AD Hfst.3 Indo2-Indo1
Daftar isi
Daftar isi
§ 1. Pengantar. § 1. Pendahuluan. (3.1. 621)
§ 2. Hukum yang berlaku di Perancis sampai terbentuknya code. § 2. Hukum prancis sampai Code.(3.2. 623)
§ 3. Hukumasli di Negeri Belanda sampai pembentukan code. § 3. Hukum belanda kuno sampai diberlakukannya Code.(3.3. 629)
§ 4. Penyusunan Burgerlijk Wetboek. § 4. Lahirnya Burgerlijk Wetboek.(3.4. 638)
§ 5. Perubahan kitab undang-undang hukum perdata dan penambahan dimuat dalam undang-undang tertentu. § 5. Perubahan Burgerlijk Wetboek dan pelengkapannya oleh undang-undang khusus setelah 1838.(3.5. 650)
§ 6. Pembaharuan Burgerlijk Wetboek § 6. Peninjauan kembali Burgerlijk Wetboek.(3.6. 657)
§ 7. Ilmuhukumdan praktekperadilan (rechtsspraak). § 7. Ilmu dan yurisprudensi.(3.7. 662)

1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)
P. ScholtenVersi Web terjemahan bahasa Indonesia bab 3 dari Algemeen Deel (1985) oleh Soemintapoera. Silakan gunakan edisi asli untuk referensi. Referensi lengkap ke halaman dengan (paulscholten.eu+nomor blok).

1

BAB III: BURGERLIJK WETBOEK DAN SEJARAHNYA
Mr. Paul Scholten
Versi web terjemahan Bahasa Indonesia bab 3 dari Algemeen Deel (1992) oleh Hartono. Silakan gunakan edisi asli untuk referensi. Referensi lengkap ke halaman dengan (paulscholten.eu + nomor blok).

2

Kata pendahuluan penterjemah. (Foreword of translator)
Dalam tahun 1934 diterbitkan, sebagai cetakan kedua, bukuberjudul algemeen deel, karangan Mr. P. Scholten, guru besar pada Universiteit van Amsterdam. Buku ini yang merupakan bagiandalam seri mr. C. Asser,‘s handleiding tot de beoefening van het nedfrlandsch burgerlljk recht, terdiri atas tiga Hoofdstuk (Bab), yaitu:
Hoofdstuk I de methode vanhet privaat- recht.
Hoofdstuk II de grenzen vanhet recht naar plaats en tijd,
Hoofdstuk III hetburgerlijk wetboek en zijn geschiedenis.
Terjemahan Hoofdstuk III, yang memaparkansejarah pembentukan.Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berikutperkembangannya, dapat dibacadalam halaman-halaman berikut.
Mr. P. Scholtendalam Kata-Pendahuluannya antara lain menulis, bahwa buku ini, karena isinya bersifat umum, hanya dapat dipahami bila diperlakukan sebagai suatu kesatuan yang rnenyeluruh. Serangkaian paragrap dalam Hoofdstuk I harus dibaca secara berurutan, berbagai pandangan dan pendapat yang diketengahkan berkaitan satusama lainserta saling mengisi, sehingga semuanya itu tidak dapat dilepaskan dari konteksnya untuk menghindari kesalahpahaman.
Selanjutnyaditerangkan oleh Mr. Scholtenbahwa Hoofdstuk I disusul oleh Hoofdstuk II, yang isinya merupakan pelengkap yang dianggap perlu bagi Hoofdstuk I. Tidaklah demikian halnya dengan isi dari Hoofdstuk III.
Sekitar permasalahan yang menyangkut Hoofdstuk III, olehMr. P. Scholtendijelaskan sebagai berikut. Di samping “algemeen deel” yang justru menelaah metoda “burgerlijk recht” maka sebenarnya pada tempatnvalah dibuat karangan mengenai sejarah yang juga bersifat umum mengenai “burgerlijk recht” itu, jadi bukan yang khusus mengenai hukum-perikatan atau hukum kebendaan. Dan sejarah “Burgerlijk Wetboekbisa merupakan bagian dari karangan yang demikian itu. Akan tetapi karangan yang dimaksud masihlangka. Dalam pada ituakan berguna dan bermanfaat sekali bila pemakai (pembaca) seri ASSER’S ini dapat memaklumi beberapa data historis sekitar pembentukan “Burgerlijk Wetboek” – berikut perkembangannya - yang paling penting masih dari buku algemeen deelini. Dan data-data mengenai pembentukan B.W. berikut perkembangannya dapat ditemukan dalam Hoofdstuk III.
Dengan demikian oleh Mr. scholtendalam Kata-Pendahuluan diterangkan sebabnya Hoofdstuk IIIdisisipkan dalam ALGEMEEN DEEL. Juga sekaligus dari keterangannya dapat ditarik kesimpulan Hoofdstuk IIIdapat dibaca terlepas dari Hoofdstuk yang lainnya.
“Burgerlijk Wetboek”, yang merupakan obyek penelaahan Scholten, mulai tahun 1838 dinyatakanberlaku di Negeri Belanda.
Dalam konteks ini perlu dikemukakan, bahwa politik bidang hukum pemerintah Belanda untuk jajahannya, yang kini menjelma sebagai Republik Indonesia, dituangkan dalam pasal 131 “Indische Staatsregeling”(sebelumnya pasal 75 “Regeringsregelement”), yang dalam pokoknya menentukan sebagai berikut: .
Hukum Perdata dan Dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdatadan Pidana) harus diletakkan dalam, kitab-kitab undang-undang, yaitu dikodifisir.
Untuk golongan bangsa Eropah dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi). (Lihat pokok-pokok hukum perdata, karangan Prof. Subekti,S.H. hal. 11, 1983).
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka “Burgerlijk Wetboek”, berasal dari Negeri Belanda, juga berlaku di sini, sewaktu masih merupakan daerah jajahan.
Ketika Balatentara Jepang berkuasa disini B.W. dinyatakan tetap berlaku. Demikianlah juga halnya pada waktu Republik Indonesia mulaiberdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
Akhirnya masih dirasakan perlu untuk mengemukakan catatan sebagai berikut:
Menurut pasal 163 “Indische Staatsregeling” maka penduduk pada zaman penjajahan dalam bidang hukum dibagi atas 3 golongan, yaitu:
Eropa,
Timur Asing,
Indonesia-Priburni.
Dari keterangan yang diuraikan di atas jelas kiranya bahwa “Burgerlijk Wetboek”, berasal dari Negeri Belanda, berlaku di sini bagi golongan Eropa. Akan tetapi Pasal 131 “Indische Staatsregeling” sebenarnya masih memuat ketentuan-ketentuan (di atas tidak dikutip), yang membuka kemungkinan memberlakukan Hukum Perdata golongan Eropa untuk golongan- golongan penduduk yang lain. Untuk menjelaskan sampai sejauh mana kemungkinan itu dilaksanakan, hal itu kiranya berada di luar jangkauan Kata-Pendahuluan Penterjemah ini.
Bandung, 1985K.S.

2

Sepatah kata dari penerjemah (Foreword of the translator)
Dalam rangka kerjasama hukum antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, dari pertengahan September 1984 sampai pertengahan Maret 1985 saya mendapat kesempatan pergi ke Negeri Belanda untuk menerjemahkan buku pelajaran hukum. Untuk keperluan itu saya memilih menerjemahkan Asser, Algemeen Deel, karena buku tersebut saya pandang tidak akan pernah ketinggalan zaman karena sifatnya yang universal. Buku tersebut sekarang diterbitkan lagi atas nama Prof. Mr. GJ. Scholten, tanpa adanya perubahan teks sedikitpun, hanya di sana-sini ditambahkan yurisprudensi baru yang belum ada pada waktu Paul Scholten masih hidup.
Pada bulan Februari 1985 saya mengunjungi Prof. GJ. Scholten dan dari pembicaraan antara dia dengan saya dapat saya simpulkan, bahwa ia merestui penerjemahan ini.
Untuk mempermudah para pembaca di Indonesia pasal-pasal undang- undang yang dikutip saya ganti dengan pasal-pasal dalam B.W. Indonesia, kecuali jika itu tidak terdapat dalam B.W. Indonesia, sehingga diambil apa adanya dengan penunjukan N.B.W.
Dalam rangka penerjemahan ini saya sangat berterima kasih kepada Dr. J.P. Zevenbergen dan Prof. Mr. W.M. Kleijn yang menjadi tempat pelarian saya dalam kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Dr. J .M. Ott beserta staf yang telah menyediakan tempat dan fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga saya dapat bekerja dengan tenang dan senang.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan sejawat, Ibu L. Moeljatno S.H. yang tidak kecil bantuannya dalam menyelesaikan pekerjaan ini.
Akhirnya saya ucapkan harapan, semoga buku ini dapat membantu mereka yang belajar hukum dan mereka yang bertugas menemukan hukum.

Yogyakarta, Juni 1986 Ny. Siti Soemarti Hartono S.H.

3

Kata pendahuluan penerbit (Foreword of publisher)
Penerbit menyambut dengan gembira gagasan Mr. Koerdi Soemintapoerauntuk menterjemahkan penelaahan mengenai sejarah “Burgerlijk Wetboek”, yang merupakan hasil karya Mr. P. Scholten. Sepanjang dapat diketahui, karangan mengenai sejarah yang demikian itu yang ditulis dalam bahasaIndonesia sampai sekarang masih langka.
Penterjemah dilahirkan tahun 1918 di Sumedang. Setelah meraih diploma AMS dalam tahun 1938, ia melanjutkan studinya pada Rechtshogeschool di Jakarta, di mana ia dalam tahun 1940 lulus ujian “candidaat”. Setelah Balatentara Jepang menyerbu danmenduduki Pulau Jawa, Sdr. Koerdi Soemintapoeramengikuti kursus, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Jepang untuk mendidik calon-hakim. Ia baru dapat menyelesaikan studinya dalam ilmu-hukum dalam tahun 1950 di Jakarta.
Di samping menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan pemerintahan – ia menjabat hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon (1944 - 1947), sesudah penyerahan kedaulatan itu berturut-turut bekerja pada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Bank Indonesia dan akhirnya pada DKA/PNKA di Balai Besar Bandung, di mana ia dengan fungsi terakhir sebagai Sekretaris Perusahaan meninggalkan dinas pemerintahan dengan hak-pensiun dalam tahun 1973 – ia juga merasa tertarik pada bidang pendidikan.
Selama tahun 1955-1957 ia menjadi dosen pada Universitas merdekadi Bandung. Dan dari tahun 1958 sampai 1974 ia menjabat Dekan Fakultas Hukum - Universitas BANDUNG dan merengkap dosen. Mulai tahun 1983 samapi kini ia bekerja sebagai Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
Bandung, 1985Penerbit

3

   Geen tekst

4

§ 1 Pengantar.

   pagina-10Studi hukum perdata berpusat pada “Burgerlijk Wetboek.” Hukum perdata itu di-kodifikasikan; dengan perkataan lain keseluruhan hukum itu tercakup dalam satu buah “Wetboek” (Kitab Undang-Undang). Tujuan setiap pe-kodifikasian ialah menghindari adanya hukum di luar Kitab Undang-Undang, Dalam sejarah ditemukan perioda-perioda tertentu, di mana kebutuhan akan adanya kesatuan-hukum dan .kepastian. hukum sangat dirasakan, misalnya dalam zaman JUSTINIAUS, begitu pula dalam abad ke-18.Sewaktu itu hukum setempat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya merupakan himbauan ke arah kesatuan hukum.Ketidak mantapan dari pihak para hakimdalam menjatuhkan keputusan mendambakan adanya kepastian dalam pelaksanaan hukum.
Pola berfikir demikian, yang tersebar di abad ke-18, membawa negara-negara Eropa ke arah pe-kodifikasian hukum. Pada waktu sekarang memang telah dimaklumi, bahwa kepastian dalam bidang hukum tidak tercapai. Pula disadari bahwa di sekitar Kitab Undang-Undang diciptakan hukum oleh ilmupengetahuan, keputusan hakim dan. kebiasaan. Meskipun demikian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tetap merupakan inti dari hukum perdata. Selalu diupayakan supaya hal-hal yang baru dikaitkan dengan yang tercakup dalam Kitab Undang-Undang.

4

§ 1 Pendahuluan. (3.1. 621)

    pagina-232Pelajaran hukum perdata berpusat dalam Burgerlijk Wetboek. Hukum perdata kita dikodifikasikan, artinya keseluruhan materi dicakup dalam satu kitab undang-undang. Tujuan dari setiap kodifikasi ialah bahwa tidak ada hukum di luar kitab undang-undang. Ada masa-masa dalam sejarah, di mana kebutuhan akan kesatuan hukum ‘dan kepastian hukum dirasakan begitu kuat, misalnya zaman Justinianusdan juga dalam abad ke-18. Perbedaan hukum setempat menyebabkan orang menuntut kesatuan, tidak dapat diramalkannya keputusan hakim berakibat timbulnya tuntutan akan kepastian. Lebih baik hukum yang tidak sempurna daripada ketidakpeatian yang melumpuhkan.
Gagasan-gagasan seperti itulah yang di sekitar tahun 1800 mendorong negara-negara di daratan Eropa untuk membuat kodifikasi. Kita sekarang tahu, bahwa kepastian itu tidak tercapai, bahwa di sekitar undang-undang, ilmu yurisprudensi, kebiasaan melahirkan hukum baru; namun demikian kitab undang-undang tetap menjadi inti dari hukum perdata. Pertautan dari yang baru dengan kitab undang-undang selalu dicari.

5

Formula-formula, yang di dalamnya tercakup berbagai norma hukum, sudah bertahun-tahun diterapkan. Juga semua itu sudah dikembangkan dalam literatur dan jurisprudensi. Oleh karena itu semua formula-formula, yang penjabarannya dimuat dalam pasal-pasal, sudah tak terpisahkan dari perikehidupan hukum orang. Dengan demikian akan sulit diadakan perubahan-perubahan, sebab ini akan membawa pasal-pasal itu mendapatkan nomor baru. Bisa dibayangkan ditimbulkannya kegaduhan bila misalnya diadakan perubahan mengenai pasal-pasal 1302, 1401, 2014 B. W.1Dipandang dari pagina-11segi ini saja, jelas B. W. itu meraih posisi yang sangat kuat. Maka berdasarkan tinjauan ini, maka pentinglah untuk mengetahui sejarah B.W. itu.
B.W. itu sangat erat kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Perancis. Dan dalam Kitab Undang-Undang Perancis ini tertuang spirit Repolusi Perancis. Dan di Perancis dengan tekan- an seorang diktator setelah Repolusi itu mereda, dibentuklah Kitab Undang-Undang.
Kitab ini merupakan contoh bagi berbagai Kitab Undang-Undang lain, di antaranya bagi B.W. di negeri Belanda.

5

Formula-formula yang dipergunakan oleh kitab undang-undang untuk merumuskan peraturan-peraturan hukum, karena pemakaian bertahun-tahun, juga karena pengolahan yang dialaminya dalam yurisprudensi dan kepustakaan, menjadi sedemikian penting artinya, sehingga formula-formula itu sukar lagi untuk diganti-ganti terlebih-lebih sulit semakin umum jangkauan formula-formula itu. Formula-formula itu sedemikian erat berjalinnya dengan kehidupan hukum sendiri, sehingga tidak saja perubahan, melainkan bahkan penyebutan yang lain, jadi penomeran, akan menjadi sangat susah. Bayangkan keberatan-keberatannya andaikata peraturan-peraturan yang dituangkan dalam pasal 1266, 1365 1977 B.W. diubahpagina-233nomornya. Karena ini semualah kitab undang-undang memperoleh posisi yang begitu kuatnya. Karena itu pentinglah kita mengetahui sejarahnya.
Kitab undang-undang kita banyak tergantung kepada kitab undang-undang Prancis. Seluruh gerakan kodifikasi dalam abad ke-18 berpusat di Prancis. Revolusi Prancis menjiwainya di bawah tekanan diktatorial setelah .api revolusioner terjadilah di Prancis kitab undang-undang yang menjadi contoh dari kitab undang-undang dari waktu yang sama, yaitu kitab undang-undang kita.
Burgerlijk Wetboek kita telah banyak berakar dalam hukum Prancis kuno daripada dalam hukum Belanda kuno. Jadi perlulah kita melayangkan pandangan pada perkembangan yang mengakibatkan lahirnya Code.

6

§ 2 Hukum yang berlaku di Perancis sampai terbentuknya code.

   Di Perancis sebelum Repolusi nampak ada pemisahan antara hukum yang berlaku di daerah Selatan dan hukum yang berlaku di daerah Utara. Di daerah Selatan, yang dinamakan “pays de droit écrit”, berlaku Hukum Romawi sebagai hukum tertulis. Namun Hukum Romawi ini bukanlah yang berlaku di zaman JUSTINIANUS,melainkan yang diterapkan dalam abad ke 5 di bagian Barat dari Imperium Romawi. Di daerah Utara,yang dinamakan “pays dedroit coutumier” berlaku hukum tak tertulis berdasarkan kebiasaan rakyat yang merupakan penduduk asli; hukum itu beraneka-ragam bentuknya tergantung dari tempat di mana hukum itu ditaati.
Hukum kebiasaan sudah dari dini hari dicatat. Pencatatan hukum ini semula dilakukan oleh orang-orang biasa saja yang kebetulan merasa tertarik. Akan tetapi mulai tahun 1453 pencatatan itu mendapat corak resmi, karena dilakukan berdasarkan Ordonansi Raja. Dari sejumlah pencatatan itu yang dari Kota Parislah yang memperoleh penilaian tinggi.Hukum dari Ibu Kota ini, tidak saja berlaku di situ, tapi bolehdikatakan mendapat pengakuan sebagai hukum umum, dalam arti dapat dipakai sebagai pelengkap bilamana di sesuatu tempat lain hukum setempat mengenai soal tertentu tidak mengaturpagina-12nya.

6

§ 2 Hukum prancis sampai Code.(3.2. 623)

   Untuk hukum Prancis sebelum revolusi pemisahan antara pays de droit écrit (daerah hukum tertulis) dan pays de droit coutumier (daerah hukum kebiasaan) adalah khas. Pada yang pertama, di sebelah Selatan—batasnya terletak sedikit di bawah sungai Loire326 berlaku untuk Romawi, tetapi bukan hukum Romawinya Justinianus, melainkan hukum Romawi seperti yang dipakai di bagian Barat dari Kerajaan Romawi dalam abad kelima; pada yang kedua, sebelah Utara, berlaku hukum yang berasal ke tempat dan terpecah-pecah.327
Hukum kebiasaan itu ditulis, itu sudah cepat terjadi di sana-sini oleh orang-orang swasta yang memperhatikannya, sejak tahun 1455 secara resmi ditulis berdasarkan ordonansi Raja. Dari kebiasaan-kebiasaan itu kebiasaan Paris-lah yang lebih mendominasi, bukannya hanya karena kebiasaan itu kebiasaan ibu kota yang di Prancis mempunyai arti yang lebih tinggi dari dulu sampai sekarang daripada dari tempat lain, melainkan juga karena kebiasaan Paris dianggap sebagai hukum umum; yang berguna sebagai pelengkap, bilamana mengenai satu dan lain hal kebiasaan setempat tidak mengatakan apa-apa.

7

Oleh karena itu dalam hukum Perancis yang begitu beraneka ragamnya terdapat kesatuan juga. Ada faktor lain yang menunjang upaya terciptanya kesatuan hukum sebagai berikut: Hukum Romawi ternyata dapat diterapkan, karena pendidikan para hakim pada berbagai. Universitas dan hukum Romawi serta hukum gerejalah merupakan mata-pelajaran, Hukum Gereja yang diterapkan, terutama dalam bidang hukum pernikahan, Ordonansi Raja untuk mengatur soal-soal tertentu. Dari para sarjana hukum yang kemudian karyanya mempengaru hi Code di sini disebut tiga orang yang paling ternama, yaitu Domoulin(1500 - 1566), Domat(l625 - 1696), Pothier(1695 – 1772). Mengenai ordonansi, dapat disebut di sini ialah yang merupakan karya kanselir D’Aguesseaudan mengatur hibah, testamen dan substitusi (1731 – 1747).

7

Dengan demikian hukum Prancis, meskipun terpecah-pecah, merupakan kesatuan tertentu. Faktor-faktor lain yang meningkatkan kesatuan itu adalah: hukum Romawi dan penerapan ilmiahnya, yang berkat pendidikan para hakim pada Universitas-universitas yang hanya mengajarkan hukum Romawi dan hukum gereja, semakin menguasai penerapan hukum, yaitupagina-234hukum gereja penting untuk perkawinan dan ordonansi-ordonansi Raja yang menyebabkan hal-hal tertentu diatur. Di antara para sarjana hukum, yang karyanya berpengaruh pada Code dan demikian juga berpengaruh pada Burgerlijk Wetboek kita hanya kita sebut tiga yang terbesar: Dumoulin (1500-1566), Domat (1625-1696), Pothier (1695-1772); di antara ordonansi-ordonansi yang berpengaruh pada Code dan B.W. kita adalah ordonansi-ordonansi karya kanselir d’Aguesseau mengenai hibah, surat-surat wasiat, substitusi-substitusi (1751-1747).

8

   Meskipun adanya faktor-faktor tersebut di atas, yang semuanya menunjang ke arah kodifikasi, ke-anekaragaman dalam hukum tetap berlangsung. Lagi pula, setelah meletusnya Repolusi Perancis, dalam hukum masih terdapat banyakhal yang bertentangan dengan asas-asas Revolusi. Memang terlihat hasrat yang besar untuk mewujudkan kodifikasi, dengan perkataan lain untuk menyusun kitab undang-undang yang akan membawa kesatuan dalam hukum dan setidak-tidaknya diinginkan diciptakannya hukum baru meskipun masih bersifat terbatas. Penyusunan hukum baru demikian memang dicapai, yaitu dengan dibuatnya berbagai undang-undang oleh badan-badan perwakilan (Assemblée législative dan Conventie). Akan tetapi keinginan untuk segera memiliki suatu Kitab Undang-Undang masih tidak tercapai.
Dalam tahun 1793 dimajukan rencana yang disusun oleh Cambacérès. Rencana itu sangat singkat (hanya memuat 695 pasal), dalam mana tertuang ide-ide Revolusi. Akan tetapi Conventie menganggap rencana itu, masih konservatif dan menolaknya. Setelah itu dibentuk sebuah panitia baru, masih di bawah pimpinan Cambacérès. Panitia ini dalam bulan pagina-13September 1794 mengajukan rencana. Ternyata rencana ini adalah lebih singkat lagi dan hanya memuat 297 pasal. Jelas kiranya, bahwa sebuah kitab undang-undang berdasarkan rencana itu hanya akan mengandung garis-garis besar dan asas-asas hukum. Karena itu tidak mungkin tujuan kodifikasi dapat dicapai. Akhirnya rencana tidak sampai dijadikan undang- undang.

8

   Meskipun adanya faktor-faktor ini mendorong adanya kesatuan, namun perpecahan tetap ada. Di samping itu di dalam hukum ada bermacam-macam hal yang bertentangan dengan asas-asas revolusi Prancis. Ada dorongan kuat untuk terjadinya kodifikasi, harus ada suatu kitab undang-undang yang menyebabkan kesatuan dan hukum baru, setidak-tidaknya sebagian. Dengan berbagai-bagai undang-undang dari Assemblee législative dan Konvensi, yang akhir ini tercapai, namun kebutuhan akan satu kitab undang-undang sukar untuk dapat dipenuhi dengan segera.
Dalam tahun 1793 untuk pertama kalinya diajukan suatu rancangan. Rancangan itu adalah karya Cambacérès; pendek, lakonik (hanya 695 pasal), dijiwai oleh gagasan-gagasan revolusi. Namun demikian Konvensi memandangnya masih terlalu kolot, ditolak dan diangkatlah panitia baru, juga di bawah pimpinan Cambacérès. Panitia baru ini dalam Pructidar An II (September 1974) mengajukan rancangan baru yang lebih pendek lagi (297 pasal)
328. Jelaslah bahwa kitab undang-undang semacam itu tidak dapat lain daripada memberikan pedoman-pedoman, asas-asas. Tujuan sesungguhnya dari kodifikasi dengan demikian sepenuhnya tidak dicapai. Juga rancangan ini tidak menjadi undang-undang.

9

   Demikianlah situasinya sampai Napoleon diangkat sebagai Consul. Dalam undang-undang yang rnengatur pengangkatan Consul, juga dijanjikan pembuatan kitab undang~ undang. Napoleon tanggal 12 Agustus 1800 membentuk sebuah panitia, terdiri atus empat orang sarjana hukum, yaitu Portalis, Tronchet, Bigot de Preameneu dan Malleville. Panitia diberikan tugas untuk dalam waktu yang sesingkat mungkin memajukan rencana. Dari ke-empat anggota panitia, yang terpenting adalah Portalis dan Tronchet. Portalis berpandangan luas dan mempunyai pemikiran yang dalam. Ia sama sekali tidak mengharapkan bahwa dengan jalan membuat kodifikasi semua persoalan hukum terselesaikan, Tronchet, seorang bekas adpokat, menguasai sepenuhnya permasalahan hukum.

9

   Demikianlah keadaannya waktu Napoleon menjadi Konsul pertama dan menangani persoalannya. Dalam undang-undang dari Brumaire An VII, yang dengan itu Konsulat diadakan, dijanjikanlah suatu kitab undang-undang umum—seperti yang juga sudah dilakukan oleh Pengaturan Negara dari tahun1791—dan sudah pada 24 Thermidor VIII (12 Agustus 1800) Napoleon mengangkat suatu panitia yang terdiri atas empat orang sarjana hukum, yang secepatnya harus mengajukan suatu rancangan. Mereka itu adalah Portalis. Tronchet, Bigot de Préameneu en Malleville. Yang terpenting dari mereka ini adalah dua orang yang pertama: Portalis, orang yang luas pandangannya dan dalam pengetahuannya. Di dalam bab pertama beberapa kali kitapagina-235berkesempatan menunjukkan, bahwa ia sama sekali tidak terpukau oleh kesombongan dari hampir setiap kodifikator, bahwa kitab undang-undangnya tuntas mengatur seluruh materi, dan Tronchet, seorang pengacara kawakan, yang menguasai sepenuhnya materinya.

10

Sampai sejauh mana Napoleon turut mempengaruhi isi rencana itu, sulit untuk dipastikan. Yang jelas, ialah bahwa berkat dorongannya semua usaha persiapan ke arah pembentukan kitab undang-undang bisa terus dilaksanakan. Dalam bulan Maret 1803 sebagian dari 36 buah undang-undang diterima dan diberlakukan. (Untuk jelasnya Code itu dibentuk dengan 36 buah undang-undang). Pada tanggal 21 Maret 1804 semua undang-undang itu dihimpun dalam sebuah kitab undang- undang dengan nama “Code Civil des francais.”
Yang merupakan sumber dari Code itu, ialah: hukum Romawi, sebagaimana yang dikembangkan di Perancis untuk mengatur terutama hukum perikatan dan hak milik (eigendom); hukum kebiasaan untuk mengatur kekuasaan suami (“maritale macht”), hukum kekayaan pernikahan (“huwelijksgoederenrecht”) dan sebagian hukum waris;pagina-13ordonansi Raja untuk mengatur hukum waris dan pembuktian; hukum Gereja (Canoniek Recht) untuk mengatur pernikahan; perundang-undangan Repolusi yang mengatur anak yang lahir di luar perkawinan (“natuurliike kinderen”).

10

Sejauh mana Napoleon sendiri berpengaruh terhadap rancangannya, sulit untuk ditelusuri; yang jelas ia berpengaruh pada dijadikannya undang-undang rancangan itu. Ia teruskan hal itu secepatnya. Sudah dalam bulan Maret 1803 diterima dan diberlakukan 36 undang-undang yang pertama, yang menjadi isi Code. Pada tanggal 30 Ventose An XII (21 Maret 1804) undang-undang itu dihimpun menjadi kitab undang-undang dengan nama Code civil des Français.
Sumber-sumber dari Code adalah: hukum Romawi, seperti yang diartikan oleh tradisi (Pothier), terlebih-lebih untuk hukum perikatan dan milik, hukum kebiasaan (kekuasaan perkawinan, hukum harta perkawinan, sebagian hukum waris), ordonansi-ordonansi Raja (hukum waris, bukti) hukum gereja (perkawinan), perundang-undangan revolusioner dengan tambahan-tambahannya sendiri (anak luar kawin).

11

   Sulitlah untuk dengan tepat mernberikan penilaian terhadap bobot yang begitu tinggi dari Code itu. Mengenai gaya bahasannya, dapat dikemukakan bahwa itu dalam sejarah hukum tidak ditemukan tandingannya. Gaya bahasa Code terletak di tengah-tengah antara yang memuat pemaparan panjang lebar di satu pihak dengan yang terlampau singkat di pihak lain. Pemaparan yang panjang lebar, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan baru berakibatkan kasuistik yang tidak ada ujung-pangkalnya sedangkan yang terlampau singkat . tidak bisa memberikan arah kepada hakim. Mengenai isi yang dimuat dalam code, dapat diterangkan, apa yang tercantum di dalamnya, itu merupakan cermin dari pendapat dan paham pada zamannya, dan sekaligus memberikan kesempatan untuk terus dikembangkan. Dalam pada itu setelah kekalahan Napoleon, negara-negara di Eropa meraih kemerdekaannya kem- bali. Di negara-negara itu ternyata kitab undang-undang Perancis tetap dipertahankan, baik dalam bentuk yang asli, maupun yang berupa copy yang tidak banyak berbeda dari aslinya.’ Demikian besarnya pengaruh Code itu dan juga Negeri Belanda mengikuti jejak negara Eropa lainnya. Pengaruh itulah yang patut dianggap sebagai alasan untuk memberikan sanjungan dan pujian terhadap Code.

11

   Sulit untuk dihargai cukup tinggi nilai dari Code itu. Mengenai gayanya dalam sejarah hukum kitab undang-undang itu tidak terkalahkan. Code menciptakan suatu gaya undang-undang, yang masih saja tidak kita miliki di negeri Belanda. Antara kepanjanglebaran yang keterlaluan yang mengakibatkan kasuistik yang menjengkelkan yang diderita oleh banyak undang-undang baru kita, dan kesingkatan yang keterlaluan, yang terlalu sedikit memberikan pedoman kepada hakim, kitab undang-undang selalu dapat menemukan jalan tengah yang baik. Mengenai isinya, kitab undang-undang itu memenuhi kebutuhan dari zamannya, merupakan cermin yang setia dari faham-faham dari waktu itu dan sekaligus memberikan tempat untuk perkembangan lebih lanjut. Pujian tertinggi yang dapat diberikan terletak dalam fakta, bahwa hampir di mana-mana, di mana orang setekah jatuhnya Napoleon melepaskan diri dari kekuasaan Prancis, kitab undang-undang Prancis tetap bertahan, baik dalam bentuknya sendiri maupun dalam bentuk sedikit banyak turunan aslinya. Demikian hebatnya kitab undang-undang itu menguasai kehidupan hukum. Juga kitab undang-undang kita adalah penganut dari Code Civil des Français.

12

§ 3 Hukumasli di Negeri Belanda sampai pembentukan code.



Ke-anekaragaman dalam hukum di Negeri Belanda tidak banyak berbeda dari yangterdapat di Perancis. Propinsi-propinsi, kota dan wilayah seringkali masing-masing mempunyai hupagina-15kum sendiri.Dalam pada itu tendensi ke arah kesatuan dalam bidang hukum tampak lebih lemah. Sebabnya, ialah karena di sini tidak terasa kewibawaan dari suatu pemerintah pusat. Juga badan-badan perwakilan dari berbagai Propinsi hanya kadang-kadang saja mempunyai perhatian terhadaphukum perdata.
Selain daripada hukum Gereja yang mengatur hukum per-nikahan dan yang sebenarnya pengaruhnya banyak berkurang sebagai akibat dari gerakan Reformasi(“Hervorming”), hanya masih ada satu faktor lain-yang berpengaruh terhadap pertumbuhan hukum. Faktor ini adalah-hukum Romawi disertai dengan ilmu hukumnya. Memang benar bahwa hanya di Friesland hukum Romawi diakui dengan undang-undang sebagai sumber hukum.Namun di lain tempat berkatperanan Universitas pengaruh dan wibawanya cukup besar. Hukum Romawi dinilai sebagai hukum-umum, sedangkan hukum nasional dan hukum setempat dianggap sebagai pengecualiannya. Sejumlah sarjana hukum mengadakan penelitian danmenulis buku sekitar hukum Romawi.

12

§ 3 Hukum belanda kuno sampai diberlakukannya Code.(3.3. 629)

   Perpecahan kehidupan hukum di negara kita jelas tidak kurang daripada di Prancis. Juga di sini daerah-daerah, kota-kota, kelompok desa-desa kadang-pagina-236kadang, mempunyai hukumnya sendiri, sedangkan kecenderungan untuk kesatuan, karena tidak adanya wibawa sentral, jauh lebih lemah. Juga pemerintahan provinsi hanya sebagai pengecualian mencampuri hukum perdata
Apabila sangat berkurangnya arti hukum gereja untuk hukum perkawinan sebagai akibat Reformasi (Protestantisme) tidak kita perhitungkan, maka lalu hanya ada satu faktor pembentukan hukum, yang mendorong adanya kesatuan, yaitu hukum Romawi dan ilmu yang mengolahnya. Memang hanya di Friesland hukum Romawi ini berdasarkan undang-undang dijadikan sumber hukum, akan tetapi juga di luar Friesland berkat jasa universitas-universitas, wibawa hukum Romawi besar. Hukum Romawi merupakan hukum umum, hukum nasional dan hukum setempat dipandang sebagai hukum pengecualian terhadap hukum umum itu.

13

Merekaitu antara lain: seorang sarjana hukum dalam abad ke- 17 bernama SimonGroenewegen, Arnold Vinnius(l588-1657), Simon van Leeuwen (1627-1682), UlricusHuber(1636-1694), JohannesVoet(l649-1714),CornelisvanBijnkershoek(1673-1743).
Vinnius,Huberdan Voetadalah guru besar. Kemudian Hubermenjadi anggota pengadilan diFriesland. vanLeeuwen adalah panitera (substituut griffier) pada “Hoge Raad” (sama denganMahkamah Agung) dan Bijnkershoekmenjabat Presiden Hoge Raad.

13

Khas, bahwa seorang sarjana hukum dari abad ke17 seperti Simon Groenerwegen menerbitkan sebuah buku yang ia beri judul. “De legibus abrogatis et inusitatis in Hollandia”; “leges” yang dimaksudkan di sini adalah yurisprudensi Romawi (Pandacten) dan tempat-tempat himpunan undang-undang (Codex). Kegiatan para sarjana hukum diliputi oleh jivva yang sama. Di antara mereka juga hanyalah yang paling berarti yang kita sebut: Arnold Vinnius (1588-1657),329 Simon van Leeuwen (1627-1682),330 Ulricus Huber (1636–1694),331 Johannes Voet (1647-1714),332 Cornelis van Bijnkershoek (1673-1743).333Vinnius, Huber, Voet adalah guru besar, Huber kemudian menjadi hakim agung Pengadilan Friesland, van Leeuwen adalah panitera pengganti pada H.R. Karya Bijnkershoek: Observationes tumultuariae, catatan-catatan mengenai perkara-perkara yang diperiksa di pengadilan dan keputusan-keputusan yang diambil, yang diterbitkan oleh Meijers, untuk pengetahuan mengenai hukum dari abad ke-18 tidak dapat ditinggalkan. Pengaruh dari catatan-catatan ini sampai melampaui batas-batas negara kita, barangkali pengaruh itu juga dominan dalam yurisprudensi kita, akan tetapi dengan tidak adanya keputusan-keputusan yang diberi motivasi, hal ini tidak dapat ditetapkan dengan pasti.pagina-237

14

   Tidak hanyailmu yang mempelajari hukum Romawi saja yang mempunyai pengaruh besar, tapi mengenai ilmu yang mempelajari hukum bersumber pada rakyat (hukum asli) juga demikianlah halnya.Ilmu yang tersebut terakhir iniberpusat dalam sebuah buku, yang ditulisolehseseorang yanggenius. Orang ini, yangsebetulnya perhatiannya terletak di bidang lain, menulis buku dalampenjara. Yang dimaksudkan adalah Hugo de Grootyang mengarang buku “Inleiding tot pagina-16Hollandsche Rechtsgeleerdheid” (Pengantar Ilmu Hukum Belanda) dan diterbitkan tahun 1631. Juga de Grootmenganggap hukum Romawi sebagai hukum umum, dan dalam penulisannya tentang hukum yang sedang berlaku pada waktu itu, ia memberikan tenpat kepadanya yang terlampau menonjol; meskipun demikian, ia dalam bukunya itu masih menyimpan bagian yang luas dari hukum asli di negerinya bagigenerasi yang mendatang. Generasi di kemudian hari tidak saja akan mengenali formulasi hukum, sebagaimana disusun oleh de Groot, tapi pula akanmengetahui bagaimana caranyamenerapkan dan mempertahankannya menurut de Grootitu. Sungguh menarik perhatian, bahwa masih dalam abad ke-I7 dan ke-l8 senantiasa dibuat catatan (“aantekeningan”) dan observasi untuk mendapat kejelasan (“observatie tot ophelderingen”) mengenai buku tersebut oleh para sarjana yang berbobot, seperti Schorer.Lebih lagi menarik perhatian, bahwa 180 tahun sejak penerbitan buku tadi seorang guru besar vanderKeessel, yang sebagai ilmuwan disegani, menulisbuku pelajaran bagi mahasiswanya, berjudul “Theses selecta ad supplendam Hugonis Grotii Introductionem” (tahun 1800).

14

   Akan tetapi tidak hanya pengetahuan mengenai hukum Romawi, juga pengetahuan mengenai hukum dalam negeri besar wibawanya untuk penemuan hukum. Pengetahuan itu terpusat dalam satu buku karya seorang jinius (yang berbakat luar biasa), yang perhatian yang sesungguhnya terletak di jurusan lain, dan yang ia tulis ketika dia ditahan atas dasar pertimbangan-pertimbangan pedagogis. Yang saya maksudkan adalah “Pengantar Ilmu Hukum Belanda”334 dari Hugo de Groot (1583-1645). Juga de Groot menganggap hukum Romawi sebagai hukum yang berlaku untuk zamannya dan bangsanya, barangkali juga dia menyisihkan tempat terlalu besar untuk hukum Romawi itu dalam pelukisannya mengenai “hukum masa kini”; bagaimanapun juga ia menyimpan sebongkah besar hukum Belanda kuno untuk generasi penerus, yang tidak hanya mengenalnya dalam formulasi yang ia berikan—sebagaimana yang sebagian besar masih kita kenal—melainkan juga menetapkan dan mempertahankannya dalam bentuk yang ia berikan. Bagaimana hukum sendiri terpengaruh oleh suatu formulasi yang begitu besar wibawanya, sudah kita uraikan pada halaman 131 di atas. Khas bahwa dalam abad-abad ke-17 dan ke18 terus menerus terbit “catatan-catatan” dan “pengamatan-pengamatan sebagai penjelasan” atas buku Pengantar (dari de Groot ), yang antara lain dari orang-orang penting seperti Schorer, lebih dari itu, bahwa hampir 180 tahun setelah diterbitkannya buku itu pada akhir berlakunya hukum Belanda kuno, seorang guru besar termasyur seperti van der Keessel meringkaskan seluruh pengajaran dan ajarannya dalam Theses selectae ad supplendam Hugonis Grotii Introductionem (1800).335

15

   Kemudian berkat pengaruh spirit alam-fikiran dari gerakan “Verlichting” (bahasa Jerman: Aufklarung), timbul juga di negeri Belanda keinginan untuk mewujudkan kodifikasi. Perlu diterungkan di sini bahwa ketika Repolusi Perancis mencetus, di negeri Belanda didirikanlah ”Bataafsche Republiek” yang menggantikan “De Zeven Provincieën”. Dalam “Staatsre- geling”, yaitu konstitusi Republik baru itu ditentukan, bahwa akan dibuat kitab undang-undang dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum lainnya seperti hukum pidana dan hukum acara. Dimaksudkan kitab undang-undang itu akan berlaku di seluruh wilayah Republik. Semua.kitab undang-undang ditentukan akan mulai berlaku dua tahunsetelah “Staatsregeling” tahun 1798 mulai diberlakukan. Sebagai persiapan ke arah kodifikasi, maka dibentuklah sebuah komisi yang terdiri atas 12 orang sarjana hukum, dengan pembagian tugas 7 orang pagina-17akan menangani bidang hukum perdata dan 5 orang lagi hukum pidana. Ternyata tugas yang diberikan itu terlampau berat. Ketika Pemerintah pada tanggal 20 April 1803 mendesak panitia untuk bagaimanapun merampungkan kitab undang- undang hukum pidana, makaoleh panitia itu diputuskan untuk selanjutnya mengerahkan semua tenaganya bagi penyelesaian kitab undang-undang ini. Pada tanggal 3 October 1804 oleh panitia itu dimajukan tigabuah rencana, yaitu: a. Pengantur untuk bidanghukum secara umum, terdiri atas sebelas bab;b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri empat buku;c.Kitab Undang-Undang mengenai pembuktian, terdiri atas enam bab.

15

   Di bawah pengaruh dari jiwa kebangkitan (renaissance) orang juga menghendaki kodifikasi di negara kita. Dalam perundang-undangan kehendak ini untuk pertama kali diujudkan dalam pasal 28. Tatanegara tahun 1788: “Akan dibuat suatu kitab undang-undang, baik mengenai undang-undang perdata maupun undang-undang pidana badan, sekaligus dengan cara penuntutan hukum, atas dasar-dasar yang ditetapkan oleh Tatanegara dan umum untuk seluruh Republik. Kitab undang-undang itu akan diberlakukan paling lambat dalam dua tahun setelah diberlakukannya Tatanegara”. Pada tanggal 28 September 1798, sebagai persiapan akan diadakannya kodifikasi itu, diangkatlah suatu panitia yang terdiri atas 12 orang sarjana hukum, di mana 7 orang di antaranya akan menangani hukum perdata dan 5 orang lainnya akan menangani hukum pidana badan. Akan tetapi tugasnya terlalu berat.pagina-238Ketika pemerintah pada tanggal 20 April 1803 memperingatkan panitia bahwa bagaimanapun kitab undang-undang hukum pidana harus diselesaikan, maka panitia memutuskan untuk memusatkan kekuatannya untuk itu. Pada tanggal 3 Oktober 1804 diajukanlah tiga rancangan: a. Pengantar untuk hukum pada umumnya da1am sebelas bab, b. Kitab undang-undang hukum pidana badan dalam empat buku, c. Kitab undang-undang mengenai bukti dalam enam bab.336

16

   Rencana mengenai “Pengantur” dan mengenai “pembuktian” tidak sempas dijakan undang-undang Ketika “Nationaal Gerechtshof” (Pengadilan tertinggi) sedang mempelajari kedua rencana itu, maka terjadi perubahan dalam ketata-negaraan di negeri ini. “Bataafsche Republiek” berubah menjadi “Koninkrijk .Holland” (Kerajaan Holland) dalam tahun 1806, sedang yang menjadi raja adlah Lodewijk Napoleon. Kini orientasi segala sesuatu berarah ke Perancis. Juga bukanlahdari sebuah kitab undang-undang barudiharapkan timbulnya perbaikan, melainkan dari Code Civil Perancis. Dalam pada itu nama Code Civil des francais, ketika Napoleon Bonaparte menaik takhta Kaisar, diganti dengan Code Napoleon.
Raja Lodewijk pada tanggal 18 November 1807 mengangkasebuah panitia, yang diberi tugas untuk mengatur CodeNapoleon bagi Kerajaan Holland. Panitiaitu terdiri dari tiga orangsarjana hukum, yaitu A.vanGennep, B.P. vanWesele Scholtendan J.J. Loke.Pada tangga 19 Desember1808 sebuah rencana sudah dapat disampaikan ke badan legislatif.Pàdatanggal 24 Februari 1809 rencane itu sudah disahkan oleh Lodewijk dan diberlakukan mulai tanggal l Mei 1809 dengan nama “Wetboek Napoleon ingericht voor het Koninkrijk Holland.”pagina-18

16

   Baik pengantarnya maupun rancangan mengenai bukti tidak menjadi undang-undang. Pengadilan Nasional sedang menyelidiki rancangan-rancangan itu, ketika terjadi tatanan baru dengan naik tahtanya Lodewijk Napoleondalam tahun 1806. Sekarang pandangan, juga pada bidang kita semakin diarahkan ke Prancis; tidak dari suatu kitab undang-undang baru orang mengharapkan keselamatan, melainkan dari Code Civil Prancis.
Lodewijk
mengangkat suatu panitia untuk mengerjakan Code Napoleonuntuk Kerajaan Belanda, yang terdiri atas Mr. A. van Gennep, Mr. B.P. van Wesele Scholtendan Mr. J.J. Loke(18 Nopember 1807). Sudah pada tanggal 9 Desember 1808 diajukan suatu rancangan kepada Badan Perundang-undangan, barangkali dengan pertolongan suatu rancangan sebelumnya dari J. van der Lindenyang dulu menjabat sekretaris dari panitia tahun 1798. Pada tanggal 24 Pebruari 1809 rancangan itu disahkan oleh Raja dan pada tanggal 1 Mei 1809 diberlakukan dengan nama Kitab Undang-undang Napoleon, disusun untuk Kerajaan Belanda.

17

   Sesuai dengan judulnya, kitab undang-undang merupakan saduran (“bewerking”)dari Code Napoleon.Ini berarti bahwa dalam kitab undang-undang yang baru dibuat itu sistematika dari Code tetap dipertahankan, dengan di sana-sini diadakan perubahan. Misalnya Titel (Bagian) VIII dan IX dari Bukupertama Code ternyata dalam kitab undang-undang gagasan Lodewijk diganti dengansebuah Titelsaja. Titel IX dari kitab undang-undangyang terakhir khusus mengatur ajaran mengenai “emancipatie”, hal mana dalam Code Perancis digabungkan pada titel mengenai kedewasaan (“meerderjarigheid”) dan “perwalian” (“voogdij”). Kalau, lebih lanjut diteliti isinya “Code Napoleon ingericht voor het Koninkrijk Holland”, akan dapat dibaca hal-hal sebagai berikut. Dalam Buku ke II dimuat berbagai titel yang mengatur “bezitrecht” danmengenai “tiendrecht”, “opstal” dan “cijns of tijnsrecht”. Selanjutnya dalam buku ke III hibah (“schenking”)di antara yang masih hidup dipisahkan dari “testament” dandimasukkan ke dalam perikatan yang bersumberpada perjanjian; selanjutnya ternyata bahwa pengaturan mengenai “huwelijksche voorwaarden” mendapat tempatdi Buku ke-I. Dalam titel mengenai sewamenyewa (“huur”) dimuat juga erfpacht’“ dan “beklemming”.

17

   Sebagaimana sudah ditunjukkan oleh judulnya, maka kitab undang-undang itu merupakan saduran dari kitab undang-undang Prancis. Titel VIII dan IX dari buku pertama Code diganti dengan titel mengenai hubungan antara orang tua dan anak, titel IX khusus diperuntukkan bagi ajaran emansipasi, yang di dalam Code ditambahkan dalam titel mengenai keadaan cukup umur dan perwalian. Dalam buku kedua dimasukkan titel-titel mengenai hak penguasaan (bezitrecht) dan hak atas sepersepuluh bagian (Tiendrecht), hak guna bangunan dan hak atas pajak (cijns-atau tijnsrecht). Di dalam buku ketiga hibah semasa hidup dipisahkan dari kehendak terakhir dan dimasukkan ke dalam perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian, sedangkan ajaran mengenai janji-janji harta kawin dipindahkan ke buku pertama. Dalam titel mengenai sewa jugapagina-239dimasukkan hak untuk menikmati benda tidak bergerak orang lain (erfpacht) dan hak untuk menggunakan tanah-tanah orang lain dengan cara yang layak (beklemming).

18

   Bagi penafsiran perundang-undanganyang berlaku sekarang, kitab undang-undang gagasanLodewijk masih ada gunanya, mengingat di dalamnya dapat ditemukan hal-hal sebagaiberikut.Pertama ternyata bahwa sejumlah peraturan ataupun ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku sekarangmencontoh secara langsung dari kitab undang-undang tersebut, misalnya “gemeenschap van winsten verlies”.Keduanya bisa ada gunanya, jika dicoba untuk dapat memastikan bagaimana kitab undang-undang berasal dari Perancis difahami orang ketika baru diberlakukandi negeriBelanda; dalam hubungan.ini perlu dikemukakan bahwa kitab undang-undang ini memperlihatkan terjemahan lain daripadaBurgerlijkWetboek” yang sekarang masih berlaku. Akhirnya,dari beberapa tempat dalam kitab undang-undang Lodewijk tadi dapat diketahui, bahwa pagina-19hukum Belanda asli dapat dipertahankan terhadap hukumPerancis yang mencoba masuk ke negeri ini.

18

   Untuk penafsiran undang-undang kita, dalam beberapa segi Kitab Undang-undang Napoleon untuk-untuk Kerajaan Belanda dapat penting artinya. Pertama-tama beberapa pengaturan atau ketentuan-ketentuan langsung diambil dari Kitab Undang-undang Napoleon itu (misalnya kebersamaan untung dan rugi). Kedua: Kitab Undang-undang Napoleon itu dapat berguna apabila kita mencoba menetapkan bagaimana Kitab Undang-undang Prancis itu dimengerti pada waktu diberlakukan di negara kita; kadang-kadang Kitab Undang-undang Napoleon itu memberikan terjemahan lain daripada Burgerlijk Wetboek kita. Akhirnya di beberapa tempat dapat ditunjukkan, bagaimana pikiran hukum Belanda kuno bertahan terhadap hukum Prancis yang menyusup masuk ke dalam.

19

   Bertepatan dengan pengesahan (“arrestering”) kitab undang-undang itu, maka dikeluarkanlah sebuah. keputusan Raja Lodewijk (Koninklijk Besluit), di mana ditentukan pembatalan a. hukum Romawi b. semua undang-undang dan ordonansi yang bersangkutan dengan hukum perdata yang dahulu di negeri ini berlaku dengan memakai namaapa punjuga, terkecuali bila peraturan demikiandalam kitab undang-undang inidinyatakan secara jelasdiperkenankan masih bolehberlaku. Dalam pasal4 keputusanRaja itu (tertanggal 24 Pebruari 1809) ditentukan, bahwakebiasaan dalam hukumperdagangan dan hukum laut sementara masih dipertahankan berlaku.Dalam pada itu sudah lebih dahulu dibentuk sebuahpanitia dengan diberikan tugas untukmenyusun Kitab Undang-Undang, Hukum Dagang (“Wetboek van Koophandel”).Rencana yang dibuat oleh panitia itu disampaikan kepada Raja pada tanggal 9 Juli 1809. Sebagai akibat dari penggabungan wilayah negeriBelanda dalam tahun 1811, ke dalam Imperium Perancis, rencana itu tidak sampai dijadikan undang-undang. Kemudian ketika dilakukan persiapan untuk membentuk “Wetboek van Koophandel” yang sampai sekarang masih berlaku apa yang dimuat dalam rencana tadi ada kalanya dituruti.

19

   Bersama-sama dengan disahkannya Kitab Undang-undang itu diundangkanlah suatu Keputusan Raja337.yang menghapuskan a. hukum Romawi, b. semua undang-undang dan ordonansi-ordonansi yang berhubungan dengan hukum perdata, yang dengan nama apa pun sebelumnya berlaku di negara ini, kecuali jika itu dengan tegas-tegas dikecualikan oleh Kitab Undang-undang. Pasal 4 dari Keputusan Raja tanggal 24 Pebruari 1809ini untuk sementara mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam hukum dagang dan hukum laut. Namun demikian suatu panitia untuk menyusun Wetboek van Koophandel sudah diangkat. Rancangan dari panitia ini sudah diajukan dari disatukannya negeri. Belanda dengan Prancis rancangan ini tidak menjadi undang-undang. Pada waktu lahirnya Wetboek van Koophandel rancagan ini masih diikuti di sana-sini.

20

   WetboekNapoleon, ingericht voor het KoninkrijkHolland” diberlakukan sebagai undang-undang dari tanggal 1 Mei 1809 sampai saat digantikandengan Code Civil pada tanggal 1 Maret 1811. 
Sebelum tanggal 1 Maret 1811 itu Propinsi Zeeland dan Brabant, begitu pula daerah antara sungai Maas dan sungaiWaal (di dalamnya termasuk Kota Nijmegen) serta Bommelerwaard, semua wilayahyang barudisebut berdasarkan Dekrit Kaisar tanggal 9 Juli 1810 dimasukkanke dalam Imperium Perancis.
Dengan Dekrit Kaisar tanggal 6 januari 1811 diperintahkandiberlakukannya kitab undang-undangPerancis mulai 1Maret 181l.pagina-20
Code Civil ini berlaku di negeri Belanda sampai 1 Oktober 1838.

20

   Kitab Undang-undang Napoleon untuk Kerajaan Belanda berlaku sebagai undang-undang sampai 1 Maret 1911, ketika Code Civil menggantikannya.
Sudah sebelum waktu itu penggantian Kitab Undang-undang Napoleon untuk Kerajaan Belanda oleh Code Ciyil terjadi di Selandia, Brabant, tanah Maas dan Waal, termasuk Nijmegen, dan Bommelerwaard. Bagian-bagian dari negara kita ini diserahkan kepada Prancis dengan traktat 16 Marct 1810; dengan dekrit Kaisar tertanggal 8 Nopember 1810 Kitab Undang-undang Prancis mulai 1 januari 1811 diberlakukan di situ.
pagina-240
Tidak lama sesudah itu bagian-bagian dari Kerajaan selebihnya mengalami nasib yang sama. Dengan dekrit Kaisar tertanggal 9 juli 1810 ditetapkan: “La Hollande est réunie à l’Empire”; dekrit tanggal 6 januari 1811 memerintahkan diberlakukannya Kitab Undang-undang Prancis pada tanggal 1 Maret 1811.
Code Prancis menjadi kitab undang-undang hukum perdata kita sampai 1 Oktober 1838.

21

§ 4 Penyusunan Burgerlijk Wetboek.

   Setelah negeri Belanda sebagai akibat dari kekalahan Napoleon memperoleh kemerdekaannya kembali, maka Grondwet (Undang-Undang Dasar) 1804 menentukan bahwa Kitab Undang-Undang mengenai berbagai bidang hukum harus disusun. Dengan keputusan Raja tanggal 18 April 1814 dibentuklah sebuah panitia yang ditugaskan untuk menyusuri kitab undang-undang mengenai hukum perdata; hukum pidana, hukum dagang, susunan peradilan dan hukum acara.
Ketua panitia tersebut adalah Joan Melchior Kemper (1776-1824)guru besardi Leiden. Sejarah persiapan B.W. sampai tahun 1822 merupakan sejarah tentang perjuangan Kemper untuk mempertahankan hukum asli negerinya terhadap Code dari Perancis; dalam perjuangan itu mula-mula ia mencapai kemenangan, akan tetapi akhirnya dia harus menderita kekalahan.

21

§ 4 Lahirnya Burgerlijk Wetboek.(3.4. 638)

   Setelah pemulihan kemerdekaan, undang-undang dasar baru menuntut adanya suatu kitab undang-undang baru (pasal 100 Grondwet 1814). Dengan keputusan 18 April 1814 diangkat1ah suatu panitia untuk merencanakan suatu kitab undang-undang hukum perdata umum dan kitab undang-undang hukum pidana badan, kitab undang-undang hukum dagang dan susunan kehakiman serta cara beracara.
Ketua panitia adalah Joan Melchior Kemper
(1776–1824), guru besar di Leiden. Sejarah BW sampai 1822 adalah sejarah perjuangan Kemper untuk mempertahankan hukum tanah air kuno melawan Code, suatu perjuangan di mana pada mulanya dia menang, akan tetapi kemudian ia dikalahkan sepenuhnya.

22

   Perjuangan tersebut sudah dimulai di dalampanitia itu; sub-panitia, yang menangani bidang hukum perdata dan di mana Kemper tidak menjadi anggota, berkehendak untuk membuat pembaharuan (herziening) dan Code Napoleon yang disusun untuk negeri Belanda itu. Kemper menolaknya dalam rapatpleno-panitia dan kemudian ia sendiri menulis sebuah karangan singkat, yangmemuat garis-garis besar mengenai upaya ke arah pembuatan suatu rencana kitab undang-undang. Dalam panitia tidaktercapai kesepakatan mengenai jalan yang akan ditempuh dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu Kemper menyerahkansegala sesuatu kepada Raja untuk diputuskan. Raja membenarkan gagasan Kemper Isi karangan singkat Kemper-lah, vang akan dituruti dan harus dijabarkanlebih lanjut oleh Kemper sendiri bersama Bijleveld dan Reuvens. Hasil karya panitia yang terdiri dari 3 orang ini pagina-21adulah sebuah rencana yang memuat 4264 pasal dandisampaikan kepada Raja pada tanggal6 Maret 1816.

22

   Perjuangan itu segera berawal dalam panitia 1814; sub panitia hukum perdata, yang Kemper tidak merupakan salah satu anggotanya, menghendaki peninjauan kembali Kitab Undang-undang Napoleon untuk negeri Belanda; dalam sidang lengkap Kemper menolaknya dan merencanakan sendiri suatu sketsa untuk suatu kitab undang-undang baru. Panitia tidak sependapat mengenai arah yang akan ditempuh untuk kegiatannya, sehingga pada bulan Desember 1814 Kemper menyerahkan persoalannya kepada pendapat Raja yang Berdaulat (Souvereine Vorst), yang menyetujui pendapat Kemper. Sketsa Kemper akan diikuti dan akan diolah lebih lanjut oleh dia dan Bijleveld serta Reuvens. Hasil pekerjaan panitia ini adalah suatu rancangan yang terdiri atas 4264 pasal, yang diajukan kepada Raja pada tanggal 6 Maret 1816.

23

   Rencana ini merupakan karya, yang memiliki sifat khas dan menawan perhatian. Didalamnya terhimpunhukum Belanda asli yangtumbuh dari dahulu kala.Sehubungan dengan itu bisa dikatakan,bahwa rencana itu merupakan penutupan masa berkembangnya golongan sarjana hukum, yang selama dua abad menekunihukumasli itu. Apapun yang berkenaan dengan hukum perdata dengan gaya ilmiah yang mempunyai jangkauanluas dangaya bahasa yang terang dan tegas diwujudkan dalam formula-formula menurut sistematik yang wajar bagi sebuahkitab undang-undang.Rencanaini pernah dicetak tapi tidak sampai diterbitkan.
Dalam pada itu terjadilah penggabungan dengan Belgia, berdasarkan Traktat Wina(1815), dengansalah satu akibat rencana itu diserahkan kepada sebuah panitia yang terdiri dari tiga orang Belgia, denganNicolaisebagai ketuanya. Dia adalah ketua Pengadilan di Luik dan dipandang yang terpenting di antarake-tigaanggota panitia itu. Ditugaskanlah KemperdanReuvensuntukmemberikanpenjelasan seperlunya kepada panitiaitu.SebelumKemperberangkat ke Brussel untuk menunaikan tugasnya, iamenuliskepada salahseorang temannya: “Saya harus mempertahankan 4000 theses terhadap sanggahan orang-orang Belgia”. Memang dia sudah mengetahui dari awal bagaimana beratnya tugasnya itu.Bahwa Kempertidak berhasil meyakinkan panitiaBelgia itu dibuktikan dalamlaporan panitia orang Belgia kepada Raja. Di dalamnya dinyatakan bahwaorang-orangBelgia itu tidakmerasa tertarik, rencana itudianggap kaku, mengandungpemikiran ilmiah yang terlampau mendalam, tidak mengandung kejelasanseperti Code.Code itusudah memuaskan mereka, jadi mereka majukanpertanyaan:Mengapaharusmenggantikan denganyanglain.

23

   Rancangan ini adalah suatu karya yang pantas sekali mendapat perhatian, sepenuhnya suatu ringkasan mandiri dari hukum tanah air kuno. Rancangan ini mengakhiri masa kejayaan madzab sarjana hukum Belanda kuno; apa yang selama dua abad terjadi di situ di bidang hukum perdata, untuk terakhir kalinya bersama-sama dengan keahlian yang mencakup segalanya, juga kecemerlangan dan kecerdasan madsab itu diperas dalam sistem dan formula-formula dari suatpagina-241kitab undang-undang. Bukunya dicetak, akan tetapi tidak pernah dipublikasikan.338
Dalam pada itu terjadilah persatuan dengan Belgia. Akibatnya adalah, bahwa rancangan itu diserahkan kepada suatu panitia yang terdiri atas tiga orang anggota dari Selatan, seorang di antara mereka adalah Nicolaï, presiden dari Pengadilan Luik, merupakan anggota yang terpenting. Kemper
dan Reuvens akan memberikan kepadanya keterangan-keterangan yang diperlukan: “Saya akan mempertahankan empat ribu tesis terhadap orang-orang Belgia”339 tulis Kemper kepada salah seorang teman, ketika ia berangkat ke Brussel untuk tujuan itu. Sedari semula dia tahu betapa berat tugasnya. Bahwa dia tidak meyakinkan mereka akan baiknya karyanya, terbukti dari laporan panitia Belgia (1618). Orang-orang Belgia tidak tertarik, bagi mereka rancagan itu terlalu tebal, dan terlalu mendalam, terlalu dogmatis namanya pada waktu itu, tidak memiliki kecerahan Code. Code memuaskan mereka sepenuhnya, mengapa mencari yang lain?

24

   Orang-orang Belgia mengusulkan kepada Raja untuk membentuk panitia baru, yangterdiri dari orang Utara dan Selatan. Diusulkan selanjutnya supayapanitia,dalam melaksanakanpagina-22pekerjaannya, mengambil Code Perancis sebagai dasar. Kemper mengadakan perlawanan terhadap sanggahan orang-orang Belgia itu, yang dimuatnya dalam “memorie” tahun 1817. Raja memenangkan Kemper lagi dan memutuskan rencana yang selesai tahun 1816 (“Ontwerp van 1816”) akan dimajukan kepada “Raad van State” (semacam Dewan Pertimbangan Agung), dengan disertai tanggapan orang-orang Selatan untuk dibahas dan diperbincangkan; dengan jelas ide untuk menuruti Code ditolak.
Pembahasan Raad van State dihadiri oleh Kemper, bersama Menteri Kehakiman van Maanen. Pembicaraan ini menghasilkan sebuah rencana dalam tahun 1820 (“Ontwerp van 1820) yang memuat 3631 pasal. Rencana ini kemudian dimajukankepada “Tweede Kamer” (Parlemen) disertai memorie” dari Kemper. Di sini golongan Belgia, di bawah pimpinan Nicolai memulai perjuangannya lagi dan kali ini mereka menang. Di antara orang-orang dari Utara ada yang memberikan dukungannya;

24

   Orang-orang Belgia menyarankan Raja untuk membentuk panitia baru yang terdiri atas orang-orang Belanda Utara dan Selatan, yang akan menggunakan Code sebagai dasarnya. Kemper menolak dalam suatu memori tertanggal 18 Juni 1817. Lagi-lagi ia memang dihadapkan Raja. Rancangan-rancangan dari panitia tahun 1814 (jadi rancangan tahun 1816) dengan catatan orang-orang Belanda Selatan akan diajukan kepada Raad van State (Dewan Pertimbangan Agung) untuk diperiksa; pikiran untuk begitu saja mengikuti Code ditolak dengan tegas. Pembicaraan-pembicaraan dalam Raad van State dihadiri oleh Kemper dan Menteri Kehakiman van Maanen; pembicaraan-pembicaraan itu menghasilkan rancangan tahun 1820 (3631 pasal), dengan memori dari Kemper diajukan kepada Tweede Kamer340 (dewan perwakilan rakyat). Di sini orang-orang Belgia di bawah pimpinan Nicolaï mengulangi lagi pertentangannya danpagina-242sekarang mereka menang. Juga di antara orang-orang Belanda Utara ada yang menyokong mereka.

25

bagi mereka Code itu cukup baik, sedangkan hasrat untuk memilih yang lain tidak nampak dan cinta untuk keadaan pada zaman sebelum Repolusi sudah pudar. Parlemen menolak bagian pendahuluan umum (algemene inleiding) dari rencana itu, yang terdiri atas 73 pasal. Selanjutnya dikehendakinya bagian dari Code Titre preliminaireditetapkan sebagaipenggantinya.Keinginan ini terlaksana danalgemene bepaling van wetgeving”yang sampai sekarang masih berlaku, adalah buktinya. Selanjutnya diputuskan oleh Parlemen untuk membentuk commissie van redactie” (panitia perumus) yang ditugaskan untuk memajukan soal-soal mengenaistellig recht” (hukum yang sungguh ditaati) dalam bentuk “vraagpunten”. Mengenai hasil pekeriaan “commissie van redactieitu Parlemen akan menentukan pendapatnya. Berdasarkan keputusanParlemen itu makaoleh commissie van redactie” akan disusunrencana untuk kitab undang-undang.

25

Code cukup baik, tidak ada dorongan kuat untuk sesuatu lain, kecintaan kepada yang lama dari sebelum revolusi sudah pudar. Parlemen menolak pengantar umum yang terdiri atas 73 pasal dan menghendaki digantinya Titre préliminaire dari Code. Itu disetujui dan wet A.B. yang sekarang adalah hasilnya. Dalam tahun 1822 Parlemen bertindak lebih jauh, seluruh rancangan disingkirkan. Orang memutuskan, bahwa suatu panitia redaksi akan merumuskan persoalan-persoalan hukum positif, yang setelah diadakan penyelidikan-penyelidikan dalam bagian-bagiannya, akan diputus oleh Parlemen. Rancangan-rancangan akan disusun sesuai dengan keinginan-keinginan yang dinyatakan oleh Parlemen dan akan didiskusikan.

26

   Cara-kerja yang baruditerangkandi ataslah yang dilaksanakan. Kemper menjadi anggota “commissieitu sampai pagina-23akhir hayatnya. Tapi pengaruhnyasudah tidak nampaklagi.SekarangNicolai-lah yang memegang kendali.
Ontwerp 1820” tidak merupakan sumber langsung dari kitab undang-undang yang sedang dipersiapkan. Akantetapi dalam melaksanakan interpretasi-historis “ontwerp” itu tidak mungkin begitu saja dilalui dan dianggap sepi. Rencana- 1820” ini membuka tabir untukmendapat kesan, bagaimana hukumasli itu bisa timbul, sekiranyatidak terjadi invasi Perancis. Dalam hal hukumdi negeri Belanda itu kemudian menunjukkan perbedaan darihukum berasal dari Perancis, maka perbedaan itu dapat ditelusurisampai ke berbagai pengertian dan ide-ide yang sudah tercakup dalam “Ontwerp 1820”.

26

   Terjadilah segalanya sesuai dengan rencana. Kemper tetap tinggal dalam panitia redaksi sampai meninggalnya, akan tetapi mengenai pengaruhnya tidak banyak dilihat orang lagi, Nicolai-lah yang memegang kemudinya.
Suatu “sumber” langsung dari kitab undang-undang kita dengan demikian bukanlah rancangan tahun 1820. Namun demikian interpretasi historis tidak dapat mengabaikannya. Pandangan itu memberikan gambaran kepada kita bagaimana hukum kita dapat tumbuh, andaikata penyerbuan Prancis tidak terjadi. Di mana hukum kita, baik dalam teksnya sendiri maupun dalam penerapannya oleh ilmu dan yurisprudensi sudah sejak semula berbeda dari hukum Prancis, ini hampir selalu dapat dikembalikan kepada gambaran-gambaran, pengertian-pengertian yang diambil dari rancangan tahun 1820.

27

Perbedaan itu mungkin terdapat dalam perumusan yang berlainan atau pun dalampeneterapan yang nampak menyimpang berkat hasil penelitian olehilmu hukum atau kebijaksanaan parahakim dalam menjatuhkan keputusannya.
Pembahasan di Parlemen mengenai rencana yang disusun oleh “commissie van redactie” berjalanlancar. Semua titelsdariBurgerlijk Wetboek”dapat selesai dibahas tanpa gangguansedangkan isinya merupakan percontohandari Code Perancis. Jelas tidak dikehendaki untuk membuatkitab undang-undang yang bersifat baru, .namun yang diinginkan ialah kitab undang-undang yang telah tersedia, dengan jika perlu di sana-sini dirubah.Perlu diterangkan disinibahwauntuk setiap titel dibuat rencana tersendiri untukdisahkan sebagai undang-undang. Dengan demikian yang disetujuiParlemen adalah serangkaian undang-undang, sedangkan tiap undang-undang memuat sesuatutiteltertentu.Semua undang-undang ituberhasil diumumkan antara tahun 1822-1826 dan pada tahun 1829 masih diadakan sedikitperubahan; bersamaan dengan itu maka bagian “Algemene Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek” (Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dikeluarkan dari B.W.dandijadikan undang-undang tersendiri. Selanjutnyadibuat ketentuan bahwa darisemua undang-undang pasal-pasalnya harus diberikannomor yangberurutan. pagina-24
Bersama dengan kitab undang-undang lainnya (ialah mengenai hukum dagang, hukum acara perdata, hukum acara pidana), maka “BurgerlijkWetboek” ini akan mulai diberlakukan pada pukul 12malam antara tanggal 31 Januari dan 1 Pebruari 1831.

27

   Menurut cara yang kita lukiskan itu lahirlah berturut-turut semua titel dari B.W. Titel-titel itu—dengan beberapa pengecualian—mengikuti jejak Code. Bukannya kitab undang-undang baru yang ingin dibuat orang, melainkan orang ingin membaharui kitab undang-undang Prancis yang sudah ada sepanjang diperlukan. Undang-undang tersendiri, yang, masing-masing memuat satu titel, diundangkan dalam tahun 1822-1826, pada tahun 1829 di beberapa tempat sekali lagi diperbaiki; bersamaan dengan itu Ketentuan-ketentuan Umum dari B.W. dipisahkan dan dijadikan undang-undang tersendiri. Pasal 7 dari wet,16 Mei 1829 menentukan, bahwa semua kitab undang-undang akan dimuat dalam rangkaian pasal-pasal yang tidak terputus.
Bersama-sama dengan kitab-kitab undang-undang lain yang sudah diterima (Dagang, Acara perdata, Acara pidana) menurut Keputusan Raja tertanggal 5 Juli 1830 juga Burgerlijk Wetboek akan diberlakukan mulai tengah malam antara hari terakhir Januari dan tanggal 1 Februari 1831.

28

   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini (dikenal juga dengan nama “Wetboek 1830),kalau dipandang dari segi B.W. yang terakhir dibuat dan berlaku mulai 1838 sampai sekarang, mengandunghal-hal sebagai berikut. Kalau diperhatikanadanya perbedaan antara B.W. sekarang dan “Wetboek 1830”, maka yang terakhir ini merupakanmata-rantai dalam sejarah perundang-undangan.Selanjutnya bilaperbedaan itu ditinjau .lebih mendalam, maka dapat ditilisifat perbedaan itu, karena “Wetboek 1830” dibuat dalam dua bahasa (Belanda dan Perancis).Perbedaan itu mungkin disebabkan karena sesuatu ketentuan dalamCodeberbedaditerjemahkannya dalam “Wetboek 1830”. dan dalamB.W., sedang maksudnya adalah sama. Jikaseandainya dalam B.W. mengenai sesuatu ketentuanperumusannya ternyatamenyimpang dari perumusanCode, sehingga merubahartinyamaka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyimpangan itu sengaja dibuat.
Saat mulai diberlakukan Kitab Undang-Undang pada pukul 12 malam antara 31 Januari dan 1 Pebruari 1831 ternyata tidak bisa direalisasikan. Dalam bulan Agustus 1830 terjadi pemberontakan dari propinsi-propinsi Selatan.Dalam pidato pembukaan persidangan Parlemen bulan Oktober 1830 oleh Raja dipermaklumkanbahwa karenapemberontakan itu tidak mungkin kitabundang-undangdalamsemua bidang diberlakukan. Menurut keputusan -Raja tanggai5 Januari saat mulai berlakunya kitab undang-undang diundurkan untuk waktu yang taktertentu.

28

   Kitab undang-undang dari tahun 1830 bagi kita terutama penting dalam dua segi: 1. di bagain-bagain di mana kitab undang-undang kita berbeda dari kitab undang-undang ini, jadi yang karena itu merupakan mata rantai dalam sejarahpagina-243undang-undang kita, 2. karena kitab undang-undang itu ditulis baik dalam bahasa Prancis maupun dalam bahasa Belanda. Ini memungkinkan untuk menyelidiki apakah dalam hal nampaknya ada perbedaan antara Code dan B.W., itu dimaksudkan sebagai terjemahan (dalam hal teks sama dengan Code) ataukah sebagai perubahan (dalam hal ada perbedaan juga dalam teks Prancisnya).
Pemberlakuan yang sudah diumumkan itu tidak menjadi kenyataan. Dalam bulan Agustus 1830 pecahlah pembrontakan provinsi-provinsi di bagian Selatan, Dalam pidato pembukaan pada bulan Oktober 1830 diberitahukan, bahwa oleh karena pemberontakan itu maka tidak mungkin kitab-kitab undang-undang baru itu diberlakukan. Dengan keputusan tertanggal 5 Januari 1831 pemberlakukan kitab-kitab undang-undang baru itu ditunda sampai waktu tidak tertentu.

29

   Dalam sebuahkeputusan Raja diperintahkan untuk mengadakan pembaharuan terhadap kitab undang-undang itu. Maksudnya ialah supayasemuakitabundang-undang dimurnikan dari segalapembauran yangdatangdari luar pada waktu yang berlainan dan dalamkondisi yang berbeda pula.Ternyata pagina-25hasil upaya pembaharuan itu tidak mempunyai dampak mendalam. Yang terpenting adalahperubahan dalam “huwelijksgoederenrecht” (hukumkekayaan dalam perkawinan), dengan demikian maka dikembalikanlah algehele gemeenschap van goederen” berlaku lagiseperti dahulukala.
Pekerjaan pembaharuanini, yangdilaksanakan oleh sebuah panitia dibentuk oleh keputusanRaja tanggal 24 Pebruari 1831, dalam waktu yang agaksingkat dapat diselesaikan. Dalam tahun 1832 dan 1833 sudah dapat dimajukan rencanamengenai ke-empat buku dari B.W.,yang selanjutnya dibahas kemudian disetujuinya dan disusuldenggan pengumumansementara. Juga diperintahkan untuk melakukanpenerbitan resmi dari semua kitab undang-undang. Setelah pembaharuan terhadapsernua kitab undang-undang selesai,makadalam keputusan Rajatanggal10 April 1838 ditentukan seluruhkitab undang-undang Belandainidiberlakukan mulai tanggall Oktober 1838 dan mempunyaikekuatanmengikat pada pukul 12 malamantara 30 Septemberdan 1 Oktober 1838.

29

   Peninjauan kembali diperintahkan. Peninjauan itu bertujuan untuk “menyesuaikan kitab-kitab undang-undang itu dengan kepentingan-kepentingan dari provinsi-provinsi Belanda lama”, seperti yang dikatakan oleh Keputusan Raja, untuk memurnikannya dari campuran-campuran yang terjadi pada waktuwaktu yang lain dan di bawah situasi-situasi yang berbeda-beda”. Peninjauan itu tidak mendalam; yang terpenting adalah perubahan dalam hukum harta perkawinan, kembalinya ke kebersamaan harta seluruhnya.
Agak cepat orang menyelesaikan pekerjaan itu. Dengan keputusan Raja tertanggal 24 Pebruari 1831 dibentuklah panitia untuk peninjauan, dalam tahun 1832 dan 1835 diajukanlah rancangan mengenai empat buku dari B.W.,
dibicarakan, diterima dan untuk sementara diundangkan. Penerbitan resmi kitab-kitab undang-undang itu diperintahkan dan setelah juga peninjauan kembali kitab-kitab undang-undang selebihnya selesai, maka dengan Keputusan Raja tertanggal 10 April 1838 ditetapkan, bahwa kitab-kitab undang-undang Belanda akan diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 dan mempunyai kekuatan mengikat mulai tengah malam antara 30 September dan 1 Oktober dari tahun itu. Di Limburg perundang-undangan itu baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1842 (keputusan 10 Oktober 1841).341pagina-244

30

   Bilamana sekiranya harus merumuskan karakteristik “Burgerlijk Wetboek”, maka dapat dikatakan, bahwa kitab undang-undang ini menunjukkan kebaikan dan keburukan yang terdapat pada sesuatu copy dari karyaaslinya yang cemerlang. Meskipun merupakan copy, tohmasih dapat dipergunakan. Mengenai gaya bahasa yang dipakai dalam B.W. ini,dapat dikemukakan bahwa dalam pengungkapannya berbagai hal ternyata tidak sampailangsung ditujukan kepada inti persoalannya, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Code. Gayabahasa B.W. itu boleh jadilebih lemah daripada Code Perancis, akan tetapi, masih bersifat jelas dan sederhana. Selanjutnya dapatdipastikan bahwa “Wetgever” (pembentuk undang-undang) Belandadalam menjabarkan ide yang digenggamnya ke dalam “tekst(naskah)undang-undangternyata- ide tersebut tidak begitu difahaminya; halmana berbeda dengan wetgever” CodePerancisyang.memakai gaya bahasa yang dapatmemukau.
Dalam beberapa hal B.W. itu tidak mengikuti contoh dari pagina-26Code; namun dalam mengadakan penyimpangan dari Code ternyata kemampuan orang Belanda untuk mengungkapkan buah pikirannya belumsebanding dengan kemampuan orang Perancis me-ekspresikan ide-idenya.Meskipun dalamB.W. terdapat berbagaikekurangan, sepertiditerangkan di atas, namun dalam beberapa segi tertentuB.W. itu dapat dianggap lebih maju dari Code (misalnya dengan dimuatnya peraturan sekitar hipotek). Bilamana semua pertimbangan dikumpulkan, masih bisa ditarik kesimpulan, bahwa B.W. itu merupakan karyayang cukup respektabel. Pada waktu itu karya yang bersifat orisinilsulit untuk ditelorkan. Posisi dari Code begitu kuatnya.Penggabungandengan, Belgia juga menyulitkan untuk menempuh jalan menurutkehendak sendiri. Bilamana segalasesuatuturut diperhatikan, maka bisa dikatakanbahwa kodifikasi tahun 1838 tidak mengecewakan.

30

   Jika kita harus menunjukkan ciri khas (karakteristik) dari B.W., maka ciri khas itu adalah: bahwa B.W. memperlihatkan semua sifat-sifat yang baik dan yang buruk dari turunan karya agung yang dapat dipakai. Apa yang ada dalam Code, ada juga dalam B.W., akan tetapi segalanya dalam ukuran yang lebih kecil. Gayanya tidak dapat menyamai gaya kitab undang-undang Prancis, namun demikian undang-undang yang lebih baru menunjukkan kepada kita untuk tidak menilainya rendah dan tidak mencelanya. Gayanya mungkin lebih lemah daripada gaya pendahulunya, namun demikian dia jelas dan sederhana. Terang gagasan yang oleh pembentuk undang-undang Belanda ingin dimasukkan dalam undang-undang tidak sejelas gagasan-gagasan yang ada pada pembentuk undang-undang Prancis; kitab undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan penuh bermutunya Code. Benar sesekali ia menyimpang dari teladan Prancisnya, akan tetapi jika ini terjadi, kemampuannya untuk memberi bentuk ternyata tidak besar. Ini semua tidak menghapus fakta, bahwa dalam beberapa segi B.W. kita merupakan kemajuan dibandingkan dengan Code (hipotik misalnya), sehingga jika kesemuanya ini dijumlahkan (total-jendral) B.W. harus dinyatakan sebagai prestasi yang patut disegani. Untuk menyajikan karya asli adalah sulit—Code terlalu kuat—persatuan dengan Belgia tidak memungkinkan untuk mencari jalannya sendiri. Apabila kita mengingat ini semua, maka kita tidak dapat mengeluh mengenai kodifikasi 1838.

31

   Sejarah sekitarupaya ke arah kodifikasi dapat dibaca dalam buku “Geschiedenis en beginselen derNederlandsche Wetboeken(1837)
karangan J.C.Voorduindan buku “Geschiedenis der beraadslagingen indeTweede Kamer der Staten Generaal over het Ontwerp van het Burgelijk Wetboek” (1867), karanganJ.J.F. Noordziek.
Selanjutnya dapat dikemukakan sebuah karangan dari C. Asser, berjudulHetNederlandsch BurgerlijkWetboek vergeleken met het Wetboek Napoleon” (1838). Asserdalamtahun 1838, menjabatSecretaris der commissievan wetgeving”.Buku inimempunyaisifat khas yang cukup penting.
Berbagai ketentuan dalam B.W., yaitu “titel” (bagian) mengenaierfpacht” dan juga yang mengenai “opstal” sudah diberlakukan dalam tahun 1825, jadi sebelum B.W.ini berlaku. Pada saat diberlakukan B.W.inimakadihapuskanlah Code Perancis, juga kebiasaan, baik yangumum maupun yang bersifat setempat, sepanjang yang berkenaan dengan hal-hal yang sudah diatur dalamB.W. Undang-undang dari Perancis, yangsecaralangsung maupun tidaklangsungmasihmempunyai artipenting dikumpulkan oleh C.J. Fortuyndalamsebuah karyatulis.pagina-27van de Pollmengumpulkan berbagai undang-undang dankeputusan dalam masa Revolusi (1798-1810).

31

   Sejarah perundang-undangan ditemukan orang dilukiskan dalam:
J.C. Voorduin, Sejarah dan asas-asas dari kitab-kitab undang-undang Belanda (1837 dst.); J.J.F. Noordziek, Sejarah pembicaraan-pembicaraan dalam Tweede kamar der Staten-Generaal (dewan perwakilan rakyat) mengenai rancangan B.W. (1867).
Yang penting sekali adalah C. Asser, B.W. Belanda dibandingkan dengan Kitab undang-undang Napoleon
(1838). Asseradalah sekretaris panitia perundang-undangan (1838).
Beberapa ketentuan, yaitu titel-titel mengenai hak guna usaha (erfpacht) dan hak guna bangunan (opstal) sudah diberlakukan sebelum diberlakukannya kitab undang-undangnya (1825). Dengan diberlakukannya B.W. Belanda, maka kitab undang-undang Prancis dicabut, juga kebiasaan-kebiasaan umum dan setempat dalam ‘materi-materi yang sudah diatur dalam kitab undang-undang baru. Undang-undang Prancis yang secara langsung atau tidak langsung tetappagina-245penting, dihimpun oleh C.J. Fortuyn;342van de Poll343menghimpun apa yang dari kurun waktu revolusioner sampai 1810 tetap berarti.

32

§ 5 Perubahan kitab undang-undang hukum perdata dan penambahan dimuat dalam undang-undang tertentu.

   Dalam periode di mana orang giat membuat kodifikasi dipandang bahwa hukum, sebagaimana dimuatdalam “wetboek”, akan berlaku, meskipun tidak untuk selama-lamanya, toh untuk jangka waktu yang lama. Namun pengalaman menunjukkan, bahwa tidak ada kodifikasi yangbertahan tanpa dilakukan upaya terus-menerus untuk ditambah dan sekali-kali diperbaharui. Bila upaya itu tidak dilakukan maka hukum di luar perundang-undangan akan makin lama makinbesar pengaruhnya.
Mengenai hukum yang timbul diluar perundang-undangan tidak akan dibahas. Dan juga mengenaiupayake arahpembaharuan B.W.akan ditinjau dalam paragrap yang berikutnya. Di bawah ini akan ditelaah perubahan dan penambahan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang(“wetgever”). Danyang disinggung adalah yang penting-pentingnyasaja.

32

§ 5 Perubahan Burgerlijk Wetboek dan pelengkapannya oleh undang-undang khusus setelah 1838.(3.5. 650)

   Dalam masa-masa kodifikasi pada umumnya orang beranggapan telah menetapkan hukum dalam kitab undang-undang meskipun tidak untuk selamanya, namun setidak-tidaknya untuk waktu-waktu yang lama – pengalaman menunjukkan, bahwa tidak ada kodifikasi yang bertahan, bilamana tidak terus-menerus dilengkapi dan dari waktu ke waktu ditinjau kembali. Apabila pelengkapan dan peninjauan kembali itu tidak dilakukan, atau hanya dilakukan di sana-sini dan tidak sempurna, maka hukum di luar undang-undang semakin merebut tempat.
Kita sekarang tidak membicarakan yang akhir itu dan juga usaha-usaha peninjauan kembali saya tunda sampai paragraf berikutnya. Sekarang kita harus meninjau perubahan-perubahan dan pelengkapan-pelengkapan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Kita sebutkan hanya yang terpenting saja.

33

   Kiranya dapat dipaharni bahwa pada waktu B.W. mulai berlaku tidak banyak yang dilakukan oleh “wetgever” itu. Satu-satunyaperubahanyang mempunyaiarti, ialah yang dibuat dalam tahun 1874, yaitu yang berkenaan dengan pemisahan kekayaan atauboedelscheiding” (semula diatur dalam “Wet van 31 Mei1843, Staatsblad 223). Perubahan ini bisa diartikan sebagai reaksi terhadap Codedengan menempuh arah dari “Ontwerp 1816”.
Penambahan dari sesuatu bidang yang diatur dalam B.W. dimuat dalam “Wet van 22 April Staatsblad 32”. Dengan “Wet” ini maka diadakan peraturan dan pembatasan dari pelaksanaan hakberserikatdan berkumpul (“recht van vereniging en vergadering”). Perlu dicatat di sini bahwa dalam tekst pagina-28B.W. sendiri (Pasal 1690 dst.)2tidak diadakan perubahan. Ditinjau dari segi hukum perdata peraturan baru itu penting, karena di dalamnya dimuat ketentuan-ketentuan mengenai sifat badan hukum bagiperkumpulan (“vereniging). MenurutB.W. sendiri kepada perkumpulan ini diberikan kebebasan. Hal ini tidak dibenarkan oleh politik-hukum yang pada waktu itu bersifat anti gereja dan juga bertentangan dengan pemahaman orang sekitarbadan hukum.

33

   Dengan sendirinya pada mulanya hanya ada sedikit. Satu-satunya perubahan yang berarti sampai tahun 1874 adalah perubahan mengenai pemisahan budel dari tahun 1843 (wet 31 Mei 1843, Stbl. 22). Perubahan itu merupakan reaksi kecil terhadap Code yang pada mulanya diikuti, ke arah rancangan tahun 1816.
Pelengkapan dan sebetulnya juga perubahan undang-undang, meskipun tidak mengenai teksnya namun bagaimanapun mengenai pengaturan materinya dalam kitab undang-undang (pasal 1653 dst) diadakan oleh wet 22 April 1855, Stbl. 32, untuk mengatur dan membatasi pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul. Perubahan itu dari sudut hukum perdata penting oleh pengaturan kedudukan badan hukum perhimpunan-perhimpunan. Kepada perhimpunan-perhimpunan ini B.W. memberikan kebebasan, yang tidak dikehendaki oleh politik yang beraliran anti gereja pada masa-masa itu, yang sekaligus
pagina-246bertentangan dengan pendapat-pendapat. mengenai kedudukan sebagai badan hukum yang berlaku pada waktu itu.344

34

   Dalam tahun1874 dibuat perubahan yang berarti,yaitu “Pandwet van 8 Juli 1874,Stbl. 95” (Undang-undang gadai). Dengan terus meningkatnya hubungan-hubungan perniagaan makadianggap perlu untuk menghapuskan ketentuan-ketentuanyangmenghambat, ketentuan-ketentuan mana juga dari semula diraskan tidak cocok menurut padanganorang Belanda.SetelahPandwet”tersebut tidaknampak ada kegiatan. Sebagai pengecualian dapatdisebut Krankzinnigenwet van 24 April 1884 Stbl. 96”(undang-undangmengenaiorang sakit jiwa)., Wetini berkenaar dengan curatele dan ketidakmampuan melakukan tindakanhukum (“onbekwaamheid”).
Sedari tahun 1901 mulai periode baru. Perubahan pandangan orang mengenai peri-kehidupan dalam masyarakat menimbulkan hasrat untuk menciptakanhukum baru, halmana juga dirasakan bagihukum perdata. Timbullah keinginan untuk adanya campur tangahNegaradalam bidang-bidang yang terdahulu diserahkankepada orang-orang bersangkutan. Golongan orang-orang yang dalammasyarakat hidup dalam tahap yang peka dianggap perlu untuk ditunjang oleh hukum perdata. Dengan demikian dibuatlah peraturan-peraturan sebagai berikut:

34

   Pada tahun 1874 lahirlah perubahan penting yang pertama, yaitu pandwet (undang-undang gadai) 8 Juli 1874, Stbl. 95. Lalu lintas perdagangan yang semakin maju menuntut dicabutnya peraturan-peraturan yang mengganggu, yang sejak semula tidak sesuai dengan pandangan-pandangan Belanda kita. Lalu terjadi lagi masa berhenti, hanya harus disebut Krankzinnigenwet (undang-undang mengenai orang gila) tertanggal 24 April 1884, Stbl. 96; undang-undang itu menyangkut pengampunan dan ketidakcakapan.
Pada tahun 1901 mulailah periode baru. Pandangan-pandangan kemasyarakatan yang berubah menuntut hukum baru,
345juga pada bidang hukum perdata. Dikehendaki campur tangan dan tindakan negara dalam hubungan-hubungan yang secara tradisional diserahkan kepada fihak-fihak yang bersangkutan. Golongan-golongan yang dalam kehidupan kemasyarakatan terbelakang harus juga disokong dengan perundang-undangan perdata. Ini memberi alasan untuk lahirnya tatanan-tatanan berikut:

35

   1eAnak yang terlantar harus mendapat bantuan danuntuk itukalau perlu peraturan mengenai hubunganantara orang tuadananak haruslah dirubah. Pandangan, bahwa upayauntuk mengembangkan dan mendidik si anak juga termasuk kewajibanNegara merupakan dasar dari serangkaian pagina-29peraturan, yang dicakup dengan julukanKinderwetten”.
Peraturan-peraturan yang berkenaandengan hukum perdataadalah sebagaiberikut:
a.Wet van6 Februari 1901,Stbl. 62” yang memuatperubahan dan penambahan dari ketentuan-ketentuan dalamB.W. mengenai kekuasaan bapak (“vaderlijke macht”) dan perwalian (“voogdij”) serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan itu;
b. “Wet van 27 September 1909, Stbl. 322”yang.memuat penambahan dari “Wet” tersebut dalam huruf a di atas;
c. “Wet van 5 Juli 1921, Stbl. 834”, yang mengatur diadakannya Hakim bagi anak-anak di bawah umur (“Kinderrechter”) dan juga diadakannyapengawasan terhadap anak-anak di bawah umur;
d. “Wetvan 25Juni 1929, Stbl. 358yangmemuat ketentuan mengenai pembebasan (“ontzetting”) dari kekuasaan orang-tua (“ouderlijke macht) dan ketentuan rnengenai pengembalian (“herstel”)kekuasaan orangtua.

35

   1o. Anak terlantar harus ditolong, untuk keperluan itu kalau perlu diadakan tindakan dalam hubungan antara orang tua dan anak, gagasan bahwa urusan pendidikan harus juga menjadi urusan negara, menjadi dasar serangkaian pengaturan-pengaturan yang kita cakup di bawah nama Kinderwetten (Undan-gundang Anak).
Di antara pengaturan-pengaturan keperdataannya kita sebut:

a. wet 6 Pebruari 1901, Stbl. 62 tentang perubahan dan pelengkapan ketentuan-ketentuan B.W. mengenai kekuasaan bapak dan perwalian serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan itu;

b. wet 27 September 1909, Stbl. 322 tentang pelengkapan undang-undang ini;

c.  wet 5 Juli 1921, Stbl. 834 tentang diberlakukannya hakim anak dan penempatan orang-orang belum cukup umur di bawah pengawasan;

d. wet 25 Juni 1929, Stbl. 358 tentang perubahan ketentuan-ketentuan mengenai orang tua dan perwalian serta tentang pencabutan dan pemulihan kekuasaan orang tua serta perwalian.

36

   2eTidak hanya nasib anak terlantar harus ditunjang denganberbagai peraturan, tapi juga bagi anak yangdilahirkan di luar perkawinan (“buitenecht geborenkind”) harusdiciptakan pengaturan. Larangan dari perioda Napoleonuntuk menyelidiki siapa orangnya yang merupakan ayah sianakitu dikesampingkan, dalam arti bahwa campur tangan Negara dihindari, sedangkan si ayah yang bersangkutan diwajibkanuntukmengurusdan memeliharaanaknya itu (“Wet van 16 November 1909,Stbl. 363).
3e Hubungan antara buruh dan majikan (arbeider-werkgever) berkembang sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai kontrakdiksi yang paling utama dalam masyarakat dan ke-tata-negaraan. Oleh karena itu maka diciptakanlah perundang-undangan-sosial (“sociale wetgeving”). Di dalampagina-30nya terdapat juga peraturan-peraturan dalam bidang hukum perdata.Dengandimuatnya peraturan yang cukup luas untuk membuat perjanjian-perburuhan (arbeidscontract)maka dimulailah specialisasi dari hukum-perdatake arah perwujudan hukum-perburuhan(“arbeidsrecht). Segala sesuatu dimuatdalamWet van 13 Juli 1907, Stbl. 193, yang dimasukkan dalam B.W. Dengan diadakanperaturan lebih lanjut sekitar collectieve arbeidsovereenkomst” dilakukan tindakan baru ke arah spesialisasi dalam hukum perdataitu. (dimuat dalamWet van 24 December 1927, Stbl. 415.)

36

   2o. Tidak hanya untuk kepentingan anak yang terlantar, melainkan juga untuk anak yang lahir di luar pernikahan diadakan tindakan-tindakan. Larangan khas dari zaman Napoleon untuk menyelidiki siapa bapak anak luar-kawinpagina-247dikesampingkan. Di sini tidak ada tempat untuk campur tangan negara, tetapi si, bapak diwajibkan untuk memeliharanya. (wet 16 November 1909, Stbl. 363).
3
o. Hubungan pekerja—pemberi kerja, yang menjadi perlawanan kemasyarakatan dan kenegaraan yang terutama yang mengakibatkan perundang-undangan baru sepenuhnya (perundang-undangan sosial), dari sudut keperdataan juga menghendaki pengaturan baru. Dasar dari pemisahan suatu cabang baru dari hukum dalam hukum kerja diletakkan dalam pengaturan panjang-lebar mengenai perjanjian kerja (wet 13 Juli 1907, Stbl. 193). Undang-undang ini disiapkan dalam B.W. Di dalam wet 24 Desember 1927, Stbl. 415, yang berisi pengaturan lebih lanjut perjanjian kerja kolektif, diadakan langkah lebih maju lagi pada bidang ini.

37

   4eJuga hubungan-hubungan dalam bidang Agraria menjadi-kan pokokperhatian. Juga di sini dirasakan pihak yang lemah, yaitu penggarap tanah, perlu mendapat bantuan.Akan tetapiperundang-undangan di bidang ini belumbanyak berarti. Yang dapatdiciptakan hanyalahpenghapusan “tienden,3dimuat dalamWet van16 Juli 1907, Stbl. 222” dan penghapusan hakberburu dimuat dalam Wet van 2 Juli 1923,Stbl. 331. Upaya untuk merubah pengaturan mengenai perjanjian menciptakan hakusaha atau pachtovereenkomst, kandas. Dalampada itu, berdasarkanCrisis pachtwet”, diatur dalamWet van 17 Juli 1932, Stbl. 301ketentuan-ketentuan mengenaipachtovereenkomst mengalami banyak perubahan. Akan tetapi perlu dicatat di sini perubahan-perubahan itu bersifat sementara, yaitu akan berlaku selama keadaan yang timbul oleh keadaan crisis” berlangsung.
5eDebitur-debitur yang mempunyai hutang berupa uang dan berada dalam kedudukan yang lemah dilindungi oleh “Geldschieterswet”, dimuat dalam Wet van 28 Januari1932, Stbl. 19”). Pinjaman uang kinidiatur dengan ketentuan-ketentuan yang ketat, yaitu yang bersifat hukum- memaksa (dwingend recht), Ketentuan yang serupa juga pagina-31akan diberlakukan sekitar transaksi jual-beli dengan memakai cara pembayaran menyicil; rencana undang-undang untuk keperluan itu dalam bulan Mei, 1934 sudah siap. Perkembangan dalam peri-kehidupan orang yang menyebabkan perubahan-perubahan dari polakehidupan dalam masyarakat, serta perkembangan pesat dalam bidang industri berkaitan erat dengan terciptanya peraturan-peraturan sebagai berikut:

37

   4o. Juga hubungan-hubungan agraris diatur kembali. Juga di situ dirasakan kebutuhan akan bantuan bagi orang-orang yang lebih lemah, yaitu pemakai tanah. Perundang-undangan pada bidang ini belum begitu penting. Perundang-undangan itu terbatas pada menghapuskan hak atas sepersepuluh bagian dari hasil bruto suatu benda tidak bergerak (wet 16 Juni 1907, Stbl. 222) dan perubahan hukum perburuan (wet 2 Juli 1923, Stbl. 331). Suatu usaha untuk mengatur kembali perjanjian penyewaan tanah (pacht) gagal. Oleh undang-undang darurat penyewaan tanah (Crisispachtwet) diadakan tindakan tegas dalam hubungan-hubungan perjanjian yang ada (wet 17 Juni 1932, Stbl. 301). Undang-undang ini bersifat sementara, terikat kepada “keadaan-keadaan luar biasa yang sedang berlangsung”.
5
o. Debitur-debitur yang lemah pada umumnya dilindungi oleh undang-undang pemberi pinjaman uang/geldschieterswet (wet 28 Januari 1932, Stbl. 19) Peminjaman uang oleh orang-orang yang meminjamkan uang dalam pasal 25 dst. dari undang-undang itu ditundukkann kepada serangkaian ketentuan-ketentuan yang membatasi yang bersifat hukum pemaksa. Demikian juga halnya dengan undang-undang tentang penjualan atas angsuran yang dalam tahun 1934 sedang dibicarakan rancangan undang-undangnya.

38

   a. Merkenwet van 30 September 1893, Stbl. 146”, yang kemudian beberapa kali dirubah;b.Octrooiwetvan 7 November 1910,.Stbl. 313”;c. Wet opden handelsnaam van 5 Juli l921 Stbl. 842”;d.Auteurswet van 23 September 1912, Stbl. 308”.
Serangkaian wet” yang tersebut di atas jelas memuat. peraturan yang bersifathukumperdata, di mana diakuiadanya berbagai hakyang termasuk hukum-kekayaan (“subjectieve vermogensrechten”). Gejala yang akanmenarikperhatian ialah bahwa semua “wet” itu berada di luar B.W.,bagisemua peraturan yang disebut di atas sulit untukdicarikan tempatnya dalam B.W. itu.

38

   Undang-undang Merk 30 September 1893, Stbl. 146, yang sejak itu sudah beberapa kali diubah, undang-undang paten (wet 7 Nopember 1910, Stbl. 313) dan undang-undang nama perniagaan (wet 5 Juli 1921) juga saling berkaitan dengan perubahan dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan, industrialisasi yang semakin berkembang. Di dalam semua undang-undang ini, seperti halnya dalam undang-undang hak pengarang (wet 23 September 1912, Stbl. 842) kita ketemukan gejala aneh dari suatu materi yang menurut sifatnya jelas masuk hukum perdata dan yang di situ diakui hak-hak kekayaan subyektif baru, akanpagina-248tetapi yang tetap ada di luar kitab undang-undang—terutama karena dalam sistem yang tradisional sulit untuk ditemukan tempat baginya.

39

   Pemahaman baru mengenai ikatan dan hubungan dalam keluarga menyebabkan timbulnya hal yang baru dala hukum warisan.MenurutWet van 17 Februari 1923, Stbl. 40” ditentukan berlakunya hukum-warisan bagi suami ataupun isteri; juga menurut “wet” ini diadakan pembatasan mengenai yang dapat dianggap sebagai ahli waris dalam halwarisan “bij versterf” (pewaris menurut undang-undang). Selanjutnya “wet van 18 Februari 1922, Stbl. 69” menghapuskanlarangan suami dan istri, yang sudah melakukan perceraian, menikah lagi.
Akhirnya masih dapat disebutkanperaturan-peraturan sebagai.berikut:
leWet van 22 Juni 1923,Stbl.280”, yangmengatur perluasan mengenai pembuktian oleh saksi;pagina-32
2eWet van 7 Juni 1919,Stbl. 311” yang merubah pasal 637 B.W.;4
3eGrootboekwetvan 7 April 1913, Stbl. 123”;
4eMulai diberlakukannycuratele bagi mereka yang terbiasa minum alkohol.
5eWegenwetvan31 Juli 1930, Stbl. 242” .
Dari segalasesuatu yangdiuraikan di atasternyata bahwa bidang hukum perdata itu lebih luas dari yang dimuatdalam B.W. Dalampada itu sifat kesatuan yang terdapat dalam B.W. semakinlama semakin luntur. Berbagai bagian dariB.W.,antara lainhukum-kekayaan-perkawinan(“huwelijksgoederenrecht”) dan hipotik,dilanjutkan ditelaahmengenai kemungkinan untukmerubahnya. Sekarang timbul pertanyaan: apakah arah yangditempuh itu akan dilangsungkan ataukah akan di-daya-upayakanuntukmengadakan pembaharuan yang menyeluruh.Untukdapatmemberikan jawabanatas pertanyaan itu, maka lebihdahuluperlu diteliti berbagai usaha yang telah dilaksanakan ke arahpembaharuan itu.

39

   Pendapat-pendapat yang lebih baru mengenai hubungan-hubungan keluarga mengakibatkan pembaharuan hukum waris, yang memberlakukan hak mewaris dari suami/isteri dan membatasi lingkungan ahli waris yang dipanggil dalam hal ada kematian tanpa surat wasiat (wet 17 Pebruari 1923, Stbl. 40) dan wet 18 Pebruari 1922, Stbl. 69, yang menghapuskan larangan kawin lagi bagi suami-isteri yang telah bercerai.
Akhimya boleh disebut:
1o. wet 22 Juni’ 1919, Stbl. 311, yang mengubah pasal’582 B.W.;
2o. wet 7 Juni 1913, Stbl. 125;
3
o. diberlakukannya pengampunan atas orang-orang peminum (wet 12 Desember 1929, Stb1.528);
4
o. wet jalanan 31 Juli 1930, Stbl. 342.
Perundang-undangan perdata sekarang memuat lebih banyak daripada BW dan BW semakin kehilangan kesatuannya. Perubahan-perubahan lain, dan di antaranya sangat mendalam, sedang dibicarakan, saya sebut hukum harta perkawinan hipotik. Persoalannya adalah apakah kita harus bekerja terus menerus dengan cara ini ataukah mengusahakan peninjauan kembali seluruhnya. Untuk memberi jawaban atas pertanyaan itu kita harus menelusuri dulu usaha-usaha peninjauan kembali.

40

§ 6 Pembaharuan Burgerlijk Wetboek

   Keinginanuntuk memperbaharuiB.W., timbul sekitar tahun 1870-1880. Keinginanitu lahir bukan karena adahasrat untukmenciptakan sesuatu yang baru,bukan pula karena terdapat golongan masyarakat yangluas yangmendukungnya. Yang menjadi pendorongadalah keyakinan, bahwa B.W. itu dalamredaksinya menunjukkan berbagai ke-alpaan dan bahwa hal ini hanyadapat diatasi dengan mengadakan pembaharuan.Upayayangdilakukanberdasarkan pola pemikirandemikianternyata tidakmenelorkan hasil.
Daya-upaya ke arah pembaharuanB.W. dari dahulu sampai sekarang dapatdigambarkan sebagai berikut.
Berdasarkankeputusan Raja (“KB.van 28Februari 1880”)dibentuklah sebuah Panitia Kenegaraan(“Staatscommissie),yang ditugaskan untuk memperbaharui B.W. Ketuapagina-33nya adalah J.J. van Meerbekeyang menjabat anggota kemudian KetuaHoge Raad.

40

§ 6 Peninjauan kembali Burgerlijk Wetboek.(3.6. 657)

   Keinginan untuk meninjau kembali Burgerlijk Wetboek timbul dalam tahun-tahun 1870–1880. Keinginan itu tidak lahir dari dorongan kuat untuk mencapai sesuatu yang baru, dan tidak didukung oleh kalangan yang luas. Pendorongnya lebih-lebih adalah keyakinan bahwa Burgerlijk Wetboek memperlihatkan kekurangan dalam redaksi dan pengolahannya, yang harus diperbaiki dengan meninjaunya kembali. Sampai sekarang keinginan-keinginan itu tidak dipenuhi.
Usaha-usaha dalam arah ini berkesudahan sebagai berikut.
Dengan Keputusan Raja tertanggal 28 Pebruari 1880 dibentuklah suatu panitia negara untuk meninjau kembali Burgerlijk Wetboek. Ketuanya adalah J.J. van Meerbeke, yang pada waktu itu hakim agung, dan kemudian menjadi Wakil Presiden H.R.

41

   Panitia itu pada tanggal 30 November 1886 menyampaikanrencana pembaharuan Buku Pertama B.W.kepada Radja Ternyata rencana itu kurang berbobot; di dalamnya hanya dimuat redaksi baru dari ketentuan-ketentuan yang lama.
Sebenarnya “Wetvan6 Februari 1901” (lihat paragrap 5 butir 1e.a) mengadakan perubahan yang lebihmendalam, misalnya dalam bidang kekuasaan orangtua (“ouderlijke macht”) dan perwalian (voogdij”). Panitia itu yang semua diberikantugas yang lebihluas kemudian dibubarkan. Dengan demikian rencana tersebut tidak sampai dimajukan ke ParlemensebagaiRencanaUndang-Undang.
Dalam tahun berikutnya yaitu pada tanggal 22 Augustus 1887, dibentuk Panitia yang baru dengan jumlah anggotanya yang lebih keci.Sebagai ketuanyaditunjuklagi van Meerbeke. Baru sebelas tahun kemudian Panitiaini memajukan rencana pembaharuan Buku II. Rencana inibermutu lebih tinggi daripada yang terdahulu, tapi toh masih belum dapat dikatakan cukup berarti dan penting. Juga Rencana ini tidak sampaipadapembahasan di Parlemen.

41

   Panitia ini pada tanggal 30 November 1886 mengajukan rancangan pembaharuan buku I kepada Raja. Rancangan ini tidak begitu penting;pagina-249menunjukkan tidak lebih dari redaksi baru dari ketentuan-ketentuan lama. Lebih menda1am diadakan perubahan dalam materi kekuasaan orang tua dan perwalian oleh wet 1901. Kepada panitia yang pada mulanya mendapat tugas yang lebih luas daripada hanya peninjauan kembali buku I disampaikan ucapan terima kasih dan dibubarkan. Rancangan itu tidak menghasilkan satu usul undang-undang pun.
Tahun berikutnya, .22 Agustus 1887, dibentuklah 1agi panitia baru yang lebih kecil, yang diketuai lagi oleh van Meerbeke
untuk meneruskan peninjauan kembali itu. Baru sesudah lebih dari sebelas, tahun kemudian panitia ini mengajukan rancangan untuk peninjauan kembali buku II (29 Desember 1898). Menurut pendapat saya rancangan itu lebih baik daripada rancanganbuku I, namun bagaimanapun sifatnya sama. Rancangan itu juga tidak mempunyai sesuatu akibat praktis.

42

   Kesulitan-kesulitanyangdihapadi pada penanganan Buku IImerintangi timbulnya hasrat untuk menggarap BukuIII. Pada tanggal 25 Oktober1899 dibentuk sebuah Staatscommissieyang baru, kali ini dengan tugas yang lebih terbatas. Panitia inidiminta untuk mengadakan pembaharuan dari enam titel yang pertama dari Buku IV. Yang menjadi Ketua adalah P.R. Feith,semula anggota dan kemudian Ketua Hoge Raad”.
Staatscommissie” ini dapat menyelesaikan Rencananya dalam bulan September1901dan meraih sukses, dalam arti bahwakaryanya itu dijadikan dasar dariRencana Undang-Undang yang disampaikan oleh Menteri Loeffkepada Parlemen.Akan tetapiupaya Loeffitutidak berhasil untuk menelorkansebuah “Wet”. Dalam pada itu dalam tahun 1920 disusunlah oleh “Staatscommissie-Gratamasebuah Rencana “Wetboekvan de Burgerlijke Rechtsvordering(Kipagina-34tab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) yang baru. Dalam rencana Gratamaitu dimuat bahan-bahan yang lebih baru lagi yangberkenaan dengan pembuktian. Akan tetapi rencana ini pun tidak sampai menjadi Undang-Undang.

42

   Setelah kesulitan yang dialami dalam peninjauan kembali buku kedua, agaknya orang tidak berani untuk memulai dengan buku ketiga. Pada tanggal 25 Oktober 1899 diangkatlah panitia baru, akan tetapi sekarang dengan tugas yang lebih terbatas. Panitia ini akan harus meninjau kembali enam titel pertama dari buku keempat. Ketuanya adalah P.R. Feith, yang pada waktu itu hakim agung, dan kemudian menjadi Waki1Presiden H.R.
Pada, bulan September 1901 panitia ini siap dengan rancangannya. Panitia ini lebih berhasil daripada panitia sebelumnya, sejauh rancangannya menjadi dasar dari rancangan yang diajukan kepada parlemen oleh menteri Loeff.
Rancangan ini tidak menjadi undang-undang. Bahkan ada rancangan yang lebih baru lagi mengenai bukti dalam arsip-arsip Departemen Kehakiman, karena panitia negara Gratama, yang merancangkan kitab undang-undang hukum acara perdata baru (1920) memasukkan materinya ke dalamnya. Juga rancangan, ini tidak menjadi undang-undang.

43

   Keyakinan orang semakin mendalam bahwa dalam waktu yang singkat tidakmungkin dapat diharapkan membuat pembaharuanB.W. Di-insafi bahwa hanya dengan membuat pembaharuan partial akan dapat dicapai perbaikan. Suara yang bernada demikian diucapkan oleh “Juristenvereniging” (Ikatansarjana hukum), sebagaimanadapat dimaklumidari praeadvies J.P. Fockema Andreadan juga dari E.E. van Raalte(1912).Pada waktu sekarang (tahun 1934: catatanPenterjemah) sudah terbentuk sebuah “Staatscommissie” dengan ketua, J. Limburg,yang ditugaskan untukmenyiapkan pembaharuan yang bersifat partial. Berbagai peraturanyang disinggung di atas.disiapkan olehStaatscommissie” ini. Akan tetapi tidakuntuk persiapanseluruh peraturan ,pembaharuan. Panitia ini diturut-sertakan; “Wet op de naamloze vennootschappen(Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas) disiapkan tanpa bantuan Panitia itu. Rencana untuk memperbaharui hukum-kekayaan-perkawinan (“huwelijksgoederenrecht”)banyak menyimpang dari rencanayang semula oleh Panitiaitudisusun.

43

   Semakin tebal keyakinan orang, bahwa tidak mungkin dipikirkan adanya Burgerlijk Wetboek baru: dalam waktu dekat. Orang hanya mengharapkan perbaikan dengan peninjauan kembali sebagian demi sebagian (secara parsial). Dalam pada itu pula Perhimpunan Sarjana Hukum (Juristenvereniging) mengemukakan pendapatnya.346Sekarang ada panitia-negara untuk mempersiapkan peninjauan kembali seperti itu; ketuanya adalah J. Limburg. Beberapa di antara undang-undang yang disebutkan di atas dipersiapkan oleh panitia itu. Akan tetapi panitia ini tidak untuk semua peninjauan kembali hukum perdata diminta pendapatnya. Undang-undang tentang perseroan terbataspagina-250lahir di luar pengetahuan panitia ini. Rancangan untuk meninjau kembali hukum harta perkawinan, yang dalam tahun 1930 diajukan oleh pemerintah, menyimpang jauh dari rancangan semula panitia.

44

   Kini belum tibasaatnya untuk menciptakan pembaharuan B.W. keseluruhannya.Meskipundemikian, di kemudian hari dapatdiciptakan B. W. yang baru yang akan menampung seluruhhubungan-hubungan dalam bidang hukumperdata. Upayapenyusunan B.W.baru hanya akan berhasilbila semua persiapan dan penanganannyadipercayakan kepada satu orang saja, atau kepadasebuah panitia dengan jumlah anggota terbatas.Memang harusdiragukan, apakah orang yangcukup, cakapdi Negeri Belandadapat ditemukan. Akan tetapi hal ini bukanlah yang merupakan penghalang yang sebenarnya. Kalau sudah diinsafisecara luas, bahwakebutuhanakan sebuah “Wetboek”yang barubagaimanapun harus dipenuhi, maka orang yang cukup cakap itutentudapatditemukan. Sebuah KitabUndang-Undang yang baru tidak mungkin dapat disusun,bila itu pagina-35hanya dikehendaki oleh segolongan ilmuwansaja. Untuk itu diperlukan dukungan dari rakyat, yang terus menunjang dan mendesak parailmuwan dan karena peri-lakunyaitu semua rintangan dapat diatasi. Kiranya dapat dibuat perbandingan antara waktu yangdiperlukan bagi para penyusun Code- juga bagi Kemperdalam tahun 1816 - untuk menyelesaikan karyanya dengan waktu yang diperlukan oleh, berbagai “Staatscommissie”itu. Untuk menyelesaikankarya yangluas itu harus ditunggu saatnya yang tepat dan pada waktu sekarang saat itu belum tiba. Kalau sudah tiba saatnya maka rintangan yangbagaimanapun beratnyaakandapat dikikis.Kalau sudah tiba saatnya rintangan yang ditimbulkanoleh hubungan-hubungan dalam bidang ke-tata-negaraan dan. peri-lakuParlemendapat diatasi.

44

   Sekarang bukan waktunya untuk meninjau kembali Burgerlijk Wetboek secara menyeluruh. Namun demikian lama-kelamaan hanya akan dapat diperoleh suatu Burgerlijk Wetboek yang menguasai lalu-lintas-hukum keperdataan, Bilamana Burgerlijk Wetboek itu sebagai keseluruhan disusun sekaligus oleh satu orang atau suatu panitia kecil. Orang meragukan, apakah dapat diketemukan orang-orang untuk pekerjaan seperti itu di negara kita. Akan tetapi bukan di situ letak kesulitannya. Apabila kebutuhannya sudah memuncak, maka orang-orangnya juga ada. Akan tetapi suatu kitab undang-undang tidak lahir hanya karena suatu kalangan ahli-ahli sedikit banyak menilainya perlu. Untuk itu harus ada dorongan dari rakya.t sendiri, yang mendorong dan mendukung para ahli dan menyebabkan semua kesulitan disingkirkan. Bandingkanlah waktu di mana peran penyusun Code dan juga Kemper dalam tahun 1816 menyelesaikan pekerjaannya dengan waktu yang dipandang diperlukan oleh panitia-panitia-negara di negara kita. Zamannya harus matang untuk hal seperti itu; rupanya sekarang ini belum saatnya. Andaikata sekarang ini sudah waktunya, maka bahkan kesulitan-kesulitan yang besar, yang lahir dari hubungan-hubungan kenegaraan dan sistem parlementer di sini pasti dapat diatasi (dikalahkan).

45

§ 7 Ilmuhukumdan praktekperadilan (rechtsspraak).

   Dalam sejarah hukummaka bidang sejarah ilmuhukum dansejarah praktek-peradilan tidak sepantasnya mendapat perhatian yang rendah, karena merupakan bagian yang cukup penting. Dalam pada itu sejarah ilmu hukum dan sejarah praktek-peradilan mengenai periodesedari 1832belum ada yang menggarapnya malahan permulaannyapunmasihbelumada yang menulisnya. Maka lukisan singkat, seperti di atastelah dilakukan bagi sejarah perundang-undangan, tidak mungkin disajikan, Di bawah ini hanyaakan disinggung hal-hal yang pentingbagi melakukan studi tentang hukumperdata.
Sifat.ilmu hukum setelah segara diberlakukan sebuahKitab Undang- Undangyang baru hamperselalu bercorakcommen-taarlitteratur”(bacaanyangmengandung komentar).Semua konsentrasidiarahkan kepada upayauntuk menjelaskanWetboek” yang baru itu.Halyang demikian juga nampak di Negeri Belanda. Hanya perludicatat bahwadisini komentar yangpenting baru muncul tigapuluh tahun setelahB.W. itu pagina-36diberlakukan. Sebelumnya ditulis komentar yang kemudian orang tidakmemperhatikannya lagi.

45

§ 7 Ilmu dan yurisprudensi.(3.7. 662)

   Sejarah hukum adalah juga sejarah ilmu dan yurisprudensi, bukannya pada tempat terakhir merupakan sejarah ilmu dan yurisprudensi. Namun mengenai sejarah ilmu dan yurisprudensi setelah 1838 permulaannya yang paling awalpun tidak ada. Bahkan di sini sejarah itu tidak dapat kita ringkaskan secara pendek sebagai sejarah perundang-undangan, kita hanya akan menunjuk beberapa pokok yang penting untuk studi hukum perdata.
Ilmu yang timbul segera setelah diundangkannya suatu kitab undang-undang baru hampir selalu berujud komentar. Semua kekuatan memusatkan diri dalam penafsiran kitab undang-undang baru itu. Demikian juga halnya di negara kita, namun komentar-komentar yang sungguh-sungguh penting baru terbit tiga puluh tahun setelah lahirnya kitab undang-undang. Apa yang mendahuluinya dilupakan sepenuhnya.

46

   Bahwasanya penulisan komentar yang penting dan berbobot baruberhasildilaksanakan30 tahunsejak diberlakukannya B.W., hal itu disebabkan - meskipun tidaksepenuhnya - karerena sangatbesarnya pengaruh orang PerancisdiBelanda. Komentaryangditulis oleh sarjana Peranciscukupberwibawa dan sering kali- sebenarnya sampai sekarang - orang membacanya sebagaibahan perbandingan dan petunjuk jalan.
Sebelum penyusunan B.W. maka di Perancis sudah disusun berbagai buku,yaitu yang ditulis oleh Merlindan Toullier. Buku oleh Merlintidak merupakan komentar, tetapi memuat semacamdaftar (“repertorium”) yangdisusun menurut abjad. Baik karangan Merlinmaupun karangan Toullier, kedua-duanya memuat data yang berlimpah tentang hukumdi masayang lampau danhukum di masa-peralihan dan selanjutnya kedua-duanya mengandung bobot yangtinggi serta dilihat dari segi sejarah hukum akan mempertahankan kegunaannya. Selanjutnya muncullah karangan dari Duranton, Troplongdan Marcade.Kemudian menyusul karangan Aubry bersamaRau; karangan ini lebihberpengaruh dari yang terdahuludalam pelaksanaan praktek peradilan. Masihperlu dicatat karangan-karanganDemolombe(yang mengandubg penelaahanyangPanjang lebar, di manasenantiasa atas berbagaipersoalandicari jawaban yangbersifat adil dan wajar), Laurent(yang merupakan penganut paham legismedan menjunjung tinggi tekst dalam undang-undang), disusul oleh HucdanBaudry Lacantinerie. Padamasa kinidibuatkan komentar oleh PlaniolbersamaRipert. Perludicatat di sinibahwa berbagai komentar yang terakhir dibuat bukanlah karyasatuorang, melainkan hasil kerjasama berbagai orang.

46

   Fakta tentang perkembangan yang lambat ini untuk sebagian dapat diterangkan oleh ketergantungan kita, juga dalam hal ini, kepada Prancis.pagina-251Komentar-komentar Prancis juga mempunyai wibawa di negara kita, dan juga di sini komentar-komentar itu menjadi tempat pelarian orang mencari keterangan. Ini sampai sekarang pun masih terjadi.
Sebelum kitab undang-undang kita lahir, di Prancis sudah ada kitab-kitab dari Merlin dan Toullier, yang pertama bukan suatu komentar, melainkan
suatu buku petunjuk (repertorium) menurut susunan alfabetis, keduanya memuat banyak sekali data mengenai hukum lama dan peralihanya, keduanya superior dan dari sudut sejarah hukum masih tetap penting. Menyusul Duranton, Troplong dan Marcadedalam kurun waktu lebih lanjut Aubry et Rau, yang memperoleh wibawa dalam yurisprudensi lebih besar daripada salah seorang di antara yang lain-lain. Demolombe, yang lebih. panjang-lebar daripada yang terluas, akan tetapi dengan dorongan kuat untuk memperoleh penyelesaian adil perkaranya/kejadiannya, Laurent, pengagum undang-undang (legist) dan pengagum teks yang tidak ada taranya. Lebih kemudian lagi Huc dan Baudry Lacantinerie, di zaman kita Planiol-Ripert. Kekhususan yang khas: komentar-komentar yang terakhir bukan lagi karya satu orang, melakukan hasil kerjasama orang banyak.347

47

   Semua karangan komentar tersebut di atasmempunyaisatusifat yang sama: denganberpegang teguh pada undang-undang, membahas dengan panjang-lebar semua persoalan yangtelah timbul dan akan timbul yang berkenaan dengan sesuatu pagina-37pasal dalam Code.
Pada bacaan yang disusun di Perancis maka ilmu hukum Belanda memberikan sumbangan, berupa dua karangan dalam sekitar tahun 1868, yaitu yang disusun oleh G. Diephuis(berjudul “Het Nederlandsch Burgerlijk Recht”) dan yang disusun oleh C.W. Opzoomer(berjudul: “Het Burgerlijk Wetboek verklaard door C.W.Opzoomer).
Kedua karangan tersebutdipengaruhi oleh karangan-karangan sarjana Perancis. Tidak terdapat sesuatu halaman di dalamnya yang tidak mengutip komentar sarjana Perancis. Kedua-duanya mengikuti metoda yang sama dengan pula mengakui bahwa “wet” adalahsumber satu-satunya dari hukum. Menurut kedua karangan ini ilmu hukum adalah tidak lain daripada interpretasi mengenai teks dari “Wetboek”.

47

   Semua komentar itu dalam satu hal bersesuaian: komentar-komentar itu mengikuti undang-undang, pelukisannya merupakan penguraian luas dari semua pertanyaan yang telah bermunculan atau masih akan bermunculan di sekitar sesuatu pasal undang-undang.
Ilmu hukum Belanda menambahkan kepada rangkaian ini dua buku, yang keduanya berpengaruh besar pada ilmu, dan dengan demikian berpengaruh pula pada yurisprudensi dan hukum sendiri dalam abad ke-19. Buku-buku itu adalah: Hukum Perdata Belanda (Nederlands Burgerlijk Recht) karya G. Diephuis
348 dan Burgerlijk Wetboek dijelaskan (Burgerlijk Wetboek verklaard) karya C.W. Opzoomer.349pagina-252
Kedua karya itu sangat dipengaruhi Prancis. Hampir tidak ada satu halamanpun tanpa pengutipan komentar-komentar Prancis. Keduanya mengikuti metoda yang sama, keduanya berpendirian bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum;
350 ilmu hukum adalah penafsiran teks. Memang benar Diephuis membuat bukunya “Het Nederlands Burgerlijk Recht naar de volgorde van het Burgerlijk Wetboekl”.351 (Hukum Perdata Belanda menurut urut-urutan Burgerlijk Wetboek) menjadi “Het Nederlands Burgerlijk Recht” (Hukum Perdata Belanda) saja, menjadi suatu “Sistem” seperti yang dikatakan orang, namun jiwanya tetap sama. Titel bukan Opzoomer sudah menunjukkan maksudnya.

48

   Meskipun terdapat persamaan, di antara keduakarangan toh masih ditemukan perbedaan.
Diephuis(1817 – 1892), guru besar di Groningen, adalah tipe dari sarjana Belanda – lebih tepat lagi dari sarjana propinsi Groningen – yang berwatak realistik (“nuchter”) dan mantap (“degelijk”). Oleh karena itu tidak dapat diharapkan bahwa penelitiannya itu akan berdasarkan bahan historis atau akan berlatar-belakang tinjauan filosofis, juga tidak mungkin dapat diharapkan adanya upaya untuk menyusun sistematik yang baru.ataupun untuk mengadakan tinjauan bidang hukum dari sudut yang baru. Dia berhasrat menjelaskan teks dalam undang-undang dari apa yang dapat dibacanya. Hal ini dilakukannya dengan cara yangmenempuh jangkauan yang luas. Tidak ada pengarang buku yang lain, yang begitu besar dapat menanamkan pengaruhnya terhadap praktek badan-badan peradilan di bagian akhir abad ke-19.Pandangan yang realistik mengenai apa yang akan diterima masyarakatsebagai pengaturanoleh hukum, itulah yang merupakan penghalang baginya untuk menjadi budakdari kata-kata sebagaimanadimuatdalam undang-undang.

48

   Selebihnya memang ada perbedaannya.
Diephuis
(1817-1892), guru besar di Groningen, adalah tipe dari sarjana hukum Belanda, mungkin lebih tepat sarjana hukum Groningen yang sadar dan terpercaya. Orang jangan mencari pendalaman historis maupun pendalaman filosofis pada dia. Juga jangan mencari susunan sistematis baru atau pandangan-pandanan khusus. Ia ingin menjelaskan teks hanya dari teks. Itu ia lakukan dengan cermat, dengan tidak mengelakkan si pembaca maupun dirinya sendiri dari kepanjanglebaran, yang mengukur kebaikan dan kelemahannya dengan ketepatan yang sebesar mungkin, yang meskipun terikat kepada bunyi undang-undang tetap selalu berusaha mencapai penyelesaian-penyelesaian praktis. Tidak ada penulis yang mempunyai pengaruh sebesar itu pada yurisprudensi pada akhir abad ke-19 seperti dia; pandangan obyektif-dinginnya mengenai apa yang dalam setiap kejadian pada akhirnya menurut hukum memuaskan dalam masyarakat, pada umumnya mengelakkan yurisprudensi dari perhambaan huruf.

49

   Dalam pada itu Opzoomer(1821- 1892) lebih terdorong ke arah perbudakan pada kata-kata. Diaadalah guru besar pagina-38dalam falsafah. Karyanya dalam bidang falsafah kini tidak banyak dihargai orang, meskipun ketika ia masih muda banyak yang diharapkan. dari kemampuannya untuk menelorkan karyanya dalam bidang falsafah. Karyanya dalam bidang hukum yang pada permulaannya dipandang kurang berbobot, ternyata dapat bertahan.
Opzoomermemegang ketat prinsip bahwa undang-undang akan memberikan penyelesaian dan pemecahan dari setiap persoalanyang timbul. Apakah penyelesaian-penyelesaian itu bersifat wajar dan adil, itulah bukanurusan yang harus diperhatikan oleh seseorang yangmelaksanakan interpretasi. Menurut Opzoomerhukum apa yangharusdiberlakukan, hal itu merupakan kesimpulan yang harus diambil dari yang dibacanya dalam undang-undang;

49

   Ke arah ini yurisprudensi jauh lebih banyak didorong oleh Opzoomer (1821-1892). Opzoomer adalah guru besar filsafat di Utrecht. Karya kefilsafatannya, yang pada masa mudanya dan pada mulanya terutama banyak diharapkan, sekarang tidak banyak dihargai orang. Karya yuridisnya yang oleh teman-teman sebayanya jelas pada mulanya dipandang sangat tidak penting, masih, tetap ada. Meskipun demikian kecemerlangan itu sudah banyak pudar. Opzoomer berpegang teguh pada peraturan, bahwa undang-undang memberikan penyelesaian untuk setiap persoalan. Apakah penyelesaian itu pantas, adil, harus tidak dipedulikan oleh si penafsir. Seperti setiap orang yang bernalarpagina-253seperti itu, maka kadang-kadang ia menjadi sewenang-wenang karenanya; apa yang tidak pernah (merupakan) hukum—apa yang tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang—itu akan (menjadi) hukum, karena Opzoomermemang tidak dapat menyimpulkan lain dari kata-katanya.

50

sekiranya kesimpulan itu tidak sesuai dengankehendak “wetgever” (pembentuk undang- undang), bagi Opzoomerhal itu tidak akan merubah kesimpulannya mengenai apa yang harus diterapkansebagaihukum. Berdasarkan pola pemikiran demikian ada kalanya kesimpulan Opzoomermengandung sifat ke-sewenang-wenangan. Gaya bahasa yang dipakai Opzoomerlebih baik dari yangdigunakan Diephuis.Mengenai hubungan antara hukum.dan masyarakat, pula mengenai pernilaian apa yang dapat dianggap relevan dalam perilaku orang di bidang hukum, Diephuisberpandangan lebih tepat daripada Opzoomer. Berkat gaya bahasanya, Opzoomerlebih memikat parapendengar dan pembaca bukunya.Di masa jayanya dia termasuk yang paling terpandang.

50

Sebagai ahli gaya ia jauh di atas Diephuisdan orang menganggap hal ini tidak kecil: untuk sarjana hukum yang dari dirinya dituntut kejernihan gambaran dan pengertian, gaya mempunyai arti yang penting—dalam pandangan mengenai hubungan antara hukum dan kehidupan kemasyarakatan, mengenai pengertian, gaya mempunyai arti yang penting—dalam pandangan mengenai hubungan antara hukum dan kehidupan kemasyarakatan, mengenai pengertian tentang apa yang dapat dan apa yang tidak dapat menembus ke dalam kenyataan kehidupan hukum ia kurang daripada Diephuis. Dia lebih banyak menimbulkan gairah daripada orang Groningen itu—ia tetap memikat para pendengarnya lebih lama. Pada zamannya orang memandangnya sebagai yang pertama—kita jelas akan menilainya lain. Penggarapan lebih lanjut yang baru di bawah pimpinan Houwingbetapa berharganyapun pada segi-segi tertentu—tidak dapat memberikan citra baru kepadanya. Susunannya tidak baik—sudah sejak 1910 kita ketinggalan terlalu jauh dari Opzoomer.352

51

   Opzoomerdan Diephuisbersama-samamerajaiilmu hukum( bidang hukum perdata) selama abadke-19,dalam arti bahwa merekalah yangberpengaruh terhadappenerapan hukum yang dilakukan oleh badan-badan peradilan. Sekitar tahun1870-1890 yang selaludipertentangkan adalah pendapat Diephuismelawan pendapat Opzoomeratau pendapat Opzoomermelawan pendapatDiephuis. Bilama kedua-duanyabersepakat,jarangsekali hakim akan mengambil keputusan yangmenyimpang.pagina-39
Disampingkedua komentar tersebut diatas masih dapat dikemukakan sebuah komentaryang lain, yaiyuyang dibuat oleh N.K.F. Land(1840-1903), guru besar di Groningen. Komentar ini ternyata lebih singkatdan jelas tidak sepenting daripada yang disinggung di atas dan nampaktidak banyak membawa pengaruh untuk jangka waktu yang lama. Dengan memakai cara pembahasan lain adalah karya C. Asser(1843~-1898), yaituseriMr.C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht”.
Lain lagi corak karya dari dua orang sarjana hukum, yaitu F.B. ConinckLiefsting(1827-1913)danP. van Bemmelen(1828-1892). Mereka meluaskan pandangannya ke hukum di luar negeri dan hukum di masa yang lampau untuk kemudian kembali ke hukum yang sedang berlaku di dalam negeri.

51

Opzoomerdan Diephuisbersama-sama menguasai ilmu hukum perdata dalam abad ke-19—setidak-tidaknya pengaruh ilmu pada yurisprudensi. Kebanyakan pertentangan yang ada antara 1870 dan 1890 adalah mengenai Opzoomermelawan Diephuisatau Diephuis melawan Opzoomer. Apabila mereka sefaham, maka jarang sekali hakim menyimpang dari itu.
   Di samping kedua komentar ini tinggal satu saja yang dapat disebut, yaitu komentar N.K.F. Land(1840-1903), guru besar di Groningen. Lebih ringkas, tetapi pasti juga kurang penting353kalau saya tidak keliru, tidak banyak segi di mana Land mempunyai pengaruh yang menetap. Meskipun pada mulanyapagina-254hampir sama jiwanya, buku penuntun354 ini yang dimulai oleh C. Asser (1843-1898), guru besar di Leiden, berbeda metodanya.
Berlainan sekali sifatnya karya dari dua orang sarjana hukum yang dalam kurun waktu yang sama mengabdikan diri kepada ilmu hukum. Keduanya adalah sarjana dalam arti yang sebenarnya, mereka kerap kali memalingkan pandangannya dari Burgerlijk Wetboek ke hukum luar negeri, akan tetapi terlebih-lebih ke hukum yang lebih dulu, untuk akhirnya kembali ke kitab undang-undang itu. Yang saya maksudkan adalah P.B. Coninck Liefsting
(1827-1913) dan P. van Bemmelen (1828-1892).

52

   ConinckLiefsting, anggota kemudian Wakil Ketua Hoge. Raadmenulis “De algemeene beginselen van hetbezitrecht” (1869) dan De algemeene beginselen van de leer der rechtsgeldigheid van verbintenissen uit overeenkomst” (diselesaikan dalam tahun 1890). Buku-buku tersebut dilihat dari segi historis sudah bersifat kolot (“verouderd”),akan tetapi karena berbagai hal, seperti: meliputi jangkauan yang luas; metoda yang diterapkannya; penelitian arah historis dimulai dari zaman Romawi sampai masa kini; penelitian yang mendalam dan meluas mengenai masalah- masalah prinsipil,buku-buku tersebut sampai sekarang tetap masih dapat dinilai bermutu tinggi.
van Bemmelen, yang pernah menjadi hakim anggota pada sebuah mahkamahdi Mesir dan kemudian anggotapada Pengadilan,di Arnhem untuk selanjutnya menjabat anggotaHogeRaad, menulis.antaralain “systèmede la .propriété mobilière” (1887) dan “Rechtsgeleerde Opstellen” (1891). Terhadap berbagai kesimpulan yang diambil oleh van Bempagina-40melenbisa dimajukan kritik.Akan tetapi sarjanaini, yang kemampuannya dinilai tidak selalu dengan tepat,sebenarnya harus disegani, karena dalam tulisannya ia membuktikan memiliki jiwayang bebas, pengetahuanyang luas dan cara berfikir tajam dalam menelaah berbagai masalah.

52

   Coninck Liefsting, hakim agung, kemudian wakil presiden dan akhirnya presiden H.R., menulis: “De algemene beginselen van het bezitrecht (Asasasas umum dari hukum keadaan menguasai)” (1869) dan “De algemene beginselen van de leer der rechtsgeldigheid van verbintenissen uit overechkomst (Asas-asas umum dari ajaran tentang keabsahan (menurut hukum) perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian)” (selesai dalam tahun 1890), yaitu buku-buku yang dalam bagian historisnya sangat ketinggalan zaman, akan tetapi yang karena susunannya yang mencakup banyak, metodanya, penelusuran garis historisnya sejak zaman Romawi sampai sekarang, dan luasnya penyelidikan persoalan-persoalan prinsipial ke segala penjuru, masih tetap berarti.
van Bemmelen
antara lain pernah menjabat hakim pengadilan campuran di Mesir, kemudian hakim agung pada Hof Arnhem dan HR. Di antara karya-karyanya saya sebut “Le système de la propriété mobilière” (1887) dan “Rechtsgeleerde opstellen” (dua jilid 1891). Seperti halnya penulis buku ini (P. Schelten) orang dapat mempunyai keberatan-keberatan terhadap banyak kesimpulan-kesimpulan–namun orang harus menghormati penulis yang tidak selalu dihargai pada tempatnya ini sebagai orang yang mempunyai kebebasan jiwa, yang berpengetahuan luas dan menyelami dengan tajam setiap problema, yang jarang kita jumpai.

53

   Setelahrangkaian sariaria yangtersebutdi atas maka dapat dikemukakannama dua orang yaituP.R.FeithdanS.J. Hingst. Feithmenulis karanganmengenai pasal1354B.W.,5yang dapat mempengaruhi jurisprudensi. Hingstdalam tulisannya menunjukan pengarahan baru dalamberbagai bidang yang sering diteriantarkan, misalnya sekitar hukum yang mengatur pembentukan perkumpulan(“vereni- gingsrecht”). Baik Feithmuupun Hingsttermasuk golongan sarjana yang lebihmuda dari yang disinggung di atas.
Bilamana sejarah terus ditelusuri, maka tampillah seorang sarjana yang menempatikedudukan rnandiri dan merupakanfigur yang memesonakan.Dia adalah seorang guru besardi Utrecht, bernamaH.J. Hamaker(l844-1911).Perhatiannya adalah bidangfilsafah. Akan tetapi karena dipengaruhiilmu alam ia tersesatdalamajaran hukumyang memandangKitab Undang-Undang itu memuat deskripsimengenai penguasaan masyarakat oleh hukum-alam(“natuurwetten”). Ajaran tersebut justru karena pertimbangan filosofis harus ditolak dan ternyata secara umum kini telah ditolak.

53

   Di samping mereka, akan tetapi sesudah mereka masih dapat disebut anggota-anggota Hoge Raad P.R. Feith, yang karangannya mengenai pasal 1318 B.W. menyebabkan yurisprudensi mengenai pasal ini berbalik haluan, dan S.J. Hingst, yang menunjukkan jalan-jalan baru pada bidang-bidang yangpagina-255banyak diabaikan orang, misalnya hukum perhimpunan. Keduanya adalah teman sezaman penulis-penulis sebelumnya yang sedikit lebih muda.
Apabila sejarah kita teruskan, maka tidak lama kemudian kita akan berhadapan dengan tokoh guru besar Utrecht yang sangat tajam H.J. Hamaker
(1844-1911), yang dalam ilmu hukum agak kesepian (tidak banyak penganutnya). Orang yang penuh perhatian filsafati, akan tetapi yang karena tekanan ilmu akan tersesat dalam suatu pandangan hukum yang menganggap da1am kitab-kitab undang-undang melihat pelukisan dari hukum alam yang menguasai masyarakat, suatu ajaran yang justru harus ditolak atas dasar alasan-alasan filosofis dan sekarang pada umumnya ditolak.

54

Pandangan Hamakermengenai: hukum dan masyarakat bolehsaja ditolak,akan tetapi harus diakui bahwa ia - sebagaimana juga ternyatadari berbagaikarangannyayangmemuat hal-hal fundamental - telah membuka jendela dalam sebuah gedung berudara apek, yang mengibaratkan ilmu-hukum: dengan demikian maka terlihatlah hal-hal baru yang sebelumnya belumdikenal.Sebagai pemikir yangtajamtanpa banyak tandingannya, di mana-mana digedung yang kokohitu ia menemui banyak keretakan; ia menemuiberbagaitanggapan yangoleh logika tidakdapatdibenarkan, sedangkan tanggapan pagina-41itu berasalturun-temurun darigenerasi terdahulu. Dalam ilmu hukum ia membuat sentuhan, sentuhan mana sampai sekarang masih terasa. Ia terutama merupakan spirit yang membawa kehidupan dan aktivitas pada golongan sarjana. Banyak yang iacetuskan dan kemukakan di kemudian hari ditolak orang akan tetapi dari semuanya itu selalu ada bekasnya.Yang lama ternyata tidak dapatdipertahankan dan perlu dirubahdengan yang baru. Perubahan itu tidak senantiasa sesuai dengan kehendak Hamaker, tapi bagaimanapun juga perubahan terjadi berkat karyanya.

54

Orang dapat memandang pandangan-pandangannya mengenai hukum dan masyarakat tidak dapat diterima, namun demikian orang harus mengakui, bahwa juga dalam karangan-karangannya yang menyentuh dasar-dasarnya—seperti yang dulu saya tegaskan355 —”dalam rumah ilmu hukum yang remang-remang dari zamannya—di mana ilmu mengering menjadi ilmu undang-undang–dia membuka jendela, menyebabkan orang melihat pandangan baru yang tidak dapat membayangkannya sebelumnya”. Sebagai pemikir tajam yang tidak banyak kita jumpai, di mana-mana dalam bangunan hukum yang nampaknya kokoh ia mendapatkan retak-retak dan koyakan-koyakan (ke1emahankelemahan), ia terus-menerus menemukan kesalahan-kesalahan logis dalam penalaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalam ilmu hukum ia memberikan dorongan yang belum pudar. Terlebih-lebih dia adalah jiwa yang menghidupkan semangat. Banyak dari yang dia utarakan ditolak di kemudian hari—akan tetapi tidak sebelum apa yang ia utarakan itu melakukan tugasnya, yang lama ternyata tidak dapat dipertahankan, dan diganti dengan sesuatu yang lain, tidak selalu presis seperti yang dikehendaki oleh Hamaker, akan tetapi bagaimanapun berkat karyanya.356

55

   Hamakerdalam ilmu hukum menempatiposisi antara para komentator dan golongan aliran baru. Barisan komentator ia tinggalkan sedangkan pada aliran baru ia menanamkan pengaruhnya. Aliran baru ini mulai muncul sekitar tahun 1880. Ringkasan dari apa yang ingin dicapai oleh aliran baru ini adalah sebagai berikut. Kalaudulu orang berpijak kepada “wet” semata-mata, maka sekarang harus diupayakan memusatkan perhatian pada praktek pengambilankeputusan oleh hakim; mulai sekarang harus diusahakan bukan lagi penelitian teks yang dimuat dalam “wet”, melainkan penelitian dari cara pelaksanaan hukum dalam masyarakat; yang harus didampakkan bukan lagi keputusan hakim yang logis dan dapat dipertanggung-jawabkan, melainkan keputusan hakim. yang sesuai dengan perasaan “intuitie”. Yang jadipokok utamabukan lagiwet” semata-mata, melainkan realisasinya, juga bukan lagi hanya pengetahuan belaka, melainkan perkembangannya dengan disertai perencanaan. Yang baru diuraikan ini merupakan ciri dari generasi sarjana hukum yangmulaitampil.
Di sini akan disebutkan empat nama yang terhitung paling berbobot, yaitu J.P. Moltzer, H.L. Drucker, J.F. Houwing, W.L.P.A.Molengraaff. Boleh saja di antara mereka terdapat perbedaan, akan tetapi dalamsatu hal mereka bersepakat, yaitu bahwa harus diciptakan sesuatu yang baru dalam ilmu hukum, dan yang baru ini harus timbul sebagai akibat dari perubahan dalam hubungan antara hukum dan peri-kehidupan dalam masyarakat.

55

   Hamaker berada antara para komentator yang bertolak belakang dengan dia dan zaman baru dalam ilmu yang ia pengaruhi. Itu adalah madzab yang muncul di sekitar tahun 1880. Dari undang-undang ke yurisprudensi—dari penguraian teks ke mempelajari kehidupan hukum dan praktek hukum—dari keputusan yang secara 1ogis tepat ke keputusan yang secara intuitif diterima, demikianlah orang akan dapat meringkaskan tujuan utama. Bukan undang-undangnya sendiri sebagai tujuan, melainkan menjadikan kenyataan undang-undang itu, tidak hanya pengetahuan saja, melainkan terlebih-lebih pengembangan danpagina-256pembangunan lebih lanjut programnya. Inilah ciri dari seluruh generasi sarjana hukum.
Di sini saya sebut empat orang yang paling menonjol: J. P. Moltzer, H. L. Drucker, J. P. Houwing, W.L.P.A. Molengraaff. Apapun perbedaannya di antara mereka itu, dalam satu hal mereka bersesuaian pendapat: harus ada sesuatu yang baru yang dimasukkan ke dalam ilmu hukum dan yang baru ini harus lahir dari hubungan yang lain antara hukum dan kehidupan kemasyarakatan daripada yang biasanya.

56

Di mana puntidak terdapat pagina-42kaitan yang begitu erat antara yang baru dan yang lama, selain daripada yang ditemukan dalam ilmu-hukum.Gagasan untuk memutuskan kontinuitas sama sekali tidak ada, akan tetapi mereka meresapi suatu keinginan yang berbeda daripada keinginan orang terdahulu. “Onrechtmatig” (melawan hukum) oleh aliran baru diartikan bukan semata-mata bertentangandengan undang-undang selanjutnya dalam hukum perjanjian maka “billijkheid” (keadilan) dan “goede trouw” (itikad baik) menduduki tempat yang utama.
Moltzer(1850-1907), semula guru besar di Amsterdam dan kemudian menjabat anggota “Raad van State”, bisa dianggap sebagai perintis. Drucker, semula guru besar di Groningen danLeiden kemudian menjadi anggota Parlemen, bersama Molengraaff(1858-1931), guru besar di Utrecht, merupakan pemimpinaliran ini.
Didirikannya Rechtsgeleerd Magazijnmerupakan tanda mulai eksistensinya aliran baru. Meskipun “program” (rencana)-nya tidak tegas dan kemudianjugatetaptidak tegas, pengaruhnya adalah cukup besar. Perlu dicatat, bahwa Houwing(1857 – 1921), guru besar di Amsterdam, dengan segera menggabungkan diri dan ternyata menjadi peserta yang mahir.

56

Tidak ada tempat lain di mana yang baru itu begitu erat berhubungan dengan yang lama seperti dalam ilmu hukum, tidak mungkin ada pemutusan kontinuitas, namun bagaimanapun: orang merasa menghendaki sesuatu yang lain daripada pendahulunya. “Melawan hukum” menurut pandangan madzab itu tidak hanya yang bertentangan dengan undang-undang—di dalam hukum perjanjian kepantasan, itikad baik mendapat tempat yang paling atas.
Moltzer
(1850-1907), mula-mula guru besar di Amsterdam, kemudian anggota Raad van State (Dewan Pertimbangan Negara), sedikit banyak merupakan perintis jalan, Drucker (1857-1917), mula-mula guru besar di Groningen dan di Leiden, kemudian anggota Tweede Kamer (parlemen) dan Molengraaff. (1858-1951), guru besar di Utrecht, adalah pemimpin-pemimpinnya; penerbitan Rechtsgeleerd Magazijn (1882) adalah pengumuman mereka tentang permulaan baru. Programmnya agak kabur dan tetap demikian. Bagaimanapun kuat pengaruhnya. Houwing (1857-1921), guru besar di Amsterdam, segera menjadi salah satu di antara pendukung-pendukung yang paling berbakat.

57

   Moltzermembuat disertasi dalam tahun 1878 mengenai “beding ten behoeve van derden” (persyaratan untuk kepentinganpihak ketiga) yang merupakankarya yangsampai sekarang tidak mungkin terlalaikan olehsiapa pun yanginginmemperdalam pengetahuannya dalam bidang hukum-perikatan. Karyanya dikemudianhari dilihat dari segimutunya tidak seimbangdengan pengharapan yang ditimbulkan oleh diserta- sinya. Mungkin kesehatannya merupakan sebab ia tidak mampuh berkarya setekun itu.Akan tetapidi bidang lain ia berhasil membuatpendobrakan; karangannya berjudulLandbouw en kapitaalbelegging” (Pertanian,daninvestasi uang”) adalah suatu buktibahwa bentuk-bentuk hukum darimasa yang lampau masih dapat digunakan dalam menyusun hukum baru.Dapat diragukanapakah erfpacht”(hak usaha), tanpa karya Moltzer, akanmencapai kedudukan yang ditempatinya pagina-43sekarang,dengancatatan, bahwa peranan “erfpacht” dalam praktek hukum untuk sebagian besar tidak terjadi di bidang, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Moltzer. Padawaktu sekarang masih terdapatbanyak orang yang mengharapkan peranannya di bidang yang dimaksudkan Moltzeritu; “erfpacht” diramalkan mereka akan mengalami masa depan sebagaimana yang diinginkan.

57

   Disertasi Moltzer tentang janji untuk kepentingan orang ketiga (1878) sampai sekarang merupakan karya yang bagi orang yang ingin mendalami hukum perikatan tidak dapat diabaikan. Karyanya yang lebih kemudian tidak sepenuhnya memenuhi janji yang terdapat di dalamnya. Barangkali kelemahan kesehatannyalah yang menjadi alasan ia tidak meneruskannya. Namun demikian pada banyak bidang ia merintis jalannya, karyanya “Landbouw en kapitaalbelegging/Pertanian dan penanaman modal” (1892) merupakan bukti, bahwa bentuk-bentuk hukum yang lama dapat dipergunakan pada pembangunan hukum baru. Dapat diragukan apakah tanpa buku buku Moltzer, hak guna usaha (erfpacht) dalam kehidupan hukum akan mendapat tempat seperti yang ditempatinya sekarang ini, meskipun hak guna usaha itu untuk sebagian besar terletak pada bidang lain daripada bidang yang dipikirkan oleh Moltzer. Dan masih selalu ada banyak orang, yang menganggap juga di situ ada masa depan baginya.pagina-257

58

   Bilamana Moltzerterpikat pada hubungan-hubungan.dalam bidang Agraria, lain halnya dengan Drucker. Druckermencari hukum baru yang perlu untuk mengatur hubungan antara “arbeider” (buruh) dan “werkgever” (majikan). Perasaan Druckerlebih tergerak daripada yang lain dalammenghadapi gejala ketimpanganperikehidupan dalam masyarakat; ia dipengaruhi oleh “arbeidersbeweging” (gerakan buruh) yang baru muncul; ia melihatbahwa membentuk hukum baruadalah tugas sarjana hukum; dengan dibekali pengetahuan mengenai bentuk-bentuk hukum yang lama, hukum barumana harus ditujukan ke arahpembentukan susunan masyarakat yang berlainan.
Sebagaimana diterangkan di atas Druckerterpilih sebagai anggota Parlemen. Wet op de arbeidsovereenkomst” (Undang-Undang perjanjian perburuhan) untuksebagian besar adalah karyanya. “Ontwerp” (rencana) yang pertama disusun oleh DruckerPembicaraan di Parlemensebagai “voorzitter der commissie van rapporteurs” (ketua panitia pelapor) dialah yangmembimbingnya. Karyanya yangbesifat ilmiah tergangguberkembang karena kesibukannya sebagai anggota Parlemen. Karyanya itu masih bersifat pembahasan detail, mungkin karena hal ini lebih sesuai dengan wataknya. Akan tetapidalamhubungan ini dapat dikemukakan karangannya (tahun 1909/1910) mengenai “in gebreke stelling” (pernyataan lalai), di mana untuk pertamakalinya jurisprudensi dalam sesuatu bidang tertentudisusun secara sistematis; selanjutnya untukserangkaian keputusan hakim ia menunjukkan polapemikiran yangmengarahkannya.

58

   Apabila hubungan-hubungan agraris yang menjadi kesukaan Moltzer, maka Drucker mencari hukum baru di antara pekerja dan pemberi kerja. Lebih kuat daripada seorang di antara yang lain-lain ia tercekam oleh kepincangan-kepincangan masyarakat, ia terpengaruh oleh gerakan buruh yang sedang bangkit; ia melihat, bahwa tugas sarjana hukumlah untuk menciptakan hukum baru dengan pengetahuannya mengenai bentuk-bentuk yang oleh tradisi diberikan kepadanya, suatu hukum, yang harus mengakibatkan suatu kehidupan bersama yang lain. Undang-undang tentang perjanjian kerja yang disebutkan dalam halaman 299, terutama adalah karyanya. Rancangan aslinya berasal dari tangannya—pada pembicaraannya. Karya ilmiahnya terbengkalai karena kedudukannya sebagai anggota parlemen, tidak menjadi sesuatu yang besar, tetap merupakan pekerjaan detail. Hal itu lebih banyak disebabkan oleh sifatnya. Namun demikian di sini harus disebut tulisan-tulisannya mengenai penegoran (1909/10); yang menyebabkan dia untuk pertama kalinya mensistematisasi yurisprudensi pada suatu bidang tertentu; untuk deretan-deretan keputusan ia menunjukkan gagasan-gagasan yang memimpinnya. Jika tadinya keputusan-keputusan itu tidak sepenuhnya disistematisasi, namun karena tulisan-tulisannya keputusan-keputusan itu menjadi disistematisasi.

59

   Di atas telah diterangkan, bahwadi antara penganut aliran pagina-44baru mungkin saja terdapat perbedaan.Memang perbedaan itu ternyata ada; halini akan jelas,bila diperhatikan sikap Houwingyang berlainan daripada sikap Druckeryang diambil terhadap praktekpengambilan keputusan oleh para hakim. Pada Houwingtidak terdapat upaya untuk menyusunsemua. datayangterkumpuldalam kerangka yangsistematis. Olehnya dipentingkan mencari kaitan antara berbagai masalah,selanjutnya menunjukan adanya tandayang mempersatukan berbagai masalah yang kelihatannya berbeda. Seperti Moltzer, akantetapi berbeda dengan DruckerdanMolengraaff, Houwingmerasa tertarikuntuk melaksanakan penelitian secara historis. Dalammelakukan penelaahanarah sejarah ini, ia tidak banyak berbedadari Coninck-Liefstingdan van Bemmelen. Dalam pada itu tujuan Houwing- seperti jugadari semua kawanseangkatannya - adalah penghapusan formalisme, tidak tunduk pada yang ditemukan dalamteks, dengan singkat mencarihasil yang memuaskan.Dia juga menarik perhatian orang, karena berhasil membuat disertasi yang gemilang, dengan judul: “Dwaling bijovereenkomsten6(tahun 1888).Mengenai karya yang lainnya dapat disebut karangannya tentang overmacht”(keadaan memaksa); yang ternyata merupakan fundament bagiberbagai keputusan pengadilan selama Perang Dunia I.Penelaahannya mengenai billijkheid”dan gewoonte”(kebiasaan) merupakan contoh klasik dari karangan juridis yang terbaik; dernikianhalnya juga dengan karangan mengenai pasal 1302 B.W. (pasal 1266B.W. Indonesia).

59

   Sudah saya katakan ada perbedaan antara tokoh-tokoh ini; itu jelas jika orang melihat betapa berlainannya Houwing memperlakukan keputusan daripada Drucker. Bagi Houwing tidak ada sistematisasi dari kumpulan datanya, melainkan mencari hubungan antara beberapa persoalan, menunjukkan kesatuan dari persoalan-persoalan yang nampaknya tidak ada hubungannya satu sama lain. Seperti halnya Moltzer berlainan dengan Drucker dan Molengraaff Houwing merasa tertarik kepada penyelidikan historis, ia mencari garis historisnya–dan sejauh ini kedua tokoh ini tidak jauh berbeda dengan Coninck Liefsting dan van Bemmelen. Akan tetapi tujuan Houwing sama dengan tujuan rekan-rekannya sezamannya: mematahkan formalisme, tidak tunduk kepada teks — mencari hasil yang memuaskan. Juga dia segera menarik perhatian dengan disertasinya yang menggemparkan,357 tulisan-tulisannya tentang keadaan memaksa 1905 menjadi fondamen dari yurisprudensi keadaan memaksa dari masa perang, pandangannya mengenai kepantasan dan kebiasaan, mengenai pasal 1284 B.W. merupakan contoh-contoh klasik risalah-risalah (esai) yuridis dari jenis yang terbaik.358pagina-258

60

   Akhirnya sepak terjang Molengraaffmasih perlu dibahas. Jasa yang sebenarnya berada di luar “burgerlijk recht”, yaitu dalam bidang “handelsrecht” (hukum dagang). Dalam bidangini ia menciptakan sesuatu yang tidakada orang lain yangmampumelaksanakannya. KaryaMolengraaffmempunyaijangkauan yang sangat luas, baik dilihat dari segi ilmiah maupundari segi legislatif. Mengingat garis pemisah pagina-45antara hukum dagang danbidang hukumyang secara tradisi disebut hukum perdatatidakmungkin ditarik dengan tuntas, maka pendapatnya yangselalu jelas danterangmengenai setiap masalah hukum dagang, berpengaruh dan meresap ke dalam hukum perdata.Pandangannya yang baru mengenai “wissel”, tidak saja berarti untuk “toonder papier”, melainkan juga untuk pembahasan “verbintenis” (perikatan) pada umumnya dan pada ajaran sekitar pasal 2014 B.W.7
Dalam pada itu Molengraaffmasih menaruh perhatian terhadap hukum perdatadalm arti tradisionil - misalnya tidak mungkin ajaran sekitar pasal 1401 B.W.8dapat berkembang tanpa pengaruhnya. Iaadalah realistis (“nuchter”) – seperti jugaDruckerdan Houwing- selanjutnyatapa ragu langsung menuju ke inti persoalan, berwatak sederhana dan berfikir jernih. Semuanya itu harus dimanfaatkan untuk mencapai hukum yang lebih baik, bukan yang taatdan mengekor padawet”, namun yang lebih memuaskan.

60

   Akhirnya Molengraaff. Jasa-jasanya yang sesungguhnya terletak di luar hukum perdata, yaitu pada bidang hukum dagang. Di situ dia menciptakan sesuatu yang tidak dapat dikatakan terhadap salah seorang di antara yang lain-lain, yaitu karya yang menuntut waktu panjang, dari sudut dan legislatif. Akan tetapi hubungan antara hukum dagang dengan apa yang menurut tradisi bersama hukum perdata adalah begitu eratnya, menurut yang ia tunjukkan sendiri batasnya begitu tidak menentunya (sewenang-wenang)• sehingga pendapatnya yang dalam hampir setiap persoalan hukum dagang selalu begitu jelas, orang dapat mengatakan pembaruan ilmu hukum (dagang) itu pada mulanya, pembaruan undang-undangnya sendiri kemudian, juga berpengaruh kuat pada hukum perdata. Pandangan barunya tentang ‘wesel misalnya penting artinya, tidak hanya untuk surat atas tunjuk, melainkan juga untuk pendapat tentang perikatan pada umumnya. Pengaruhnya sampai pada ajaran tentang pasal 1977 BW. Di samping itu juga hukum perdata dalam arti lebih sempit mendapat perhatiannya—apakah ajaran baru tentang pasal 1365 BW dapat dipikirkan tanpa pengaruh Molengraaff ? Secara obyektif-dingin (tanpa terpengaruh oleh perasaan)—demikian pula halnya dengan Drucker dan Houwingdia langsung terjun ke perkaranya, sederhana, jelas–akan tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk memperoleh hukum yang lebih baik, bukannya hukum yang lebih sesuai dengan undang-undang, melainkan hukum yang lebih memuaskan.

61

   Di sampingmereka yang disebut di atas,terdapat sarjana lain yang juga sudah meninggal dunia.Mengenai para sarjanaini tidak akan dibicarakan di sini, demikian pula mengenai mereka yang masih hidup.
Pada waktu ini generasi lain yang memainkan peranan. Di sini tidak akan dicoba untuk membahassepak terjangnya. Kiranya yang dapat dipandangnya sebagai tugasnya ialah:menyusun lebih sistematis dan memformulasikan segala sesuatu yang telahberhasildiciptakanoleh generasi terdahulu; mencari dasar filosofis yang lebihmantap dan pulalatar belakang historis, agar secara ilmiahmenempuhsaluran dan jalan yangbaru; akhirnva mengembangkan hasil jerih-payahgenerasi terdahulu, gunmenyusunbentuk-bentuk hukum baru bila diperlukan karena berubahnya peri-kehidupanmasyarakat dan pola-berfikir orang.pagina-46
Dalam melakukan penelaahan maka generasi terdahulu tidak sampai kepada penyusunan ringkasan yang sistematis.Pula mereka tidak memakai dasar filosofis sebagai landasan. Juga mereka tidak sampai melakukan penelitian historis yang luas. Yang merekautamakan adalah pembebasan dari pandangan terdahulu danpencarian hukum yang sedang hidup. Dalam usaha mereka maka ada satuhal yang mereka sepakati,yaitu pandangan bahwahukum lebih daripada pengetahuan mengenaiundang-undang,undang-undang tidakmenampung hukum dan tidak ada hukum tanpa “billijkheid” (keadilan, kewajaran).

61

   Di samping Molengraaff ada yang lain-lain. Kita tidak menyebutkan nama-nama lagi dan tidak mengatakan apa-apa mengenai mereka yang masih hidup.
Sekarang generasi lain yang memegang kemudi. Juga generasi lain ini mungkin sudah menunjukkan karya penting. Juga generasi ini tidak akan saya coba mencitranya. Menurut hemat saya generasi sekarang boleh menganggap sebagai tugasnya: untuk mensistematisasi dan membatas-kelilingi apa yang sudah diciptakan oleh para pendahulunya—mencari dasar filsafati yang lebih kuat dan ikatan historis untuk usaha mencapai tujuannya, sehubungan dengan itu terjun ke alur-alur -akhirnya membangun terus, di mana keadaan kemasyarakatan dan pendapat-pendapat lain menuntut bentuk-bentuk hukum yang lain.
Kekuatan dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan di atas tidak terletak dalam perasaan, sistem maupun dalam penyadaran filsafati atau penyelidikan historis yang mencakup segalanya. Mereka terlebih-lebih telah melepaskan, terutama mencari hukum yang hidup. Dari usaha mereka bersama ada satu hal yang tinggal: ilmu hukum adalah lebih dari keahlian undang-undang—di dalam undang-undang tidak terdapat semua hukum—tanpa kepantasan tidak ada hukum.
pagina-259

62

   Paragrapterakhirini membahas sejarah ilmu hukum dan sejarah tentang pengambilan putusan oleh pengadilan (rechtspraak). Sejarah mengenai bidang terakhir inimasih harus disusun. Mengenai sejarah rechtspraakkekurangan akan data adalah lebih besar daripada yang berkenaan dengan ilmu hukum;menyentuh hal-hal yangterpenting saja akan tidak mungkin. Dari karya yang menelaahnya,hanya dapatdisebut karangan Fockema Andreaeyangmenelit metode yangdipergunakan oleh ”Hoge Raad “ dalam periode 1893-1903: J.P. Fockema Andreaedalam disertasi di Leiden (tahun 1904) meneliti metode penafsiran yang dipakai oleh Hoge Raad itu. Hanya bilamana penelaahan yang serupa sudah dihasilkan mengenai periode sebelumnya dan sesudahnya,baru bisa disusun sejarah “rechtspraak”;penelaahan itu harus mencakup gambaran tentang perbandingan di antara keputusan yang telah- diambil, harus pula menunjukkan arah perkembangan dan harus juga memuat penelitian mengenai hubungan antara kehidupan dalam masyarakat dengan “rechtspraak” dengan ilmu hukum.

62

   Paragraf ini membicarakan sejarah ilmu dan yurisprudensi. Akan tetapi mengenai yang akhir ini paragraf ini harus tinggal pada fakta-fakta yang ada saja. Untuk sejarah ilmu, bahkan untuk menunjukkan data yang terpenting saja di sini tidak mungkin. Di antara kegiatan yang harus dilakukan di sini, kita hanya mempunyai buku dari Fockema Andreae tentang metoda Hoge Raad dari 1893-1903, yang telah kita kutip pada halaman 66. Baru jika sudah terbit pelukisan-pelukisan sejenis mengenai waktu-waktu dulu dan sesudahnya dan telah dibuat perbandingan-perbandingan dari padanya serta telah ditunjukkan garis-garis perkembangannya, .maka dapat dimungkinkan adanya sejarah yurisprudensi—untuk masih tidak mengatakan apa-apa mengenai keharusan menyelidiki hubungan antara kehidupan kemasyarakatan dengan yurisprudensi, antara yurisprudensi dan ilmu.

63

   Di bawah ini hanya akan disajikan perkembangan praktek pengambilan keputusan oleh “Hoge Raad”.
Kalau tidak keliru dapat dikatakan bahwa mahkamahtertinggi pada waktu permulaan berlakunya B.W. mulai dengan mengambil keputusan di mana dicari hubungan dengan hukum dari masa yang lampau. Dalam perioda lebih lanjut diambil pagina-47keputusan, yang memuaskan bagi penyelesaian berbagai kepentingan yang timbul dalam bidang peri-kehidupan hukum, meskipun tidak berlandaskan pertimbangan yang luas; selama perioda ini yang menjabat Ketua ialah De Greve, seorang sarjana yang disegani dan memperoleh sanjungan. Sesudahnya nampak kecenderungan untuk semakin lama semakin ketat mentaati teksundang-undang secara harfiah dengan mencapai puncaknya ketika Kist menjabat Ketua selama tahun 1880 - 1895. Dalam perioda berikutnya, di bawah pimpinan Ketua Conink Liefsting, hubungan-hubungan historis lebih diperhatikan. Perioda berikutnya lagi adalah masa, di mana nampak pengaruh Molengraaff, Houwingdan Druckerpada keputusan-keputusan “Hoge Raad”.

63

   Saya membatasi diri pada satu catatan di sini.
Jika saya perhatikan benar-benar, maka yurisprudensi Hoge Raad setelah permulaan yang tenang, di mana masih ada hubungan dengan hukum yang lama dan dikuti suatu kurun waktu dituntutnya keputusan-keputusan yang memuaskan kehidupan hukum pada waktu itu dan meskipun yuridis tidak mempertimbangkan dengan luas, namun bagaimanapun dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (presidium bertahun-tahun dari de Greve
yang sangat termasyur), makin lama makin menunjukkan kepatuhan kepada bunyi undang-undang (puncaknya dicapai di bawah pimpinan Kist dalam tahun-tahun 1880-1895) untuk kemudian dengan lebih banyak pendalaman historis (presidium Coninck Liefsting) berpaling kepada pola-pola pemikiran yang menjadi ciri khas bagi tokoh-tokoh yang saya bicarakan tadi (presidium W.H. de Savornin Lohman).

64

   Dari segi sejarah terlihat, bahwa rechtspraak”agak lambat dipengaruhi oleh ilmu hukum.KaranganMolengraaffmengenaipasa1 1401 B.W.ditulis dalam tahun 1887,sedangkanHoge Raad”, baru dalam tahun 1919menerapkan pandangan sarjana itu dalamkeputusannya. Sikap “Hoge Raad”, yang teliti danberhati-hati ituadaliahwajar. Molengraaff, Houwingdan Druckersenatiasa menitik-beratkan artinya “goede trouw” (itikad baik)dan “billijkheid”untuk hukum-perjanjian; oleh mereka semakinbanyak ditonjolkanpasal 1374 dan 1375B.W.,9sedangkan karangan Houwingmengenai “overmacht” ditulis dalamtahun 1905. Akhirnya baru dalam tahun 1921 diambilserangkaian keputusan, di mana oleh mahkamah tertinggi ini diletakkan arti “goede trouw” bagi hukum-perjanjian, yang selanjutnya diikuti oleh keputusan mengenai “natuurlijke verbintenis”, “misbruik van recht” (penyalahgunaan hukum) dan lain-lain.
Dengan pengakuan tentang adanya berbagai norma hukum, yang tidak berlandaskan pada penafsiran harfiah ataupun penafsiran historis, maka timbul pendapat lain mengenai tugas hakim-kasasi. Bilamana dahulu sesuatu keputusan pengadilan pagina-48dianggap tak mungkin dirubah karena penyajian fakta-faktanya, sekarangHoge Raad” meneliti dan memasuki bidang yang dahulu termasukwewenang hakim yang lebih rendah, misalnya: bertentangan dengan “goede zeden” (kesusilaan), “schuld” (kesalahan), “onrechtmatige daad”.
Perkembangansikap Hoge Raad”, sebagaimana halnya juga dengansejarah pengakuan akan hukumdi luarundang- undang, berjalan tidak menurut arah yang lurus, melainkan tersendat-sendat dan ada kalanya seolah-olah mahkamah tertinggi ini kembali lagi ke jalan yangpernah ditinggalkan. Pendek kata, perkembangan yang bersangkutan itu masih dalam pertengahan jalan. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa terdapat perbedaan dalam metode penafsiran antara sebelum dan sesudah tahun 1890.
Akan tetapi kesimpulan-kesimpulan yang lebih tegas baru dapat ditiriksetelah dilakukan penelitian, sebagaimana telah diterangkan diatas.

64

   Menurut sifatnya, dipandang dari sudut sejarah, yurisprudensi berjalan di belakang ilmu. Yurisprudensi memang harus berhati-hati dan konservatif. Karangan Molengraaff tentang pasal 1365 B.W. ditulis pada tahun 1887. Baru pada tahun 1919 Hoge Raad menerima ajarannya. Houwing, Drucker dan juga Molengraaff lagi, mereka terus menerus menekankan arti itikad baik dan kepantasan untuk hukum perjanjian dalam karangan-karangannya; pasal-pasal 1338 dan 1339 B.W. semakin ditonjolkan ke muka, karangan-karangan Houwing tentang keadaan memaksa ditulis pada tahun 1905. Akhirnya pada tahun 1921 mulailah rentetan keputusan-keputusan di mana Hoge Raad memasukkan arti itikad baik dalam hukum perjanjian. Keputusan-keputusan mengenai perikatan alami, mengenai penyalahgunaan hak dan yang lain-lain, yang dengan kata “cukup” kabur, akan tetapi untuk tujuan kita pada saat ini cukup jelas diperlihatkan, mengelompokkan diri di sekitarnya.pagina-260
Dengan diakuinya norma-norma hukum yang tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata atau sejarah undang-undang, maka pendapat lain mengenai tugas hakim kasasi merintis jalannya. Apabila dulu hakim kasasi sebanyak mungkin mengelak, suatu keputusan cepat dikatakan tidak dapat dimintakan kasasi dengan mendasarkannya pada sifat kenyatannya (feitelijk karakter), sekarang Hoge Raad berulang kali menangani bidang, yang dulu semata-mata diserahkan kepada hakim fakta (bertentangan dengan tata susila, kesalahan dan melawan hukum dalam arti pasal 1365 B.W., dan sebagainya).
Seperti halnya pengakuan terhadap hukum luar-undang-undang, perubahannya di sini memang tidak berjalan lancar, melainkan tersendat-sendat, nampaknya Hoge Raad kadang-kadang dengan cara yang bagi orang luar sulit dimengerti mundur dari jalan yang sudah ia tempuh, maka dengan satu perkataan kita masih di tengah-tengah perkembangan, akan tetapi bahwa ada perbedaan antara metoda-metoda interpretasi dari sebelum dan sesudah tahun 1800 tidak dapat diungkiri.
Namun, seperti yang sudah dikatakan, penyelidikan lebih lanjut baru akan memungkinkan untuk menarik lebih banyak kesimpulan-kesimpulan tertentu di sini.

65

Catatan akhir1Pasal-pasal 1266, 1365, 1977 BW – Indonesia (Catatan Penterjemah)
2Pasal 1653 B.W. Indonesia (Catatan Penterjemah)
3DalamB.W. Indonesia dimuat dalam Babke-9, Buku IIdengan judul “Van grondrenten en tienden”.Terjemahan dalam bahasa Indonesia:Tentang bunga tanah danhasil seperpuluh(Catatan Penterjemah).
4Pasal 582 B.W. Indonesia (Catatan penterjemah)
5Pasal 1318 B.W, Indonesia (Catatan Penterjemah)
6Dalam bahasa Indonesia: “Kekhilafahan dalam pembuatan persetujuan”, lihat pasal 1322 B.W. Catatan Penterjemah
7Pasal 1977 B.W. Indonesia (Catatan Penterjemah)
8Pasal 1365 B.W. Indonesia
9Pasal-pasal 1338, 1339 B.W. Indonesia

65

Catatan akhir326Planiol t.a.p. n.38.
327Planiol, n. 40.
328Kedua rancangan dapat diketemukan dalam karya Fenet, Recueil complet des traveaux préparatoires.
329Karya terpenting: Commentarius in IV libros Institutionum Imperialum(1642).
330Hukum Romani – Belanda (1664), Censura Ferencis (1662),
331Praelectiones juris civilis (1678-1690), Hedendaagse rechtsgeleerdheid/ilmu pengetahuan hukum masa kini (1686).
332Commentarius ad Pandectas (1698-1704).
333Questiones juris privati (1744).
334Diterbitkan pada tahun 1631.
335Edisi terakhir dari, Pengantardengan catatan-catatan dari Fockema Andreae dan van Apeldoorn pada tahun 1926.336Lihat mengenai semuanya lebih luas Land, Inleiding tot de verklaring van het Burgerlijk Wetboek (1899) halaman 95 dst. Seyogyanya arsip-arsip dari panitia ini dilihat sekali lagi dan apa yang dari arsip-arsip itu penting untuk pengetahuan dan pendapat-pendapat mengenai hukum pada waktu itu diumumkan.
337Dapat diketemukan pada J. van de Poll, Verzameling van Nederlandsche wetten en besluiten uitgevaardigd sedert 22 Jan. 1798 tot 19 Juli 1810 (1840). (Himpunan undang-undang Belanda yang diundangkan sejak 22 Januari 1798 sampai 19 Juli 1810).338Penerbitan mengenai hal itu sangat dianjurkan perhimpunan-perhimpunan yang melahirkan sumber-sumber hukum. Menurut Land, Inleiding, halaman 118, dalam Arsip Negara terdapat satu eksemplar dengan catatan-catatan dari Kemper; itu akan dapat dimasukkan, juga pembelaannya terhadap orang-orang Belgia, yang dibicarakan oleh de Bosch Kemper di tempat yang sama. rancangan dari tahun 1820 mendapat pengaruh asing yang lebih kuat daripada Rancangan tahun 1816.
339Tulisan-tulisan kenegaraan Kemper diterbitkan oleh putranya J. de Bosch Kemper (1836) III, 196.
340Diterbitkan sekali lagi oleh de Bosch Kemper pada tahun 1864.
341Memang aneh, bahwa secara formal pemberlakuannya tidak sepenuhnya beres. Penempatannya dalam Staatsbladpada tahun 1822 dan tahun-tahun berikutnya bukan pengundangan yang resmi yang diharuskan oleh undang-undang 2 Agustus 1822. Tidak ada pengundangan dari keseluruhannya. Di samping itu seharusnya pemberlakuannya ditentukan dengan undang-undang, dan tidak dengan K.B/Firman, Raja (pasal 120 Grondwet 1815). “Bagaimanapun pemberlakuan B.W. pada tanggal 1 Oktober 1838 merupakan suatu fakta”, kata Diephuis I, halaman 143. Bandingkan juga Land, loe. cit., halaman 124. Aneh: keyakinan umum, bahwa seluruh hukum perdata terdapat dalam B.W., adalah undang-undang, undang-undang yang menutup segalanya, yang menguasai hukum, sedangkan undang-undang itu, dipandang dari sudut perundang-undangan secara ketat, bukanlah “undang-undang”.
342Himpunan undang-undang, keputusan-keputusan, dan sumber-sumber hukum lainnya yang berasal dari Prancis dsb. (1839-1841).
343Lihat halaman 290 (block 636).
344Lihat Handelingen dari Juristenverniging 1923, Prasaran-prasaran dari K.J. Schorer dan penulis ini.
345Lihat halaman 216 (block 495) di atas.
346Pada tahun 1912. Prasaran-prasaran J.P. Fockema Andreae dan E.E. van Raalte.
347Mengenai mereka yang disebut dan yang lain-lain lihatlah Planiol I, no. 130.
348Tiga belas jilid 1868-1890. Sembilan jilid yang pertama dicetak ulang sejak tahun 1885; itu menggantikan buku sebelumnya yang kurang penting dari penulis yang sama, 1844-1855 terbit sebagai cetakan pertama.
3491865-1887. Cetakan kedua sejak 1874. Juga Opzoomer sudah mendahului dengan “Aantekening(Catatan)”. Karya itu pada saat meninggalnya penulisnya belum selesai. Itu dilanjutkan (dengan cara yang berbeda sekali daripada rancana semula) oleh J.A. Levy. Mengenai tiga jilid yang pertama terbit pengerjaan lebih lanjut di bawah pimpinan Houwing, yang dikerjakan lebih lanjut oleh A. Grünebaum, N. de Beneditty, J. Goudeket Azn. (1911- 1916).
350Khas sekali, bahwa Diephuis memulai bukunya dengan ungkapan: “Apa yang harus kita artikan dengan hukum perdata tidak ditunjukkan dengan oleh ketentuan undang-undang”.
351Judul dari buku pertama.
352Mengenai metoda Diephuis-Opzoomer lihatlah H.J. Hülsmann, Geschiedkundig overzicht betreffende de historische interpretatie in het Privaatrecht. (Pandangan menyeluruh dari sudut sejarah tentang penafsiran historis dalam hukum perdata). Disertasi akademik Amsterdam 1920, halaman 140. dst.
353Verklaring van het Burgerlijk Wetboek/Penjelasan B.W. (1888-1894). Cetakan kedua 1901-1903, jilid II dan 111 dari Land, dikerjakan lebih lanjut oleh W.H. de Savornin Lohman, C.W. Star Busmann, P.A.J. Losecaat Vermeer dan J. Eggens.
354Itu bermula pada tahun 1885. sebagai contoh Handleiding dari J. van Hall, Guru besar di Utrecht (1851/2), yang terbit hanya untuk bagian kecil. Buku kecil itu sekarang tidak tanpa arti. Handleiding itu setelah meninggalnya Asser dilanjutkan oleh J. Limburg (tidak selesai). Sekarang jilid I dan II dikerjakan lebih lanjut oleh penulis ini, jilid III oleh H.van Goudoever (tidak selesai), jilid IV oleh E.M. Meijers dan jilid V oleh Anema.
355W.P.N.R.2610.
356Karangan-karangan lepasnya diterbitkan dalam tujuh jilid oleh W.L.P.A. Molengraaff dan C.W. Star Busmann.
357Kesatuan pada perjanjian (1888).
358Tulisan-tulisannya dalam majalah dalam tahun 1921 dibendel dengan judul “Rechtskundige opstellen(Karangan-karangan hukum).

Back to top

Site made by: Woovar (Development) and Huppes-Cluysenaer