkaian undang-undang, sedangkan tiap undang-undang memuat sesuatu titel tertentu. Semua undang-undang itu berhasil diumumkan antara tahun 1822-1826 dan pada tahun 1829 masih diadakan sedikit perubahan; bersamaan dengan itu maka bagian “Algemene Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek” (Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dikeluarkan dari B.W. dan dijadikan undang-undang tersendiri. Selanjutnya dibuat ketentuan bahwa dari semua undang-undang pasal-pasalnya harus diberikan nomor yang berurutan. pagina-24
   Bersama dengan kitab undang-undang lainnya (ialah mengenai hukum dagang, hukum acara perdata, hukum acara pidana), maka “Burgerlijk Wetboek” ini akan mulai diberlakukan pada pukul 12 malam antara tanggal 31 Januari dan 1 Pebruari 1831.

   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini (dikenal juga dengan nama “Wetboek 1830”), kalau dipandang dari segi B.W. yang terakhir dibuat dan berlaku mulai 1838 sampai sekarang, mengandung hal-hal sebagai berikut. Kalau diperhatikan adanya perbedaan antara B.W. sekarang dan “Wetboek 1830”, maka yang terakhir ini merupakan mata-rantai dalam sejarah perundang-undangan. Selanjutnya bila perbedaan itu ditinjau .lebih mendalam, maka dapat ditili sifat perbedaan itu, karena “Wetboek 1830” dibuat dalam dua bahasa (Belanda dan Perancis). Perbedaan itu mungkin disebabkan karena sesuatu ketentuan dalam Code berbeda diterjemahkannya dalam “Wetboek 1830”. dan dalam B.W., sedang maksudnya adalah sama. Jika seandainya dalam B.W. mengenai sesuatu ketentuan perumusannya ternyata menyimpang dari perumusan Code, sehingga merubah artinya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyimpangan itu sengaja dibuat.
   Saat mulai diberlakukan Kitab Undang-Undang pada pukul 12 malam antara 31 Januari dan 1 Pebruari 1831 ternyata tidak bisa direalisasikan. Dalam bulan Agustus 1830 terjadi
pemberontakan dari propinsi-propinsi Selatan. Dalam pidato pembukaan persidangan Parlemen bulan Oktober 1830 oleh Raja dipermaklumkan bahwa karena pemberontakan itu tidak mungkin kitab undang-undang dalam semua bidang diberlakukan. Menurut keputusan -Raja tanggai 5 Januari saat mulai berlakunya kitab undang-undang diundurkan untuk waktu
yang tak tertentu.

   Dalam sebuah keputusan Raja diperintahkan untuk mengadakan pembaharuan terhadap kitab undang-undang itu. Maksudnya ialah supaya semua kitab undang-undang dimurnikan dari segala pembauran yang datang dari luar pada waktu yang berlainan dan dalam kondisi yang berbeda pula. Ternyata pagina-25hasil upaya pembaharuan itu tidak mempunyai dampak mendalam. Yang terpenting adalah perubahan dalam “huwelijksgoederenrecht” (hukum kekayaan dalam perkawinan), dengan demikian maka dikembalikanlah “algehele gemeenschap van goederen” berlaku lagi seperti dahulu kala.
   Pekerjaan pembaharuan ini, yang dilaksanakan oleh sebuah panitia dibentuk oleh keputusan Raja tanggal 24 Pebruari 1831, dalam waktu yang agak singkat dapat diselesaikan. Dalam tahun 1832 dan 1833 sudah dapat dimajukan rencana mengenai ke-empat buku dari B.W., yang selanjutnya dibahas kemudian disetujuinya dan disusul denggan pengumuman sementara. Juga diperintahkan untuk melakukan penerbitan resmi dari semua kitab undang-undang. Setelah pembaharuan terhadap sernua kitab undang-undang selesai, maka dalam keputusan Raja tanggal 10 April 1838 ditentukan seluruh kitab undang-undang Belanda ini diberlakukan mulai tanggal l Oktober 1838 dan mempunyai kekuatan mengikat pada pukul 12 malam antara 30 September dan 1 Oktober 1838.

   Bilamana sekiranya harus merumuskan karakteristik “Burgerlijk Wetboek”, maka dapat dikatakan, bahwa kitab undang-undang ini menunjukkan kebaikan dan keburukan yang terdapat pada sesuatu copy dari karya aslinya yang cemerlang. Meskipun merupakan copy, ‘toh masih dapat dipergunakan. Mengenai gaya bahasa yang dipakai dalam B.W. ini, dapat dikemukakan bahwa dalam pengungkapannya berbagai hal ternyata tidak sampai langsung ditujukan kepada inti persoalannya, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Code. Gaya bahasa B.W. itu boleh jadi lebih lemah daripada Code Perancis, akan tetapi, masih bersifat jelas dan sederhana. Selanjutnya dapat dipastikan bahwa “Wetgever” (pembentuk undang-undang) Belanda dalam menjabarkan ide yang digenggamnya ke dalam “tekst” (naskah) undang-undang ternyata - ide tersebut tidak begitu difahaminya; hal mana berbeda dengan “wetgever” Code Perancis yang.memakai gaya bahasa yang dapat memukau.
   Dalam beberapa hal B.W. itu tidak mengikuti contoh dari pagina-26Code; namun dalam mengadakan penyimpangan dari Code ternyata kemampuan orang Belanda untuk mengungkapkan buah pikirannya belum sebanding dengan kemampuan orang Perancis me-ekspresikan ide-idenya. Meskipun dalam B.W. terdapat berbagai kekurangan, seperti diterangkan di atas, namun dalam beberapa segi tertentu B.W. itu dapat dianggap lebih maju dari Code (misalnya dengan dimuatnya peraturan sekitar hipotek). Bilamana semua pertimbangan dikumpulkan, masih bisa ditarik kesimpulan, bahwa B.W. itu merupakan karya yang cukup respektabel. Pada waktu itu karya yang bersifat orisinil sulit untuk ditelorkan. Posisi dari Code begitu kuatnya. Penggabungan dengan, Belgia juga menyulitkan untuk menempuh jalan menurut kehendak sendiri. Bilamana segala sesuatu turut diperhatikan, maka bisa dikatakan bahwa kodifikasi tahun 1838 tidak mengecewakan.

   Sejarah sekitar upaya ke arah kodifikasi dapat dibaca dalam buku “Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche Wetboeken” (1837)
   karangan J.C.Voorduin dan buku “Geschiedenis der beraadslagingen in de Tweede Kamer der Staten Generaal over het Ontwerp van het Burgelijk Wetboek” (1867), karangan J.J.F. Noordziek.
   Selanjutnya dapat dikemukakan sebuah karangan dari C. Asser, berjudul “Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wetboek Napoleon” (1838). Asser dalam tahun 1838, menjabat “Secretaris der commissie van wetgeving”. Buku ini mempunyai sifat khas yang cukup penting.
   Berbagai ketentuan dalam B.W., yaitu “titel” (bagian) mengenai “erfpacht” dan juga yang mengenai “opstal” sudah diberlakukan dalam tahun 1825, jadi sebelum B.W. ini berlaku. Pada saat diberlakukan B.W. ini maka dihapuskanlah Code Perancis, juga kebiasaan, baik yang umum maupun yang bersifat setempat, sepanjang yang berkenaan dengan hal-hal yang sudah diatur dalam B.W. Undang-undang dari Perancis, yang secara langsung maupun tidak langsung masih mempunyai arti penting dikumpulkan oleh ‘C.J. Fortuyn dalam sebuah karyatulis. pagina-27 van de Poll mengumpulkan berbagai undang-undang dan keputusan dalam masa Revolusi (1798-1810).

   Dalam periode di mana orang giat membuat kodifikasi dipandang bahwa hukum, sebagaimana dimuat dalam “wetboek”, akan berlaku, meskipun tidak untuk selama-lamanya, toh untuk jangka waktu yang lama. Namun pengalaman menunjukkan, bahwa tidak ada kodifikasi yang bertahan tanpa dilakukan upaya terus-menerus untuk ditambah dan sekali-kali diperbaharui. Bila upaya itu tidak dilakukan maka hukum di luar perundang-undangan akan makin lama makin besar pengaruhnya.
   Mengenai hukum yang timbul di luar perundang-undangan tidak akan dibahas. Dan juga mengenai upaya ke arah pembaharuan B.W. akan ditinjau dalam paragrap yang berikutnya. Di bawah ini akan ditelaah perubahan dan penambahan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (“wetgever”). Dan yang disinggung adalah yang penting-pentingnya saja.

   Kiranya dapat dipaharni bahwa pada waktu B.W. mulai berlaku tidak banyak yang dilakukan oleh “wetgever” itu. Satu-satunya perubahan yang mempunyai arti, ialah yang dibuat dalam tahun 1874, yaitu yang berkenaan dengan pemisahan kekayaan atau “boedelscheiding” (semula diatur dalam “Wet van 31 Mei 1843, Staatsblad 223). Perubahan ini bisa diartikan sebagai reaksi terhadap Code dengan menempuh arah dari “Ontwerp 1816”.
   Penambahan dari sesuatu bidang yang diatur dalam B.W. dimuat dalam “Wet van 22 April Staatsblad 32”. Dengan “Wet” ini maka diadakan peraturan dan pembatasan dari pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul (“recht van vereniging en vergadering”). Perlu dicatat di sini bahwa dalam tekst pagina-28B.W. sendiri (Pasal 1690 dst.)² tidak diadakan perubahan. Ditinjau dari segi hukum perdata peraturan baru itu penting, karena di dalamnya dimuat ketentuan-ketentuan mengenai sifat badan hukum bagi perkumpulan (“vereniging”). Menurut B.W. sendiri kepada perkumpulan ini diberikan kebebasan. Hal ini tidak dibenarkan oleh politik-hukum yang pada waktu itu bersifat anti gereja dan juga bertentangan dengan pemahaman orang sekitar badan hukum.

   Dalam tahun 1874 dibuat perubahan yang berarti, yaitu “Pandwet van 8 Juli 1874, Stbl. 95” (Undang-undang gadai). Dengan terus meningkatnya hubungan-hubungan perniagaan maka dianggap perlu untuk menghapuskan ketentuan-ketentuan yang menghambat, ketentuan-ketentuan mana juga dari semula diraskan tidak cocok menurut padangan orang Belanda. Setelah “Pandwet” tersebut tidak nampak ada kegiatan. Sebagai pengecualian dapat disebut “Krankzinnigenwet van 24 April 1884 Stbl. 96” (undang-undang mengenai orang sakit jiwa)., “Wet” ini berkenaar dengan curatele dan ketidak mampuan melakukan tindakan hukum (“onbekwaamheid”).
   Sedari tahun 1901 mulai periode baru. Perubahan pandangan orang mengenai peri-kehidupan dalam masyarakat menimbulkan hasrat untuk menciptakan hukum baru, hal mana juga dirasakan bagi hukum perdata. Timbullah keinginan untuk adanya campur tangah Negara dalam bidang-bidang yang terdahulu diserahkan kepada orang-orang bersangkutan. Golongan orang-orang yang dalam masyarakat hidup dalam tahap yang peka dianggap perlu untuk ditunjang oleh hukum perdata. Dengan demikian dibuatlah peraturan-peraturan sebagai berikut:

   1^e Anak yang terlantar harus mendapat bantuan dan untuk itu kalau perlu peraturan mengenai hubungan antara orang tua dan anak haruslah dirubah. Pandangan, bahwa upaya untuk mengembangkan dan mendidik si anak juga termasuk kewajiban Negara merupakan dasar dari serangkaian pagina-29peraturan, yang dicakup dengan julukan ”Kinderwetten”.
   Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan hukum perdata adalah sebagai berikut:
   a. “Wet van 6 Februari 1901, Stbl. 62” yang memuat perubahan dan penambahan dari ketentuan-ketentuan dalam B.W. mengenai kekuasaan bapak (“vaderlijke macht”) dan perwalian (“voogdij”) serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan itu;
   b. “Wet van 27 September 1909, Stbl. 322” yang.memuat penambahan dari “Wet” tersebut dalam huruf a di atas;
   c. “Wet van 5 Juli 1921, Stbl. 834”, yang mengatur diadakannya Hakim bagi anak-anak di bawah umur (“Kinderrechter”) dan juga diadakannya pengawasan terhadap anak-anak di bawah umur;
   d. “Wet van 25 Juni 1929, Stbl. 358” yang memuat ketentuan mengenai pembebasan (“ontzetting”) dari kekuasaan orang-tua (“ouderlijke macht”) dan ketentuan rnengenai pengembalian (“herstel”) kekuasaan orangtua.

   2^e Tidak hanya nasib anak terlantar harus ditunjang dengan berbagai peraturan, tapi juga bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan (“buiten echt geboren kind”) harus diciptakan pengaturan. Larangan dari perioda Napoleon untuk menyelidiki siapa orangnya yang merupakan ayah si anak itu dikesampingkan, dalam arti bahwa campur tangan Negara dihindari, sedangkan si ayah yang bersangkutan diwajibkan untuk mengurus dan memelihara anaknya itu (“Wet van 16 November 1909, Stbl. 363”).
   3^e Hubungan antara buruh dan majikan (arbeider-werkgever) berkembang sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai kontrakdiksi yang paling utama dalam masyarakat dan ke-tata-negaraan. Oleh karena itu maka diciptakanlah perundang-undangan-sosial (“sociale wetgeving”). Di dalam pagina-30nya terdapat juga peraturan-peraturan dalam bidang hukum perdata. Dengan dimuatnya peraturan yang cukup luas untuk membuat perjanjian-perburuhan (“arbeidscontract”) maka dimulailah specialisasi dari hukum-perdata ke arah perwujudan hukum-perburuhan (“arbeidsrecht”). Segala sesuatu dimuat dalam “Wet van 13 Juli 1907, Stbl. 193”, yang dimasukkan dalam B.W. Dengan diadakan peraturan lebih lanjut sekitar “collectieve arbeidsovereenkomst” dilakukan tindakan baru ke arah spesialisasi dalam hukum perdata itu. (dimuat dalam “Wet van 24 December 1927, Stbl. 415”.)

   4^e Juga hubungan-hubungan dalam bidang Agraria menjadi-kan pokok perhatian. Juga di sini dirasakan pihak yang lemah, yaitu penggarap tanah, perlu mendapat bantuan. Akan tetapi perundang-undangan di bidang ini belum banyak berarti. Yang dapat diciptakan hanyalah penghapusan “tienden”,³ dimuat dalam”Wet van 16 Juli 1907, Stbl. 222” dan penghapusan hak berburu dimuat dalam “Wet van 2 Juli 1923, Stbl. 331. Upaya untuk merubah pengaturan mengenai perjanjian menciptakan hak usaha atau “pachtovereenkomst”, kandas. Dalam pada itu, berdasarkan “Crisis pachtwet”, diatur dalam “Wet van 17 Juli 1932, Stbl. 301” ketentuan-ketentuan mengenai pachtovereenkomst mengalami banyak perubahan. Akan tetapi perlu dicatat di sini perubahan-perubahan itu bersifat sementara, yaitu akan berlaku selama keadaan yang timbul oleh keadaan “crisis” berlangsung.
   5^e Debitur-debitur yang mempunyai hutang berupa uang dan berada dalam kedudukan yang lemah dilindungi oleh “Geldschieterswet”, dimuat dalam “Wet van 28 Januari 1932, Stbl. 19”). Pinjaman uang kini diatur dengan ketentuan-ketentuan yang ketat, yaitu yang bersifat hukum- memaksa (“dwingend recht”), Ketentuan yang serupa juga pagina-31akan diberlakukan sekitar transaksi jual-beli dengan memakai cara pembayaran menyicil; rencana undang-undang untuk keperluan itu dalam bulan Mei, 1934 sudah siap. Perkembangan dalam peri-kehidupan orang yang menyebabkan perubahan-perubahan dari pola kehidupan dalam masyarakat, serta perkembangan pesat dalam bidang industri berkaitan erat dengan terciptanya peraturan-peraturan sebagai berikut:

   a. “Merkenwet van 30 September 1893, Stbl. 146”, yang kemudian beberapa kali dirubah;b. “Octrooiwet van 7 November 1910,.Stbl. 313”; c. “Wet op den handelsnaam van 5 Juli l921 Stbl. 842”; d. “Auteurswet van 23 September 1912, Stbl. 308”.
   Serangkaian “wet” yang tersebut di atas jelas memuat. peraturan yang bersifat hukum perdata, di mana diakui adanya berbagai hak yang termasuk hukum-kekayaan (“subjectieve vermogensrechten”). Gejala yang akan menarik perhatian ialah bahwa semua “wet” itu berada di luar B.W., bagi semua peraturan yang disebut di atas sulit untuk dicarikan tempatnya dalam B.W. itu.

   Pemahaman baru mengenai ikatan dan hubungan dalam keluarga menyebabkan timbulnya hal yang baru dala hukum warisan. Menurut “Wet van 17 Februari 1923, Stbl. 40” ditentukan berlakunya hukum-warisan bagi suami ataupun isteri; juga menurut “wet” ini diadakan pembatasan mengenai yang dapat dianggap sebagai ahli waris dalam hal warisan “bij versterf” (pewaris menurut undang-undang). Selanjutnya “wet van 18 Februari 1922, Stbl. 69” menghapuskan larangan suami dan istri, yang sudah melakukan perceraian, menikah lagi.
   Akhirnya masih dapat disebutkan peraturan-peraturan sebagai.berikut:
   l^e “Wet van 22 Juni 1923, Stbl. 280”, yang mengatur perluasan mengenai pembuktian oleh saksi; pagina-32
   2^e “Wet van 7 Juni 1919, Stbl. 311” yang merubah pasal 637 B.W.;⁴
   3^e “Grootboekwet van 7 April 1913, Stbl. 123”;
   4^e Mulai diberlakukanny curatele bagi mereka yang terbiasa minum alkohol.
   5^e “Wegenwet van 31 Juli 1930, Stbl. 242” .
   Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas ternyata bahwa bidang hukum perdata itu lebih luas dari yang dimuat dalam B.W. Dalam pada itu sifat kesatuan yang terdapat dalam B.W. semakin lama semakin luntur. Berbagai bagian dari‘ B.W., antara lain hukum-kekayaan-perkawinan(“huwelijksgoederenrecht”) dan hipotik, dilanjutkan ditelaah mengenai kemungkinan untuk merubahnya. Sekarang timbul pertanyaan: apakah arah yang ditempuh itu akan dilangsungkan ataukah akan di-daya-upayakan untuk mengadakan pembaharuan yang menyeluruh. Untuk dapat memberikan jawaban atas pertanyaan itu, maka lebih dahulu perlu diteliti berbagai usaha yang telah dilaksanakan ke arah pembaharuan itu.

   Keinginan untuk memperbaharui B.W., timbul sekitar tahun 1870-1880. Keinginan itu lahir bukan karena ada hasrat untuk menciptakan sesuatu yang baru, bukan pula karena terdapat golongan masyarakat yang luas yang mendukungnya. Yang menjadi pendorong adalah keyakinan, bahwa B.W. itu dalam redaksinya menunjukkan berbagai ke-alpaan dan bahwa hal ini hanya dapat diatasi dengan mengadakan pembaharuan. Upaya yang dilakukan berdasarkan pola pemikiran demikian ternyata tidak menelorkan hasil.
   Daya-upaya ke arah pembaharuan B.W. dari dahulu sampai sekarang dapat digambarkan sebagai berikut.
   Berdasarkan keputusan Raja (“KB. van 28 Februari 1880”) dibentuklah sebuah Panitia Kenegaraan (“Staatscommissie”), yang ditugaskan untuk memperbaharui B.W. Ketua pagina-33nya adalah J.J. van Meerbeke yang menjabat anggota kemudian Ketua “Hoge Raad”.

   Panitia itu pada tanggal 30 November 1886 menyampaikan rencana pembaharuan Buku Pertama B.W. kepada Radja Ternyata rencana itu kurang berbobot; di dalamnya hanya dimuat redaksi baru dari ketentuan-ketentuan yang lama.
   Sebenarnya “Wet van 6 Februari 1901” (lihat paragrap 5 butir 1e.a) mengadakan perubahan yang lebih mendalam, misalnya dalam bidang kekuasaan orang tua (“ouderlijke macht”) dan perwalian (“voogdij”). Panitia itu yang semua diberikan tugas yang lebih luas kemudian dibubarkan. Dengan demikian rencana tersebut tidak sampai dimajukan ke Parlemen sebagai Rencana Undang-Undang.
   Dalam tahun berikutnya yaitu pada tanggal 22 Augustus 1887, dibentuk Panitia yang baru dengan jumlah anggotanya yang lebih keci. Sebagai ketuanya ditunjuk lagi van Meerbeke . Baru sebelas tahun kemudian Panitia ini memajukan rencana pembaharuan Buku II. Rencana ini bermutu lebih tinggi daripada yang terdahulu, tapi toh masih belum dapat dikatakan cukup berarti dan penting. Juga Rencana ini tidak sampai pada pembahasan di Parlemen.

   Kesulitan-kesulitan yang dihapadi pada penanganan Buku II merintangi timbulnya hasrat untuk menggarap Buku III. Pada tanggal 25 Oktober 1899 dibentuk sebuah “Staatscommissie” yang baru, kali ini dengan tugas yang lebih terbatas. Panitia ini diminta untuk mengadakan pembaharuan dari enam titel yang pertama dari Buku IV. Yang menjadi Ketua adalah P.R. Feith, semula anggota dan kemudian Ketua “Hoge Raad”.
    “Staatscommissie” ini dapat menyelesaikan Rencananya dalam bulan September 1901 dan meraih sukses, dalam arti bahwa karyanya itu dijadikan dasar dari Rencana Undang-Undang yang disampaikan oleh Menteri Loeff kepada Parlemen. Akan tetapi upaya Loeff itu tidak berhasil untuk menelorkan sebuah “Wet”. Dalam pada itu dalam tahun 1920 disusunlah oleh “Staatscommissie” - Gratama sebuah Rencana “Wetboek van de Burgerlijke Rechtsvordering” (Kipagina-34tab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) yang baru. Dalam rencana Gratama itu dimuat bahan-bahan yang lebih baru lagi yang berkenaan dengan pembuktian. Akan tetapi rencana ini pun tidak sampai menjadi Undang-Undang.