15. Struktur ind(oud)-dutch(oud)
STRUKTUR ILMU HUKUM (Asli)
Oleh: Paul Scholten, Diterjemahkan oleh B. Arief SidhartaTerjemahan bahasa Indonesia dari Verzamelde Geschriften no 15 ini telah dikirim oleh penerjemah B. Arief Sidharta ke dewan editorial DPSP pada 2013, untuk diterbitkan dalam konteks proyek. Di masa mendatang, versi yang baru diedit akan diterbitkan dalam DPSPAnnual bersama dengan teks versi Bahasa Inggris.
DE STRUCTUUR DER RECHTSWETENSCHAP (Oude Spelling)
Paul ScholtenMededeling voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, uitgesproken in de vergadering der Afdeling Letterkunde van 17 Maart 1942. Gebruik als verwijsbron de heruitgave in Verzamelde Geschriften, no 15. Vul verwijzingen naar pagina’s aan met (paulscholten.eu+bloknummer).
Daftar isi
Inhoud
§ 1. Pengantar. § 1. Inleiding.
§ 2. Ilmu Hukum: pengolohan logikal bahan a-logikal (Kelsen) § 2. Rechtswetenschap de logische verwerking van alogisch materiaal. (Kelsen)
§ 3. Unsur a-logikal juga dalam Ilmu Hukum. § 3. Het alogische ook in de rechtswetenschap.
§ 4. Unsur logikal sudah ada dalam hukum itu sendiri. § 4. Het logische reeds in het recht zelf.
§ 5. Ilmu Hukum dan Teori Hukum. Tinjauan terkait dalam Ilmu Bahasa. § 5. Rechtswetenschap en rechtstheorie. Verwante beschouwing in taalwetenschap.
§ 6. Perbedaan dengan Ilmu Bahasa: otoritas. § 6. Tegenstelling tot taalwetenschap: het gezag.
§ 7. Otoritas dan Ilmu. § 7. Gezag en wetenschap.
§ 8. Penemuan hukum oleh yuris. Ars (seni). § 8. Rechtsvinding door den jurist. Ars.
§ 9. Penemuan hukum dan ilmu. § 9. Rechtsvinding en wetenschap.
§ 10. Ilmu. § 10. Wetenschap.
§ 11. Keharusan dan kenyataan. § 11. Behooren en werkelijkheid.
§ 12. Perspektif ke depan. § 12. Uitzicht

1

§ 1 Pengantar.

   Beberapa waktu berselang, dalam suatu pembicaraan tentang susunan keanggotaan Seksi atau Afdeeling kita ini (Afdeeling Letterkunde der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen atau Seksi Ilmu Kesusasteraan Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda), seorang anggota berkomentar kepada saya, bahwa para yuris tidak mempunyai tempat di dalamnya. Komentar itu tidak beritikad buruk (tidak bermaksud melecehkan), apalagi bersifat pribadi; pembicara itu mengakui bahwa sarjana hukum anggota Afdeeling ini dapat memberikan kontribusi berharga pada pekerjaan Akademie ini, namun jika mereka melakukan hal itu, maka mereka bergerak di luar bidang keahlian mereka yang sesungguhnya, bukan seorang yuris lagi yang sedang berbicara. Ilmu Hukum, demikian uraian tersebut, tidak mempunyai tempat atau tidak cocok (past niet) dalam kerangka Akademie. Itu bukanlah suatu komentar lepas berdiri sendiri begitu saja dari seorang anggota, pikiran yang demikian juga dianut yang lain. Pada pembentukan Akademie ini tidak ada yuris yang diangkat sebagai anggotanya, juga di tempat lain, khususnya di Prusia, orang tidak akan menemukan seorang yuris, walaupun di sana, seperti di sini, sikap menutup pintu terhadap yuris tidak dipertahankan. Saya teringat pada semuanya itu karena pembicaraan tersebut merangsang lagi saya untuk mendalami sebuah pertanyaan, yang sudah lama menyibukkan saya, yakni tentang kedudukan Ilmu Hukum. Lebih khusus saya mengarahkan perhatian saya pada pertanyaan tentang hubungan antara Ilmu Hukum dan Ilmu Bahasa. Hal itulah yang membawa pada penyusunan keanggotaan Afdeeling (Seksi atau Bagian) ini. Tampak bahwa hal ini juga mensugestikan hubungan antara hukum dan sejarah, namun pertanyaan itu untuk kali ini tidak akan dibahas.

1

§ 1 Inleiding.

   {432}Het is reeds eenigen tijd geleden, dat in een gesprek over de samenstelling onzer Afdeeling een der leden mij de opmerking maakte, dat de juristen er niet in thuis hoorden. Die opmerking was niet onvriendelijk bedoeld, allerminst persoonlijk; de spreker gaf toe, dat de rechtsgeleerde leden der Afdeeling wel waardevolle bijdragen tot het werk der Akademie leverden, maar als zij dat deden, traden zij buiten hun eigenlijke vak, was het niet meer de jurist die aan het woord was. De rechtswetenschap, was het betoog, past niet in het kader der Akademie. Dat was niet zoo maar een losse opmerking van een enkel lid, dergelijke ge-dachten koesteren ook anderen. Bij de oprichting der Akademie werden geen juristen tot lid benoemd, ook elders, met name in de Pruisische, zocht men hen aanvankelijk tevergeefs, al werd daar, gelijk hier, de uitsluiting niet gehandhaafd. Ik herinner aan het een en ander omdat dit gesprek mij weer eens prikkelde mij te verdiepen in een vraag, waarmee ik mij reeds lang had beziggehouden, die van de plaats der rechtswetenschap. Meer in het bijzonder richtte mijn belangstelling zich tot de vraag der verhouding van rechts- en taalwetenschap. Daar leidde juist de samenstelling der Afdeeling toe. Voor de hand ligt, dat deze ook het verband van recht en geschiedenis suggereert, doch die vraag laat ik voor ditmaal rusten.

2

   Jika orang tentang pertanyaan ini hendak mengajukan suatu uraian yang utuh, maka seyogianya harus meneliti secara fundamental apa ilmu itu, apa yang secara umum menjadi cirinya. Untuk sekarang ini saya tidak akan melakukannya, hanya secara sepintas akan menyentuhnya. Hanya sejak dari permulaan perlu dikemukakan, bahwa pretensi Ilmu Alam bahwa semua ilmu pada akhirnya adalah Ilmu Alam dan bahwa apa yang di luarnya menampilkan diri sebagai ilmu, hanya memiliki nilai, sejauh ia berguna untuk mempersiapkan cabang-cabang baru Ilmu Alam pada beberapa bidang tertentu, di sini ditolak. Jika Afdeeling kita ini berpikir lain maka ia tidak mempunyai banyak alasan bagi keberadaannya. Bukankah jika begitu — kini hukum dikesampingkan — Ilmu Bahasa dan Sejarah akan tidak termasuk ilmu lagi. Begitu orang memberikan karakter ilmu hanya pada penelusuran keajegan-keajegan, apa lagi jika pikiran hanya terarah pada keajegan yang berlaku niscaya, maka orang tidak dapat lagi menyatakan bahwa Ilmu Bahasa dan Sejarah termasuk ilmu tanpa memiringkan garis-garis karakternya sendiri dengan cara yang aneh. Memang di sana juga dicari hubungan-hubungan kausal, namun ini bukan kausalitas dari Ilmu Alam, yang dipandang orang berlaku niscaya dan mencari hubungan-hubungan yang demikian bukanlah tujuan ilmu tentang sejarah atau ilmu tentang bahasa dalam keseluruhannya, ia tidak terutama bercirikan itu. Jika sekali karakter ilmu dari Sejarah diterima, maka dengan itu juga karakter ilmu dari Sejarah Hukum diberikan. Namun saya tidak bermaksud berbicara tentang ilmu itu. Saya juga tidak akan membahas karakter filsafat tentang hukum. Dengan menyebut perkataan itu, saya memunculkan kembali sebuah pertanyaan di hadapan anda, yang dalam kerangka Afdeeling ini layak memperoleh perhatian, yakni: sejauh mana filsafat itu ilmu? Juga hal ini tidak saya bahas di sini. Obyek telaah saya adalah hanya Ilmu Hukum yang sesungguhnya (de eigenlijke rechtsweten-schap), yakni studi — untuk menghindari penggunaan perkataan ilmu — yang meneliti hukum yang berlaku sebagai suatu besaran terberi (een gegeven grootheid). Dalam tiap perkataan ini terkandung sebuah masalah: bila sesuatu itu adalah “hukum”, apa arti “berlaku” itu, apa yang dalam hubungan ini mewujudkan sebuah “hal terberi” (hal tersaji, gegeven) — namun tentang hal itu untuk saat ini sudah cukup jelas. Jika orang menempatkan seorang yuris di luar ilmu, maka ia (orang tersebut) telah memiliki gagasan tentang apa yang dijalankan seorang yuris. Untuk sementara saya berpegangan pada gagasan populer tersebut.

2

   Wanneer men over deze vragen een gesloten betoog wil leveren, behoort de vraag wàt wetenschap is, wat haar in het algemeen kenmerkt, fundamenteel te worden onderzocht. Ik zal dat thans allerminst doen, haar slechts nu en dan even aanraken. Voorop gesteld moet alleen worden, dat de pretentie van sommige natuurwetenschap, dat alle wetenschap ten slotte natuurwetenschap is en dat wat buiten haar zich als wetenschap aandient, alleen waarde heeft, voorzoover het van nut is om op bepaalde gebieden nieuwe takken van natuurwetenschap voor te bereiden, hier wordt afgewezen. Onze Afdeeling zou als zij anders dacht niet veel reden van bestaan hebben. Immers — het recht nu ter zijde gelaten — taalwetenschap en historie zouden dan geen wetenschap zijn. Zoodra men het karakter van wetenschap alleen toekent aan de opsporing van wetmatigheden, die dan liefst als dwingende wetmatigheden worden gedacht, kan men taalweten{433}schap en historie niet tot wetenschap verklaren zonder haar eigen karakter op wonderlijke wijze scheef te trekken. Wel wordt ook daar naar causale verbanden gezocht, maar déze causaliteit is niet die van de natuurwetenschap, die men zich als onvermijdelijk dwingend denkt en met de opsporing van die verbanden is niet de wetenschap der geschiedenis of die van de taal in haar geheel, is zij zelfs niet in hoofdzaak gekarakteriseerd. Wordt eenmaal het wetenschapskarakter der geschiedenis aanvaard, dan is ook die van de rechtsgeschiedenis gegeven. Doch niet over haar wil ik spreken. Evenmin zal ik het hebben over het karakter der wijsbegeerte van het recht. Met het noemen van dit woord roep ik weder een vraag voor U op, die in dit kader aandacht verdient, deze: in hoeverre is wijsbegeerte wetenschap? Ook die laat ik rusten. Mijn onderwerp is alleen de eigenlijke rechtswetenschap, die studie — om het woord wetenschap te vermijden — die het geldende recht als een gegeven grootheid onderzoekt. In elk dezer woorden zit een probleem: wanneer is iets “recht”, wat is ,,gelden”, wat in dit verband een “gegeven” — doch zij zijn voor het oogenblik duidelijk genoeg. Als men een jurist buiten de wetenschap wil sluiten, maakt men zich een voorstelling van wat een jurist doet. Aan die populaire voorstelling houd ik mij voorloopig.

3

§ 2 Ilmu Hukum: pengolohan logikal bahan a-logikal (Kelsen)

   Bukan maksud saya dalam uraian singkat ini untuk menyibukkan diri dengan pandangan-pandangan, yang dalam perjalanan waktu telah dikemukakan tentang sifat Ilmu Hukum. Namun orang bagaimana pun harus memulai dari sesuatu. Karena itu saya memilih titik tolak saya dalam suatu pandangan tentang hukum dan ilmu hukum yang sejak tahun 1910 sangat menarik perhatian, dari seorang, yang karena ketajaman dan pemikiran mendasarnya yang sangat logikal telah demikian dikagumi, sehingga orang memandang ia dan pengikutnya sebagai suatu mazhab tentang persoalan-persoalan filsafat hukum, yakni Mazhab Austria. Saya memaksudkan Hans Kelsen dan “reine Rechtslehre”-nya (Ajaran Murni tentang Hukum). “Kemurnian” ini dicarinya terutama di sini, bahwa ajaran tentang hukum harus secara tajam dipisahkan di satu pihak dari ilmu sosiologis, di lain pihak dari tiap postulat etikal yang menyebabkan orang jatuh kembali ke dalam suatu “hukum kodrat” yang justru mau dihindarkan. Seperti gejala-gejala peradaban lain, juga hukum dapat ditinjau secara sosiologis, dapat diteliti hubungan-hubungan ekonomis dan kemasyarakatan apa, aliran-aliran dalam bidang kejiwaan apa yang telah menimbulkan pranata-pranata hukum tertentu, apa pengaruh yang telah ditimbulkan hal-hal ini terhadap perkembangan hukum. Namun Kelsen tidak hanya memisahkan ilmu ini secara formal dan sebagai obyek-kerja dari Ilmu Hukum, ia menetapkan syarat bahwa pada bangunan dari hukum, pada penerapan hukum dan sistematisasi, tiap pertimbangan sosiologis tak dapat ditawar-tawar harus dikesampingkan. Namun juga yuris harus, jika ia bekerja sebagai yuris, menjauhi tiap pikiran tentang apa yang dituntut berdasarkan pandangan hidupnya, apa yang diwajibkan berdasarkan pertimbangan internal, keagamaan dan kesusilaan. Apa yang harus ia lakukan hanyalah mengolah hukum terberi, yakni keseluruhan konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, vonis dan apa yang dalam suatu waktu tertentu dalam suatu negara tertentu diakui sebagai mengikat, menjadi suatu keseluruhan yang tersusun secara logikal yang bagi akal-budi kita dapat dipahami, menganalisisnya dan menatanya dan dengan bersaranakan pembentukan pengertian membuatnya dapat dikuasai dan ditangani bagi mereka yang mengemban tugas untuk menerapkannya.

3

§ 2 Rechtswetenschap de logische verwerking van alogisch materiaal. (Kelsen)

   Het is niet mijn voornemen in deze korte mededeeling mij bezig te houden met de opvattingen, die in den loop der tijden over den aard der rechtswetenschap zijn te berde gebracht. Maar men moet toch ergens beginnen, daarom kies ik mijn uitgangspunt in een beschouwing van recht en rechtswetenschap, die in onze jaren van ± 1910 af zeer de aandacht heeft getrokken, van een man, om scherpzinnigheid en kracht van logisch doordenken terecht geëerd zoo, dat men van hem en zijn volgers als van een nieuwe, Oostenrijksche, school in vragen van rechtsphilosophie ging spreken. Ik bedoel Hans Kelsen en zijn “reine Rechtslehre”. Die “zuiverheid” zocht hij vooral hierin, dat de leer van het recht scherp gescheiden werd eenerzijds van de sociologische wetenschap, aan den anderen kant van ieder ethisch postulaat, waardoor men weder in een “natuurrecht” meende te vervallen, wat men vóór alles wilde vermijden. Als andere beschavingsverschijnselen kan ook het recht sociologisch worden bezien, kan worden onderzocht welke economische en maatschappelijke verhoudingen, welke stroomingen op geestelijk gebied tot bepaalde rechtsinstituten hebben geleid, welken invloed deze op de ontwikkeling van het recht hebben gehad. Doch déze wetenschap scheidt Kelsen niet alleen formeel en als werkobject van de rechtwetenschap, hij stelt den eisch, dat bij den bouw van het recht, bij rechtstoepassing en systematiseering iedere socio{434}logische overweging onverbiddelijk wordt terzijde gesteld. Doch evenzeer moet den jurist, wanneer hij als jurist werkt, iedere gedachte aan wat op grondslag van zijn levensovertuiging wordt gevorderd, wat op innerlijke, religieuze of zedelijke gronden verplicht is, vreemd zijn. Hij heeft niet anders te doen dan het gegeven recht, dat is het geheel van constitutie, wetten, verordeningen, vonnissen en wat verder in een bepaalden tijd in een bepaald land als bindend wordt erkend, tot een voor ons intellect begrijpelijk logisch sluitend geheel te maken, het te analyseeren en te rangschikken en zoo door middel van zijn begripsvorming te beheerschen en hanteerbaar te maken voor hen, die het hebben toe te passen.

4

Seperti bagi demikian banyak orang di Jerman dalam demikian banyak bidang, bagi Kelsen pertanyaannya adalah: bagaimana terhadap desakan Ilmu Alam mempertahankan Ilmu Hukum, sementara ia, seorang skeptikus berkenaan dengan hal-hal fundamental, ingin menolak tiap pikiran bahwa terdapat suatu keharusan yang lepas dari kehendak hati yang bebas dari manusia, bahwa hukum adalah sesuatu yang lain atau yang lebih dari ketentuan yang berlaku secara positif pada dirinya sendiri. Sosiologi Hukum adalah ajaran penjelasan kausal tentang hukum — pada sisi lain terdapat kegiatan spekulatif yang bersifat kefilsafatan atau teologikal, yang nilainya bagi sarjana hukum yang khas pada zamannya jelas tidak dipandang tinggi, namun yang ia biarkan. Di antaranya (antara pendekatan sosiologikal dan pendekatan spekulatif kefilsafatan/teleogikal) terdapat Ilmu Hukum. Bagi Kelsen, Ilmu Hukum itu adalah pengolahan logikal suatu bahan terberi yang dalam dirinya sendiri a-logikal.
Cara pandang ini tiap kali muncul kembali, ia adalah landasan dari buku-buku yang tebal, ia dipertahankan dan dijelaskan dalam berbagai tinjauan singkat pada berbagai segi, terhadap Sejarah Hukum dan Hukum Kodrat. Untuk tujuan saya, saya menemukan hal itu dikemukakan paling tajam dalam sebuah artikel jurnal dari tahun 1923, yang di dalamnya Kelsen mempertahankan cara pandangnya terhadap muridnya yang murtad, yakni Sander.1 Saya akan memberikan beberapa kutipan. Dari dalamnya orang dapat melihat, bagaimana hubungan terhadap Ilmu Alam menguasai posisinya.
Als Gegenstand der Rechtswissenschaft ist das Recht ebenso ein System von Urteilen ueber das Recht wie die Natur als Gegenstand der Naturwissenschaft ein System von Urteilen ueber die Natur.” (Sebagai obyek telaah Ilmu Hukum, maka hukum itu dapat dikatakan merupakan sebuah sistem putusan-putusan tentang hukum, sama seperti alam sebagai obyek telaah Ilmu Alam adalah sebuah sistem putusan-putusan tentang alam itu). Bukan hukum pada dirinya sendiri, hanya hukum sebagai obyek-telaah Ilmu Hukum, “besteht aus Rechtssaetzen weil hier das erkennende Bewusstsein des Rechtes sich in Rechtssaetzen als Urteilen ausdruckt.” (terdiri atas aturan-aturan hukum sebab di sini kesadaran hukum yang diakui menyatakan diri dalam aturan-aturan hukum sebagai putusan-putusan) Lebih jauh: “Als alogisches Material werden die Gesetze, Urteilen, Verwaltungsakte u.s.w. in die Urteile der Rechtssaetze aufgenommen und dadurch in die logische Sphaere erhoben.” (Sebagai bahan a-logikal maka undang-undang, putusan-putusan, ketetapan-ketetapan dst. dicakup dalam putusan tentang aturan hukum dan dengan demikian ditingkatkan ke dalam suasana logikal)
Ilmu Hukum adalah semata-mata dan hanya ilmu logikal, dan sebagai demikian adalah “ilmu”. Dalam kritik terhadap pandangan ini saya berharap membuka perspektif pada suatu pandangan lain. Sebagian saya mengaitkan diri pada apa yang dahulu sudah ditulis oleh orang lain — dan juga oleh saya sendiri, namun saya juga bermaksud untuk mengatakan sesuatu yang baru tentang hal itu.

4

Als voor zoovelen vooral in Duitschland op zoo velerlei gebied was het voor Kelsen de vraag: hoe tegenover het opdringen der natuurwetenschap de rechtswetenschap te handhaven, terwijl hij toch, scepticus als hij is ten aanzien van de fundamenteele dingen, iedere gedachte wil weren dat er een behooren zou zijn onttrokken aan de willekeur van den mensch, dat recht iets anders of meer is dan het positief geldende voorschrift op zichzelf. Rechtssociologie is de leer der causale verklaring van het recht — aan de andere zijde liggen speculaties van wijsgeerigen of theologischen aard, wier waarden deze voor zijn tijd typische rechtsgeleerde zeker niet hoog stelt, maar die hij ieder laat. Daar tusschen de rechtswetenschap. Zij is voor hem de logische bewerking van een gegeven, in zich zelf alogisch materiaal.
Deze beschouwing komt telkens terug, zij is het fundament van breed-opgezette boeken, zij wordt in korte beschouwingen naar verschillende zijden, naar die van de rechtsgeschiedenis en van het natuurrecht gehandhaafd en toegelicht. Voor mijn doel vond ik haar het scherpst uitgesproken in een tijdschriftartikel waarin Kelsen zich tegen zijn afvalligen leerling Sander verdedigt, het dateert van 1923.1 Ik veroorloof mij eenige citaten. Men zal daaruit zien, hoe de verhouding tot de natuurwetenschap zijn positie beheerscht.
.,Als Gegenstand der Rechtswissenschaft ist das Recht ebenso ein System von Urteilen über das Recht wie die Natur als Gegenstand der Naturwissenschaft ein System von Urteilen über die Natur.” Niet het recht op zichzelf, slechts het recht als voorwerp der Rechtswetenschap, ,,besteht aus Rechtssâtzen weil hier das erkennende Bewusstsein des Rechtes sich in Rechtssâtzen als in Gesetze, Urteilen, Verwaltungsakte u.s.w. in die Urteile der Rechts{435}sàtze aufgenommen und dadurch in die logische Sphàre erhoben.”
De rechtswetenschap is uitsluitend en alleen logische wetenschap, en als zoodanig ..wetenschap”. In critiek op deze beschouwing hoop ik enkele uitzichten op een andere te openen. Gedeeltelijk sluit ik mij daarbij aan bij hetgeen door anderen .— en ook door mij zelf — reeds vroeger is geschreven, ik meen echter ook, daarover iets nieuws te zeggen te hebben.

5

§ 3 Unsur a-logikal juga dalam Ilmu Hukum.

   Tidak diragukan bahwa Kelsen benar jika ia menampilkan karakter logikal yang kuat dari Ilmu Hukum. Ya, saya berpendapat bahwa tentang hal itu ia melangkah tidak cukup jauh, tidak melihat bahwa karakter logikal ini sudah ada dalam hukum itu sendiri. Namun tentang hal itu nanti. Terlebih dahulu saya ingin mengemukakan bahwa Ilmu Hukum oleh sifat logikalnya itu hanya dikarakterisasi pada salah satu sisinya, bahwa strukturnya merupakan sesuatu yang jauh lebih kompleks.
Kelsen adalah seorang positivis, yang berarti bahwa semua hukum baginya hanya pengaturan yang ditetapkan dan dipaksakan oleh kekuasaan negara, yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan pada suatu wilayah tertentu. Seperti banyak sekali kata-kata dalam pertentangan pendapat mengenai hal-hal umum dalam ilmu, juga perkataan “positif” bermakna-ganda. Kelsen dalam positivismenya tidak cukup riil. Ia keliru jika ia berpendapat bahwa putusan-putusan Ilmu Hukum adalah tidak lain ketimbang pengolahan logikal bahan-bahan positif. Bahan positif ini, yakni undang-undang, vonis-vonis dsb., ditentukan secara historis dan kemasyarakatan. Penetapan undang-undang adalah sebuah peristiwa historis, ia juga merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat ditentukan secara kemasyarakatan. Dalam pengolahan undang-undang oleh Ilmu Hukum, bahan terberi ini tidak kehilangan karakter historikal dan sosialnya. Sebaliknya, justru karakter historikal dan kemasyarakatan bahan hukum itu menyebabkan pengolahan bahan itu tidak dapat sepenuhnya terolah. Ilmu Hukum itu sendiri mempertahankan unsur historikal dan sosial bahan olahannya.

5

§ 3 Het alogische ook in de rechtswetenschap.

   Kelsen heeft ongetwijfeld gelijk, als hij den sterk logischen inslag der rechtswetenschap naar voren haalt. Ja, ik meen dat hij daarbij niet ver genoeg gaat, miskent dat dit logische karakter in het recht zelf reeds zit. Doch daarover zoo straks. Voorop wil ik stellen, dat de rechtswetenschap door dat logische slechts naai één zijde is gekarakteriseerd, dat haar structuur een oneindig meer gecompliceerde is.
Kelsen is “positivist”, d.w.z. alle recht is voor hem alleen het in een bepaalden tijd op een bepaald gebied geldende, de door de staatsmacht voorgeschreven en afgedwongen regeling. Als zoovele woorden in den strijd over de algemeene dingen der wetenschap is ook ..positief” dubbelzinnig. Kelsen is in zijn positivisme niet reëel genoeg. Hij dwaalt als hij meent, dat de oordeelen der rechtswetenschap niet anders zijn dan de logische bewerking van het positieve materiaal. Dit positieve materiaal, dus de wetten, vonnissen, enz. is historisch en sociologisch bepaald; de vaststelling der wet is een historisch gebeuren, het is ook een sociaal te bepalen gevolg eener reeks feiten. In de bewerking der wet door de rechtswetenschap verliest dit gegeven zijn historisch en sociaal karakter niet. Integendeel, juist dat karakter maakt, dat de logische bewerking nooit het gegeven geheel verwerkt: de rechtswetenschap zelf behoudt dien historischen en socialen inslag. Zeker, zij poogt en moet pogen de gegevens te systematiseeren, in een logisch schema te passen en tot een geheel te vormen. Zonder dit is een wetenschap van het positieve recht niet mogelijk, bereikt men niet meer dan een kennis van een onoverzienbare hoeveelheid gegevens. Zonder dat kan de wetenschap de toepassing, waarop zij gericht is, niet dienen. Zonder dat kan zij wel rechtshistorie of rechtssociologie zijn, nooit rechtswetenschap. Maar het materiaal is weerbarstig en laat zich in dat schema nooit geheel dwingen.

6

   Ilmu Hukum berusaha dan harus berusaha mensistematisasi bahan terberi itu, meletakkannya dalam skema logikal dan mengolahnya menjadi suatu keseluruhan. Tanpa usaha ini maka suatu ilmu tentang hukum positif adalah mustahil, orang hanya akan menghasilkan pengetahuan tentang hal-hal terberi yang besar volumenya tidak terbayangkan. Tanpa usaha itu maka ilmu itu tidak mengabdi penerapan yang menjadi tujuan kegiatan itu dilakukan. Tanpa usaha mensistematisasi itu, maka kegiatan itu dapat saja merupakan Sejarah Hukum atau Sosiologi Hukum, bukan Ilmu Hukum. Ilmu tentang hukum adalah juga ilmu tentang peristiwa sejarah (perundang-undangan) dan tentang hubungan kemasyarakatan. Ihwalnya tetap benar: Ilmu Hukum adalah sesuatu yang lain (berbeda) dari Sejarah Hukum dan Sosiologi Hukum; yang disebut terakhir menghendaki pemahaman historikal dan penjelasan kemasyarakatan, Ilmu Hukum mencari pengertian tentang hal yang ada (het bestaande), namun hal ini (pengertian tersebut) tidak mungkin tanpa mengolah bahan ini juga sebagai bahan terberi historikal dan kemasyarakatan. “Kemurnian” Ilmu Hukum selalu mengandung sesuatu yang tidak murni dari bahannya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka ia akan menjadi “makhluk tanpa darah” (bloodless phantom), dan ia dapat saja logikal secara sempurna, namun ia bukan lagi ilmu tentang hukum positif, tentang hukum, sebagaimana ia secara riil menampilkan diri.
Aturan baru, juga secara dogmatis, tidak dapat dimengerti jika ia tidak dipandang dalam pertalian dengan hubungan kemasyarakatan terkait. Jika muncul sebuah undang-undang baru yang mengatur beli-sewa, maka untuk pengertian baru itu harus disediakan tempat, aturan-aturan yang mengaturnya harus ditempatkan (di-pas-kan) dalam keseluruhan — bagaimana hal itu dapat dilakukan tanpa mengaitkan sebab sosiologikal, yakni kelemahan jual-beli cicilan yang mau diatasi orang, ke dalam pemahaman kita tentang pengaturan itu? Bagaimana pada sisi lain pengaturan cacat tersembunyi pada jual-beli dapat dipahami jika kita tidak memandangnya dalam sejarahnya perkembangan berabad-abad Hukum Romawi yang masih primitif? Siapa yang dapat menentukan tempatnya terhadap pengaturan tentang wanprestasi dan kekeliruan (dwaling) tanpa sejarah tersebut. Pengalaman mengajarkan bahwa percobaan-percobaan untuk melakukan hal itu membawa pada permainan yang aneh.

6

De wetenschap zelf van het recht is mede wetenschap van een historisch gebeuren (de wetgeving) en van een sociaal verband. Het blijft waar: rechtswetenschap is iets anders dan rechtsgeschiedenis of rechtssociologie; deze vragen naar een historisch verstaan en een sociaal verklaren, de rechtswetenschap zoekt het begrip van het bestaande, maar dit begrip is niet mogelijk zonder het materiaal òòk als historisch en sociaal gegeven te behandelen. De “zuivere”{436}rechtswetenschap houdt altijd iets van het onzuivere van het materiaal. Doet zij dat niet, dan wordt zij een bloedeloos fantoom, dan mag zij logisch volmaakt zijn, zij is niet meer wetenschap van het positieve recht, van het recht, zooals het zich reëel vertoont.
Een nieuwere regel kan — ook dogmatisch — niet worden begrepen als zij niet in het verband der sociale verhouding waarop zij betrekking heeft wordt gezien. Er komt een wet op den huurkoop, voor dat nieuwe begrip moet een plaats gemaakt worden, de eigen regelen moeten in het geheel worden gepast — hoe kan dat zonder de sociologische oorzaak, het euvel van den afbetalings-handel dat men wilde bestrijden, in ons begrijpen der regeling te betrekken? Hoe kan aan den anderen kant een regeling van de verborgen gebreken bij koop worden verstaan als wij haar niet in haar eeuwen-oude ontwikkeling van nog primitief Romeinsch recht af zien? Wie kan wetenschappelijk haar plaats tegenover de regeling der wanprestatie en die der dwaling zonder die geschiedenis bepalen? De ervaring leert, dat pogingen daartoe tot wonderlijke spelletjes leiden.

7

   Dan untuk disamping contoh dari Hukum Perdata ini mengemukakan contoh dari Hukum Tata Negara: Parlementarisme dari akhir abad 19 dan permulaan abad 20 dirangkum oleh ilmu tentang Hukum Tata Negara menjadi aturan-aturan tertentu, seperti: “antara Pemerintah dan parlemen seyogianya terdapat kesepakatan tentang hal-hal pokok kebijakan pemerintah” dsb. Bagaimana hal ini mungkin dipahami tanpa memaparkan peristiwa sejarah, tentang monarkhi konstitusional dari tahun 1848, sehubungan dengan perjuangan tahun enampuluhan berkenaan dengan persoalan Luksemburg dan pengangkatan Gubernur Jendral Meyer dengan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat menjadi praktek tetap pada waktu-waktu di kemudian harinya? Ilmu tentang hukum positif di sini (bidang Hukum Tata Negara) untuk bagian terbesar adalah sejarah.
Akhirnya hendaknya orang ingat bahwa materialnya, bahan-bahan terberi (given materials) yang diolah Ilmu Hukum tidak hanya terdiri atas undang-undang dan peraturan-peraturan, tetapi juga vonis-vonis dari hakim dan apa yang dalam hal ini lebih berarti juga perilaku dari orang-orang yang tunduk pada hukum ini (perilaku hukum), perjanjian-perjanjian dan surat-surat wasiat mereka, juga perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan.
Sebuah vonis jarang sekali dipahami dengan baik jika kita tidak menautkannya pada kejadian konkret, jika kita tidak memperhatikan kejadian konkretnya. Kita di satu pihak — melogikalkan — membuat kejadian ini menjadi aturan (gagasan preseden), namun di lain pihak — a-logikal — melakukan hal ini terikat pada kejadian itu. Barang siapa ingin memahami hal ini, hendaknya memperhatikan yurisprudensi tentang perbuatan melanggar hukum dewasa ini. Di sana terdapat kebutuhan mendesak pada aturan-aturan baru yang lebih mapan, kita masih terlalu banyak berpegangan pada penyelesaian dari kejadian ke kejadian, bahwa masih dilakukan yang lain ketimbang yang dianggap layak dalam pergaulan kemasyarakatan. Kebutuhan itu harus diakui sepenuhnya, walaupun demikian peradilan menunjukkan betapa kekhususan-kekhususan dari kehidupan kemasyarakatan yang tidak dapat diolah lebih lanjut, di dalam ilmu masih tetap penting. Ilmu Hukum mau dan harus mencapai yang umum, karena itu ia sungguh-sungguh bertujuan untuk mensistematisasi, namun hal yang khusus tidak pernah dapat ditiadakan sama sekali.

7

   En om naast dit voorbeeld uit het privaatrecht er een uit het staatsrecht te stellen. Het parlementarisme van het eind der 19e en het begin der 20e eeuw vat de wetenschap van het staatsrecht samen tot bepaalde regels, als: ,,tusschen Regeering en parlement behoort overeenstemming te bestaan over de hoofdzaken van het Regeeringsbeleid” enz. Hoe is dit mogelijk zonder het historisch gebeuren te beschrijven, van de constitutioneele monarchie van 1848 over den strijd der zestiger jaren inzake de Luxemburgsche questie en benoeming van den gouverneur-generaal Meyer met de daarbij behoorende kamerontbindingen tot de vaste praktijk der latere tijden? De wetenschap van het positieve recht is hier voor een goed stuk geschiedenis.
Ten slotte bedenke men dat het materiaal, de gegevens die de rechtswetenschap bewerkt niet alleen bestaan in wetten en verordeningen, ook in vonnissen van den rechter en wat in deze nog meer beteekent ook in handelingen van de aan het recht onderworpenen, hun overeenkomsten en testamenten, ook het onrecht dat zij doen.
Een vonnis wordt zelden goed begrepen als we niet op het concrete geval letten. We maken eenerzijds — logificeerend — van dit geval een regel (de precedent-gedachte) maar doen dit anderzijds — alogisch — gebonden aan het geval. Wie dit in wil zien lette eens op de tegenwoordige jurisprudentie over de onrechtmatige daad. Daar is aan nieuwe, vastere regels dringend behoefte, al te veel steken we nog in het van geval tot geval uitmaken, dat er anders is gehandeld dan ,,in het maatschappelijk verkeer betaamt”. De behoefte moet ten volle worden erkend, niettemin toont de rechtspraak hoezeer de niet verder te verwerken bijzonderheden van het maatschappelijk leven in de wetenschap van belang blijven.{437}De rechtswetenschap wil en moet naar het algemeene streven, zij is daarom inderdaad op systematiseering uit, maar het bijzondere blijft en wordt nooit geheel overwonnen.

8

   Terkait padanya satu hal lain perlu memperoleh perhatian kita. Ilmu tentang hukum positif selalu merupakan ilmu dari suatu hukum positif tertentu dalam sebuah negara tertentu. Ilmu Hukum itu sendiri ditentukan secara historis dan secara nasional. Ilmu (de wetenschap) tentang hukum positif (het positief recht) itu tidak ada, yang ada adalah ilmu tentang hukum positif Belanda atau Perancis. Namun demikian “murni”, hanya “logikal”? Ini masih mengandung sesuatu yang lain. Hanya orang yang berpartisipasi pada hukum ini yang dapat mengerjakannya, hanya orang Belanda yang dapat mengolah hukum positif Belanda. Ini tidak berarti bahwa orang asing tidak dapat melakukan pemaparan yang demikian (memaparkan hukum kita), namun ini akan menjadi perbandingan hukum. Dan Perbandingan Hukum adalah sebuah cabang lain dari Ilmu Hukum dalam arti luas ketimbang ilmu tentang hukum positif. Yang disebut terakhir dapat juga belajar dari Perbandingan Hukum: oleh perbedaan dan oleh persamaan. Ilmu Hukum dewasa ini selalu melakukan hal itu: cakrawalanya diperluas, pemahaman tentang obyeknya diperdalam. Dapat terjadi pengambil-alihan pengertian-pengertian, walaupun hal itu dengan cepat menemukan batas-batasnya. Hukum perkumpulan dan yayasan kita misalnya dalam rangkuman logikalnya juga harusnya berbeda dari hukum Inggeris. Hubungan-trust Inggeris tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem kita tanpa cacat (perubahan, penyesuaian). Namun perbandingan hukum tidak akan saya bahas. Ilmu tentang hukum positif hanya dapat diemban oleh orang yang berpartisipasi dalam hukum positif yang dipelajari, demikian saya telah katakan. Sebab ilmu itu juga menguasai penanganan bahan terberi, jadi penerapan hukum dan hanya orang yang merasa mengemban tanggung jawab untuk penerapan itu yang di sini boleh mengucapkan putusan (pendapat, penilaian).2 Dengan itu muncul kembali unsur keterikatan pada sejarah dan rakyat dalam ilmu, yang menutup karakter logikal yang murni. Juga di sini terdapat nuansa-nuansa, ia untuk satu bagian dari bahan itu lebih berlaku ketimbang untuk bagian yang lain, lebih untuk “pacht” ketimbang untuk perdagangan-uang, karena ia bersifat internasional, lebih untuk Hukum Keluarga ketimbang untuk Hukum Perikatan, lebih untuk Hukum Tata Negara ketimbang untuk Hukum Perdata. Hukum Tata Negara adalah yang paling kuat dipengaruhi sejarah, ia juga yang paling bersifat nasional — juga dalam ilmu. Namun apakah dengan demikian, Ilmu Hukum itu hanya merupakan pengolahan logikal terhadap bahan a-logikal?

8

   Daarbij verdient nog een ander ding onze aandacht. De wetenschap van het positieve recht is altijd wetenschap van een bepaald, positief recht in een bepaalden staat. Zij zelve is historisch en nationaal bepaald. De wetenschap van het positieve recht bestaat niet, wel de wetenschap van het positieve Nederlandsche en Fransche recht. En toch ,,zuiver”, alleen ..logisch”? Dit sluit nog iets anders in. Alleen hij, die aan dit recht deel heeft kan aan haar arbeiden, alleen de Nederlander het Nederlandsche positieve recht verwerken. Dat wil niet zeggen, dat een vreemdeling zich niet aan zulk een beschrijving kan zetten, doch dit wordt dan rechtsvergelijking. En rechtsvergelijking is een andere tak van rechtswetenschap in ruimen zin dan de wetenschap van het positieve recht. Ook de laatste kan van de rechtsvergelijking leeren: door de tegenstelling en door de overeenstemming. De rechtswetenschap van dit oogenblik doet het voortdurend: de blik wordt verruimd, het inzicht in het eigene verdiept. Er kunnen begrippen worden overgenomen, al heeft dat wel spoedig zijn grenzen. Ons vereenigings-en stichtingsrecht b.v. moet ook in zijn logische samenvatting anders zijn dan het Engelsche. De Engelsche trustverhouding laat zich niet ongeschonden in ons systeem passen. Doch de rechtsvergelijking laat ik rusten. De wetenschap van het positieve recht kan alleen door dengeen die aan dat recht deel heeft worden beoefend, zeide ik. Want die wetenschap beheerscht mede de hanteering van het gegeven materiaal, dus de rechtstoepassing en slechts hij die zich voor die toepassing verantwoordelijk gevoelt2 mag hier een oordeel uitspreken. Daarmee komt weder een aan historie en volk gebonden element in de wetenschap, dat het volstrekt logische karakter uitsluit. Ook hier zijn nuances, het zal voor het eene deel der stof meer gelden dan voor het andere, meer voor de paacht dan voor den geld-handel, internationaal als hij is, meer voor het familierecht dan voor het verbintenissenrecht, meer voor het staatsrecht dan voor het privaatrecht. Het staatsrecht is het sterkst historisch bepaald, het is ook het meest nationale — ook in de wetenschap. En toch zou rechtswetenschap niet anders zijn dan het logisch verwerken van a-logisch materiaal?

9

   Dengan pernyataan terakhir kita sudah sampai pada sebuah butir lain. Kita menjelaskan, bahwa struktur Ilmu Hukum di samping oleh sifat logikalnya juga ditentukan oleh kenyataan bahwa bahannya adalah peristiwa sejarah, bahwa ia ditentukan secara kemasyarakatan. Ilmu Hukum adalah selalu merupakan juga — meskipun sekunder — Sejarah Hukum, juga Sosiologi Hukum. Namun masih ada satu hal lagi yang terhadapnya pandangan positivistis, yang saya lawan, mental, yang sekurang-kurangnya sama besar pentingnya. Kesalahan dari positivisme adalah bahwa ia sebagai material hanya melihat undang-undang, peraturan-peraturan, vonis-vonis. Ia melupakan bahwa di belakang bahan-bahan positif ini terdapat sesuatu yang lain, yang juga demikian pentingnya, bahwa hukum adalah bagian dari kehidupan spiritual (rokhaniah, kejiwaan) manusia, individual dan dalam kebersamaan. Antara semua bahan terberi yang oleh kita diakui sebagai bahan-hukum dan kehidupan kejiwaan kita terdapat hubungan yang saat sekarang ini belum dapat dikemukakan lebih jauh. Kita memiliki kesadaran tentang hukum, perasaan hukum jika orang menghendakinya, sesuatu di dalam diri kita yang membedakan yang adil (sesuai dengan hukum) dari yang tidak adil (yang melawan hukum), yang menginginkan bahwa keadilan (yang sesuai hukum) diwujudkan dan ketidak adilan (yang melawan hukum) ditindak. Bagi saya, orang dapat saja membiarkan pernyataan-pernyataan ini demikian kabur jika menghendakinya, halnya akan tetap merupakan kesalahan tidak termaafkan, jika kita tidak hanya untuk sesaat memandang “bahan-bahan terberi” itu sebagai sesuatu yang berdiri pada dirinya sendiri, melainkan secara definitif melepaskan bahan-bahan tersebut dari latar belakang mereka. Mereka dengan demikian akan kehilangan akar-akar mereka, mereka menjadi benda-benda mati, yang — mungkin — dapat membiarkan diri mereka disistematisasi, dalam kenyataan sebagaimana mereka adanya mereka hanya dapat dikenali, jika mereka didekati dalam hubungan dengan kesadaran tentang hukum ini — baik dari peneliti maupun dari mereka (orang-orang) bagi siapa hukum itu berlaku.

9

   Met de laatste opmerking zijn wij al aan een ander punt gekomen. We betoogden, dat de structuur der rechtswetenschap behalve door haar logisch karakter mede bepaald wordt door het feit, dat haar materiaal is een historisch gebeuren, dat het sociaal is bepaald. Rechtswetenschap is altijd mede — zij het secundair — rechtshistorie, mede rechtssociologie. Doch er is nog een ander ding waarop de positivistische voorstelling die ik bestrijd, afstuit, van minstens even groot belang. De fout van het positivisme is, dat het als materiaal alleen ziet de wetten, de verordeningen, de vonnissen. Het vergeet dat deze achter zich hebben iets anders, nog wel zoo belangrijks, dat recht is een stuk van ons geestesleven, individueel en gemeenschappelijk. Er is een nu nog niet nader aan te geven verband tusschen al die dan door ons als rechtsmateriaal erkende gegevens en ons geestelijk leven. We hebben een bewustzijn van recht, een rechtsgevoel als men wil — iets in ons, dat scheidt recht en onrecht, dat recht wil gedaan zien en onrecht vergolden. Men mag deze uitspraken wat mij betreft zoo vaag houden als men wil, het blijft een onvergeeflijke fout, als we de “gegevens” niet slechts voor een oogenblik om ze op zichzelf te beschouwen, maar definitief losmaken van dien achtergrond. Zij verliezen dan hun wortels, ze worden doode dingen, die zich — misschien — laten systematiseeren, in wat zij werkelijk zijn worden zij slechts gekend, als zij in verband met dit bewustzijn van recht — zoo van den onderzoeker als van dengene voor wien het recht geldt — worden benaderd.

10

   Di sini terdapat dialektika-ganda. Orang dapat mempertahankan dalil, bahwa hanya apa yang dapat dikenali di dalam bahan-bahan positif terberi seperti undang-undang atau vonis saja yang merupakan sepenuhnya hukum, bahwa baru dengan demikian orang dapat berbicara tentang bekerjanya hukum (dampak hukum), jadi tentang kenyataan hukum. Namun demikian pada saat yang sama juga benar, bahwa hukum itu adalah suatu unsur kehidupan kejiwaan (kerokhanian), sama riilnya seperti bahasa atau adat atau kesusilaan, yang juga ada meskipun tidak diformulasikan, belum diletakkan dalam bentuk ajeg dari apa yang dinamakan bahan tersebut. “Belum”, saya katakan, — namun ini juga tidak sepenuhnya tepat, tidak hanya hukum dalam proses menjadi, kadang-kadang juga justru bagian dari hukum yang hidup paling kuat, untuk mengatakannya demikian yang ada pada permulaan, adalah tidak tertulis. Justru karena hal itu sudah dengan sendirinya, ia tidak dapat ditemukan kembali dalam bahan-bahan terberi yang bersifat positif. Dari sebuah debat tentang pertanyaan ini yang ditimbulkan oleh Hukum Adat Indonesia saya teringat pada contoh, bahwa dalam lingkungan tertentu di dalam yurisprudensi ditemukan putusan bahwa perkawinan antar-keponakan penuh (volle neef en nicht) tidak diperbolehkan, tetapi bahwa dalam yurisprudensi tersebut tidak ditemukan larangan perkawinan antara kakak dan adik. Bahwa hal ini tidak boleh adalah sedemikian sudah dengan sendirinya, sehingga pertanyaan (masalah) itu tidak pernah muncul di hadapan hakim. Meskipun demikian itu adalah hukum. Di dalam kodifikasi-kodifikasi hal-hal yang sudah dengan sendirinya yang demikian itu dimuat juga; masih lebih penting karena itu adalah bahwa juga hukum yang dikodifikasi tidak dapat sampai pada pernyataan-pernyataan in konkreto — dan padanya untuk kenyataan dari hukum ia ditujukan — tanpa terus menerus kembali menggapai gagasan-gagasan hukum yang fundamental, yang berada di dalam kesadaran hukum.

10

   Er is hierbij een dubbele dialectiek. Men kan de stelling verdedigen, dat slechts ten volle recht is wat in positieve gegevens als wet of vonnis is te herkennen, dat dan eerst volledig van rechts-werking, dus rechtswerkelijkheid is te spreken. En toch is tegelijk waar, dat recht is een stuk geestesleven, even reëel als taal of zeden of zedelijkheid, dat bestaat ook al is het niet geformuleerd, nog niet in den vasten vorm van het zoogenaamde materiaal neergelegd. ,,Nog niet” zeide ik — maar ook dit is weer niet geheel juist, niet alleen het recht in wording, soms ook juist dat deel van het recht, dat het sterkst leeft, om zoo te zeggen aan den aanvang staat, is niet neergeschreven. Juist omdat het vanzelf spreekt, is het niet in de gegevens van positieven aard weer te vinden. Uit een debat over deze vraag naar aanleiding van het Indische adat-recht herinner ik mij het voorbeeld, dat in een bepaalden kring in de jurisprudentie de uitspraak is te vinden, dat het huwelijk van volle neef en nicht niet geoorloofd is. maar dat er in die rechtspraak geen verbod bestaat van het huwelijk tusschen broer en zuster. Dat dit niet mag is zóó vanzelfsprekend, dat de vraag nooit aan den rechter is voorgelegd. Het is niettemin recht. In codificaties worden zulke vanzelfsprekende dingen wel opgenomen; nog belangrijker daarom is het, dat ook het gecodificeerde recht niet tot uitspraken in concreto kan worden — en daarop komt het voor de werkelijkheid van het recht aan — zonder voortdurend terug te grijpen tot de fundamenteele rechtsvoorstellingen, in het rechtsbewustzijn aanwezig.

11

Dalam Algemeen Deel dari buku penuntun Asser (Asser’s Reeks) dan dalam orasi rektoral saya tentang “Recht en gerechtigheid3 saya telah menguraikan hal itu secara panjang lebar. Ke dalam “bahan-bahan terberi”, material yang kita bicarakan, termasuk vonis-vonis putusan hakim. Ini membawa hukum baru, namun hakim bertolak dari hal bahwa hukum yang dengan mengacu penilaian ilmiah ia ciptakan sudah ada sebelum ia meletakannya di dalam vonisnya. Bukankah ia melaksanakan hukum (doet recht). Berkenaan dengan itu ia terus menerus didorong oleh kesadaran hukumnya, oleh keyakinan bahwa hukum ini atau itu harus tidak tergantung pada apa yang dikatakan undang-undang atau yurisprudensi yang lebih tua. Ilmu Hukum yang keliru mengenali hal ini, tidak menangkap kenyataan dari hukum. Hukum-hakim (rechtspraaksrecht, judge made law) adalah hukum yang terbentuk baru, namun demikian hukum ini sudah ada. Hukum yang ada adalah hukum yang sedang menjadi (het wordende recht).
Ini yang pertama, namun masih ada dialektika kedua. Judul orasi itu, yang saya kutip sudah menunjukkannya. Ada keyakinan dalam diri kita tentang apa yang merupakan hukum — ada keyakinan tentang apa yang harus merupakan hukum. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Hukum adalah suatu keharusan (een behoren), sekaligus juga suatu hal ada (een zijn). Jembatan antara hal ada dan keharusan, yang disangkal oleh kaum Kantian, terletak, demikian saya uraikan dalam orasi tersebut, di dalam hukum. Di sini bukan tempatnya untuk mengejawantahkan (menjabarkan) lebih jauh hal ini. Tentang hal ini saya akan berhenti dahulu di sini untuk nanti kembali pada arti dari kesadaran hukum, pada hubungan antara kesadaran hukum individual dan kesadaran hukum kolektif, pada hal ada dan keharusan.

11

In het Algemeen deel van Asser’s handleiding (Tweede druk 1934) en in mijn rectorale oratie over ,.Recht{439}en gerechtigheid” (1932)3 heb ik dat uitvoerig aangetoond. Tot de “gegevens”, het materiaal waarvan we spreken, behooren de rechterlijke vonnissen. Deze brengen nieuw recht, de rechter gaat er echter van uit, dat het recht dat hij naar wetenschappelijk oordeel schept al bestond voor hij het in zijn vonnis neerlegde. Immers hij doet recht. Daarbij wordt hij voortdurend voortgestuwd door zijn rechtsbewustzijn, door de overtuiging dat dit of dat recht moet zijn onafhankelijk van wat wet of oudere jurisprudentie zeggen. De rechtswetenschap, die dit miskennen zou, gaat aan de werkelijkheid van het recht voorbij. Rechtspraak-recht is nieuw-gevormd en toch reeds bestaand recht. Ook het laatste is recht. Het bestaande recht is het wordende recht.
Dit in de eerste plaats, doch er is nog een tweede dialectiek. De titel van de oratie, die ik citeerde wijst haar al aan. Er is de overtuiging in ons omtrent hetgeen recht is — er is de overtuiging omtrent hetgeen recht moet zijn. De een is niet te scheiden van de ander. Recht is een behooren, is tegelijk een zijn. De brug tusschen zijn en behooren, die de Kantianen ontkennen, ligt, zoo betoogde ik in die rede, in het recht. Het is hier niet de plaats dit uit te werken. Ik behoud mij voor op de beteekenis van het rechtsbewustzijn, op de verhouding van het individueele en het collectieve, van zijn en behooren, nader terug te komen.

12

Di sini kiranya cukup untuk menyinggung, bahwa hukum tidak dimengerti jika tidak dipandang sebagai suatu tuntutan yang diletakkan kepada kita, jika tidak dipahami bahwa kita dalam hukum — perhatikan, saya tidak mengatakan dalam Filsafat Hukum melainkan dalam ilmu tentang hukum positif dari kehidupan sehari-hari — pada akhirnya berhadapan dengan pembedaan antara yang baik dan yang buruk. Dengan itu hukum menyentuh hal terbaik yang dimiliki manusia, oleh hal itu hukum selalu dan untuk bagi tiap orang merupakan sesuatu yang hidup dan merupakan masalah sekaligus; pada analisis terakhir ini adalah nilainya. Saya akan mengutip sekali lagi apa yang dikatakan juris besar Perancis, Domat: “C’est aussi dans le discernement de l’equite que consiste principalement la science du droit4, atau dengan kata-kata saya sendiri: keadilan adalah makna dari hukum. Hukum itu terikat secara positif dan sekaligus memperjuangkan keadilan.
Ilmu Hukum, yang mensistematisasi hukum, harus selalu mengacu hal ini. Jika ia tidak melakukan hal itu — dan banyak dogmatika yang telah menimbulkan kerugian besar pada hukum sering berpendapat bahwa hal ini tidak harus dilakukan, meskipun tanpa disadari asas yang tepat selalu tampil kembali — maka ia lagi-lagi akan memgabaikan kenyataan tentang apa hukum itu. Ilmu Hukum, saya menempatkan dalil ini di samping dalil pada halaman terdahulu tentang sejarah dan kehidupan kemasyarakatan, adalah juga ilmu tentang keadilan. Hal secara logikal mensistematisasi bahan terberi harus dilakukan dalam kesadaran tentang fungsi ilmu ini untuk mengabdi pada keadilan. Ia bertugas mengabdi, karena jika tidak maka ia bukan lagi ilmu tentang hukum sesungguhnya. Pengabdian tersebut menentukan kemampuannya dalam mensistematisasi — di sinilah terletaknya masalah tentang kepatutan (ekuitas, billijkheid), yang baginya harus disediakan tempat berhadapan dengan hukum — pengabdian tersebut menentukan arah yang di dalamnya ia harus berkiprah.

12

Hier is het voldoende aan te stippen, dat recht niet wordt begrepen, als het niet als een ons opgelegde eisch wordt gezien, als niet wordt verstaan, dat wij in het recht — let wel, ik zeg niet in de rechtsphilosophie maar in de wetenschap van het positieve recht van alledag — ten slotte staan voor de scheiding van goed en kwaad. Daardoor raakt het recht aan het beste wat de mensch heeft, daardoor is het altijd en voor ieder een levend ding en een probleem tegelijk, dit is ten slotte zijn waarde. Laat ik nog eens aanhalen4 wat de groote Fransche jurist Domat zeide: C’est aussi dans le discernement de l’équité que consiste principalement la science du droit, of naar mijn eigen woorden: gerechtigheid is de zin van het recht. Het recht is positief gebonden en streeft tegelijk naar gerechtigheid.
De rechtswetenschap, die het recht systematiseert, heeft dit in het oog te houden. Doet zij het niet — en veel dogmatiek heeft tot groote schade van het recht soms gemeend het niet te moeten doen, al brak onbewust toch altijd weer het juiste beginsel zich baan — dan gaat zij wederom aan de werkelijkheid van wat recht is voorbij. De rechtswetenschap is mede, ik plaats deze stelling naast die van de vorige bladzijde over geschiedenis en sociaal leven, wetenschap der gerechtigheid. Het logisch systematiseeren van de gegeven stof moet geschieden in het bewustzijn van de dienstbaarheid der wetenschap aan de gerechtigheid. Zij is dienstbaar, om{440}dat zij anders geen wetenschap van het werkelijke recht is. Die dienstbaarheid bepaalt haar vermogen van schematiseering — hier ligt het probleem der billijkheid, waaraan plaats gelaten moet worden tegenover het recht — die dienstbaarheid bepaalt de richting, waarin zij zich moet bewegen.

13

§ 4 Unsur logikal sudah ada dalam hukum itu sendiri.

   Sampai di sini tentang struktur Ilmu Hukum berdasarkan segi kemasyarakatan-historikal dan sisi etikalnya. Saya harus membicarakan hal itu agar tidak disalah pahami. Namun sasaran sesungguhnya dari ceramah ini adalah hal lain. Karakter logikalnya itu sendiri yang menjadi obyek penelitian saya. Karena itu saya mengaitkan diri pada Kelsen, yang justru menunjuk karakter logikal ini dengan kuat sekali.
Kita menguraikan, bahwa Ilmu Hukum adalah berbeda dari dan lebih ketimbang hanya merupakan pengolahan logikal terhadap bahan a-logikal. Sampai sekarang titik berat diletakkan pada cara pengolahan, kini kita mengarahkan diri pada bahannya. Sebab, bahan ini (hukum terberi) adalah tidak a-logikal. Sebaliknya, hukum itu sendiri memiliki struktur logikal yang kuat.
Marilah kita terlebih dahulu membatasi diri pada bahan-bahan terberi yang terkandung dalam formula-formula, pada putusan-putusan dari pembentuk undang-undang dan hakim. Putusan pembentuk undang-undang dan putusan hakim telah melepaskan diri (diabstraksi), karena paksaan dari formulasi, dari kenyataan empiris terberi. Pembentuk undang-undang sendiri membentuk pengertian-pengertian. Pengolahan ilmiah terhadapnya menurut pandangan Emil Lask
5 sering tidak lain adalah pengembangan atau kelanjutan pembentukan pengertian yang sudah dimulai oleh pembentuk undang-undang sendiri. Tidak ada gejala kultural — tentu saja kecuali Ilmu Hukum itu sendiri, kata penulis ini — yang “sich als begriffsbildender Factor auch nur annaeherend mit dem Recht vergleichen liesse(sebagai faktor yang membentuk pengertian sekalipun hanya mendekati saja yang dapat dibandingkan dengan hukum).

13

§ 4 Het logische reeds in het recht zelf.

   Tot zoover over de structuur der rechtswetenschap naar haar historisch-sociale en naar haar ethische zijde. Ik moest daarover spreken om niet misverstaan te worden. Het eigenlijke doel van deze voordracht is echter een andere. Het logisch karakter zelf is mijn voorwerp van onderzoek. Daarom knoopte ik bij Kelsen aan, die juist dit.logische karakter zoo sterk poneert.
Wij betoogden, dat rechtswetenschap anders en meer is dan logische bewerking van a-logisch materiaal. Tot nog toe viel de nadruk op de bewerking, nu wenden wij ons tot het materiaal. Want dit materiaal (het gegeven recht) is niet a-logisch. Integen¬deel, het recht zelf heeft sterk logische structuur.
Bepalen wij ons eerst tot de in formules vervatte gegevens, tot de uitspraken van wetgever en rechter. Deze hebben zich reeds losgemaakt, dank zij den dwang der formuleering, van de empirisch gegeven werkelijkheid. De wetgever zelf vormt begrippen. De wetenschappelijke bewerking daarvan is naar de opmerking van Emil Lask5 L) dikwijls niet anders dan de voortzetting van de door den wetgever zelf begonnen begripsvorming. Er is — behalve dan de wetenschap zelf, zegt deze schrijver, — geen cultuurverschijnsel, dat ,,sich als begriffsbildender Factor auch nur annàherend mit dem Recht vergleichen liesse”.

14

Kita dapat melangkah lebih jauh: dengan penggunaan sebuah perkataan dalam undang-undang maka tidak lagi menjadi pertanyaan apa arti perkataan ini pada umumnya, melainkan apa yang menjadi isinya dalam arti (konteks) undang-undang itu. Tentu saja ini meminjam maknanya, ia hanya dapat meminjam maknanya dari pemakaian bahasa sehari-hari. Namun, pemakaian bahasa ini selalu memiliki batas-batas yang kurang lebih mengaburkan, dalam kekaburan itu hukum untuk penerapannya harus menarik suatu garis yang tajam. Itulah sebabnya di dalam undang-undang sering muncul penjelasan: “… di bawah …. di dalam undang-undang diartikan … “. Jika hukum tidak membentuk pengertian-pengertian sendiri, maka formula ini, yang kini demikian berguna, akan menjadi suatu kebodohan. Hukum itu sendiri membentuk pengertian-pengertian, dan dengan itu sudah menyandang karakter logikalnya sendiri.
Ini di satu pihak. Di sampingnya, maka tampak hubungan antara hukum dan Ilmu Hukum, karakter mereka yang sama, di dalam fakta bahwa pembentuk undang-undang selalu mengambil alih pengertian-pengertian yang dibentuk oleh ilmu dan bekerja dengan pengertian-pengertian tersebut. Jika orang sekali-sekali memperhatikan pada apa yang oleh kitab undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jerman tahun 1896 disebut Bagian Umum (
Allgemeine Teil), maka orang akan melihat bahwa hal ini tidak berbeda banyak dari sebuah rangkuman pendek dari sebuah buku pelajaran (buku teks). Merupakan hal berlebihan, tetapi sungguh tidak terlalu berlebihan, jika orang mengatakan bahwa ia adalah sebuah ekserp dari Windscheid’s Pandekten. Maksudnya bahwa kitab undang-undang itu lebih dipandang sebagai suatu penghambat. Dan begitulah seperti dilakukan di sana, pendekatan, orang dapat mengatakan pembauran, dari hukum dan Ilmu Hukum jarang-jarang saja terjadi, oleh pertautan bahan pada pandangan-pandangan ilmiah tertentu ia telah menghalangi perkembangan Ilmu Hukum, dan dengan itu dari hukum itu sendiri. Namun ini tidak menghilangkan, bahwa, — meskipun dalam derajat yang kurang — tiap kodifikasi mengambil alih bagian-bagian dari ilmu untuk dengan bersaranakan itu menguasai bahan tersebut. Memang tidak terdapat perundang-undangan yang lebih baru pada bidang urusan perkumpulan, yang tidak bekerja dengan pengertian badan hukum. Dengan itu Ilmu Hukum juga menjadi hukum.

14

Wij kunnen verder gaan: door het gebruik van een woord in de wet, wordt het niet meer de vraag, wat dit woord in het algemeen beteekent, maar wat het inhoudt in den zin der wet. Natuurlijk ontleent deze dien zin, kan zij dien zin alleen ontleenen aan het dagelijksche spraakgebruik. Maar dit spraakgebruik heeft altijd een min of meer vervagende grens, in die vaagheid moet het recht voor zijn toepassing een scherpe lijn trekken, het maakt zoo van dit begrip iets bijzonders, iets specifiek juridisch. Vandaar de in wetten zoo dikwijls voorkomende verklaring: onder… wordt in deze wet verstaan… Vormde het recht niet eigen begrippen, dan was deze, nu zoo nuttige, formule een dwaasheid. Het recht zelf vormt begrippen, het heeft daardoor reeds eigen logisch karakter.
Dit eenerzijds. Daarnaast dan blijkt de verwantschap tusschen recht en rechtswetenschap, hun gemeenschappelijk karakter, in het feit, dat de wetgever voortdurend de begrippen der wetenschap overneemt en daarmede werkt. Als men eens let op wat een wet{441}boek als het Duitsche Burgerlijk wetboek van 1896 het Algemeene Deel noemt, dan ziet men dat dit niet veel anders is dan een korte samenvatting van een leerboek. Er is eenige, maar heusch niet veel overdrijving in, als men zegt, dat het een excerpt is uit Wind-scheid’s Pandekten. Dit is dat wetboek veelal als grief voorge¬worpen. En zóó als het daar geschied is, heeft de benadering, men mag zeggen de versmelting, van recht en rechtswetenschap slechts zelden plaats gevonden, heeft zij door het verbinden der stof aan bepaalde wetenschappelijke opvattingen de ontwikkeling van de rechtswetenschap, en daarmee van het recht zelf in den weg ge¬staan. Maar dit neemt niet weg, dat, — zij het in mindere mate, — iedere codificatie brokken wetenschap overneemt om daarmee de stof meester te worden. Er is wel geen nieuwere wetgeving op het gebied van het vereenigingswezen, die niet met het begrip rechtspersoon werkt. Daarmee wordt rechtswetenschap tot recht.

15

   Ini terlebih dahulu. Yang jauh lebih besar nilai pentingnya sesungguhnya adalah bahwa bukan Ilmu Hukum yang membuat hukum sebagai hal terberi menjadi sistem, menjadi suatu kesatuan yang secara logikal saling berkaitan, melainkan kesatuan di dalam sistem itu sudah ada di dalam hukum itu sendiri. Hukum dan Ilmu Hukum berada pada perpanjangan (dalam kelanjutan) yang satu terhadap yang lain. Ilmu yang mensistematisasi bahan hukum, menumbuh-kembangkan, membangun lebih lanjut di atas apa yang sudah dimulai oleh hukum itu sendiri. Berkenaan dengan bahan-bahan positif, hal ini mudah untuk dibuktikan.
Hukum terdiri atas perintah-perintah, aturan-aturan, kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah itu menghendaki penerapan, terarah pada perwujudan, hukum itu direalisasi dalam kehidupan kemasyarakatan. Perintah konkret, yang oleh yang bersangkutan dirasakan ditujukan kepada dirinya oleh hukum, tidak dapat pada saat yang sama mewajibkan untuk melakukan perbuatan tertentu dan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dalam hukum tidak mungkin terdapat pertentangan (kontradiksi). Berdasarkan hukum, perbuatan-perbuatan adalah dibolehkan atau di larang. Perbuatan-perbuatan tidak dapat dibolehkan dan dilarang; akibat hukum harus terjadi atau tidak terjadi. Mereka tidak dapat pada saat yang sama terjadi dan tidak terjadi. Hukum menuntut kepatuhan, kita hanya mematuhi sesuatu yang tidak menyandang pertentangan dalam dirinya sendiri. Kaidah-kaidah pokok Logika Aristotelian menguasai tidak hanya Ilmu Hukum, melainkan juga hukum. Dari sini muncul bahwa hukum harus mewujudkan suatu kesatuan, membentuk sebuah sistem. Pada dirinya sendiri sama sekali tidak mengherankan bahwa dalam massa aturan-aturan hukum, yang berlaku pada suatu waktu tertentu dalam sebuah negara tertentu, yang berasal dari banyak orang, yang kadang-kadang hidup dipisahkan oleh jarak waktu yang cukup jauh, terdapat pertentangan. Hal yang sebaliknya yang akan lebih mengherankan, mengingat divergensi pandangan-pandangan hukum yang besar, yang diajarkan oleh pengalaman kepada kita.

15

   Dit voorop. Van veel grooter belang is echter dat niet de rechtswetenschap het recht als gegeven, tot systeem, tot een logisch samenhangende eenheid maakt, maar die eenheid in dat systeem in het recht zelf ligt. Recht en rechtswetenschap liggen in elkaars verlengde. De wetenschap, die systematiseert, doet niet dan voortbouwen op wat het recht begon. Ten aanzien van de positieve gegevens is dit gemakkelijk te bewijzen.
Het recht bestaat uit bevelen, voorschriften, normen. Die normen vragen om toepassing, zijn op verwerkelijking gericht, het recht wordt in het maatschappelijke leven gerealiseerd. Nu kan het concrete bevel, dat de betrokkene door het recht tot zich gericht ge¬voelt, niet tegelijkertijd tot een daad en tot het niet doen van die daad verplichten. Er kan geen tegenspraak in het recht zijn. Handelingen zijn rechtens geoorloofd of verboden. Zij kunnen niet èn geoorloofd èn verboden zijn; rechtsgevolgen moeten al dan niet intreden. Het kan niet, dat zij tegelijkertijd wel en niet intreden. Het recht eischt gehoorzaamheid, wij gehoorzamen alleen aan hetgeen niet met zichzelf in tegenspraak is. De hoofdregels der aristotelische logica beheerschen niet alleen de rechtswetenschap, ook het recht. Hieruit volgt, dat het recht een eenheid, een systeem moer vormen. Het is op zichzelf volstrekt niet verwonderlijk, dat in de massa van rechtsvoorschriften, die op een gegeven oogenblik in een bepaalden staat gelden, afkomstig als zij zijn van verschillende personen, levend soms in ver uit elkaar liggende tijdperken, tegenspraak zou zijn. Veeleer zou het tegendeel verwonderlijk zijn, gezien de groote divergentie van rechtsopvattingen, die de ervaring ons leert.

16

Namun pertentangan itu tidak dapat ada, ilmu tentang hukum akan harus meniadakannya jika kesan adanya pertentangan tersebut seolah-olah menampilkan diri, justru karena hukum itu mewujudkan satu kesatuan. Ilmu tersebut harus menunjukkan bahwa apa yang tampak itu (kesan tersebut) juga di sini menipu pandangan. Hal ini tampak dari aturan (asas): “Lex posterior derogat priori”, undang-undang yang baru meniadakan yang lama, yang secara langsung atau tidak langsung bertentangan dengannya, aturan ini bukan aturan hukum positif, yang juga dapat saja lain, melainkan aturan yang dengan sendirnya niscaya (necessarily, noodzakelijk) inheren dalam tiap hukum. Ia tetap berlaku meskipun tidak disebut-sebut dalam undang-undang positif. Demi kesatuan ia mutlak diperlukan ada (onmisbaar). Dan dari kesatuan hukum itu muncul, bahwa aturan-aturan harus memperlihatkan homogenitas logikal, yang menyebabkannya ia menata diri ke dalam suatu sistem.
Orang juga dapat melihat hal ini di sini, bahwa tidak ada aturan hukum yang dapat diterapkan tanpa pada saat sama juga penerapan aturan-aturan lain dilakukan. Tiap aturan hukum hanya berlaku dalam konteks interaksi dengan aturan-aturan hukum yang lain. Jika saya memutuskan, bahwa seseorang harus membayar sejumlah uang sebagai harga beli untuk sebuah benda tertentu, maka saya menerapkan aturan tentang jual-beli terhadapnya, tetapi juga aturan tentang perjanjian pada umumnya, juga tentang kemampuan (bekwaamheid) untuk melakukan perbuatan hukum untuk tidak berbicara tentang aturan-aturan dari Hukum Acara, tentang kompetensi kehakiman (pengadilan), tentang eksekusi. A priori tidak dapat ditentukan terlebih dahulu aturan-aturan hukum apa yang menguasai kejadian tertentu — adalah tugas dari yuris untuk menunjukkannya dalam massa aturan yang tidak terbayangkan banyaknya yang tergelar di hadapannya. Orang dapat berpegangan, bahwa semua aturan hukum — meskipun dengan pengecualian dapat diterapkannya dalam suatu kejadian tertentu — menguasai kejadian ini. Namun hal ini hanya mungkin, jika aturan-aturan itu secara logikal berada dalam saling hubungan antara satu dengan yang lainnya, mewujudkan satu kesatuan, jadi jika mereka mewujudkan sebuah sistem.

16

Maar die tegenspraak kàn er niet zijn, de wetenschap van het recht zal haar, als zij zich schijnbaar voordoet moeten opheffen omdat juist het recht een eenheid vormt. De wetenschap moet leeren dat de schijn ook hier bedriegt. Dit blijkt uit den regel: ,,lex posterior derogat priori”, de nieuwe wet heft een oudere, waarmee zij direct of indirect in tegenspraak is, op; dit is niet een voor{442}schrift van positief recht, dat ook anders zou kunnen zijn, het is een regel aan ieder recht noodzakelijkerwijze inhaerent. Hij geldt ook waar de positieve wet met geen woord er melding van maakt. Ter wille der eenheid is hij onmisbaar. En uit de eenheid van het recht volgt, dat de regels een logische homogeniteit moeten ver-toonen, waardoor zij zich in een systeem laten voegen.
Men kan dit ook hieraan zien, dat geen rechtsregel kan worden toegepast zonder dat tegelijk ook andere regels toepassing vinden. Elke regel geldt alleen in wisselwerking met andere. Als ik uitmaak, dat iemand een zekere som als koopprijs voor een bepaalde zaak moet betalen, dan pas ik den regel over koop toe, maar ook den regel over overeenkomsten in het algemeen, ook die over de bekwaamheid tot rechtshandelingen om van de regels over procesrecht, over rechterlijke compententie, over executie maar niet te spreken. A priori is nooit te zeggen welke regels een bepaald geval beheerschen — het is de taak van den jurist deze in de onafzienbare veelheid, die voor hem ligt, aan te wijzen. Men kan volhouden, dat alle rechtsregels — zij het door de uitsluiting van haar toepasselijkheid in een bepaald geval, — dit geval beheerschen. Doch dit is alleen mogelijk, indien die regels logisch met elkaar in verband staan, een geheel vormen, indien hun onderlinge verhouding als regel en beperking, uitwerking en uitzondering, nader kan worden bepaald, indien zij dus een systeem vormen.

17

Selanjutnya terdapat sebuah metode interpretasi undang-undang yang sudah tua, sejauh saya tahu tidak disangkal oleh seorang pun, bahwa penafsiran suatu aturan dilakukan dengan meletakkannya dalam hubungan dengan yang lain, menolak penafsiran yang dapat menimbulkan pertentangan, tidak memberikan pengistimewaan pada satu pun dari keduanya, agar dengan demikian kedua ketentuan itu dengan mudah dapat mewujudkan suatu keseluruhan. Interpretasi sistematis ini mengandaikan sebuah sistem yang tidak dibentuk oleh ilmu, melainkan sudah ada terletak di dalam hukum itu sendiri.
Semuanya ini dahulu sudah diuraikan oleh orang lain. Orang menemukannya pada Richard Schmidt dalam bukunya Allgemeine Staatslehre 6, orang menemukannya terutama pada orang Hongaria, Julius Moor dalam pembahasannya tentang Das Logische im Recht (1927/1928).
Namun kini saya ingin maju satu langkah lagi: kebersisteman, keterikatan logikal ini terletak tidak hanya di dalam kaidah-kaidah positif, yang tercantum dalam perundang-undangan atau apapun yang memiliki kekuatan yang sama dengan itu, ia sudah berada dalam hukum yang tidak diformulasikan (hukum tidak tertulis), hukum sebagai unsur dari kehidupan kejiwaan kita, yang tentangnya saya bicarakan di atas. Bagi saya hal ini eviden secara langsung. Bukankah hukum ini adalah juga aturan.

17

Het is voorts een oude methode van wetsuitlegging, voorzoover mij bekend door niemand gewraakt, dat de uitlegging van het eene voorschrift geschiedt door het ‘in verband te brengen met een ander, deze uitlegging te verwerpen, die tegenspraak zou doen ontstaan, aan gene de voorkeur te geven, omdat aldus de beide bepalingen zich gemakkelijk tot een geheel laten vormen. Deze systematische interpretatie onderstelt een systeem niet door de wetenschap gemaakt, maar in het recht zelf gelegen.
Dit alles is reeds vroeger door anderen betoogd. Men vindt het bij Richard Schmidt in zijn Allgemeine Staatslehre (1901) blz. 170 vlg., men vindt het vooral bij den Hongaar Julius Moor in zijn beschouwingen over Das Logische im Recht.6
Doch nu wil ik een stap verder gaan: dit logisch gebondene, systematische ligt niet alleen in de positieve normen, die in wetgeving of wat daaraan gelijke kracht heeft, zijn vervat, het ligt reeds in het niet geformuleerde recht, het recht als stuk van ons geestesleven, waarvan ik boven sprak. Dit is m.i. onmiddelijk evident. Immers ook dit recht is regel.

18

Saya sepenuhnya yakin tentang kemandirian dari penilaian konkret berkenaan dengan hubungan dari putusan berhadapan dengan aturan. Dasar-dasar (argumen) untuk itu sudah berkali-kali saya jelaskan;7tadi saya masih mengingatkan pada unsur a-logikal dalam hukum. Dengan aturan, putusan konkret tentang sebuah kejadian belum diberikan, tetapi jika sekali putusan sudah ditetapkan, maka ia dimasukkan ke dalam keseluruhan oleh dorongan (nafsu) logikal dari jiwa yang membentuk hukum dan mengolah arah dari aturan. Terdapat suatu dialektika yang berlangsung terus menerus, juga antara putusan dan aturan: putusan datang dari aturan, namun ia mandiri terhadap aturan, dan menjadi landasan dari aturan-aturan baru. Penilaian hukum selalu merupakan penilaian terhadap suatu hubungan khusus (partikular) antar-manusia tertentu, namun pada saat yang sama selalu merupakan penilaian dalam sebuah masyarakat tertentu; bagaimana pun individualnya, selalu merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar individual. Sama seperti pada kejadian tertentu, putusan itu terikat pada masyarakat yang di dalamnya hukum itu terbentuk. Putusan itu sebagai preseden menjadi titik tolak dari sebuah aturan baru. Semua putusan itu dalam jiwa kita (manusia) mewujudkan sebuah sistem, sebuah keseluruhan bersistem. Ilmu Hukum berurusan dengan keseluruhan itu, sebagaimana ia (keseluruhan bersistem itu) dalam suatu waktu tertentu untuk suatu masyarakat tertentu memanifestasikan dirinya. Dan begitulah ia dengan semua reserve yang tersembunyi dalam apa yang dikemukakan di atas, mengatakan bahwa hukum itu adalah aturan. Tetapi betapa pun sederhananya hal itu, konsekuensi-konsekuensi dari hal itu bagi tinjauan kita tentang hukum dan Ilmu Hukum, yang terdapat di dalamnya, sejauh yang saya ketahui, tidak pernah ditarik.

18

Van de zelfstandigheid van het concrete oordeel over de verhouding van de beslissing tegenover den regel ben ik volkomen overtuigd. De gronden daarvoor{443}heb ik meermalen uiteengezet7; zoo even herinnerde ik nog aan het alogische element in het recht. Met den regel is de concrete beslissing over een geval nog niet gegeven, maar àls de beslissing éénmaal gevallen is, wordt zij in het geheel opgenomen, door den logischen drang van den recht vormenden geest in de richting van regel verwerkt. Er is een voortdurende dialectiek ook tusschen beslissing en regel: de beslissing komt uit den regel, is toch zelfstandig tegenover den regel, wordt weer grond van nieuwe regels. Rechtsoordeel is altijd oordeel over een bijzondere verhouding tusschen menschen. doch tegelijk altijd oordeel in een bepaalde gemeenschap; hoe individueel ook, is het altijd mèèr dan individueel. Evenzeer als aan het bepaalde geval is de beslissing aan de gemeenschap gebonden, waarbinnen het recht wordt vastgesteld. De beslissing wordt als precedent het uitgangspunt van een nieuwen regel. Al die regels vormen in onzen geest een geheel systeem. Het is met dat geheel, zooals het in een bepaalden tijd voor een bepaalden kring zich manifesteert, dat de rechtswetenschap zich terug houdt. En zoo kan zij met al de reserve, die in het bovenstaande ligt opgesloten, zeggen, dat recht regel is. Maar hoe eenvoudig dat ook zijn mag, de consequenties daarvan voor onze beschouwing van recht en rechtswetenschap, die er in liggen opgesloten, zijn, voorzoover ik weet, nimmer getrokken.

19

§ 5 Ilmu Hukum dan Teori Hukum. Tinjauan terkait dalam Ilmu Bahasa.

   Konsekuensi tersebut pertama-tama adalah ini, bahwa sistemnya itu tidak terletak dalam tangan Ilmu Hukum, tetapi juga tidak dalam tangan pembentuk undang-undang, bahwa dua-duanya tidak dapat membentuk sistem itu secara sewenang-wenang, apapun pengaruh mereka terhadap sistem itu yang nanti akan dibicarakan. Jika sistem tersebut sudah ada dalam kesadaran hukum manusia, maka tugas Ilmu Hukum adalah untuk mewedarkan sistem tersebut, dan bukan untuk menciptakannya. Dengan demikian maka orang dapat berbicara tentang suatu putusan yang tepat dan putusan yang tidak tepat berkenaan dengan sistem ini, maka dengan itu sistematika ini — perhatikanlah resultat yang penting di sini — adalah sungguh-sungguh ilmu, sama seperti tiap ilmu tunduk pada proses pembentukan terus menerus, namun seperti tiap ilmu merupakan suatu keseluruhan putusan-putusan, yang dapat diuji ketepatannya. Jadi, tidaklah tepat pandangan berbagai aliran Ilmu Hukum naturalistik dari zaman kita yang dalam pembentukan sistem memandang dogmatik hanya sebagai sarana bantu untuk pendidikan dan daya ingat, bahwa halnya adalah begini dan begitu, namun dapat juga lain yang persis sama baik. Jadi, ihwalnya adalah memang pertanyaan tentang ketepatan dan ketidak tepatan, dan bukan tentang kehasil gunaan teknikal yang lebih banyak atau lebih sedikit, atau tentang bagaimana hak perorangan dan hak kebendaan menurut Hukum Sipil Belanda8 dapat dibedakan, demikian juga merupakan pertanyaan dari Ilmu Hukum apakah dalam Hukum Tatanegara Belanda dapat dibedakan tiga fungsi badan kenegaraan, pemerintahan, peradilan dan pengaturan (perundang-undangan) atau apakah di sampingnya polisi harus ditetapkan sebagai suatu fungsi tersendiri.9

19

§ 5 Rechtswetenschap en rechtstheorie. Verwante beschouwing in taalwetenschap.

   Die consequentie is wel in de eerste plaats deze, dat het systeem niet ligt in de hand van de wetenschap, maar ook niet in die van den wetgever, dat deze beide het niet willekeurig kunnen vormen, welke hun straks te bespreken invloed daarop ook zijn mag. Als het systeem reeds ligt in s’ menschen rechtsbewustzijn, in den aard van zijn denken over recht, dan is het wèl de taak van de wetenschap het systeem te ontvouwen, niet om het te scheppen. Dan kan men spreken van een juist en een niet juist oordeel over dit systeem, dan is die systematiek — ziehier reeds een resultaat van belang — werkelijk wetenschap, als iedere wetenschap aan voortdurende vorming onderworpen, maar als iedere wetenschap een geheel van oordeelen, die op hun richtigheid kunnen worden getoetst. Onjuist is dan de meening van velerlei naturalistische rechtswetenschap van onzen tijd die in de systeemvorming, de dogmatiek niet anders ziet dan een hulpmiddel voor onderwijs en geheugen, dat zoo en zoo is, maar ook precies even goed anders zou kunnen zijn. Het is dus wel een vraag van juistheid of onjuistheid, niet van meerdere of mindere technische doelmatigheid, of en hoe persoonlijk en zake{444}lijk recht naar Nederlandsch Burgerlijk Recht zijn te scheiden8, eveneens wel een vraag van wetenschap of in het Nederlandsche Staatsrecht drie functies van de staatsorganen zijn te onderscheiden, bestuur, rechtspraak en regeling (wetgeving) dan wel daarnaast de politie als eigen functie moet worden gesteld.9

20

   Jika kesewenangan ilmu — yang jika demikian bukan ilmu lagi — sudah tertutup, jika di dalam bahan terberi dari undang-undang dan peraturan terdapat sistem, maka kebersisteman dari pikiran juga menutup kesewenangan yang berasal dari pembentuk undang-undang. Ia (pembentuk undang-undang itu) bebas untuk sepenuhnya tidak memperdulikan sistem itu, namun jika menginginkan harapan-harapan dan perintah-perintahnya menjadi hukum, maka mereka harus mengambil bentuk-bentuk tertentu, harus dibiarkan mensistemasisasi dirinya. Tidak hanya karena pikirannya sendiri memaksanya untuk begitu, juga karena jika tidak demikian maka produknya tidak dapat menjadi hukum. Di sini terdapat suatu batas yang niscaya (een noodzakelijke grens, a necessary limit) dari kekuasaannya (kekuasaan pembentuk undang-undang) terhadap hukum.
Ini adalah konsekuensi pertama dari dalil (pendirian) kita. Ia masih memiliki satu konsekuensi lagi. Selama kita mencari sifat sistematis itu hanya dalam material positif yang terdiri atas putusan-putusan yang ditetapkan dengan kekuasaan tentang apa yang akan menjadi hukum, undang-undang dan vonis-vonis, yang tergelar di hadapan peneliti, maka adalah mungkin bahwa sistem hukum positif tertentu ini berbeda dari dan tidak dapat dibandingkan dengan sistem-sistem hukum lain yang berlaku di tempat lain dan pada waktu yang berbeda. Jika memang kesatuan dalam hukum adalah unsur yang mutlak harus ada dalam kehidupan kejiwaan manusia, maka, apapun isi hukum itu, betapapun juga sistematika dari hukum itu dapat berbeda dari sistematika hukum dari bangsa-bangsa lain dan waktu-waktu lain, niscaya bahwa sistem-sistem itu dapat saling dibandingkan, bahkan bersama-sama mewujudkan suatu kesatuan. Bukankah pikiran itu sendiri, bagaimana pun berbedanya, sebagai pikiran manusia ditipikasi (ditengarai) dan karena itu dapat dipandang sebagai keseluruhan, sebagai satu.

20

   Is willekeur van de wetenschap — die dan geen wetenschap zijn zou — reeds uitgesloten, indien in de gegevens van wet en verordening systeem ligt, het systematische van het denken sluit ook de willekeur van den wetgever uit. Hij is vrij zich volstrekt niet om het systeem te bekommeren, als zijn wenschen en bevelen tot recht willen worden, moeten zij zekere vormen aannemen, zich laten systematiseeren. Niet alleen omdat zijn eigen denken hem daartoe dwingt, ook omdat anders zijn product geen recht kan zijn. Hier ligt een noodzakelijke grens van zijn macht over het recht.
Dit is de eerste consequentie van onze stelling. Zij heeft nog een andere. Zoolang wij het systematische alleen zoeken in het den onderzoeker voorgelegde positieve materiaal van met macht gegeven beslissingen over wat recht zal zijn, wetten en vonnissen, is het mogelijk, dat dit systeem van een bepaald positief recht ten eenenmale verschilt van en niet vergelijkbaar is met andere elders en in andere tijden geldende rechtssystemen. Indien echter de eenheid in het recht noodzakelijk element is van ‘s menschen geestesleven, dan is, hoezeer de inhoud van dat recht, hoezeer ook de systematiek ervan moge verschillen van die van andere volken en andere tijden, het toch noodzakelijk, dat die systemen met elkaar kunnen worden vergeleken, zelf onderling weer een eenheid vormen. Immers ook dit denken zelf is, hoe verschillend ook, als menschelijk denken getypeerd en daardoor als geheel, als één te beschouwen.

21

Dengan demikian maka terdapat sebuah ilmu yang mengungkapkan kesatuan itu, yang menjadikan bangunan dari pengaturan hukum pada umumnya, pemikiran hukum itu sendiri, menjadi obyek penelitiannya. Sebuah ilmu yang bukan ilmu tentang hukum positif tertentu, dan juga bukan ilmu tentang perbandingan hukum. Memang benar perbandingan hukum hanya mungkin terjadi, jika kesatuan itu ada, namun penelitian tentang sifat sistematis (karakter kebersisteman) dalam semua pemikiran hukum bukanlah tugas dari Perbandingan Hukum. Penelitian itu adalah tugas sebuah ilmu yang saya lebih suka menyebutnya Teori Hukum. Ia memang harus dibedakan dari “Algemeene Rechtsleer(Ajaran Hukum Umum), yang timbul sekitar 1870 dan terkait terutama pada nama Adolf Merkel, ketika penolakan terhadap setiap pemikiran kefilsafatan hukum pada akhirnya membawa pada percobaan di samping ilmu tentang hukum positif mempertahankan sesuatu yang bersifat umum dalam sebuah ilmu, yang dalam hukum positif dari semua zaman dan semua tempat berusaha menelusuri kesamaan (unsur yang sama). Ilmu tersebut berusaha untuk menemukan kesamaan dalam isi dari banyak tatanan hukum, dalam usaha-usaha itu ia tidak diragukan telah melakukan pekerjaan yang sangat berguna untuk ilmu yang saya maksudkan (yakni Teori Hukum), tetapi tujuannya lain. Ia (Algemeene Rechtsleer) mencari unsur umum yang sama dalam semua tatanan hukum (de grootste gemene deler, pembagi umum terbesar); ia mencari unsur yang sama dalam isi, kita berurusan dengan yang sama dalam bentuknya; ilmu kita (Teori Hukum) berkenaan dengan sebuah ilmu, yang secara a priori menunjuk pada sisi logikal dari tiap hukum positif, jadi yang tidak tertuju pada pengabstraksian dari sebanyak mungkin bahan terberi, melainkan yang terarah pada analisis tentang sifat pemikiran kita tentang hukum.

21

Dan kan er dus een wetenschap bestaan, die die eenheid bloot legt, den bouw der rechtsordeningen in het algemeen, het rechts-denken zelf, tot voorwerp van onderzoek maakt. Een wetenschap die dan nóch is wetenschap van eenig positief recht nóch wetenschap der rechtsvergelijking. Wel is rechtsvergelijking alleen mogelijk, indien die eenheid bestaat, maar het onderzoek van het systematische in alle rechtsdenken is niet de taak der rechtsvergelijking. Dat onderzoek is de taak eener wetenschap die ik bij voorkeur rechtstheorie noem. Zij moet wel onderscheiden worden van de “Algemeene rechtsleer” die ± 1870 opkwam en vooral aan den naam van A. Merkel is verbonden, toen de afkeer van ieder rechts-wijsgeerig denken ten slotte leidde tot de poging naast de wetenschap van het positieve rechts iets algemeens te behouden in een wetenschap, die in het positieve recht van alle tijden en plaatsen het gelijke zou nasporen. Die wetenschap poogt{445} het gelijke in den inhoud van vele rechtsordeningen te vinden, in die pogingen heeft zij ongetwijfeld voor de wetenschap waarop ik doel nuttigen arbeid verricht, maar haar opzet is een andere. Zij zoekt naar een grootsten gemeenen deeler in de rechtsordeningen; zij zoekt het gelijke in inhoud, wij hebben het over het gelijke in den vorm; ons is het te doen om een wetenschap, die het a priori van elk positief recht naar zijn logische zijde aanwijst, die dus niet op abstraheeren uit zooveel mogelijk gegevens, maar op analyse van den aard van ons denken over recht uit is.

22

   Namun, sebelum kita mengolah lebih jauh hal itu kita hendak melakukan langkah samping, untuk menjernihkan pandangan kita, melangkah ke samping pada sebuah ilmu lain.
Saya memaksudkan Ilmu Bahasa. Pada waktu mendengarkan atau membaca tinjauan para sarjana ilmu bahasa (ahli bahasa) saya menjumpai, betapa banyak persamaan yang terdapat antara masalah-masalah yang diperlihatkan hukum dan bahasa. Ini bukanlah hal kebetulan, hukum terikat pada bahasa; penafsiran formula, ungkapan dalam tanda-bahasa, adalah bagian penting dalam Ilmu Hukum. Peristilahannya sendiri menunjukkan hal itu. Hukum berkulminasi dalam peradilan atau proses
mengucapkan hukum (rechtspraak). Hukum harus diucapkan untuk mentransformasi (mengubah) perintah yang abstrak dari faktor-faktor pembentukan hukum ke dalam kenyataan konkret. Dan sekarang yang mencolok adalah bahwa juga masalah kita dapat ditemukan dalam Ilmu Bahasa dan di sana dalam tahun-tahun terakhir sangat menarik perhatian. Masalah tentang sistematika, tentang kesatuan dalam bahasa yang dapat dimengerti secara logikal. Seperti untuk hukum, bagi bahasa keberadaan sistem tersebut bukanlah hal “kebetulan” atau “asal saja (sewenang-wenang)”, ia memiliki landasannya dalam fungsi logikal dari jiwa (akal-budi) kita. Dan seperti untuk hukum, hal ini membuat menjadi mungkin untuk meneliti bangunan sistematis tidak dari satu bahasa khusus tertentu, melainkan dari bahasa dalam arti umum.

22

   Doch voor wij dat nader uitwerken willen wij een zijstap doen, ter verheldering onzen blik ter zijde slaan naar een andere wetenschap.
Ik bedoel de taalwetenschap. Bij het aanhooren of lezen van beschouwingen van taalgeleerden trof het mij, hoeveel verwantschap bestaat tusschen de problemen, die recht en taal ons voorleggen. Dit is geen toeval, recht is aan taal gebonden, de uitlegging der formule, de uitdrukking in taal-teekens, is een voornaam stuk der rechtswetenschap. De terminologie zelf doet het uitkomen. Het recht culmineert in de rechtspraak. Recht moet worden gesproken om het abstracte bevel van de rechtscheppende factoren in een concrete werkelijkheid om te zetten. En nu is het merkwaardig, dat ook ons probleem in de taalwetenschap is te vinden en daar in de laatste jaren sterk de aandacht heeft. Het probleem van de systematiek, van de logisch te begrijpen eenheid der taal. Als voor het recht is voor de taal dat systeem niet ,,toevallig” of ..willekeurig”, het heeft zijn grond in de logische functie van onzen geest. En als voor het recht maakt dit voor de taal het mogelijk den systematischen bouw niet van een of andere bijzondere taal, maar van de taal in het algemeen te onderzoeken.

23

   Jika saya memahaminya dengan baik, penentuan perhatian pada butir ini menemukan permulaannya pada Ferdinand de Saussure. Sebuah kutipan kiranya mencukupi untuk tujuan saya. Ia mengatakan10: “Tandis que le langage est heterogene, la langue ainsi eéterminee est de nature homogene, c’est un systeme de signes ou il n’y a d’essentiel que l’union du sens.” (Jika “langagebersifat heterogen, “langueyang lebih terbatas bersifat homogen, ia adalah sebuah sistem lambang yang di dalamnya yang terpenting adalah kesatuan makna). Ja, “langageadalah berbicara, penggunaan bahasa oleh banyak orang (masyarakat) yang memunculkannya; “langueadalah bahasa sebagai kesatuan yang tampil dalam hal berbicara ini. Kesatuan yang untuk menjadi kesatuan niscaya harus menampilkan diri sebagai sistem. Selanjutnya (h. 80): “Une langue est un systeme rigoureusement lie de moyens d’expression commun a un ensemble de sujets parlants, il n’a pas d’existence hors des individus qui parlent (ou qui ecrivent) la langue, neanmoins il s’impose a eux, sa realite est celle d’une institution sociale.” [Sebuah “langueadalah sebuah sistem yang ketat sebagai sarana ekspresi pikiran yang sama dari sekelompok subyek pembicara, yang tidak mungkin berada di luar keberadaan individu-individu yang berbicara (atau yang menulis) dalam “langueitu, meskipun demikian ia dirasakan penting bagi mereka, realitasnya bagi mereka adalah sebagai pranata sosial]. Jadi: hal berbicara yang sama sekali tanpa perasaan keterikatan — namun demikian suatu sistem yang mengikat dari bahasa sebagai keseluruhan. Tidakkah Van Ginneken — salah seorang yang memberikan arah dalam hal ini — benar jika ia mengatakan11: “Juga dalam Ilmu Bahasa orang mulai mengerti bahwa tidak ada satu keseluruhan sistematis yang terwujud dari gabungan bagian-bagiannya, melainkan bahwa bagian-bagian hanya ada dalam keseluruhan dan bahwa karena itu gangguan atau perubahan salah satu bagian niscaya menimbulkan akibat berupa perubahan harmoni dalam bagian-bagian lain.” Andaikata tidak ada sesuatu kecuali gejala-gejala yang berdiri pada dirinya sendiri, yang dipersatukan agar dapat dikuasai oleh manusia, maka ilmu dengan demikian dapat melakukan tindakan sewenang-wenang atau sesuka hati — namun sebenarnya sistemnya terletak dalam kesatuan dari bahasa itu, yang harus ditemukan oleh ilmu.

23

   Als ik goed zie, vindt de bepaling van de aandacht op dit punt haar begin bij Saussure. Een enkel citaat zij mij vergund. Hij schrijft10: ,.Tandis que le langage est hétérogène, la langue ainsi déterminée est de nature homogène, c’est un système de signes où il n’y a d’essentiel que l’union du sens.” De langage is dus het spreken, het taalgebruik der velen die haar bezigen, de langue de taal als eenheid die in dit spreken zich vertoont. Een eenheid, die om eenheid te zijn zich noodzakelijkerwijs als systeem moet toonen. Verder: « Une langue est un système rigoureusement lié de moyens d’expression commun à un ensemble de sujets parlants, il n’a pas d’existence hors des individus qui parlent (ou qui écrivent) la langue, néanmoins il s’impose à eux, sa réalité est celle d’une institution sociale.” Dus: een praten zonder eenig gevoel van gebondenheid — niettemin een bindend systeem van de taal als geheel. De veelheid der verschijnselen mag zoo bont zijn als men wil, er is toch een eenheid in. Heeft Van Ginneken — een der{446}genen die hier richting wijzen — niet gelijk als hij zegt11: ,,Ook in de taalwetenschap is men gaan begrijpen, dat geen enkel systematisch geheel uit de samenvoeging van zijn deelen bestaat, maar dat de deelen er slechts zijn in het geheel en dat daarom storing of verandering van het eene deel noodwendig een harmonieuze omschikking van de andere deelen ten gevolge heeft.” Waren er niets dan op zichzelf staande verschijnselen, die ter beheersching door den mensch samengevoegd werden, de wetenschap zou daarbij naar willekeur of welgevallen kunnen handelen — nu is het systeem in de eenheid der taal zelf gelegen, door de wetenschap te ontdekken.

24

Bandingkan dengan apa yang saya kemukan di atas tentang sistem hukum. Dan sistem bahasa itu, yang mengikat kesatuan dalam bahasa tersebut — orang tidak dapat mengesampingkan sistem tersebut sekehendak hati, sebab bicaranya akan tidak lagi merupakan ekspresi “bahasa”, bicaranya itu akan tidak dapat dimengerti lagi. Seperti di dalam hukum, aturan memaksa (tidak terelakkan mendorong) terbentuknya sistem, demikian juga “pemahaman” (hal memahami) dalam bahasa. Dalam bahasa seperti dalam hukum, aturan memaksa memunculkan sistem, demikian juga hal memahami di dalam bahasa memunculkan sistem. Bahasa adalah hal penyampaian berita (pemberitahuan), suatu penyampaian yang mengandaikan bahwa ia dimengerti. Hal memahami akan tidak ada jika dalam pemakaian bahasa oleh banyak orang tidak terdapat kesatuan. Namun hal ini harus dipahami tidak dalam arti bahwa hal itu diusahakan secara sadar, ia berada (terjadi) di belakang tiap penggunaan bahasa secara tidak sadar. Hal ini terjadi tanpa disadari. Perkataan yang diucapkan adalah pengungkapan, pemaparan, panggilan untuk bertindak (melakukan perbuatan) dan hal berbicara itu sendiri adalah ihwal dalam kebersamaan dengan yang lain; seperti kebersamaan adalah hakikat dari hukum. Kebersamaan ini tidak dicari atau dibentuk melainkan sudah ada di sana. Berpikir bahasa, berpikir hukum adalah berpikir dalam kebersamaan. Manusia yang berbicara itu sendiri terikat pada sistem bahasa. Ia adalah suatu realitas, sama seperti pada hukum, yang berada dalam perkataan yang diucapkan atau ditulis, namun yang sebagai kesatuan dalam semua kata-kata itu secara logikal mendahului hal berbicara itu.

24

Men vergelijke wat ik boven blz. 443/444 over het rechtssysteem heb gezegd. En dat systeem, die eenheid bindt — de mensch kàn niet naar eigen goedvinden het ter zijde stellen, zijn spreken zou ophouden ,,taal” expressie te zijn, het werd onverstaanbaar. Gelijk in het recht de regel tot systeem dwingt, zoo in de taal het verstaan. Taal is mededeeling, een mededeeling die onderstelt, dat zij verstaan wordt. Er zou geen verstaan zijn indien in het taalgebruik der velen niet een eenheid was. Doch dit moet niet in dien zin begrepen worden dat dit verstaan worden bewust wordt nagestreefd, het ligt onbewust achter elk taalgebruik. Het gesproken woord is uitdrukking, beschrijving, oproep tot handelen en het spreken zelf is in de gemeenschap met den ander gelijk die gemeenschap het wezen van het recht is. Die gemeenschap wordt niet gezocht maar zij is er. Taaldenken is als rechts-denken gemeenschapsdenken. Doch op deze dingen kan ik thans niet ingaan. Niet alleen de wetenschap, de sprekende menschen zelf zijn aan het taalsysteem gebonden. Het is een realiteit, juist als die van het recht, die alleen bestaat in het gesproken of geschreven woord maar die toch als eenheid in al die woorden aan dat spreken logisch voorafgaat.

25

   Dalam bahasa dan hukum, kebertatanan pikiran manusia menampilkan diri. Ihwal mempelajari bahasa itu bukan hanya suatu penelitian terhadap gejala-gejala bahasa yang selalu berubah-ubah, melainkan juga terhadap bangunan dari bahasa sebagai bahasa, tentang hal berpikir manusiawi kita sendiri (ons menschelijk denken). Di samping Teori Hukum yang memiliki pemikiran hukum dari manusia sebagai obyeknya, dapat diadakan ilmu atau lebih tepat terdapat sebuah ilmu, yang meneliti pemikiran bahasa. Dan dalam bentuk-bentuk dasar dari keduanya akan terdapat persamaan (kesesuaian): subyek – obyek – hubungan di antara keduanya — apakah itu bukan obyek-obyek bagi yang satu maupun bagi yang lainnya? Bagi keduanya adalah penting bahwa teori ini dan ilmu dari gejala-gejalanya itu sendiri dapat dipisahkan. Hal itu adalah pikiran (pandangan), yang berkenaan dengannya a.l. A.W. de Groot telah mengungkapkannya ketika ia mengajukan pertanyaan12: “Sind die bekannten Wortarten indo-germanischer Sprachen linguistische Realitaeten oder sind es nun mehr oder weniger willkuerliche extra-linguistische Gruppierungen? … Wenn gehoeren sie der Sprache in engerem Sinn, der ‘langue’, oder nur der Rede, die ‘parole’ an?” (Apakah jenis-jenis kata dari bahasa Indo-german merupakan kenyataan yang bersifat linguistik atau apakah jenis-jenis kata ini sedikit banyak memberi efek pada pengelompokan yang bersifat ekstra linguistik yang manapun? Kapan kata-kata ini termasuk ke dalam bahasa dalam arti sempit, ‘langue’, atau hanya termasuk dalam percakapan, ‘parole’?”) Juga penelitian-penelitian De Groot terletak dalam arah itu, yang saya tunjukkan. Namun saya tidak dapat berhenti di sini lebih lama, jika saya ingin membatasi pada satu butir yang dimunculkan oleh persamaan dan perbedaan antara bahasa dan hukum.

25

In taal en recht beide komt de orde van ons denken uit. Studie van de taal is niet alleen een onderzoek van de steeds wisselende taalverschijnselen, maar ook van den bouw van de taal als taal, van ons menschelijk denken zelf. Naast de rechtstheorie die het rechtsdenken van den mensch tot voorwerp heeft, kan een wetenschap gesteld worden of liever is er een wetenschap, die het taai-denken onderzoekt. En in de grondvormen van beide zal overeenstemming zijn: subject — object — betrekking tusschen beide — zijn het niet onderwerpen voor de een als voor de ander? Voor beide zal het zaak zijn deze theorie en de wetenschap van de verschijnselen zelf te scheiden. Het is de gedachte, waaraan b.v. A. W. de Groot uiting gaf toen hij de vraag stelde12: “Sind die bekannten{447}Wortarten indo-germanischer Sprachen linguistische Realitaten oder sind es nun mehr oder weniger willkürliche extra-linguistische Gruppierungen? “Wenn gehören sie der Sprache in engerem Sinn, der ,.langue”, oder nur der Rede, die ,.parole” an” Ook De Groot’s onderzoekingen liggen in de richting, die ik aanwees. Ik kan er echter niet langer bij stilstaan, wil mij hier bepalen tot een punt dat overeenstemming en verschil beide tusschen taal en recht doet uitkomen.

26

   Kita mengatakan bahwa bahasa membentuk sebuah sistem, yang mengikat. Walaupun demikian kita harus mengakui gejala, bahwa terdapat juga hal tidak sistematis yang diucapkan, yang dalam berbicara mengubah sistem tersebut. “Parole” dari waktu ke waktu menyimpang dari “langue”. Jespersen13 menjelaskan: “English grammar forms a system, but is not everywhere systematic.” Terdapat hal berbicara yang “korek” dan yang “tidak korek”, yang tidak korek dapat menjadi korek. Mengikuti ungkapan Van Ginneken, maka akan diperlukan perubahan harmoni dari sistem tersebut. Dan lagi-lagi kita hendaknya jangan mengartikannya sedemikian, bahwa dengan demikian para sarjana harus menemukan sebuah sistem yang baru, melainkan mereka harus mempertanyakan: sejauh mana sistem itu telah berubah? Sekali diterima maka pemakaian bahasa yang tidak pas itu dalam konsekuensi logikal menyandang dampaknya, juga di tempat lain menimbulkan perubahan-perubahan. Halnya persis demikian dengan hukum kebiasaan yang berlaku berlawanan dengan undang-undang. Ia adalah bukan hukum, ia tidak sesuai dengan sistem, namun demikian ia tetap juga dapat menjadi hukum. Jika ia menjadi hukum, ia memaksa sebagai konsekuensi logikalnya perubahan lebih jauh. Di sini kita dengan jelas melihat batas-batas dari hal kebersisteman dalam hukum dan bahasa. Sistem itu memaksa, tetapi paksaan itu tidak mutlak, keterikatan logikal di sini tidak berlaku tanpa syarat seperti dalam matematika. Ia tidak dapat begitu, karena hukum dan bahasa adalah gejala-gejala di dalam waktu, jadi terikat (tunduk) pada waktu dan dengan itu pada perubahan. Sistem itu, sistem dalam hukum dan bahasa, seperti sudah saya menyatakannya di tempat lain14, adalah sebuah sistem terbuka. Ia dinamis, tidak statis. Jika orang berdasarkan ini menyangkal hal kebersisteman itu sendiri, maka hal itu adalah suatu pemahaman yang keliru tentang dialektika pemikiran kita. Sebaliknya, sebagaimana sudah dikatakan, perubahan itu sendiri memunculkan kesatuan tersebut, artinya tiap perubahan niscaya demi kesatuan logikal menimbulkan dampaknya di tempat lain.

26

   We zeiden dat de taal een systeem vormt, dat bindt. Niettemin moeten we het verschijnsel erkennen, dat er ook onsystematisch wordt gesproken, dat in het spreken zich het systeem wijzigt. De “parole” wijkt voortdurend van de “langue” af. Jespersen13 verklaart: “English grammar forms a system, but is not everywhere systematic”. Er is “correct” en “incorrect” spreken, het incorrecte kàn correct worden. Naar Van Ginneken’s woord is dan harmonieuze omschikking van het systeem noodig. En weer moeten we dat niet zoo begrijpen, dat dan de geleerden een nieuw systeem moeten uitvinden, maar zij moeten zich afvragen: in hoeverre is het systeem gewijzigd? Eenmaal aanvaard heeft het niet-passende taalgebruik in logische consequentie zijn invloed, ook elders komen wijzigingen voor. Het is precies zoo met het gewoonterecht, dat zich tegen de wet in doet gelden. Het is niet-recht, het past niet in het systeem, niettemin wordt het toch recht. En als het recht geworden is, dwingt het in logische consequentie tot verdere wijziging. We zien hier duidelijk de grens van het systematische in het recht en taal beide. Het systeem dwingt, maar de dwang is niet absoluut, de logische gebondenheid niet als in de wiskunde onvoorwaardelijk. Zij kan dat niet zijn omdat recht en taal verschijnselen in den tijd zijn, aan tijd en dus aan wisseling onderworpen. Het systeem is, gelijk ik het elders uitdrukte, een “open” systeem.14. Het is dynamisch, niet statisch. Het is echter een miskenning van de dialectiek van ons denken, indien men op grond hiervan het systematische zelf zou ontkennen. Integendeel, gelijk gezegd, de verandering zelve doet de eenheid uitkomen, iedere wijziging heeft noodzakelijkerwijze dus ter wille der logische eenheid haar uitwerking elders.

27

   Butir yang saya tunjuk memperlihatkan persamaan, pada saat yang sama juga menunjukkan perbedaan antara bahasa dan hukum. Pada keduanya orang dapat menunjukkan suatu saat di dalamnya, dalam suatu peralihan yang perlahan-lahan, hal yang menyimpang diterima (memperoleh akseptasi), yang tidak korek menjadi korek, yang bukan hukum menjadi hukum. Namun terdapat perbedaan: otoritas (kekuasaan yang berkewenangan, gezag) yang membuat hal ini terjadi adalah tidak sama, bahkan orang dapat berkeyakinan jika orang menggunakan perkataan otoritas dalam arti yang sebenarnya bahwa dalam bahasa tidak terdapat otoritas, sedangkan dalam hukum ada otoritas. Karena itu, dengan segera masalah itu mendesak dengan lebih keras dalam hukum ketimbang dalam bahasa.15 Jika hukum itu memonopoli pembentukan hukum, yang didelegasikan kepada pembentuk undang-undang, bagaimana ia dapat timbul bertentangan dengan pembentuk undang-undang dalam hukum? Hal itu pada dasarnya dipandang tidak dapat terjadi, namun terjadi juga. Ada yuris yang dengan berbagai cara menyangkalnya, ada yuris lain yang lebih rasional, yang mengakuinya namun sangat menyayangkannya. Dalam bahasa juga terdapat penyesalan itu, namun menyandang sifat yang berbeda. Otoritas yang sungguh-sungguh memerintahkan untuk membedakan antara pemakaian bahasa yang korek dan yang tidak korek, adalah tidak ada. Otoritas, yang kita bicarakan dalam bahasa, perlawanan dari para penulis dan sarjana terhadap munculnya pemakaian bahasa yang salah, tidak memerintahkan, jika ia dapat melakukan hal itu (memang dicoba untuk melakukannya lewat sekolah) maka sesungguhnya ia adalah otoritas hukum (rechtsgezag).
Kita pada titik ini — untuk sifat dari hukum dan Ilmu Hukum memiliki arti sangat penting — harus berhenti sedikit lebih lama.

27

   Is er dus overeenstemming, het punt waarop ik wees toont tegelijk het verschil tusschen taal en recht. Bij beide zal men een oogenblik kunnen aanwijzen waarop in den langzamen overgang het afwijkende is geaccepteerd, het incorrecte correct is geworden, het niet-recht recht. Maar is er verschil: het gezag dat uitmaakt dat dit is geschied is een ander, men zou zelfs kunnen volhouden, als men gezag in zijn eigenlijken zin neemt, dat er geen gezag in taal is, wel in het recht. Daarom wringt al dadelijk het probleem{448}zooveel sterker in het recht dan in de taal. Hoe kan als het recht de rechtsvorming monopoliseert, aan den wetgever opdraagt, tegen den wetgever in recht ontstaan? Het is veelal onmogelijk geoordeeld, niettemin het gebeurt.15 Er zijn juristen, die zich in alle mogelijke bochten wringen om het te ontkennen, er zijn anderen, verstandigen, die het erkennen maar die zich toch hevig ergeren. In de taal is die     er ook, maar zij is van anderen aard. Een gezag dat werkelijk opleggend onderscheidt tusschen correct en incorrect taalgebruik is er niet. Het gezag, waarvan wij in de taal spreken, het verzet van auteurs en geleerden tegen een opkomend incorrect taalgebruik legt niet op, zou het dat vermogen (wel poogt het dat soms via de school) dan ware het rechtsgezag. Wij moeten bij dit punt — voor den aard van recht en rechtswetenschap van groot belang — wat langer stilstaan.

28

§ 6 Perbedaan dengan Ilmu Bahasa: otoritas.

   Salah satu ciri dari hukum adalah ketidak pastiannya. Kita berhadapan dengan sebuah kejadian, harus secara keras dan tegar — itu juga adalah tuntutan hukum — dapat mengatakan: ini adalah hukum, itu melawan hukum, menarik garis pemisah yang tajam dan … kita ragu, tidak segera yakin pada diri sendiri.16 Bagaimana hal itu terjadi? Bukankah hanya ada satu hukum, yang sudah ditetapkan terlebih dahulu bagi kita (ons voorgeschreven), dan jika ia tidak ditetapkan terlebih dahulu, bukankah ia harus dapat ditunjukkan ada dalam kesadaran hukum kita, dan kita akan tidak tahu apa isinya? Kenyataannya dua-duanya benar, hal ini memerlukan penjelasan (penjernihan).
Hukum tidak pernah berkenaan dengan manusia individual (individu), selalu manusia dalam kebersamaannya, manusia dalam masyarakat. Hal itu harus dikemukakan terlebih dahulu. Kesadaran hukum kita adalah suatu keyakinan internal (batiniah), ia memaksa kita, kita merasakannya diletakkan kepada kita dan kita tidak boleh menghindarinya — namun demikian ia pada saat yang sama terikat pada apa yang oleh orang lain, sesama warga-hukum kita, dirasakan atau dipikirkan. Ihwalnya tidak seperti dalam logika murni sebuah ihwal berpikir individual, yang tentangnya kita mengetahui, bahwa juga pada orang lain ia berfungsi secara demikian, bahwa manusia berpikir dengan cara demikian, hal berpikir harus memiliki bentuk tertentu, tetapi terdapat suatu panggilan, suatu tuntutan yang terletak dalam kehidupan rokhaniah, yang mengarahkan diri kepada orang lain dan dari orang tersebut meminta jawaban. Pemikiran hukum (berpikir hukum, rechtsdenken) adalah pemikiran masyarakat (berpikir dalam konteks bermasyarakat, gemeenschapsdenken): siapa mencari hukum ia tidak bermonolog, melainkan memanggil, meminta jawaban. Dan jawaban itu ikut menentukan pikirannya sendiri, tidak hanya karena ihwalnya seperti di mana pun juga memaksa, untuk lebih mengontrol pikirannya sendiri — melainkan karena kita pada akhirnya tidak dapat mempertahankan pemikiran sendiri sebagai tuntutan kesadaran hukum jika ia tidak menemukan (memperoleh) gema.

28

§ 6 Tegenstelling tot taalwetenschap: het gezag.

   Een der kenmerkende dingen van het recht is zijn onzekerheid. Wij staan voor een geval, moeten hard en onwrikbaar — ook dat eischt het recht — kunnen zeggen: dit is recht, dat onrecht, een vlijmscherpe scheiding maken16 en… wij aarzelen, zijn niet dadelijk zeker van ons zelf. Hoe kan dat? Er is toch maar één recht, dat is ons voorgeschreven, en als het niet voorgeschreven is moet het toch in ons rechtsbewustzijn zijn aan te wijzen, en we zouden niet weten wat dat inhoudt? Toch is beide waar, het verdient opheldering.
Het recht betreft nooit den enkeling, altijd den mensch in gemeenschap. Dat moet hier voorop staan. Ons rechtsbewustzijn is een innerlijke overtuiging, zij dwingt ons, we voelen ons haar opgelegd en mogen haar niet ontwijken — toch is zij tegelijkertijd gebonden aan wat anderen, onze rechtsgenooten, voelen en denken. Er is niet als in de zuivere logica een individueel denken, waarvan we weten, dat het ook bij anderen aldus functionneert, dat de mensch zoo denkt, het denken dien bepaalden vorm heeft, maar er is een oproep, een eisch in ons geestesleven gelegen, die zich tot den ander richt en van hem antwoord vraagt. Rechtsdenken is gemeenschapsdenken: wie naar recht zoekt houdt geen monoloog, maar roept op, vraagt antwoord. En het antwoord bepaalt mede zijn eigen denken, niet alleen omdat het zooals overal elders dwingt, het eigen denken nog meer te controleeren — maar omdat wij dit eigen denken op den duur niet als eisch van rechtsbewustzijn kunnen volhouden als het geen weerklank vindt.

29

Jauh di dalam kita dapat saja suatu tuntutan keadilan menyala terus, yang oleh orang lain tidak di(ter)dengar — dalam kesadaran hukum nyala api itu tidak dapat bertahan terus, jika ia tidak memperoleh bahan bakar baru dari jawaban (tanggapan). Kesadaran hukum berkembang (mengembangkan diri) dalam suatu dialog yang tidak pernah berhenti, yang di dalamnya semua warga-sehukum berpartisipasi, ia mungkin lebih tepat untuk dikatakan mengalir (membaur, vloeien) ketimbang tidak pasti. Namun demikian, kesadaran hukum yang sama menuntut bahwa dalam kenyataan konkret harus selalu dinyatakan apa hukumnya, putusannya harus definitif. Karena itu ia memerlukan (menghendaki) suatu otoritas (gezag) yang memberi putusan. Otoritas yang manusiawi, yang dapat salah (feilbaar), yang sering dilawan, diperlukan sebab manusia dalam kekurangannya pada saat yang sama memerlukan hukum dan tidak mampu menjangkau hukum ini sekaligus sedemikian sehingga ia di hadapan kita dari segala segi bagi tiap orang tidak dapat dicampakkan.
Namun, orang dapat bertanya, mengapa penilaian hukum orang dapat berbeda, jika kesadaran hukum adalah suatu fungsi dari jiwa manusia (menselijke geest). Tidakkah soalnya terletak di sini, demikian saya ingin menjawab, bahwa manusia dalam keterbatasan dan terutama dalam dosanya, yang menghalanginya untuk dapat berpikir jernih dan lebih-lebih bertindak murni, memang mengetahui bahwa harus ada hukum dan memang ada, suatu keharusan yang diletakkan kepada masyarakat, juga memiliki gagasan tentang asas-asas yang menguasainya, namun tidak mampu mengenali konsekuensi-konsekuensi dari hal itu, hukum dalam kenyataan konkret, juga tidak, jika ia sudah mengenalinya, bertindak sesuai dengan itu, terdorong oleh motif-motif kepentingan sendiri dan nafsu berkuasa, yang mencari dirinya sendiri dan harapan yang tidak pernah berakhir untuk meskipun demikian membenarkan keinginannya sendiri sebagai hukum?

29

Diep in ons kan een eisch van gerechtigheid blijven branden, die door anderen niet wordt gehoord — in het rechtsbewustzijn kan die vlam niet duren,{449} als zij niet door het antwoord nieuwe brandstof bekomt. Het rechtsbewustzijn ontwikkelt zich in een nooit eindigende dialoog, waaraan alle rechtsgenooten deel nemen, het is misschien nog eerder vloeiend dan onzeker te noemen. En toch eischt hetzelfde rechtsbewustzijn dat steeds in concreto wordt gezegd wàt recht is, de uitspraak definitief is. Daarom vraagt het om een gezag dat beslist. Het menschelijk, feilbaar, dikwijls aangevochten, gezag is noodig omdat de mensch in zijn gebrekkigheid tegelijk èn recht behoeft èn dit recht niet vermag te grijpen, zóó dat het steeds naar alle zijden voor ieder onafwijsbaar voor ons staat.
Maar, kan men vragen, hoe komt het toch, dat de rechtsoordeelen der menschen verschillen, als het rechtsbewustzijn toch functie is van den menschelijken geest. Zit dit niet hierin, zou ik willen antwoorden, dat de mensch in zijn beperktheid en in zijn zonde vooral, die hem verhindert zuiver te denken en meer nog zuiver te handelen, wel weet dàt er recht moet zijn en is, een behooren dat de gemeenschap is opgelegd, ook wel notie heeft van de beginselen die het beheerschen, maar de consequenties daarvan, hét recht in concreto, niet vermag te kennen, noch, als hij het al kent, daarnaar te handelen, gedreven als hij wordt door motieven van eigen belang en heerschzucht, van zich zelf zoeken en van den nooit eindigenden wensch dit eigen willen toch als recht te rechtvaardigen?

30

   Kesadaran kita memiliki kaitan dengan hal-hal yang sangat umum: tidak merugikan orang lain (tidak membuat orang lain menderita, neminem laedere), menghormati atau memberikan apa yang menjadi haknya (suum quique tribuere), yang tidak lebih dari sekedar formal belaka — ia secara konkret pada saat yang sama memberikan reaksi terhadap kejadian tertentu: ini adalah tidak adil (melawan hukum, onrecht). Namun reaksi itu intuitif, tidak terdapat jalan antara aturan yang abstrak dan putusan intuitif itu, namun demikian — di atas kami sudah menjelaskannya — kesadaran hukum itu menuntut yang satu terhadap yang lainnya dipertanggung jawabkan. Putusan konkret itu boleh saja pada akhirnya ditemukan secara intuitif, namun ia harus dapat dibenarkan berdasarkan aturan tersebut.
Namun masih banyak hal lain lagi. Kita memberikan reaksi langsung terhadap peristiwa konkret. Tetapi apa peristiwa konkret ini? Kita mengetahuinya lewat pengamatan. Namun apakah kita mengetahui semuanya sejauh bagi hukum penting? Tindakan yang kita amati atau yang disampaikan oleh kesaksian, harus dipandang dalam hubungannya dengan yang lain. Tiap yuris mengetahui, bagaimana sebuah pergeseran kecil dalam kompleks fakta dapat mengakibatkan penilaian berbalik secara total. Kita harus mengetahui keseluruhan. Ihwalnya kembali tidak pasti, apa yang dalam suatu kejadian harus dipandang sebagai keseluruhan, apa yang secara hukum relevan, apa yang tidak. Di sini hanya bakat dan latihan yang mengajarkan jalan yang benar.
Tentu saja halnya tidaklah demikian bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya dikendalikan oleh keraguan yang mengganggu. Hal ini tidak terjadi, karena alasan sederhana saja bahwa pertanyaan hukumnya tidak diajukan. Tetapi halnya menjadi lain, jika komplikasi hubungan-hubungan yang disebabkan oleh saling bersilangnya hubungan-hubungan antar-manusia atau oleh permusuhan, dapat memunculkan pertanyaan tentang siapa yang dalam suatu konflik mempunyai hak. Dapat terjadi bahwa hal melawan hukum sedemikian jelasnya, sehingga pihak-pihak yang tidak terlibat dapat secara langsung melihatnya, dapat juga terjadi bahwa kita merasa ragu, berada dalam keraguan untuk menentukan siapa yang berhak siapa yang melawan hukum.

30

   Ons bewustzijn heeft betrekking op zeer algemeene dingen: den ander geen geweld doen (neminem laedere), hem eerbiedigen in het zijne (suum cuique tribuere), die niet veel meer dan formeel lijken — het reageert tegelijk concreet op een bepaald gebeuren: dit is onrecht. Doch die reactie is intuïtief, daar is geen weg tusschen den abstracten regel en de intuïtieve uitspraak en toch — wij hebben het boven betoogd — eischt juist het rechtsbewustzijn dat het een tegenover het andere wordt verantwoord. De concrete beslissing mag ten slotte intuïtief worden gevonden, zij moet ook tegenover den regel kunnen worden gerechtvaardigd.
Doch er is meer. Wij reageeren direct op een concreet gebeuren. Doch wat is dit concreet gebeuren? Wij kennen het door waarneming. Maar kennen wij het geheel voorzoover voor het recht van belang? De daad die we waarnamen of die door getuigen wordt medegedeeld, moet gezien worden in verband met andere. Iedere jurist weet. hoe een kleine verschuiving in het feiten-complex een totalen omkeer van het oordeel ten gevolge kan hebben. Wij moeten het geheel kennen. Het is weder onzeker, wat in een bepaald geval als het geheel zal moeten worden beschouwd, wat rechtens relevant is, wat niet. Eerst gave en oefening leeren hier den rechten weg.
Nu is dit natuurlijk niet zoo, dat wij in den gewonen gang van de alledaagsche dingen geregeld door den twijfel zouden worden gekweld. Dit gebeurt niet, omdat de rechtsvraag eenvoudig niet{450}wordt gesteld. Maar het wordt anders, waar door de complicatie der verhoudingen, het door elkaar gestrengeld liggen van de betrekkingen tusschen de menschen of door hun vijandschap, de vraag wordt opgeworpen, wie nu in een strijd recht heeft. Het onrecht kan zoo klaar zijn, dat ieder niet-betrokkene het direct ziet, het kan ook, dat wij gaan twijfelen, in de aarzeling leven.

31

Secara kejiwaan juga di dalam hukum kita tidak menjalani kehidupan yang tidak terputus-putus, terdapat asas-asas di dalam hukum yang menunjuk kita pada arah yang berlawanan17: pengakuan kepribadian tiap manusia mengikat pada aturan ini, pengakuan kepentingan umum pada aturan yang lain. Dalam kejadian konkret harus diputuskan yang mana yang harus dipandang lebih berat. Hal itu dapat jelas sekali, tetapi dapat juga sangat meragukan (tidak jelas). Orang yang satu menilai berbeda dari orang lain — pada hal mereka hidup dalam masyarakat yang sama, dan menurut sifat logikal dari hukum itu hanya salah satu yang mewujudkan hukumnya.
Kesadaran hukum kita sendiri memerintahkan bahwa terhadap hal ini harus diberikan putusan, kita mencari suatu otoritas (kekuasaan sah) yang menetapkan putusan. Hukum menghendaki tindakan. Otoritas itu adalah suatu keterberian dari hukum, siapa yang mengemban tugas ini akan ditunjukkan oleh situasi kesejarahan konkret.
Salahlah pandangan bahwa kesadaran hukum itu berbeda-beda dan bahwa orang-orang karena itu bersepakat bahwa hal itu harus ditentukan oleh suatu pihak ketiga dengan cara yang kurang lebih sewenang-wenang (willekeurig, sekehendak hati), siapa yang benar, atau bahwa hal ini berdasarkan suatu hasil penghitungan dapat disimpulkan (diturunkan, diderivasi) suara yang lebih banyak terhadap yang lebih sedikit. Secara historis hal itu salah, ia juga tidak dapat diderivasi dari analisis kenyataan kehidupan kejiwaan dan kehidupan bersama. Manusia sendiri dalam kesadaran hukumnya mempunyai kebutuhan pada otoritas. Juga hubungan ini memiliki dua segi: penundukan itu tidak tanpa syarat, dapat terjadi bahwa kesadaran hukum tetap akan mengatakan tidak terhadap putusan otoritas, — tetapi kekurangan dari keberadaan sebagai manusia yang saya maksudkan, ketidak pastian hukum yang saya bicarakan, memaksa untuk menerima otoritas itu, tidak sebagai sesuatu yang datang dari luar untuk menolong kekurangan (kelemahan) penilaian hukum kita, melainkan sebagai bagian dari penilaian hukum itu sendiri.

31

Geestelijk ook in het recht leiden wij niet een ongebroken leven, er zijn beginselen in het recht die ons in tegengestelde richting wijzen17: de erkenning der persoonlijkheid van ieder mensch houdt ons dézen regel voor, de aanvaarding der gemeenschap genen. In het concrete geval zal moeten worden uitgemaakt wat moet overwegen. Dat kàn duidelijk zijn, dat kan ook wel uiterst onzeker schijnen. De eene mensch oordeelt anders dan de ander — toch leven zij samen in dezelfde gemeenschap en moet naar den logischen aard van het recht slechts een van beide oordeelen recht zijn.
Ons rechtsbewustzijn zelf dicteert ons dat dit moet worden uitgemaakt, wij zoeken een gezag, dat beslist. Het recht vraagt de daad. Dat gezag is een gegeven van het recht, wie er mee belast is zal de historisch-concrete situatie aanwijzen.
Onjuist is de voorstelling, dat het rechtsbewustzijn verschillend is en de menschen daarom afspreken dat nu door een derde min of meer willekeurig moet worden uitgemaakt, wie gelijk heeft of dat dit uit een optelsom, meerderheid tegenover minderheid kan worden afgeleid. Dat is historisch fout, het is ook niet uit analyse van de werkelijkheid van geestes- en samenleven af te leiden. De mensch zelf heeft behoefte in zijn rechtsbewustzijn aan gezag. Ook weer deze verhouding is een tweezijdige: de onderwerping is niet onvoorwaardelijk, het kàn dat het rechtsbewustzijn neen blijft zeggen tegen de uitspraak van het gezag, — maar de gebrekkigheid van het menschelijk zijn waarop ik doelde, de onzekerheid van het recht, waarover ik sprak, dwingen tot de aanvaarding van het gezag, niet als een van buiten komend ding dat de gebrekkigheid van onze rechtsoordeelen verhelpt, maar als deel van het rechts-oordeel zelf.

32

Kita menyadari bahwa harus dibuat putusan atau dilakukan penilaian. Kita juga dapat mengatakannya begini: halnya bukan hanya persoalan logika untuk menentukan apa hukumnya, putusan tersebut, betapa pun ia harus mempunyai landasan secara logis (perhatikan bahwa bangunan vonis putusan hakim juga adalah tidak lain ketimbang reproduksi dari struktur pemikiran hukum kita sendiri), mempunyai sesuatu yang lebih ketimbang nilai logikal. Ia harus berlaku, artinya merupakan hukum, juga jika ia secara logikal salah. Asas “het gezag van het gewijsde” (otoritas putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap) — keterikatan pada putusan pengadilan, apakah ia “tepat” atau tidak — adalah juga asas dari tiap hukum yang diteliti oleh Teori Hukum. Dalam asas itu tampak bahwa makna otoritas itu tidak di samping melainkan di dalam hukum. Tentu saja hal itu tidak meniadakan bahwa pengembangan dan pembatasan asas ini, yang dalam tiap hukum positif dapat berbeda-beda, adalah obyek ilmu tentang hukum positif.
Kita lihat bahwa kita di sini pada bidang hukum berada jauh dari bidang bahasa. Tetapi saya hanya berbicara tentang hukum sebagai bagian dari kehidupan kejiwaan kita. Namun, hal yang mencolok adalah bahwa ketidak pastian selalu dapat dirasakan, juga dalam pranata-pranata (instellingen) yang diciptakan demi kepastian. Sebab, manusia tidak dapat menanggung ketidak pastian. Ia menghendaki bahwa hukum itu ajeg dan pasti, jiwa manusia di mana pun sehubungan dengan itu menempuh jalan yang sama, ia menciptakan pranata-pranata yang sebelum kejadian menyatakan apa yang akan menjadi hukumnya, tentu saja in abstrakto, yang dari dalamnya dapat ditarik kesimpulan konkret hanya dengan penalaran logikal (pembentukan undang-undang) atau ia menetapkan putusan konkret sebagai contoh yang berdasarkannya secara analogikal tiap kejadian baru dapat diselesaikan (peradilan, preseden).

32

Wij zijn ons bewust, dat er geoordeeld moet worden. Wij kunnen dat ook zoo zeggen: het is niet alleen een vraag van logica uit te maken wat recht is, de beslissing heeft, hoezeer zij logisch moet zijn gefundeerd (men lette op den bouw van de rechterlijke vonnissen die niet anders is dan een reproductie van de structuur van ons rechtsdenken zelf), meer dan logische waarde. Zij moet gelden, d.i. recht zijn, ook al zou zij logisch fout zijn. Het beginsel van het gezag van het gewijsde — de gebonden¬heid aan de rechterlijke uitspraak, of zij “juist” is of niet — is mede een door de rechtstheorie te onderzoeken beginsel van ieder recht. In dat beginsel blijkt de beteekenis van het gezag niet naast maar in het recht. Wat natuurlijk niet wegneemt, dat uitwerking{451} en begrenzing van dit beginsel in ieder positief recht verschillend kan zijn, voorwerp der wetenschap van het positieve recht wordt.
Wij zien dat wij hier op rechtsgebied wel ver afraken van dat der taal. Toch sprak ik nog alleen over het recht als stuk van ons geestelijk leven. Het merkwaardige is echter, dat de onzekerheid zich voortdurend doet gevoelen ook in die instellingen die ter wille der zekerheid worden geschapen. Want de mensch ver¬draagt de onzekerheid niet. Hij wil het recht vast en zeker, de menschelijke geest volgt daarbij overal denzelfden weg, hij schept instituten die van tevoren zeggen wat recht zal zijn, in abstracto dan, waaruit de concrete conclusie slechts door logisch betoog be¬hoeft te worden getrokken (wetgeving) of hij stelt de concrete uitspraak als voorbeeld waardoor in analogie ieder nieuw geval kan worden uitgemaakt (rechtspraak, precedent).

33

   Tidak satu pun dari keduanya yang tuntas. Yang terakhir jelas: kapan kejadian baru itu sama, kapan berbeda — harus ada suatu otoritas yang membedakannya (yang menetapkan pembedaannya). Namun yang pertama juga lemah: tidak ada perundang-undangan yang mencakup secara a priori kemajemukan kehidupan secara lengkap. Ketidak pastian yang telah disingkirkan setiap kali muncul kembali, sejarah tiap hukum yang terkodifikasi menunjukkan hal itu. Saat ini saya tidak dapat berpanjang lebar tentang hal itu.
Cukuplah bagi kita bahwa harus ada suatu otoritas yang menetapkan (memutuskan) apa yang berlaku sebagai hukum, baik terhadap bahan-bahan positif terberi maupun terhadap hukum sebagai bagian dari kehidupan kejiwaan rakyat.
Keseluruhan hukum positif adalah perjuangan melawan ketidak pastian. Dalam undang-undang, peradilan dan ilmu terdapat kekayaan dari kemampuan manusia, dari kultur, yang selalu membantu untuk menemukan hukum dan menegakkan hukum. Tanpa itu akan terjadi kekacauan (khaos), namun ketidak pastian hukum tidak pernah dapat sepenuhnya ditiadakan.
Terbawa oleh sifatnya, dapat dikatakan bahwa hukum itu positif: ia memerlukan realisasi. Sistem yang logikal itu tidak dapat tetap teori, dalam kehidupan manusia harus ada intervensi. Diperlukan ada otoritas untuk menetapkan putusan (peradilan), otoritas untuk menetapkan aturan-aturan yang berdasarkannya diambil putusan dan memelihara kesatuan dalam hukum (perundang-undangan), otoritas untuk menegakkan hukum (polisi). Trias fungsi-fungsi dari negara yang dikemukakan Montesquieu mengungkapkan inti hubungan antara hukum dan negara. Sebab di dalam negara, yakni dalam bentuk hukum dari rakyat, terdapatnya otoritas yang kita bicarakan, otoritas orang-orang tertentu dalam suatu situasi kesejarahan tertentu pada suatu rakyat tertentu. Di dalam otoritas itu, berlangsungnya perkaitan antara hukum yang dipikirkan secara abstrak dengan kenyataan historis terberi, olehnya hukum itu harus digambarkan (diberi wujudnya).
Saya tidak dapat memasuki hal ini semua di sini. Mungkin saya telah memberikan uraian terlalu panjang lebar tentang hal ini, namun demikian tetap saja masih fragmentaris, tetapi saya sulit untuk melewatkannya, karena otoritas sebagai unsur dari hukum turut menentukan sifat dari Ilmu Hukum.

33

   Geen van beide is afdoende. Het laatste is duidelijk: wanneer is het nieuwe geval gelijk, wanneer verschillend — er moet een gezag zijn dat scheidt. Maar ook het eerste staat zwak: geen wet¬geving omvat a priori de volledige veelvuldigheid van het leven. De weggeduwde onzekerheid duikt telkens weer op, de geschiedenis van ieder gecodificeerd recht wijst het aan. Ik kan er nu niet over uitweiden.
Genoeg voor ons zij dat er een gezag moet zijn dat uitmaakt èn tegenover de positieve gegevens èn tegenover het recht als deel van het geestelijk volksleven wàt rechtens is.
Geheel het positieve recht is een strijd tegen de onzekerheid. In wet, rechtspraak en wetenschap ligt een schat van menschelijk kunnen, van cultuur, die altijd weer dienst doet om recht te vinden en recht te handhaven. Zonder dat was er een chaos, doch overwonnen is de onzekerheid nooit.
Recht is uit den aard kan men zeggen, positief: het behoeft verwerkelijking. Het logische systeem kan niet theorie blijven, er moet in het menschenleven worden ingegrepen. Er is gezag noodig om te beslissen (rechtspraak), gezag om de regels te stellen waarnaar beslist wordt, de eenheid van het recht te bewaren (wetgeving), gezag om het te handhaven (politie). Montesquieu’s trias der functies van den staat, legt de kern der verhouding van recht en staat bloot. Want in den staat, dat is in den rechtsvorm van het volk, ligt het gezag waarvan wij spreken, het gezag van bepaalde menschen in een bepaalde historische situatie bij een bepaald volk. In hem is de verbinding van het abstract gedachte recht met de historisch gegeven werkelijkheid, door hem moet het recht worden uitgebeeld.
Ik kan op dit alles hier niet ingaan. Wellicht weidde ik er reeds teveel over uit, het bleef toch fragmentarisch, doch ik kon het moeilijk missen omdat het gezag als element van het recht mede den aard der rechtswetenschap bepaalt.

34

   Sekarang masih sebuah catatan. Orang dapat bertanya, apakah Hukum Internasional yang tidak memiliki unsur otoritas itu bukan hukum? Saya menjawab bahwa ia adalah hukum — ada keyakinan keterikatan — selalu terdapat realisasi sekalipun hanya minimal saja — namun juga bukan hukum, karena tidak memiliki otoritas. Ia adalah hukum dalam keadaan menjadi (recht in wording). Terdapat sedikit hal yang terhadapnya kemanusiaan demikian merindukan seperti menutup perjanjian, yang akan membuatnya menjadi hukum yang sungguh-sungguh, otoritas yang menetapkan hukum, yang menetapkan aturan-aturan hukum, yang menegakkan hukum di antara bangsa-bangsa. Dalam hubungan-hubungan dewasa ini, negara adalah bentuk hukum dari otoritas. Sudah dengan sendirinya bahwa bentuk itu dapat juga lain, namun ini adalah sudah pasti, bahwa keterikatan hukum pada masyarakat menyebabkan hukum selalu berada dalam suatu bentuk yang ditentukan secara historis. Keseluruhan analisis tentang hukum, yang tentangnya saya paparkan dalam garis besar, hanya mempunyai makna jika hal itu dilakukan berkenaan dengan suatu kenyataan konkret terberi secara historis. Sebagai kenyataan, hukum itu selalu merupakan hukum positif, sekarang di sini, untuk suatu masyarakat tertentu yang hidup di atas suatu wilayah tertentu. Dengan itu semua unsur a-logikal muncul kembali dalam hukum. Sebaliknya suatu bangsa (rakyat) hanya memiliki kehidupan sendiri, — baru benar-benar merupakan suatu bangsa — jika ia terorganisasi dengan aturan-aturan hukum dalam negara, jika hukum menunjukkan, siapa yang menetapkan aturan-aturan umum (perundang-undangan), siapa yang memutusi perselisihan-perselisihan konkret (peradilan), siapa yang menegakkan hukum (pemerintahan). Bahwa negara itu dapat mengemban fungsi-fungsi lain — seberapa jauh ia melebarkan kekuasaan hukumnya, semuanya tiap kali ditentukan oleh pertanyaan-pertanyaan yang harus diputus berdasarkan fakta-fakta terberi, namun keberadaan negara sebagai bentuk hukum tergantung pada tiga faktor tersebut tadi.

34

   Nu nog slechts één opmerking. Is volkenrecht dan geen recht,{452}kan men vragen, dat mist toch dit gezag. Ik antwoord dat het wèl recht is — er is de overtuiging van de gebondenheid — er is altijd nog een zij het minimale rest van verwerkelijking — en toch weer géén recht, omdat het gezag ontbreekt. Het is recht in wording. Er is weinig waarnaar de menschheid zóó snakt als naar de afsluiting, die het eerst waarlijk tot recht zou stempelen, naar een gezag, dat recht spreekt, rechtsregels stelt, recht handhaaft tusschen de volkeren. In de tegenwoordige verhoudingen is de staat de rechtsvorm van het gezag. Het spreekt vanzelf dat die vorm ook een andere kan zijn, maar dit is zeker, dat de gebondenheid van het recht aan de gemeenschap maakt dat recht altijd is in een historisch bepaalden vorm. De geheele analyse van het recht, waarvan ik een enkele lijn aangaf, heeft alleen zin als zij geschiedt ten aanzien van een historisch gegeven concrete werkelijkheid. Dat is nu die van het in den staat georganiseerde volk. Als werkelijkheid is het recht altijd het positieve recht, hier en nu, voor een bepaalde gemeenschap levend op een bepaald grondgebied. Alle a-logische elementen komen daarmee weer in het recht. Omgekeerd heeft het volk alleen zijn eigen leven, — is het eerst waarlijk volk — als het in den staat naar rechtsregelen is georganiseerd, als het recht aanwijst, wie de algemeene regelen stelt (wetgeving), wie de concrete geschillen beslist (rechtspraak)-, wie het recht handhaaft (bestuur). Dat die staat nog andere functies kan hebben — hoever hij zijn rechtsmacht uitstrekt, het zijn alles telkens naar de gegeven feiten te beslissen vragen, maar het bestaan van den staat als rechtsvorm hangt van de drie genoemde factoren af.

35

§ 7 Otoritas dan Ilmu.

   Uraian panjang lebar tentang hukum ini kita perlukan, karena justru otoritas dalam hukum ini yang menimbulkan keraguan tentang keberadaan Ilmu Hukum. Dalam pidato yang terkenal tahun 1848 dari J.H. von Kirchmann tentang “die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft(Ketidak berhargaan Ilmu Hukum sebagai Ilmu), ketidak berhargaan ini antara lain dimotivasi dengan komentar bahwa satu coretan dari pembentuk undang-undang dengan sebuah pengaturan undang-undang maka seluruh perpustakaan yang memuat karya tulis bidang hukum akan menjadi “Makulatur(benda cetakan yang salah cetak). Argumennya tidak meyakinkan. Ilmu selalu menua (verouderd) — apakah merupakan hal yang amat luar biasa, jika penuaan itu adalah akibat dari perubahan dalam materialnya? Sementara itu, kita dapat memahami keraguan itu, namun hal itu hanya mempunyai makna jika kita memandang aturan-aturan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang murni sebagai kesewenangan, sebagai pernyataan sekehendak hati pembentuk undang-undang. Bagaimana mungkin ada ilmu yang obyeknya adalah putusan-putusan sewenang-wenang ini? Nilai ilmiah apa yang dapat diberikan pada penjelasan logikal atau historikal putusan-putusan tersebut? Namun, mereka yang menalar demikian melupakan dua hal.
Pertama-tama, juga pembentuk undang-undang terikat pada bentuk dari sistem hukumnya. Hal baru memperoleh tempat di dalam yang lama, ia tidak dapat lain kecuali dalam kaitan dengan yang lama, ia juga tidak dapat lain kecuali diterapkan sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Kedua, bahwa hukum hanyalah hukum jika juga negara sendiri berpegangan (terikat) padanya.

35

§ 7 Gezag en wetenschap.

   Wij hadden deze uitweiding over het recht noodig, omdat juist het gezag i/i het recht aan het bestaan van de rechtswetenschap heeft doen twijfelen. In de befaamde rede van 1848 van J. H. von Kirchmann over ,,die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft” wordt deze waardeloosheid onder andere gemotiveerd met de opmerking, dat één streep van den wetgever door een wettelijke regeling geheele bibliotheken van juridische litteratuur tot “Makulatur” maakt. Het argument is niet overtuigend. Wetenschap veroudert altijd — is het zoo erg, als die veroudering gevolg is van de wijziging van het materiaal? Intusschen, we kunnen den twijfel begrijpen, doch hij heeft alleen dan zin als we de regels door den wetgever gesteld zuiver als willekeur, als uiting van zijn bon plaisir zien. Hoe zou een wetenschap kunnen bestaan die deze willekeurige uitspraken tot object zou hebben? Welke wetenschappelijke waarde zou de logische of historische uitlegging van die uitspraken toekomen? Doch degenen die zoo redeneeren vergeten twee dingen.
Ten eerst dat óók de wetgever aan den vorm van zijn rechts{453}systeem gebonden is. Het nieuwe krijgt plaats in het oude, het kàn niet anders — ik heb dit boven uiteengezet — dan in samenhang met het oude, het kan ook niet anders dan als een stuk van het geheel worden toegepast. Ten tweede dat alleen dàn recht recht is, als ook de staat zich zelven er aan houdt.

36

Hal itu dipahami dengan baik oleh misalnya tokoh seperti Jean Bodin18, peletak dasar teori kekuasaan raja yang absolut dari abad 17 dan 18. Betapa pun kuatnya kekuasaan tersebut, hukum itu ada, yang juga harus dihormati oleh raja. Jika pikiran itu dilepaskan, maka kekuasaan itu, yang menetapkan putusan tentang undang-undang, akan memandang aturan-aturannya sendiri hanya sebagai perintah-perintah saja yang mengikat semua orang kecuali dirinya sendiri, yang tidak hanya setiap saat dapat ditarik kembali dengan segala akibatnya yang mau dikaitkan orang padanya juga untuk masa lalu, melainkan juga dalam kenyataan konkret oleh kekuasaan itu dapat dikesampingkan, maka hukum itu bukan lagi hukum. Tidak ada hukum jika tidak terjadi transformasi dari tuntutannya di dalam kenyataan — yang ada adalah anarkhi (keadaan yang tidak terikat pada apa pun) atau tirani (berkuasanya dan merajalelanya kesewenang-wenangan). Jika tidak ada hukum, maka karena hakikatnya sendiri juga tidak ada ilmu tentang hukum.
Hukum adalah sesuatu yang berbeda dari kemauan negara. Kita hanya dapat melihat hukum dalam kaitannya dengan negara, terikat pada sebuah bentuk masyarakat, yang pada masa kini pada umumnya adalah negara — namun kita juga tidak pernah dapat melihat negara kecuali sebagai sesuatu yang tunduk pada hukum. Barang siapa yang merasa berhak memberlakukan aturan hukum, juga berada di bawah aturan tersebut. Aturan tersebut dapat saja produk dari jiwanya, namun begitu aturan itu menyandang keberlakuan maka ia memperoleh realitas kejiwaan yang berlaku juga terhadap diri pembentuknya sendiri. Mutatis mutandis hal itu terjadi juga pada karya seni. Keberadaan sebuah puisi itu terlepas dari penyairnya.

36

Dat wist b.v. een figuur als Bodin18, de grondlegger van de theorie der absolute vorstenmacht uit de 17e en 18e eeuw, heel goed. Hoe sterk die macht mocht zijn, er was recht, dat ook de Koning moest eerbiedigen. Wordt die gedachte losgelaten, ziet de macht, die over de wet beslist, in eigen regels niet anders dan voorschriften, die allen behalve haarzelf binden, die niet alleen te allen tijde met alle gevolgen die men er aan wil hechten ook voor het verleden, kunnen worden teruggenomen, maar die ook in concreto door die macht ter zijde kunnen worden geschoven, dan houdt het recht op recht te zijn. Er is geen recht, als er niet is een omzetting van zijn eisch in de werkelijkheid — er is dan óf anarchie, de volkomen bandeloosheid òf tyrannie, de heerschappij van de willekeur. En waar geen recht is, is uit den aard der zaak ook geen wetenschap van dit recht.
Recht is iets anders dan staatswil. Wij kunnen het recht alleen zien in verband met den staat, gebonden aan een gemeenschaps¬vorm, die in onze verhoudingen meest de staat is — wij kunnen echter ook den staat nooit anders zien dan als aan het recht onder¬worpen. Wie een rechtsregel vermag af te kondigen, staat ook zelven onder dien regel. De regel mag product van zijn geest zijn, zoodra hij gelding heeft bekomen heeft hij een geestelijke realiteit ook tegenover hemzelf. Mutatis mutandis is het er mee als met een kunstwerk. Het gedicht bestaat los van den dichter.

37

   Kita di sini menyentuh lagi sisi etis dari hukum. Sebab apa yang saya tulis hanya dapat dimengerti jika kita memahami hukum sebagai suatu keharusan yang tidak berada dalam kekuasaan manusia. Keterikatan logikal tidak memiliki makna jika ia juga bukan keterikatan etikal — tidak setiap isi dapat dituangkan ke dalam bentuk tersedia. Betapa pun tertekannya, betapa pun kabur dan tidak pastinya, dalam diri manusia terdapat kerinduan pada keadilan, dan hukum hanya dapat dibayangkan jika ia dengan cara apa pun dipandang terikat pada keadilan. Rudolf Stammler dalam filsafat hukumnya telah mengintroduksi istilah “richtig Recht, hukum, hukum positif yang memenuhi tuntutan keadilan. Tentang metodenya tidak dibicarakan di sini, saya hanya meminta perhatian pada bentuknya. Richtig Recht”, apakah itu sesuatu yang lain dari hukum yang hukum?
Tentu saja — pengalaman mengajarkan hal itu — mungkin bahwa terdapat waktu-waktu dan bangsa-bangsa yang di dalamnya hukum dihapuskan, yang di dalamnya ketiadaan hukum (rechteloosheid) berkuasa. Namun apakah keadaan itu akan selamanya ditolerir oleh rakyat? Apakah itu bukan kemerosotan? Namun semuanya itu hanya akan meyakinkan, jika hukum menunjukkan arah, jika ia berasal dari dan menuju sesuatu yang lain ketimbang nafsu beberapa orang, betapa pun kuatnya, betapa pun ia sangat memukau. Mereka dapat saja mempertahankan kekuasaan jika mereka mengesampingkan hukum — otoritas, yang berbeda dari kekuasaan harus menemukan gema dalam kehidupan kejiwaan orang-orang yang tunduk padanya19, dengan segera akan menghilang. Dan tidak ada hukum, juga tidak ada kehidupan bermasyarakat, tanpa otoritas.

37

   Wij raken hier weder aan de ethische zijde van het recht. Want wat ik neerschreef is alleen begrijpelijk, als we het recht verstaan als een behooren dat niet is in de macht van den mensch. De logische gebondenheid heeft geen zin indien zij niet óók is ethische gebondenheid — niet iedere inhoud kan in den voorhanden vorm worden gegoten. Hoezeer onderdrukt, hoe vaag en onzeker ook, er blijft in den mensch een haken naar gerechtigheid, en recht is alleen voorstelbaar als het met gerechtigheid op welke wijze dan ook verbonden wordt geacht. Rudolf Stammler heeft in de rechts-philosophie den term “richtig Recht” ingevoerd, recht, positief recht dat aan eischen van gerechtigheid beantwoordt. Over zijn methode heb ik het nu niet, ik vraag alleen aandacht voor den term. Richtig is van denzelfden stam als recht. Richtig recht, is het iets anders dan recht dat recht is?
Natuurlijk — de ervaring leert het — is het mogelijk dat er tijden en volken zijn waar het recht wordt weggevaagd, waar de rechteloosheid heerscht. Doch wordt dat op den duur door eenig{454} volk geduld? Is het niet de ondergang? Doch alleen dan is dat alles klemmend, indien recht een richting wijst, indien het komt van en gaat tot iets anders dan de begeerte van bepaalde individuen, hoe sterk, hoe fascineerend die mogen zijn. Zij mogen als zij recht terzijde stellen macht houden — gezag, die anders dan macht in het geestelijk leven der onderworpenen weerklank moet vinden19, ontberen zij spoedig. En geen recht, geen gemeenschapsleven ook, zonder gezag.

38

§ 8 Penemuan hukum oleh yuris. Ars (seni).

   Jika kita setelah semuanya ini mempertanyakan tugas khas dari yuris, maka kita harus selalu mengingat hal-hal ini: hukum adalah suatu keseluruhan aturan-aturan dan kewenangan-kewenangan yang tersusun secara logikal (suatu bangunan logikal) — walaupun terus-menerus berubah dan tidak pernah tertutup — pada suatu masyarakat tertentu dalam suatu waktu tertentu. Namun, apa hukumnya in konkreto adalah tidak jelas. Hal ini setiap kali harus ditemukan. Hal menemukan hukum ini adalah tugas ahli hukum terdidik (sarjana hukum). Saya sekarang tidak berpikir tentang orang dari dunia ilmu, melainkan tentang yuris dari dunia praktek. Ia harus memutuskan apa yang dalam suatu kejadian tertentu menurut hukum harus terjadi, siapa yang menurut hukum benar, penggugat atau tergugat, atau apakah negara berhak menghukum terdakwa dan masih banyak hal lagi. Ia harus menemukan hukum dalam hubungan terberi. Pada analisis terakhir pekerjaan yuris (juristenwerk) yang sebenarnya, dalam kenyataan atau dalam pikiran, adalah pekerjaan hakim (rechterswerk); juga advokat, yang memberikan nasihat, menempatkan diri pada titik berdiri dari hubungan-hubungan yang ada atau yang diandaikan untuk menentukan apa yang eventual harus atau akan harus diputuskan oleh hakim. Jadi, tugas penemuan hukum selalu berganda: orang harus dari aturan abstrak yang sudah ada sampai pada kaidah konkret yang di sini harus diterapkan, aturan untuk kejadian tersebut, yang dapat terbentuk dari banyak aturan — jadi menunjukkan aturan yang mana yang di sini menghendaki penerapan, apa persis isinya dan pada saat yang sama dari keterberian empiris menjelaskannya apa yang yuridis relevan, membersihkan dari semua yang secara psikologis mungkin penting bagi tindakan orang-orang tertentu atau secara sosiologis penting untuk memahaminya dalam hubungan kemasyarakatan, namun secara yuridis untuk penemuan hukum tetap tidak penting. Merangkum fakta-fakta sedemikian rupa sehingga aturan itu sungguh-sungguh “pas” terhadapnya, dapat diterapkan.

38

§ 8 Rechtsvinding door den jurist. Ars.

   Wanneer wij na dit alles naar de typische taak van den jurist vragen, moeten we dus deze dingen in het oog houden: het recht is een logisch gebouwd — zij het voortdurend veranderend en nimmer afgesloten — geheel van regelen en bevoegdheden bij een bepaald volk in een bepaalden tijd. Wat echter in concreto recht is, is onzeker. Dit zal telkens weer moeten worden gevonden. Dat vinden van het recht is de taak van den rechtsgeleerde. Ik denk nu niet aan den man van de wetenschap, maar aan den jurist van de praktijk. Hij moet uitmaken wat in een bepaald geval rechtens moet gebeuren, wie naar recht gelijk heeft, de eischer of de verweerder, of de staat gerechtigd is den aangeklaagde te straffen en zoo meer. Hij moet in de gegeven verhouding het recht vinden. Ten slotte is ieder eigenlijk juristenwerk werkelijk of gedacht rechterswerk; ook de advocaat, die adviseert, stelt zich op het standpunt van bestaande of onderstelde verhoudingen om uit te maken wat de rechter eventueel moet of zal moeten beslissen. De taak van de rechtsvinding is dan altijd een dubbele: men moet van den abstracten gereed liggenden regel komen tot de concrete hier toe te passen norm, den regel voor het geval, die uit vele regels gevormd kan worden — aanwijzen dus welke regel hier toepassing verlangt, wàt hij precies inhoudt en tegelijk uit het empirische gegeven datgene lichten wat juridisch relevant is, afkappen al wat psychologisch wellicht voor het handelen van bepaalde personen of sociologisch voor het begrijpen daarvan in het maatschappelijk verband van gewicht kan zijn, maar juridisch voor de rechtsvinding onbelangrijk blijft. De feiten zoo samenvatten, dat de regel er inderdaad op “past”, toegepast kan worden.

39

Lask dalam tulisan yang sangat bermutu yang berkali-kali dikutip telah merumuskan yang terakhir ini sebagai berikut: “Zwei einander durchdringende Momente konstituieren das spezifisch juristische Verhalten gegenueber der Wirklichkeit: Die von Zwechbeziehungen geleitete Umsetzung des realen Substrats in eine Gedankenwelt reiner Bedeutungen und die damit verbundene Herausfassung blosser Teilinhalte aus des Totalitaet des Erlebbaren20 (Dua momen yang saling meresapi membentuk perilaku hukum yang spesifik berhadapan dengan kenyataan: pengalihan substrat riil ke dalam alam pikiran makna-makna murni dengan mengacu hubungan-hubungan bertujuan dan terkait dengan itu pemahaman baru tentang isi bagian semata-mata dalam konteks keseluruhan dunia pengalaman).
Lebih dari sekedar pekerjaan pikiran atau pengamatan di sini pemahaman intuitif menunjukkan jalan, sekalipun hal ini tidak pernah tanpa suatu desakan yang kuat dalam fakta-fakta yang tergelar — satu penyimpangan kecil saja dapat memutar balik hasilnya — dan juga tidak tanpa secara cepat memperhitungkan konsekuensi-konsekuensinya. “Ketajaman” (scherpzinnigheid) yang terkenal yang menjadi julukan yuris yang baik, yang di sini mengadakan pembedaan-pembedaan, yang menarik kesimpulan-kesimpulan. Tidak diragukan bahwa di sini harus dilakukan pekerjaan pikiran, ia tidak dapat dilaksanakan tanpa pengetahuan, pengetahuan tentang aturan-aturan dan tentang hubungan-hubungan kemasyarakatan, namun apakah itu ilmu? Mungkin saja ia mengandaikan hal itu, bahwa pekerjaan yang menghasilkan putusan itu merupakan kegiatan sepenuhnya atau setengah ilmiah, namun penanganan ini, pengambilan putusan (penilaian) ini, hal menemukan-hukum ini pada dirinya lebih tepat disebut “ars”. Asal saja orang dengan itu tidak mengartikannya keterampilan atau teknik, melainkan suatu pemberian bentuk pada gambaran-gambaran yang kabur, membuatnya mengkristalisasi menjadi hukum, jadi sebuah penciptaan bentuk yang dapat dinamakan seni.

39

Lask heeft in het meer aangehaalde voortreffelijke geschrift dit laatste aldus gefor¬muleerd: “Zwei einander durchdringende Momente konstituieren das spezifisch juristische Verhalten gegenüber der Wirklichkeit: Die von Zweckbeziehungen geleitete Umsetzung des realen Substrats in eine Gedankenwelt reiner Bedeutungen und die damit {455}verbundene Herausfassung blosser Teilinhalte aus der Totalitat des Erlebbaren”.20
Meer dan denk-arbeid of waarneming wijst hier intuïtief inzicht den weg, al kan dit nooit zonder een sterk indringen in de voorgelegde feiten — een kleine afwijking kan het resultaat omgooien — en ook niet zonder snel overzien der consequenties. Het is de befaamde “scherpzinnigheid” die den goeden jurist wordt toegeschreven, die hier onderscheidingen maakt, conclusies trekt. Het is ongetwijfeld geestesarbeid die hier verricht moet worden, zij kan niet zonder kennis, kennis van regels en van maatschappelijke verhoudingen geschieden, maar is zij wetenschap? Wellicht onderstelt zij die, was de arbeid die tot de beslissing leidde een heel of half wetenschappelijke, doch dit hanteeren, dit oordeelen, dit rechts-vinden op zich zelf wordt toch terecht eerder ,,ars” geheeten. Als men daaronder dan maar niet handigheid of techniek verstaat, maar een vorm geven aan vage voorstellingen, ze tot recht doen kristalliseeren, een schepping van vorm dus, die kunst kan genoemd worden.

40

   Namun, “ars” tersebut sangat menyerupai ilmu.
Kita pusatkan perhatian lebih jauh pada penemuan hukum. Obyeknya adalah selalu hubungan hukum konkret antara orang-orang tertentu. Hubungan hukum antara orang dan orang haruslah merupakan suatu hubungan yang lurus (yang benar, yang sesuai dengan hukum). Dalam hubungan tersebut hukum menjadi kenyataan. Itu yang esensial, semua yang lainnya adalah persiapan; putusan dari hakim (yang menyatakan hukum) terletak dekat padanya, aturan dari pembentuk undang-undang sedikit lebih jauh lagi, namun mereka juga adalah persiapan. Lebih jauh lagi adalah kesadaran hukum, lebih jauh dan pada saat sama lebih dekat: di dalam tindakan, penetapan vonis, hukum menemukan pemenuhannya (sumasi). Oleh karakter aturannya, hukum harus senantiasa mengabstraksi, ia juga mengabstraksi dari orang-orang bagi siapa ia berlaku, yang tidak dalam kepribadian mereka secara penuh, melainkan hanya dari segi tertentu yang penting bagi hukum, sebagai warga masyarakat, sebagai pemilih, sebagai wajib pajak. Bagi fiskus sama sekali tidak penting — dari titik pandang hukum — apakah wajib-pajak itu penyair, sarjana, bankir atau penata rambut, suara dari seorang portir bernilai sama seperti suara direktur perusahaan, juga warga masyarakat yang paling brengsek pun menikmati perlindungan. Hukum bahkan mengabstraksi dalam pengertian pribadi dari keberadaan manusia: badan hukum tampil ke permukaan. Namun pada saat yang sama ia tetap berkenaan dengan hubungan yang sangat riil antara individu-individu yang sangat tertentu. Di hadapan hakim berdiri dua orang yang berdaging dan berdarah, yang saling menuntut sesuatu, yang terpisah dalam suatu pertarungan, — yang berkenaan dengan mereka harus melaksanakan hukum. Realitas tampil secara jelas dalam apa yang dinamakan hukum subyektif. Tentang ini juga Lask sudah mengemukakannya.21

40

   Doch die ars staat de wetenschap wel zeer na.
Letten we nog even nader op de rechtsvinding. Object is steeds de concrete rechtsverhouding tusschen bepaalde menschen. Ten slotte komt het daarop aan. De rechtsverhouding tusschen mensch en mensch moet een rechte verhouding zijn. In die verhouding wordt het recht werkelijkheid. Dàt is het essentieele, al het andere is voorbereiding; de uitspraak van den rechter (die recht doet) ligt er vlak bij, de regel van den wetgever wat verder af, doch voorbereiding zijn ook zij. Nog verder is het rechtsbewustzijn, nog verder en tegelijk dichterbij: in het handelen, de voltrekking van het vonnis, vindt het zijn bevrediging. Het recht moet door zijn regel-karakter voortdurend abstraheeren, het abstraheert ook van de personen voor wie het geldt, zij zijn niet in hun volle persoonlijkheid, maar alleen naar een bepaalden kant voor het recht van belang, als burger, als kiezer, als belastingbetaler. Het is voor den fiscus volkomen onbelangrijk — uit rechtsoogpunt — of de aangeslagene een dichter, geleerde, bankier of kapper is, de stem van den portier telt evenveel als die van den directeur van het bedrijf, ook de slechtste burger geniet bescherming. Het recht abstraheert zelfs in zijn persoonsbegrip van het mensch-zijn: de rechtspersoon doet haar intree. Tegelijk echter blijft het altijd gaan om zeer reëele verhoudingen tusschen zeer bepaalde individuen. Voor den rechter staan twee menschen van vleesch en bloed, die iets van elkaar eischen, die gescheiden zijn in strijd, — ten aanzien van wie de rechter recht moet doen. De realiteit komt duidelijk uit in het z.g. subjectieve recht. Ook dit heeft Lask reeds opgemerkt.21

41

Hukum masih merupakan sesuatu yang lain ketimbang aturan-aturan dan penerapan aturan, sesuatu yang berbeda dari sekedar ihwal mempertanggung-jawabkan perbuatan-perbuatan berdasarkan aturan-aturan tersebut.22 Hukum selalu berurusan dengan hubungan konkret antara orang dan benda, ia tidak hanya berkenaan dengan hak, tetapi juga tentang hak saya atau hak anda. Ia juga berkenaan dengan pembagian hak.23 Dan hal itu tidak pernah dapat dipecahkan dalam abstraksi-abstraksi: pada akhirnya ia berkenaan dengan fakta bahwa jika saya mengatakan bahwa arloji ini adalah arloji saya, berapa pun banyaknya aturan yang dapat dibuat orang untuk meletakkan hal ini dalam hukum, selalu akan ada sisa yang tidak dapat diderivasi: hubungan konkret. Fakta bahwa “bezit” di samping hak milik meminta tempat dalam hukum, membuat hal ini menjadi jelas, orang berusaha membuat hak milik menjadi suatu abstraksi namun tetap saja harus mengakui suatu bezit yang konkret suatu hubungan orang dan benda yang tidak tergantung pada aturan-aturan hak milik, yang juga merupakan hubungan hukum. Hukum memberikan kepada orang tempatnya di antara orang-orang lain terhadap barang-barang, tempat itu tertentu. Ia adalah suatu hubungan rumit dari abstraksi logikal dan kejadian riil, sesuatu yang dengan berbagai cara saling bersilang dari dua hal tersebut, yang memberikan karakter tersendiri pada hukum. Berkali-kali orang berusaha memisahkan: hukum acara dan hukum pembuktian bertolak dari suatu pemisahan secara tajam, sebuah vonis terdiri atas pertimbangan-pertimbangan yang berkenaan dengan fakta-fakta, pertimbangan-pertimbangan dalam hukum; untuk pembuktian orang beranggapan bahwa hanya fakta-fakta yang dapat diterima, yang terhadapnya aturan yang sepenuhnya terpisah dari padanya diterapkan — pengalaman dan analisis mengajarkan bahwa pemisahan ini adalah tidak mungkin, atau lebih baik bahkan tidak lebih dari suatu abtraksi, yang pada gilirannya harus dikoreksi. Jika hal itu lepas (hilang) dari pandangan orang, maka hal itu akan merugikan pemahaman yang baik dan penerapan yang baik. Hukum acara dan hukum pembuktian sudah mengajarkannya, namun tentang hal itu sekarang tidak dibahas.

41

Recht{456} is nog iets anders dan regels en regeltoepassing, iets anders dan toerekening van daden krachtens die regels.22 Recht heeft altijd iets te maken met de concrete verhouding van persoon en zaak, het gaat niet alleen om het recht, maar ook over mijn of Uw recht. Het gaat ook om toebedeeling.23 En dat kan nooit in abstracties worden opgelost: het staat ten laatste voor het feit dat, als ik zeg dat dit horloge mijn horloge is, hoeveel regels men ook mag opstellen om dit in het recht te plaatsen, er altijd een niet-herleidbare rest blijft: de concrete betrekking. Het feit dat het bezit naast den eigendom in het recht een plaats vraagt maakt dit duidelijk, men poogt den eigendom tot abstractie te maken maar moet dan toch weer een concrete, niet van eigendoms-regels afhankelijke verhouding tusschen persoon en zaak het bezit erkennen, die toch ook mede rechtsverhouding is. Het recht geeft den mensch zijn plaats tusschen de anderen tegenover de goederen, die plaats is een bepaalde. Het is een ingewikkelde verhouding van logische abstractie en reeëel gebeuren, een op allerlei wijzen door elkaar gestrengeld liggen van beide, dat het recht zijn eigen karakter verleent. Telkens poogt men te scheiden: proces- en bewijsrecht gaan van een scherpe scheiding uit, een vonnis bestaat uit overwegingen wat de feiten betreft, overwegingen in rechten; voor bewijs meent men dat alleen feiten in aanmerking komen, waarop dan de geheel daarvan gescheiden gedachte regel wordt toegepast — de ervaring en de ontleding leeren, dat die scheiding niet mogelijk is, of liever zelf niet is dan een abstractie, dié op haar beurt moet worden gecorrigeerd. Verliest men dat uit het oog, dan is het ten nadeele van het goede inzicht èn de goede toepassing. Proces- en bewijs¬recht hebben het geleerd, doch daarover thans niet.

42

§ 9 Penemuan hukum dan ilmu.

   Halnya jelas: penemuan hukum bukanlah pekerjaan sederhana, ia menuntut, begitu hubungan-hubungan sudah menjadi sedikit majemuk saja, kerja pikiran dan keterdidikan (keahlian terdidik), hal mengetahui isi dan kemampuan menyatu dengan struktur hukum, yang hanya dapat dicapai oleh seorang pakar (ahli).
Dengan cepat muncul tuntutan: hukum harus tertulis. Dengan itu maka orang yang mengemban tugas melakukan penemuan hukum dapat menelaah (mencari) ke dalamnya, dan mengolahnya. Begitu penulisan itu dimulai maka benih Ilmu Hukum sudah hadir. Hanya sekedar pencatatan putusan-putusan terberi atau kebiasaan saja belum dapat disebut ilmu, namun begitu hal ini dilakukan secara sistematis maka lahirlah Ilmu Hukum. Dan justru karena di dalam hukum itu sendiri terdapat sistem, maka dengan sendirinya pemapar akan terdorong melakukan sistematisasi. Jika ia melakukan hal itu, maka dengan cepat pekerjaannya dari sekedar sarana bantu untuk praktek berubah menjadi suatu penulisan demi untuk pemaparan. Penulisnya akan tercengkeram oleh bahannya, ia dipenuhi kepuasan dari kegiatan menata, dari merenungkan keseluruhan sebagai keseluruhan, dari menggambarkan secara jelas, dengan satu kata kepuasan dari seorang ilmuwan. Para penulis buku hukum: Bracton, Eike von Repkow, Philippe de Beaumanoir telah melakukan pekerjaan, yang tanpa ragu harus kita sebut ilmiah. Hugo de Groot dalam Inleiding-nya juga melakukan hal yang tidak berbeda seperti mereka, apakah tidak juga telah melakukan pekerjaan ilmiah seperti Instituten karya Gajus? Di mana batasnya tidaklah dapat dikatakan secara persis. Pencatatan hukum rakyat suku-suku Jerman tidak dapat disebut demikian — pemaparan dalam “de Spiegels der Middeleeuwen” dapat disebut demikian.

42

§ 9 Rechtsvinding en wetenschap.

   Het blijkt wel: de rechtsvinding is niet een eenvoudig werk, zij eischt, zoodra de verhoudingen maar iets samengestelder worden, een denk-arbeid en een geschooldheid, een kennen van den inhoud en zich één weten met de structuur van het recht, die slechts de vakman bereikt.
Al spoedig komt de eisch: het recht moet beschreven worden. Dan kan degeen die met rechtsvinding belast is het overzien, er mee werken. Zoodra die beschrijving begint is rechtswetenschap in kiem aanwezig. Enkele opteekening van gegeven beslissingen, of van gevolgde gebruiken mag nog geen wetenschap heeten, zoodra dit systematisch geschiedt wordt de rechtswetenschap geboren. En juist omdat in het recht zelf systeem zit, gaat de beschrijver als vanzelf tot systematiseeren over. Doet hij dat, dan wordt zijn werk al gauw van een hulpmiddel voor de practijk tot een be{457}schrijven òm de beschrijving. De auteur wordt door zijn stof gegrepen, hem vervult de vreugde van het ordenen, van het classificeeren en het voegen der deelen in het geheel, van het overdenken van het geheel als eenheid, van het klaar uitbeelden, de arbeidsvreugde in één woord van den man van wetenschap. De auteurs der rechtsboeken: Bracton, Eike von Repkow, Philippe de Beaumanoir deden werk, dat wij ongetwijfeld wetenschappelijk moeten noemen. Hugo de Groot deed in zijn Inleiding niet anders dan zij, is het niet evenzeer een wetenschappelijk werk als Gajus’ Instituten? Waar de grens ligt is niet precies te zeggen. De opteekening van de volksrechten der Germanen waren het niet — de beschrijvingen in de Spiegels der Middeleeuwen wel.

43

   Segera suatu hukum mengalami perkembangan tertentu, maka juga Ilmu Hukum itu ada, Ilmu Hukum merupakan perpanjangan dari hukum; tidakkah kami sudah mengatakan, bahwa hukum itu adalah juga suatu “ajaran”?
Marilah kita perhatikan lagi apa yang selalu dilakukan oleh Ilmu Hukum pada waktu kapan pun. Ia menginterpretasi aturan-aturan hukum. Apa artinya itu? Ia berusaha merangkum aturan-aturan tidak tertulis dalam formula tertentu, ia menjelaskan aturan-aturan yang ditetapkan oleh otoritas, menentukan jangkauannya (makna) yang terkandung di dalamnya dengan menelusuri sejarah dan tujuannya, dengan menempatkan aturan itu dalam sistem yang melingkupinya, dengan menganalisis kata-kata yang digunakan atau dengan cara lain menguraikan aturan itu sedemikian rupa sehingga ia siap untuk diterapkan pada kejadian-kejadian yang muncul (yang dihadapi) atau yang dibayangkan dapat muncul. Interpretasi tersebut selalu terjadi berdasarkan pikiran tertentu: latar belakang dari hukum, bentuk-bentuk logikalnya, kadar muatan keadilannya, terarah pada tujuan tertentu: penerapan, transformasi hukum ke dalam kehidupan nyata. Ia mengisi kerangka aturan-aturan otoritatif berdasarkan undang-undang atau yang ditetapkan dengan cara lain, dengan putusan-putusan baru yang dipandangnya tersembunyi dalam yang lama. Dan sekaligus (bersamaan dengan itu) ia “mengkonstruksi” hukum tersebut. Ia menempatkan abstraksi hubungan-hubungan kemasyarakatan tertentu di bawah aturan-aturan, aturan-aturan tersebut di bawah aturan-aturan yang lebih umum jangkauannya, dan dengan cara demikian membangun suatu keseluruhan. Terutama Rudolf von Jhering yang telah menemukan tugas Ilmu Hukum ini dan dengan cara klasik telah memaparkannya. Dalam hukum terdapat sistem. Namun sistem tersebut harus diwedarkan dengan karya ilmiah dan sekaligus oleh karya tersebut dihaluskan dan diejawantahkan (diolah lebih jauh).

43

   Zoodra er een eenigszins ontwikkeld recht is, is er ook rechtswetenschap, de rechtswetenschap ligt in het verlengde van het recht; zeiden we niet, dat ook het recht ,,leer” is?
Letten we nog even op wat de wetenschap van alle tijden deed en doet. Zij interpreteert de rechtsregels. Wat wil dat zeggen? Zij tracht de niet geschreven regels in bepaalde formules samen te vatten, zij verklaart den door het gezag voorgeschreven regel, zoekt zijn draagwijdte te bepalen door historie en doel na te speuren, door de regel te passen in het systeem der overige, door de gebruikte woorden te analyseeren, of door op andere wijze die regels te kneden, zóó dat zij voor toepassing in voorgekomen of gedachte gevallen gereed liggen. De interpretatie geschiedt altijd vanuit een bepaalde gedachte: den achtergrond van het recht, zijn logische vormen, zijn gehalte aan gerechtigheid, naar een bepaald doel: de toepassing, de omzetting van het recht in het werkelijke leven. Zij vult het geraamte der op de wet of op andere wijze gezaghebbende regels aan met nieuwe uitspraken, die zij in de oude besloten acht. En tegelijk ..construeert” zij dat recht. Zij plaatst abstracties van bepaalde maatschappelijke verhoudingen onder regels, die regels weer onder regels van algemeener strekking, en bouwt zoo aan het geheel. Het is vooral Rudolf von Jhering geweest, die deze taak der rechtswetenschap heeft ontdekt en op klassieke wijze beschreven. In het recht zit systeem. Doch het moet door wetenschappelijken arbeid worden blootgelegd. En tegelijk wordt het door dien arbeid verfijnd en uitgewerkt.

44

   Dapat saja ilmu tersebut dihadapkan pada hak subyektif. Ia akan melihat tempat, di mana pengaturan itu berhenti. Namun ia juga melihat bahwa hak subyektif ini (misalnya hak milik) pada akhirnya merupakan sesuatu yang lain ketimbang pengaturan, bahwa ia merupakan penunjukan pada batas-batas dari masyarakat terhadap individu, suatu titik akhir yang tidak sepenuhnya diresap ke dalam aturan-aturan, tetapi sekaligus juga merupakan batas-batas yang baur (vloeiend), bahwa berkenaan dengan hal itu adalah tugasnya sebagai ilmu untuk menunjukkan di mana letaknya batas-batas itu, bagaimana hak milik itu dibatasi dengan pengaturan atas pengaturan.
Dan pada semua ini, ia akan selalu harus mengacu pada tujuan akhir dari hukum. Kita telah membicarakan tentang penemuan hukum intuitif oleh praktisi. Ilmu Hukum menawarkan sarana bantu pada tindakan tersebut. Namun orang dari dunia ilmu (ilmuwan hukum) tersesat dalam pembedaan-pembedaan yang mati, dan hukum menjadi kering dalam tangannya, jika ia sendiri juga tidak memiliki bakat intuitif tersebut . Sejarah Ilmu Hukum menampilkan nama orang-orang, yang daya nalarnya tajam dan berpikir mendalam secara logikal, namun karya mereka itu mandul (steril) atau merugikan, karena mereka tidak memiliki intuisi, karena mereka kadang-kadang bahkan tidak mengajukan pertanyaan tentang keadilan — hal yang tidak dapat (boleh) dihindari oleh hakim yang baik. Dalam zaman kita ini, sisi persoalan ini mendorong hampir tiap ilmuwan hukum, apakah sebagai hakim, sebagai juru-damai atau advokat, berusaha untuk berpartisipasi dalam perwujudan hukum.
Jadi, Ilmu Hukum adalah kelanjutan dari hukum. Interpretasi terhadap hukum adalah selalu lebih ketimbang hanya penjelasan terhadap hal terberi, ia selalu pada waktu yang bersamaan merupakan pembentukan sesuatu yang baru, selalu lebih ketimbang hanya interpretasi. Penunjukan bangunan sistematis adalah penyelesaian bangunan tersebut. Konstruksi menyebabkan bahan fakta-fakta menjadi sesuatu yang lain, lebih abstrak dengan menunjukkan tempat bahan tersebut, ia dapat menghasilkan pengertian (konsep). Hukum sendiri adalah juga ajaran — apakah mengherankan bahwa ilmu tentang hukum itu adalah juga tindakan?

44

   Of wel de wetenschap komt te staan voor het subjectieve recht. Zij ziet dan een plaats, waar de regeling eindigt. Doch zij ziet ook dat dit subjectieve recht (de eigendom b.v.) wel ten slotte iets anders is dan regeling, dat het de aanwijzing is van de grens van de gemeenschap tegenover het individu, een niet geheel in regels op te lossen eindpunt, maar tegelijk dat die grenzen vloeiend zijn, dat het haar taak als wetenschap is aan te wijzen wââr die grens ligt, hoe die eigendom wordt beperkt door regeling op regeling.
En bij dit alles zal zij steeds het einddoel van het recht voor oogen moeten houden. We spraken straks over de intuïtieve rechts{458}vinding van den practicus. De rechtswetenschap biedt hem daarbij hulpmiddelen aan. Doch de man van wetenschap verdwaalt in doode onderscheidingen, en het recht verdort onder zijn handen, als hij niet tegelijk zelf die intuïtieve gave heeft. De geschiedenis der rechtswetenschap brengt namen van mannen, die scherp redeneerden en logisch doordachten, en wier werk toch steriel of schadelijk was, omdat hun die intuïtie ontbrak, omdat zij soms zelfs de vraag van de gerechtigheid hunner uitspraak — die een behoorlijk rechter niet kàn ontwijken— eenvoudig niet stelden. Het is deze zijde der zaak, die in onzen tijd haast ieder man van wetenschap hetzij als rechter, als scheidsman of als advocaat naar deelneming aan het verwerkelijken van het recht doet streven.De
is dus de voortzetting van het recht. Interpretatie van het recht is altijd meer dan verklaring van het gegevene alleen, ze is altijd vorming van iets nieuws tegelijk, altijd meer dan interpretatie. Aanwijzing van systematischen bouw is voltooiing van den bouw. Constructie maakt het feitenmateriaal tot iets anders, abstracters door het zijn plaats aan te wijzen, het kan tot rechtsbegrip worden. Recht zelf is mede leer — is het wonder dat de wetenschap van het recht mede daad is?

45

   Sebuah kodifikasi dengan komentar adalah bukan kodifikasi yang sama seperti keadaannya pada saat diundangkan, setidaknya jika ia merupakan sebuah komentar ilmiah yang baik. Napolen menurut tradisi mengerti sesuatu tentang hal itu, ketika ia pada saat pemunculan komentar pertama terhadap kodifikasinya telah menyeletuk: “Mon code est perdu.” (Kodifikasiku telah mati). Bahan, yang telah dilanjutkan oleh Ilmu Hukum, berubah di bawah penanganannya. Ilmu yang berusaha untuk mengetahui hukum, dengan itu juga turut membentuk hukum baru. Ia melakukan hal ini dalam batas-batas tertentu, pada bidang tertentu lebih banyak, pada yang lain lebih sedikit, berbeda-beda menurut waktu dan tempat, namun ia tidak dapat dihindari lagi melakukan hal itu. Barang siapa yang berusaha memperoleh pengetahuan tentang tata-hukum dari tempat lain, tidak akan pernah cukup hanya dengan mempelajari undang-undang. Ia juga akan harus mengetahui tentang putusan pengadilan, hakim yang menerapkan hukum, pada saat yang sama dengan tindakan itu juga membentuk hukum baru.Tentang ini pada saat sekarang di dalam ilmu tidak diragukan lagi. Namun hal yang sama juga berlaku — walaupun dalam derajat yang kurang — bagi ilmu tentang hukum. Barang siapa berusaha mencari informasi, akan juga harus melaksanakan penelitian terhadap ajaran, terhadap doktrin. Hal yang mencolok dalam hubungan ini adalah gejala dari otoritas (kewibawaan) ilmu di dalam peradilan. Pada orang Romawi hal ini bahkan dicantumkan dalam perundang-undangan dan diatur dalam undang-undang tentang hal mengutip (undang-undang sitasi, citeerwet) yang terkenal, di dalamnya ditetapkan suatu tata dalam hubungan di antara mereka, khususnya beberapa nama yuris yang disebutkan di situ dikanonisasi. Dengan itu maka otoritas ini menjadi suatu karikatur tentang apa yang ada pada waktu itu. Otoritas itu berhenti sebagai otoritas ilmu, menjadi sesuatu yang bertumpu di atas perintah kaisar, menjadi undang-undang, ia kehilangan karakternya sendiri sebagai suatu otoritas ilmiah, yang pada waktu bersamaan diakui dan meskipun demikian tetap tidak selalu, di mana pun, diterima tanpa kritik, bahwa di dalam pengakuan itu sekaligus meminta penilaian ilmiah dari mereka yang mendasarkan diri padanya.

45

   Een codificatie mèt commentaar is niet meer de codificatie die zij bij haar afkondiging was, althans indien het een goede, wetenschappelijke commentaar is. Napoleon heeft volgens de traditie daar iets van begrepen, toen hij bij de verschijning van den eersten commentaar op de zijne uitgeroepen zou hebben: “Mon code est perdu.” Het materiaal, dat de rechtswetenschap wordt voorgezet, verandert onder haar handen. De wetenschap die er naar’ streeft het recht te kennen, vormt mede nieuw recht. Zij doet dit binnen bepaalde grenzen, op sommige gebieden meer, op andere minder, verschillend naar tijd en plaats, maar zij doet het onvermijdelijk. Wie kennis wil nemen van een rechtsorde elders, zal nooit kunnen volstaan met raadpleging der wet. Hij zal ook de rechtspraak moeten kennen, de rechter die recht toepast, vormt tegelijk nieuw recht. Dit is thans niet meer betwistbaar in de wetenschap. Maar hetzelfde geldt — zij het in meer bescheiden mate — voor de wetenschap. Wie op informatie uit is, zal ook een onderzoek naar de leer, de doctrine moeten instellen. Merkwaardig is in dit verband het verschijnsel van het gezag der wetenschap in de rechtspraak. Bij de Romeinen werd dit zelfs in de wetgeving opgenomen en in de bekende citeerwet geregeld; er werden bepaalde, met name genoemde juristen gecanoniseerd, tusschen hen een zekere orde ingesteld. Daarmee werd dit gezag tot een caricatuur van wat het was. Het hield op gezag der wetenschap te zijn, werd gefundeerd op ‘s keizers bevel, werd wet, het verloor zijn eigen karakter van wetenschappelijk gezag, dat tegelijk wordt erkend en toch niet steeds, overal, critiekloos aanvaard, dat in de erkenning tegelijk om de wetenschappelijke beoordeeling van dengeen die zich{459}er op beroept vraagt.

46

Otoritas dari ilmu hanya sungguh-sungguh otoritas yang benar jika putusan yang diucapkan itu dihormati tidak karena demi isinya melainkan demi penulisnya dari siapa ia berasal, ia sesungguhnya hanya dapat disebut otoritas dari ilmu yang sebenarnya, jika ia dipandang sebagai otoritas ilmiah yang tidak bebas dari kesalahan (niet onfeilbaar). Dalam perundang-undangan yang lebih baru ia menemukan pengungkapannya yang tetap paling baik dalam pasal 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Swis (Schweizerisches Zivilgesetzbuch tahun 1912), yang di dalamnya dinyatakan bahwa jika karena kekosongan dalam sumber hukum, hakim harus memutuskan berdasarkan hasil penemuan hukum sendiri, maka ia harus: “… er folgt dabei bewaehrter Lehre und Ueberlieferung…” (… ia harus berpedoman pada ajaran dan tradisi yang sudah teruji …).
Jika ia adalah otoritas ilmiah, maka ia juga dapat dibantah (dilawan) dalam pembahasan ilmiah lagi. Seperti tiap ilmu, juga ilmu tentang hukum selalu dalam keadaan bergerak (selalu menjalani perkembangan). Orang yang mengkodifikasi otoritas ilmu, ia salah memahaminya. Pemahaman-pemahaman yang lebih baru selalu muncul (terjadi) — dengan perubahan kehidupan kemasyarakatan maka kebutuhan pada bentuk-bentuk hukum yang baru juga lahir. Pekerjaan ilmiah tetap terikat pada penelitian sejarah, pada kejadian-kejadian kemasyarakatan, pada tuntutan dari keadilan.
Begitulah Ilmu Hukum berusaha, dengan pikiran selalu mengacu pada penerapan kesimpulan-kesimpulannya ke dalam kenyataan, untuk memahami lebih baik tiap aturan pada dirinya sendiri dan keseluruhan sebagai kesatuan dan dengan begitu untuk memahami suatu bagian dari kehidupan rakyat, namun tidak pada dirinya sendiri, dipandang sebagai kejadian begitu saja, melainkan dalam kaitan dengan arah dari kejiwaan manusia berdasarkan suatu keharuan, yang mengikat kita. Demikianlah, dalam memahami hukum yang ada, ia membentuk hukum yang baru.

46

Het gezag der wetenschap is alleen waarlijk gezag indien het uitgesproken oordeel niet om zijn inhoud maar om den auteur van wien het afkomstig is, geëerbiedigd wordt, het is echter alleen waarlijk gezag der wetenschap, indien het als wetenschappelijk, dat is niet onfeilbaar gezag wordt beschouwd. In de nieuwere wetgevingen vindt het nog altijd zijn beste ver¬tolking in art. 1 van het Zwitsersche Wetboek, waar de rechter bij gebreke van rechtsbron op eigen rechtsvinding is aangewezen; hem wordt voorgehouden: “er folgt dabei bewährter Lehre und Ueberlieferung” (Fransch: il s’inspire de…).
Is het wetenschappelijk gezag, dan kan het ook weer in wetenschappelijk betoog worden bestreden. Als iedere wetenschap is ook die van het recht voortdurend in beweging. Wie het wetenschaps¬gezag codificeert miskent het. Nieuwere inzichten breken voort¬durend zich baan — met de verandering van het maatschappelijk leven wordt de behoefte aan nieuwe rechtsvormen geboren. Het wetenschappelijk werk blijft aan het historisch onderzoek, aan het sociaal gebeuren, aan den eisch van gerechtigheid gebonden.
Zoo tracht de wetenschap, altijd bedacht op de toepassing in de werkelijkheid van haar conclusies, iederen regel op zichzelf en het geheel als eenheid beter te begrijpen en zoo een stuk van het volksleven te verstaan, doch niet op zichzelf, als gebeuren zonder meer genomen, maar in verband gedacht met de richting van den menschelijken geest naar een behooren, dat ons bindt. Zoo vormt zij in het begrijpen van het bestaande recht weder nieuw recht.

47 § 10 Ilmu.

   Tetapi, — orang dapat bertanya, — doktrin hukum dapat saja memiliki makna yang di sini dituntut dari padanya, namun apakah ia memang benar-benar ilmu?
Sebelum saya mengatakan sesuatu tentang hal itu, terlebih dahulu sebuah catatan tentang hubungan antara Ilmu Hukum, yang dengan itu saya mengartikan ilmu tentang hukum positif, dan Teori Hukum yang tentang artinya sudah dikemukakan di atas.24 Hubungan ini dapat membantu mempermudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan itu. Teori Hukum memiliki bangunan dari pemikiran hukum itu sendiri sebagai obyek telaahnya — obyek Ilmu Hukum adalah hukum dari suatu rakyat tertentu yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Juga Teori Hukum hanya dapat menemukan bahannya di dalam hukum positif ini, meskipun dari banyak rakyat dan waktu yang berlainan. Perbedaannya terletak di sini, bahwa ia tidak mengambil sebagai obyeknya isinya melainkan bentuknya dari hukum ini — yang khas yang menyebabkannya menjadi hukum. Jika kita masih boleh menggunakan analogi dengan Ilmu Bahasa, bukan bahasa-bahasa melainkan bahasa (niet talen maar de taal). Kita seyogianya mengatakan hukum, bukan hukum-hukum (hak-hak, rechten). Teori Hukum tidak mempersoalkan hal yang banyak (keberagaman, veelvuldigheid) melainkan kesatuan (eenheid), walaupun ia hanya dapat mengetahui kesatuan itu di dalam yang banyak.

47

§ 10 Wetenschap.

Maar, — kan men vragen. — de rechtsdoctrine mag nu de beteekenis hebben die hier voor haar wordt opgeëischt, maar is zij nu wel waarlijk wetenschap?Voor ik daar een enkel woord over zeg, eerst nog een opmer¬king over de verhouding van de rechtswetenschap, waaronder ik de wetenschap van het positieve recht versta en de rechtstheorie op wier beteekenis boven24 werd gewezen. Zij kan tot verge¬makkelijking van het antwoord op de gestelde vraag dienen. De rechtstheorie heeft den bouw van het rechtsdenken zelf tot voor¬werp — de rechtswetenschap het recht van een bepaald volk in een bepaalden tijd. Ook de rechtstheorie kan haar materiaal alleen vinden in dit positieve recht, zij het van vele volken en vele tijden. Het verschil zit hierin, dat zij niet den inhoud maar den vorm van dit recht — het bijzondere waardoor het recht is — tot object van studie neemt. Als we nog even de analogie met d€ taalwetenschap zouden mogen gebruiken, niet talen maar de taal. We zouden moeten zeggen recht, niet rechten. Doch dit meervoud gaat niet,{460}het is zelfs weer een punt dat de aandacht der rechtstheorie verdient, dàt het niet gaat. De rechtstheorie vraagt niet naar de veelvuldigheid maar naar de eenheid, al zal zij die eenheid alleen in het veelvuldige kunnen onderkennen.

48

Teori Hukum meneliti suatu bagian dari jiwa manusia, yakni di dalam ungkapan-ungkapan historikalnya, namun tidak demi ungkapan-ungkapan itu pada dirinya sendiri, melainkan demi kesatuan yang menjadi cirinya (yang menengarainya), ia demi jiwa itu sendirilah yang menjadi urusannya. Teori Hukum menanyakan apa hukum itu, Ilmu Hukum apa yang berlaku sebagai hukum. Hal itu tidak berarti bahwa hanya sekedar bentuk tanpa isi pada dirinya sendiri dapat diketahui atau bahwa isinya dapat bermacam-macam tanpa batas — Teori Hukum akan dapat menunjukkan batas-batas pada kemungkinan itu, — melainkan berarti bahwa kekhususan dari isinya adalah tidak penting. Ilmu Hukum mencari sistematika dari suatu hukum tertentu — misalnya Hukum Tata Negara Belanda pada masa kini — Teori Hukum berhadapan dengan pertanyaan apa arti keberadaan sebagai sistem (keber-sistem-an) tersebut. Ilmu Hukum tidak dapat ada tanpa pengandaian logikal dari Teori Hukum — Teori Hukum memperoleh bahannya dari Ilmu Hukum. Kita dapat meneruskan pengurutan pertentangan ini, namun apa yang saya katakan sudah cukup untuk membuat hubungan tersebut menjadi jelas. Hanya tinggal ini: Teori Hukum tidak membentuk hukum — Ilmu Hukum melakukannya secara teratur.
Justru yang disebut terakhir ini yang menimbulkan keraguan pada sifat ilmiah dari “doktrin”, juga tentang Teori Hukum dapat dipertanyakan legitimasinya sebagai ilmu, tetapi untuk Ilmu Hukum pertanyaan tersebut jauh lebih keras, keraguannya mudah dibenarkan. Apakah “hukum” itu — yang turut dibentuk oleh Ilmu Hukum — bukan pernyataan kehendak, dan bukankah dalam ilmu ihwalnya hanya berkenaan dengan kebenaran?

48

De rechtstheorie onderzoekt een stuk van ‘s menschen geest, wel in zijn historische uitingen, maar niet om die uitingen op zichzelf, maar om de eenheid die haar kenmerkt, om den geest zelf is het te doen. De rechtstheorie vraagt wat recht is, de rechtswetenschap wat rechtens. Dat wil niet zeggen dat eenige vorm zonder inhoud op zichzelf te kennen of de inhoud een oneindig verschillende zou zijn — de rechtstheorie kan aan die mogelijkheid de grenzen aanwijzen, — maar wel dat de bijzonderheid van den inhoud zonder belang is. De rechtswetenschap zoekt naar de systematiek van een bepaald recht — zeg het Nederlandsche Staatsrecht van heden — de rechtstheorie staat voor de vraag wat dat ,,systeem”-zijn inhoudt. De rechtswetenschap kan niet zonder de logische veronderstelling van de rechtstheorie — de rechtstheorie krijgt van de rechtswetenschap haar materiaal. We zouden deze opsomming van tegenstellingen kunnen voortzetten, doch wat ik zeide moge volstaan om de verhouding duidelijk te maken. Nog slechts dit: de rechtstheorie vormt geen recht — de rechtswetenschap doet het geregeld.
Het is juist dit laatste dat aan het wetenschapskarakter der “doctrine” doet twijfelen, ook de rechtstheorie kan naar haar legitimatie als wetenschap worden gevraagd, maar voor de rechts¬wetenschap is de vraag een meer brandende, de twijfel gemakkelijk gerechtvaardigd. Is “recht” — dan mede door rechtswetenschap gevormd — niet wilsuiting, en is het in de wetenschap niet alleen om waarheid te doen?

49

   Dengan pertanyaan ini tanpa terduga kita bersentuhan dengan masalah yang pada permulaan sudah sedikit disinggung, apa ilmu itu sesungguhnya. Saya tidak dapat berbuat lain selain mengulang apa yang saya katakan di sana, bahwa di sini bukan tempatnya untuk menelaah masalah tersebut. Saya hanya ingin mengemukakan beberapa catatan singkat saja, yang dalam hubungan dengan masalah kita, saya pandang sudah mencukupi
Baru-baru ini Kamphuysen25 telah meragukan karakter keilmuan dari doktrin yuridis, karena putusan-putusannya adalah bukan putusan kebenaran. Ia sama sekali tanpa prasangka melewatkan kesulitan-kesulitan yang ada dalam masalah kebenaran itu sendiri dan dalam hubungan antara kebenaran dan ilmu. Apakah halnya sudah demikian dengan sendirinya bahwa putusan ilmiah itu harus benar atau salah? Betul, dalam ilmu ihwalnya berkenaan dengan kebenaran, namun apa sesungguhnya artinya? Dalam tiap karya ilmiah, kebenaran itu berada pada permulaan dan pada akhir kegiatan, namun apakah karya itu sendiri adalah pencarian putusan-putusan kebenaran? Pada permulaan: ilmu memulai dengan pengetahuan tentang pengalaman dan putusan logikal sederhana yang tersembunyi dalam pengalaman pra-ilmiah itu — pada akhir: ilmu menginginkan membawa pemikiran manusia pada kesesuaian dengan dunia, sedemikian sehingga dunia itu sebagaimana ia adanya diketahui “dalam kebenaran”, bahwa pemikiran manusia mencakup dunia ini. Tetapi jalan antara keduanya adalah panjang, titik tolaknya di dalam ilmu itu sendiri — Teori Pengetahuan (Epistemologi) — menjadi masalah dan tujuan akhirnya memanggil dengan isyarat (melambai, wenkt), namun tidak akan pernah tercapai. Meskipun demikian, ilmu tetap berjalan dan harus menempuh jalannya, ia mengklasifikasi pengalaman-pengalamannya, menganalisisnya dan membentuk pengertian-pengertiannya, menguji ini pada penelitian yang baru, mengkombinasi pengertian-pengertian menjadi bangunan yang lebih jauh dan dengan itu membentuk putusan-putusannya, yang harus membuat dunia menjadi dapat dimengerti oleh (bagi) manusia.

49

   Met deze vraag raken wij onverwacht het in den aanvang reeds even aangeroerde probleem, wat wetenschap eigenlijk is. Ik kan niet anders dan herhalen wat ik daar zeide, dat het hier niet de plaats is dat probleem te onderzoeken. Ik wensch er slechts enkele vluchtige opmerkingen over te maken, die in ons verband, meen ik, voldoende zijn.
onlangs heeft Kamphuisen25 het wetenschapskarakter der juridische doctrine betwist omdat haar oordeelen niet waarheids-oordeelen waren. Hij gaat daarbij wel wat heel onbevangen voorbij aan de moeilijkheden die liggen in het waarheidsprobleem zelf en in de verhouding van waarheid en wetenschap. Is het zoo vanzelfsprekend, dat het wetenschappelijk oordeel wèl-waar of niet-waar moet zijn? Zeker, in de wetenschap is het om de waarheid te doen, maar wat houdt dat eigenlijk in? In ieder wetenschappelijk werk staat de waarheid aan het begin en aan het eind, maar is het werk zelf het zoeken naar waarheids-oordeelen? Aan het begin: de wetenschap begint met de kennis der ervaring en het eenvoudige logische{461}oordeel dat in die voor-wetenschappelijke ervaring ligt opgesloten — aan het einde: de wetenschap wil ‘s menschen denken ten slotte voeren tot overeenstemming met de wereld, zóó dat die wereld als zij is, ,,in waarheid” gekend wordt, dat menschelijk denken deze wereld omvat. Maar de weg tusschen beide is lang, het uitgangspunt wordt in de wetenschap zelf — de kennistheorie — tot een probleem en het einddoel wenkt, maar wordt nooit bereikt. Niettemin gaat de wetenschap haar weg en moet zij haar weg gaan, zij classificeert haar ervaringen, analyseert ze en vormt haar begrippen, toetst deze aan nieuwer onderzoek, combineert begrippen tot verderen bouw en vormt zoo haar oordeelen, die de wereld voor den mensch begrijpelijk moeten maken.

50

Jika menolak (mencampakkan) sebuah putusan, yang dahulu ia ucapkan atau dikemukakan oleh seorang peneliti sebagai penemuannya, maka ia melakukan hal ini tidak karena ia berpendapat bahwa putusan itu tidak benar, melainkan karena ia menganggap putusan tersebut tidak tepat (niet juist, niet richtig), dengan kata lain, karena dalam keseluruhan, yang terbangun dari pengalaman dan pemikiran, putusan tersebut tidak sesuai (tidak pas, tidak klop), oleh keseluruhan itu ia ditolak keluar. Obyek dari ilmu adalah bukan dunia, melainkan hubungan-hubungan antara pengalaman dan pemikiran, yang berdasarkannya manusia masa kini membuat dunia menjadi dapat dimengerti atau dipahami.
Ihwal dengan kebenaran dalam ilmu sama seperti dengan keadilan dalam hukum. Ilmu mencari kebenaran, hukum mencari keadilan, mereka dua-duanya sama-sama selalu berada dalam perjalanan, sambil berjalan mereka memutuskan tentang apa yang menolong mereka lebih jauh, putusan ilmiah tentang ketepatan, tidak tentang kebenaran, putusan hukum tentang kesesuaian dengan hukum (keabsahan, rechtmatigheid), tidak tentang keadilan.
Namun, tidakkah dari apa yang dikemukakan terachir ini tampak jelas bahwa Ilmu Hukum itu bukan ilmu? Keadilan, bukan kebenaran, melambai di depannya; putusan-putusannya adalah putusan-putusan tentang hukum. Orang yang mengatakan demikian, lupa bahwa metode yang berdasarkannya Ilmu Hukum bekerja adalah metode yang khas ilmiah, yang menempatkan Ilmu Hukum secara keseluruhan ke dalam kerangka yang di dalamnya ilmu sejak zaman Yunani bekerja. Bukan hal kebetulan, bahwa pemikiran Yunani dan Hukum Romawi dapat berjalan bergandengan tangan sebagai saudara, bahwa mereka bersama-sama sejak Abad Pertengahan telah meletakkan landasan bagi kegiatan ilmiah (scientific enterprise, wetenschapsbedrijf). Ya, menurut saya, orang bahkan dapat melangkah lebih jauh, Ilmu Hukum telah membubuhkan capnya pada permulaan dari banyak penelitian di bidang lain. Orang ingat saja pada pengertian “hukum” (wetsbegrip) yang digunakan dalam Ilmu Alam seperti Hukum Boyle, yang menurut asal usulnya adalah suatu pengertian (konsep) dari Ilmu Hukum, dan ini bukan satu-satunya yang biasa dipakai dalam ilmu modern. Namun tentang ini saya biarkan (tidak dibahas).

50

Verwerpt zij een oordeel, dat zij vroeger uitsprak of dat haar door een onderzoeker als zijn vondst wordt voorgelegd, dan doet zij dit niet omdat zij dat oordeel niet waar, maar omdat zij het niet juist (richtig) bevindt, d.w.z. omdat het in het geheel, dat uit ervaring en denken is opgebouwd, niet past, door dat geheel wordt uitgestooten. Object der wetenschap is niet de wereld, maar zijn de verhoudingen van ervaring en denken, waardoor de mensch van heden zich de wereld begrijpelijk maakt.
Het is met de waarheid in de wetenschap als met de gerechtigheid in het recht. Wetenschap zoekt waarheid, recht gerechtigheid, zij zijn beide voortdurend op weg, voortgaande oordeelen zij over wat hen daarbij verder helpt, het wetenschappelijk oordeel over de juistheid, niet over de waarheid, het rechtsoordeel over rechtmatigheid, niet over rechtvaardigheid.
Doch blijkt uit dit laatste dan toch niet, dat de rechtswetenschap geen wetenschap is? Het is gerechtigheid, niet waarheid, die haar voorzweeft: haar oordeelen zijn oordeelen over recht. Wie zoo spreekt, vergeet dat de methode waarnaar de rechtswetenschap arbeidt een typisch-wetenschappelijke is, dat die haar geheel in het kader brengt waarin de wetenschap sinds de Grieken heeft gewerkt. Het is geen toeval, dat Grieksch denken en Romeinsch recht broederlijk samen konden gaan, dat zij samen sinds de Middeleeuwen den grondslag van het wetenschapsbedrijf hebben gelegd. Ja men kan verder gaan, meen ik, de rechtswetenschap heeft háár stempel gezet op den aanvang van veel ander onderzoek. Men denke aan het wetsbegrip, dat oorspronkelijk een begrip der rechtswetenschap is, en dit is niet het eenige in moderne wetenschap gebruikelijke. Doch dit laat ik rusten.

51

   Yang pasti adalah bahwa Ilmu Hukum memperlihatkan dalam derajat yang tinggi apa yang mencadi ciri khas pemikiran ilmiah, tidak hanya yang dari Aristoteles atau dari Thomas, melainkan juga yang modern.
Pertama-tama, hal mengkompilasi tanpa syarat semua hal terberi; tidak satu pun dari apa yang dihasilkan oleh pengalaman dan yang dapat menjadi penting yang boleh diabaikan. Semua hal terberi harus diolah seobyektif mungkin. Selanjutnya dan terutama: kesatuan yang dituntut oleh pemikiran logikal. Tidak ada putusan untuk dapat diterima oleh ilmu yang boleh bertentangan dengan dirinya sendiri, tidak ada putusan yang boleh bertentangan dengan yang lainnya. Jika dua putusan dikemukakan, yang masing-masing pada dirinya sendiri tampak tepat, tetapi yang satu tidak dapat menerima yang lain, maka salah satu dari mereka atau dua-duanya harus dilepaskan atau mereka harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pertentangan itu hilang. Kritis-logikal, — apakah itu bukan sifat khas dari pemikiran ilmiah kita dan dengan itu seluruh pemikiran modern kita sejak filsafat Yunani mem-”baptis” ilmu. Dan kritis-logikal adalah sikap hidup yang khas dari seorang yuris. Masih ada lagi, ikhtiar ilmu pada penyederhanaan, untuk menempatkan tiap putusan sejauh mungkin ke bawah putusan-putusan yang lebih umum, juga dapat ditemukan kembali dalam Ilmu Hukum. Ilmu membentuk pengertian-pengertian, yang memungkinkan mengklasifikasi bahan-bahan terberi. Apakah Ilmu Hukum melakukan hal yang lain? Juga ikhtiar untuk membuat apa yang ditemukan dapat dikaji oleh orang lain dengan mereproduksinya dalam suatu uraian yang secara logikal tertutup, dengan berdasarkan pada suatu pengalaman yang terbuka bagi akses orang lain, hal “memberikan pembuktian” tentangnya adalah sifat khas sarjana hukum.

51

   Zeker is dat de rechtswetenschap veel van datgene wat het wetenschappelijk denken, niet alleen het Aristotelische of dat van Thomas, maar ook het moderne, kenmerkt, in hooge mate vertoont.
Daar is vooreerst het onvoorwaardelijk opnemen van alle gegevens; niets van wat de ervaring aan de hand doet en van belang kàn zijn, mag worden veronachtzaamd. Zoo objectief mogelijk moet ieder gegeven worden verwerkt. Verder en vooral: de eenheid die{462} het logisch denken eischt. Geen oordeel mag om door de wetenschap te worden aanvaard met zichzelf in tegenspraak zijn, geen oordeel in logisch conflict met een ander. Worden twee oordeelen voorgelegd, die ieder op zichzelf juist schijnen, maar die elkaar niet verdragen, dan moet één van beide (of beide) vallen óf moeten zij zoo worden gemodifieerd dat de tegenspraak ophoudt. Logisch-kritisch, — is dat niet de eigenschap van ons wetenschappelijk en daardoor van ons geheele moderne denken sinds de Grieksche wijsbegeerte de wetenschap ten doop hield? En logisch-kritisch is de typische levenshouding van den jurist. Er is nog meer, ook het streven der wetenschap tot vereenvoudiging, om ieder oordeel zooveel mogelijk ondergeschikt te maken aan algemeene oordeelen, wordt bij de rechtswetenschap teruggevonden. De wetenschap vormt haar begrippen, die classsificeering der gegevens mogelijk maken. Doet de rechtswetenschap anders? En zit het niet al in het recht zelf? Ook het pogen datgene wat gevonden is voor den ander controleerbaar te maken door het voor hem te reproduceeren in een logisch sluitend betoog, met beroep op een dien ander toegankelijke ervaring, het te ,.bewijzen” is den rechtsgeleerde eigen.

52

Memang di sini tampil kelemahan dari cara kerjanya — cara kerja ilmiah yang logikal. Dari pembahasan sampai pada putusan pada akhirnya terdapat lompatan, yang secara ilmiah harus dapat dimengerti, namun secara ilmiah tidak sepenuhnya dapat dipertanggung-jawabkan. Jika saya setelah uraian historikal, penguraian logikal dan perkaitan sistematikal pada akhirnya dalam suatu pertanyaan hukum mengatakan, bahwa halnya adalah begini atau begitu, maka adalah mungkin bahwa orang lain yang telah mengikuti semua argumen dan harus mengakui bahwa semuanya itu tepat, namun dengan menimbang-nimbang yang satu terhadap yang lain sampai pada suatu pilihan yang lain. Hukum tidak pernah sepenuhnya terserap ke dalam pembahasan tersebut — bukankah saya mengatakan bahwa di dalam hukum yang dicari adalah keadilan. Ilmu Hukum secara jelas mengungkapkan apa yang dalam tiap ilmu, dengan pengecualian Matematika, muncul: pengalaman dan pemikiran semata-mata tidak pernah membenarkan (rechtvaardigen) kesimpulan-kesimpulannya, terdapat sesuatu pada jiwa dari peneliti, yang tidak dapat diderivasi sampa ke situ. Apakah perbedaan dengan ilmu-ilmu lain di sini tidah lebih dari hanya gradual saja? Juga di sini biasanya sebuah pilihan. Di luar Matematika tidak ada ilmu — betapa matematis pun metodenya — yang sepenuhnya mathesis. Sejarah sama sekali tidak, Ilmu Hukum berada lebih dekat pada pemikiran ilmiah dalam arti tradisional ketimbang penulisan sejarah. Metodenya saja sudah memberikan tempat pada Ilmu Hukum dalam bangunan ilmu yang tidak sepenuhnya harmonis.

52

Wel komt hier de zwakheid van zijn werkwijze — als logische, wetenschappelijke werkwijze — aan den dag. Van het betoog tot de beslissing is ten slotte een sprong, die wetenschappelijk verstaanbaar moet zijn, maar wetenschappelijk niet geheel is verantwoord. Als ik na historische uiteenzetting, logische ontleding en systematische verbinding ten slotte in een rechtsvraag zeg, dat het zoo of zoo is, dan is het mogelijk dat de ander die alle argumenten gevolgd heeft en ze alle als juist heeft moeten erkennen, toch door afweging van het een tegenover het ander tot een andere keus komt. Recht gaat in dat betoog nooit geheel op — ik zeide immers dat in het recht gerechtigheid wordt gezocht. Legt de rechtswetenschap niet duidelijk bloot wat in iedere wetenschap met uitzondering van de wiskunde steekt: ervaring en denken alleen rechtvaardigen nooit haar conclusies, er zit iets van den geest van den onderzoeker in, wat niet tot deze kan worden herleid. Is het verschil met andere wetenschappen hier anders dan gradueel? Ook hier is veelal een keus. Buiten de wiskunde is geen wetenschap — hoe mathematisch haar methode mag zijn — geheel mathesis. Geschiedenis is het volstrekt niet, de rechtswetenschap staat het wetenschappelijk denken in den traditioneelen zin nader dan de geschiedschrijving. De methode alleen al der rechtswetenschap doet haar een plaats toekomen in het toch niet geheel harmonische gebouw der wetenschap.

53

§ 11 Keharusan dan kenyataan.

   Karakter Ilmu Hukum sebagai ilmu dengan apa yang telah dikemukakan sudah cukup dipertahankan (diteguhkan), sekali pun demikian tetap perlu bahwa kita masih memberikan perhatian pada pertanyaan tentang hubungan antara kenyataan dan keharusan, antara kebenaran dan keadilan, yang telah menimbulkan keraguan pada karakter tersebut.
Kita tidak menelaah ke kedalaman, yang di dalamnya kebenaran dan keadilan saling bertemu dan juga tidak melancarkan kritik terhadap Ajaran Hukum Kodrat Thomistik, yang mempersatukan keadilan dan kebenaran dengan hukum, yang mengidentikkan hukum yang merupakan suatu keharusan dan hukum yang ada. Kita tetap mengacu pada hukum positif, jaitu hukum, yang karena ia adalah hukum menyatakan apa yang seharusnya terjadi (dilakukan), tetapi juga karena ia adalah positif, merupakan suatu bagian dari kultur, yang dapat diketahui dalam kenyataan manusia. Ilmu tentang hukum positif mengajarkan apa hukumnya sekarang, pada rakyat ini, hukum tersebut sama seperti bahasa atau seni adalah obyek telaah dari suatu penelitian, yang berusaha mencapai kebenaran. Tentang hukum ini dikatakan bahwa ia berlaku.
Hal berlaku itu menempatkan penelitian kenyataan — di samping penelitian logikal yang berkenaannya keberlakuan itu sudah diandaikan, dan penelitian etikal yang turut menentukan makna dari yang berlaku — ke dalam wilayah kerja dari yuris. Sebab, yuris itu harus menelaah apa yang oleh otoritas, yang terhadapnya ia tunduk, telah ditetapkan sebagai hukum, apa yang telah diproduksi sebagai hukum oleh sumber-sumber otoritas, yang ia akui. Hanya aturan-aturan yang dibelakangnya terdapat otoritas yang berlaku. Jadi, penelitiannya itu bersifat ganda: apakah aturan itu ada dan apa isi sesungguhnya. Namun sifat berganda ini juga mengandung hal yang lebih jauh lagi. Sebab, pada penentuan isi dari aturan itu aspek historikalnya juga dipersoalkan, jadi pertanyaan tentang kenyataan.

53

§ 11 Behooren en werkelijkheid.

   Het karakter der rechtswetenschap als wetenschap moge hiermee voldoende zijn gehandhaafd, niettemin is het noodzakelijk dat wij{463} aan de vraag naar de verhouding van werkelijkheid en behooren, van waarheid en gerechtigheid, die den twijfel aan dat karakter opwierp, nog eenige aandacht wijden.
Wij blijven ook daarin bij ons onderwerp. We steken niet af naar de diepte, waar waarheid en gerechtigheid elkaar ontmoeten en zetten ons evenmin tot een kritiek op de Thomistische natuurrechtsleer, die — naar mijn meening in een den mensch niet toekomende voorbarigheid — gerechtigheid en waarheid doet samenvallen door recht, dat zou behooren te zijn, met recht, dat is, te identificeeren. Wij houden ons aan het positieve recht, dat is het recht, dat omdat het recht is verklaart wat behoort te geschieden, maar tevens omdat het positief is, een, stuk is der cultuur, in ‘s menschen werkelijkheid te kennen. De wetenschap van het positieve recht leert wat recht is nu, bij dit volk, dat recht is even goed als taal of kunst voorwerp van een onderzoek, dat naar waarheid tracht. Van dit recht wordt gezegd, dat het geldt.
Dat gelden brengt het werkelijkheidsonderzoek — naast het logische, waarbij de gelding al is ondersteld en het ethische dat de zin ook van het geldende uitmaakt — in de werkplaats van den jurist. Hij heeft immers na te gaan wat het gezag, waaraan hij onderworpen is, als rechtsregel heeft gesteld, wat de gezagsbronnen, die hij erkent, als recht hebben geproduceerd. Alleen die regel waarachter gezag staat, geldt. Zijn onderzoek is dus dubbel: bestaat die regel en wat houdt hij precies in. Doch dit tweezijdig karakter doet zich ook verder gevoelen. Immers ook bij de vaststelling van den inhoud van den regel komt de historische, dus werkelijkheidsvraag, ter sprake.

54

Ketepatan penelitian historikal, yang berkenaan dengannya tidak seorang yuris pun yang boleh menjauhkan diri (menarik diri dari hal itu), yang berkenaan dengannya juga secara faktual tidak dapat melepaskan diri, sekalipun ia menyatakan secara keras bahwa hal itu baginya tidak penting, adalah ketepatan tentang suatu putusan kenyataan (werkelijkheidsoordeel), bukan tentang suatu putusan nilai (waarde-oordeel), ia tidak diarahkan pada keadilan melainkan diarahkan pada kebenaran. Namun, juga dengan itu sisi penelitian ilmiah bidang hukum ini masih belum cukup diberikan. Pada penelaahan lebih jauh, tampak bahwa dalam pertanyaan tentang hal berlaku ia berada lebih dalam lagi. Hukum yang berlaku, demikian namanya, adalah hukum yang berasal dari otoritas yang mengemban tugas pembentukan hukum, yang untuk menyederhanakannya kita secara jelas mengatakan, yang sesungguhnya tidak tepat: dari kekuasaan pembentukan undang-undang. Jadi hukum yang berdasarkan otoritas ini harus diikuti (ditaati). Namun, justru karena hukum adalah suatu bagian dari kultur suatu rakyat tertentu dalam suatu waktu tertentu, kita juga mengatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang ditaati, diterapkan, dan ditegakkan. Sebuah fakta yang dalam Ilmu Hukum abad 20 berulang-ulang dan dijelaskan dari semua segi adalah bahwa terdapat aturan-aturan hukum, yang di belakangnya terdapat faktor-faktor dari otoritas pembentukan hukum namun aturan-aturan tersebut tidak diterapkan, bahwa sebaliknya ada aturan-aturan di samping dan berlawanan dengan hukum tersebut tadi, yang meskipun demikian di dalam penerapan dan kehidupan kemasyarakatan memperoleh landasan yang kokoh. Pada masa kini, perceraian dengan kesepakatan para pihak adalah contoh yang paling terkenal dan jelas: undang-undang melarangnya, meskipun demikian, ia berlaku, huruf-huruf undang-undang dari larangan itu menjadi huruf-huruf yang mati, kehidupan hukum sangat jelas memperlihatkan perkembangan pranata ini.

54

De juistheid van het historisch onderzoek, waaraan geen jurist zich mag onttrekken, waaraan ook feitelijk geen zich onttrekt, al verkondigt hij nog zoo luid dat het hem geen belang inboezemt, is de juistheid van een werkelijkheids-, niet van een waarde-oordeel, het is niet op gerechtigheid maar op waarheid gericht. Doch ook daarmee is deze zijde van het rechtswetenschappelijk onderzoek nog niet genoeg aangegeven. Bij nader bezien blijkt zij in de vraag van het gelden nog dieper te steken. Geldend recht is, heet het, recht afkomstig van het met rechtsvorming belaste gezag, zeggen wij eenvoudigheidshalve duidelijk, zij het dan eigenlijk onjuist: van de wetgevende macht. Dus recht dat krachtens dit gezag gevolgd moet worden. Doch, juist omdat recht een stuk van de cultuur van een bepaald volk in een bepaalden tijd is, zeggen wij ook dat geldend recht dat recht is, dat gevolgd, toegepast, en gehandhaafd wordt. Het is een in de rechtswetenschap der 20e eeuw herhaaldelijk en van alle kanten belicht feit dat er rechtsregels zijn, waarachter het gezag van rechtscheppende facto¬ren staat en die toch niet worden toegepast, dat er omgekeerd regels zijn naast en tegen dat recht, die niettemin in rechtstoepas-sing en maatschappelijk leven vasten voet hebben gekregen. Het is de beteekenis der sociologische reçhtsbeschouwing dit naar voren{464} te hebben gebracht. De echtscheiding bij onderlinge toestemming is thans te onzent het meest bekende, inderdaad sprekende voorbeeld: de wet verbiedt haar, niettemin geldt zij, de wetsletter van het verbod is een doode, het rechtsleven toont maar al te zeer den bloei van dit instituut.

55

Di sini juga terdapat suatu dialektika, yang tidak dapat dikesampingkan oleh ungkapan bahwa hukum hanyalah apa yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, juga tidak oleh dalil yang tidak berlandasan dari suatu aliran Ilmu Hukum naturalistik bahwa hukum adalah hanya apa yang ditampilkan oleh praktek kehidupan. Yang tepat juga di sini ditemukan dalam ikhtiar manusia yang setiap kali diperbaharui, juga dari orang dalam dunia ilmu dan orang yang mengemban tugas menyatakan hukum (hakim, rechtsprekende mens), untuk dalam situasi konkret dari suatu saat mengenali (menemukan) hukum bagi kejadian yang dihadapkan kepadanya. Hukum selalu mengarahkan diri dari ajaran ke tindakan: pedoman-pedoman apa berkenaan dengan itu yang akan harus diikuti yuris, di sini tidak dapat dibicarakan. Masih satu hal lagi dalam hubungan ini: tidak hanya pada berkonsultasi (meminta nasihat) tentang faktor-faktor yang mengikat dirinya — di satu pihak undang-undang, di lain pihak peristiwa sesungguhnya — seorang pencari hukum (yustisiabel) dihadapkan pada pertentangan ini, juga jika ia memberanikan diri untuk dalam kebebasan, tentu saja secara relatif, mengatakan apa yang menjadi hukumnya, karena ia harus merupakan hukum, akan muncul pertentangan yang sama, yang menarik yang bersangkutan ke dalam dua arah: pada satu arah keyakinannya sendiri, kesadaran hukum pribadi dari dirinya sendiri dan pada arah lain keyakinan, atau lebih baik opini dari masyarakat hukum di sekitarnya, yang terhadapnya aturan itu ditujukan, kesadaran hukum dari orang banyak. Keyakinan pribadi tidak dapat dipaksakan sebagai hukum jika ia tidak sebagai demikian — saya tidak mengatakan turut dirasakan, melainkan pada akhirnya — diterima oleh masyarakat. Opini masyarakat tersebut tidak dapat dijadikan hukum oleh orang, yang baginya merupakan hal melawan hukum (voor wie zij onrecht is). Hal yang dikemukakan tadi adalah pertentangan yang selalu berulang-ulang timbul kembali, yang hanya di dalam hukum dapat menemukan peniadaannya (penyelesaiannya). Tentang posisi istimewa yang di dalamnya dibahas pertanyaan yang dibahas itu muncul dalam hubungan kolonial, bandingkan B. ter Haar, “De beteekenis van de tegenstelling participeerend-kritisch denken in de rechtspraak naar adatrecht.” 26

55

Er is ook hier een dialectiek, die niet wordt ter zijde gesteld door de machtspreuk, dat alleen recht is, wat de wetgever voorschrijft, noch door de even ongefundeerde stelling van een naturalistische rechtswetenschap, dat alleen recht is wat de praktijk van het leven vertoont. Het juiste wordt ook hier gevonden in een telkens hernieuwd streven van den mensch, ook van den wetenschappelijken en rechtsprekenden mensch, in de concrete situatie van het oogenblik het recht voor dit hem voorgelegde geval te onderkennen. Recht richt zich altijd uit de leer naar de daad: welke richtlijnen de jurist daarbij zal hebben te volgen, kan hier niet worden besproken. Noch slechts één ding in dit verband: niet alleen bij raadpleging der hem bindende factoren — de wet eenerzijds, het werkelijk gebeuren anderzijds — staat de rechtzoekende voor deze tegenstelling, ook als hij het waagt in, natuurlijk betrekkelijke, vrijheid te zeggen wat recht is, omdat het recht moet zijn, doemt dezelfde tegenstelling op, die hem in tweeërlei richting kan trekken: zijn eigen overtuiging, zijn persoonlijk rechtsbewustzijn én de overtuiging, of misschien beter de opinie van de rechtsgemeenschap om hem, voor wie de regel bestemd is, het rechtsbewustzijn der velen. Eigen overtuiging kan niet als recht worden opgelegd indien zij niet als zoodanig — ik zeg niet mede-gevoeld, maar ten slotte — aanvaard wordt door de gemeenschap. Die gemeenschapsopinie kan niet tot recht worden gemaakt door hem, voor wie zij onrecht is. Het is de zich altijd herhalende wederkeer der tegenstelling, die slechts in het recht doen haar opheffing vindt.26

56

   Bagi orang yang berdasarkan ini berpendapat harus menolak karakter keilmuan dari Ilmu Hukum, semoga yang berikut ini menjelaskannya. Bagi kami ihwalnya jauh lebih jelas bahwa di dalam penelitian ilmiah selalu berulang apa yang di dalam kehidupan hukum itu sendiri terjadi (dilakukan) — untuk mengatakan dalam peristilahan pertanyaan yang kami gunakan — hal ada dan hal keharusan, dorongan mencapai kebenaran dan hasrat pada keadilan di sini saling bertemu.
Berkaitan dengan itu masih satu komentar. Apakah demi itu tidak sudah niscaya demikian halnya bahwa, karena hukum selalu terarah pada perwujudan, hal ini membuat bahwa juga perwujudan itu sendiri termasuk ke dalam wilayahnya. Hukum itu bukan suatu keharusan yang diucapkan dalam kesabaran, yang membiarkan pendengarnya untuk mematuhi atau tidak. Hukum itu dipaksakan, namun cara melaksanakannya juga turut tergantung pada hukum; pranata-pranata yang dengannya hal itu dilakukan adalah pranata-pranata hukum. Eksekusi dan hukum acara adalah bagian dari hukum. Ilmu sering seperti ibu tiri telah memperlakukannya, di sini pada umumnya tidak lebih dipandang sebagai aturan-aturan administratif yang harus diuji efektivitasnya (kehasil-gunaan, doelmatigheid). Tentu saja pengujian itu harus dilakukan, tetapi dalam asas-asasnya mereka adalah lebih dari itu. Mereka pada akhirnya adalah hukum. Hukum acara dikembangkan lebih dahulu ketimbang hukum materiilnya. Pada masa-masa yang di dalamnya hukum materiil masih demikian sederhana sehingga keraguan jarang timbul dan kebutuhan pada penulisannya masih kurang, sudah dapat ditemukan pengaturan hukum acara yang terinci. Justru dalam pertarungan, jika haknya dibantah, orang membutuhkannya, bahwa ia akan diperlakukan sesuai dengan hukum, ia harus pasti bahwa tuntutannya (aanspraak), yang dalam masa damai yang tenang berlangsung dengan sendirinya, tetapi dalam pertarungan tiba-tiba pada semua sisi diragukan dan tampak lemah, benar-benar secara harafiah diakui sebagai hukum (sebagai haknya, tot zijn recht komt).

56

   Wie op grond hiervan het wetenschapskarakter der rechtsweten¬schap meent te moeten ontkennen, zij dit gegund. Voor ons is het veeleer duidelijk dat in het wetenschappelijk onderzoek zich herhaalt wat in het rechtsleven zelf geschiedt, dat — om het in de termen der vraag te zeggen, waarmee wij bezig zijn — zijn en behooren, de drang naar waarheid en de zucht naar gerechtigheid elkaar hier treffen.
Daarbij nog één opmerking. Is dit niet reeds hierom noodzakelijk, omdat recht, altijd op verwerkelijking gericht, ook die verwerkelijking tot zijn gebied maakt? Recht is niet een behooren, dat wordt uitgesproken in de gelijkmoedigheid, die den hoorder overlaat het al dan niet te volgen. Recht wordt opgelegd, doch de wijze waarop is mede van het recht afhankelijk, de instituten waardoor het geschiedt zijn rechts-instituten. Executie en procesrecht zijn een stuk recht. De wetenschap heeft ze veelal stiefmoederlijk be{465}handeld, hierin meest niet meer dan op hun doelmatigheid te toetsen administratieve maatregelen gezien. Natuurlijk moet die toetsing geschieden, maar in hun beginselen zijn zij meer. Zij zijn ten slotte recht. Het procesrecht is eerder ontwikkeld dan het materieele. In tijden waarin het materieele recht zóó eenvoudig is, dat twijfel zelden voorkomt en aan opteekening weinig behoefte bestaat, worden reeds uitvoerige regelingen van het procesrecht gevonden. Juist in den strijd, als zijn recht aangevochten wordt, heeft de mensch het noodig, dat hij naar recht zal worden behandeld, moet hij zeker zijn dat zijn aanspraak, die in rustigen vrede vanzelfsprekend was, maar nu in den strijd ineens aan alle zijden betwijfeld wordt en zwak schijnt te staan, werkelijk, letterlijk ,,tot zijn recht komt”.

57

Zaman ketiadaan hukum atau zaman tanpa hukum (tijd van rechteloosheid) adalah zaman yang di dalamnya hukum tidak menjadi kenyataan, yang di dalamnya dasar-dasar dari hukum acara yang amat sangat penting bagi masyarakat dan individu, diabaikan. Menjadi pertanyaan, apakah di tempat lain seperti di sini kesadaran tentang ketidak adilan demikian sangat mendesak manusia. Hal penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah, yang pasti selalu menyentuh kesadaran tersebut paling dalam tidak pernah sedemikian menjadi persoalan ketimbang jika kepadanya telah tidak diberlakukan prosedur hukum yang baik. Keseluruhan hukum acara diarahkan pada pemuasan masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Perdamaian yang sesungguhnya adalah perdamaian dari hukum.
Kita harus membiarkan komentar tunggal itu dengan pernyataan itu. Ia dimaksudkan untuk memperlihatkan, bahwa, jika hal mencari hukum positif yang berlaku memunculkan hubungan kebenaran pada pencarian hukum ke muka, maka hal itu berarti mengajukan pertanyaan tentang perwujudan tuntutan keadilan pada kenyataan terberi. Hukum positif akan tidak ada, jika kenyataan tidak memperlihatkan ketidak-adilan — ia (hukum positif) akan mengabdi apa? Hukum menemukan maknanya di sini bahwa ia tidak mengajarkan apa yang jika tidak demikian harus telah menjadi (behoorde te zijn), melainkan apa yang jika tidak demikian seharusnya terjadi (behoort te zijn), di sini, sekarang, segera. Seperti sudah kita lihat, ia adalah ajaran, namun ajaran demi panggilan, ia adalah suatu tuntutan.
Sekali lagi, tentang hal ini di sini tidak dibahas lebih lanjut. Sebagai resumsi dari bab ini masih akan dikemukakan hal ini: hukum dan Ilmu Hukum berusaha mencapai putusan-nilai (waarde-oordeel), yang tergantung pada putusan-kenyataan (werkelijkheidsoordeel). Dan di samping itu: putusan-kenyataan tentang kenyataan kemasyarakatan (sosiologikal) secara langsung memunculkan sebagai komplemen yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan putusan berkenaan dengan hukum dari hal ada (kenyataan) ini, yakni putusan-nilai. Saya ulangi apa yang sudah sering saya katakan: hal ada dan hal keharusan (zijn en behoren) saling bertemu di dalam hukum. Kita juga dapat merumuskan hal itu sebagai berikut: putusan dari Ilmu Hukum adalah putusan-nilai dan putusan-kenyataan. Pemisahan keduanya — betapa pun bergunanya untuk analisis tentang dan pemahaman dalam jiwa manusia — adalah bukan kata akhir seperti pada kaum Kantian.
Apakah kita datang dari yang satu dan pergi ke yang lain — atau kita bergerak pada arah yang sebaliknya — kesimpulannya adalah sama: pada analisis terakhir putusan-nilai dan putusan-kenyataan adalah komplementer (dua besaran yang ada bersama, yang saling merupakan bagian).

57

Tijden van rechteloosheid zijn tijden waarin het recht niet tot werkelijkheid wordt, waarin de grondslagen van het procesrecht, voor gemeenschap en persoonlijkheid van eminent belang, worden verwaarloosd. Het is de vraag, of ergens zoo zeer als hier het bewustzijn van onrecht zich den mensch opdringt. De bestraffing van den onschuldige, die wel altijd dat bewustzijn het diepst raakt treft nooit zoozeer als wanneer hem niet een goede rechtmatige procedure is ten deel gevallen. Het geheele procesrecht is op bevrediging van de gemeenschap bij een ingrijpen tegen individuen gericht. Werkelijke vrede is de werkelijkheid van recht.
Wij moeten het bij deze enkele opmerking laten. Zij diende slechts om te laten zien, dat, als het zoeken naar het positieve, geldende recht de waarheidstrekking bij het zoeken naar recht naar voren brengt, de vraag der verwerkelijking den gerechtigheidseisch aan de gegeven werkelijkheid stelt. Er zou geen positief recht zijn, indien de werkelijkheid niet onrecht toonde — waartoe zou het dienen? Het recht vindt zijn zin hierin, dat het niet leert wat anders behoorde te zijn, maar wat anders te zijn, hier, nu, dadelijk. Het is gelijk wij zagen leer. maar leer ter wille van den oproep, het is een eisch.
Nog eens, hier niet meer hierover. Ter resumptie van dit hoofdstukje nog slechts dit: recht en rechtswetenschap streven naar waarde-oordeelen, die van werkelijkheidsoordeelen afhankelijk zijn. En daarnaast: het werkelijkheidsoordeel omtrent het maatschappelijke (het sociologische) roept onmiddellijk als haar wel te onderscheiden maar niet te scheiden complement het oordeel aangaande het recht van dit zijn, het waarde-oordeel op. Ik herhaal wat ik reeds meer heb gezegd: zijn en behooren ontmoeten elkaar in het recht. Wij kunnen dat ook zoo formuleeren: het oordeel der rechtswetenschap is waarde- èn werkelijkheidsoordeel. De scheiding van beide — hoe nuttig ook voor analyse van en inzicht in den menschelijken geest — is niet als bij de Kantianen het eind-woord.
Of wij komen van het een en gaan naar het ander — of wel ons bewegen in omgekeerde richting — de conclusie is dezelfde: ten slotte hooren waarde- en werkelijkheidsoordeel samen.{466}

58

§ 12 Perspektif ke depan.

   Pada bagian akhir masih sebuah perspektif ke depan. Kita tidak mengakhiri tanpa sebentar memperluas cakrawala pandang dengan melihat ke depan — ke depan dan juga ke samping. Tentang tiap ilmu, kita katakan, terdapat kebenaran sebagai tujuan akhir. Ia selalu mencari kebenaran, selalu ia juga mengetahui, bahwa ia tidak menjangkau kebenaran tersebut. Namun kebenaran itu adalah bersegi banyak, bukan hanya abstraksi dari pendapat (putusan, proposisi) yang tepat, kesesuaian antara isi dari putusan itu dan obyek, ia ditingkatkan menjadi kesesuaian dari manusia dalam keseluruhannya dan dunia, sehingga tidak hanya pertentangan di dalam pikirannya, keraguan, tetapi semua disharmoni, yang terus menerus ia temukan dalam hidupnya, diatasi (ditiadakan).
Di dalam perjalanan ziarah menuju kebenaran itu, tiap ilmu melihat satu titik, yang menariknya dan yang ia tidak mencapainya. Ia memiliki suatu bagian, sepenggal kenyataan, — material atau kejiwaan — ke dalam wilayahnya, ia mengetahui bahwa bagian tersebut ditentukan dari titik tersebut, terdapat sebuah bintang, yang dalam cahayanya ia berjalan (bergerak), tetapi titik ini menghindar (menjauh, membelok), tiap kali tampak mendekatinya. Bintang itu tidak dapat dipetik. Ada sebuah batas, yang terhadapnya ilmu tidak akan pernah sampai yang namun demikian menjadi penutupnya. Van der Leeuw 27menyebutnya “eschaton” dari setiap ilmu. Orang dapat menyebutnya tujuan (doel, goal), andaikata saja hal ini menimbulkan pikiran bahwa ini adalah pilihan sadar oleh manusia sendiri. Tujuan ini terletak dalam ilmu itu sendiri. Dan karena itu, “tujuan” juga bukanlah istilah yang tepat, sebab “eschaton” itu tidak hanya berada pada akhir tetapi juga pada permulaan, yang selalu dapat dirasakan sepanjang perjalanan.
Dengan “eschaton” kita mengartikan sesuatu yang lain ketimbang gagasan tentang kebenaran yang menjadi landasan (grondslag) dari ilmu yang sejati, pikiran kita terarah pada suatu pengertian yang lebih terbatas yang bahkan mengandaikan kebenaran.

58

§ 12 Uitzicht

   Aan het einde nog een uitzicht. Wij mogen niet besluiten zonder den blik nog even verruimd te hebben door naar voren te zien — naar voren en ook ter zijde. Van iedere wetenschap is, zeiden wij, waarheid het einddoel. Altijd zoekt zij waarheid, altijd weer weet zij, dat zij die waarheid niet grijpt. Doch die waarheid is veelvuldig, is niet alleen de abstractie van het juiste oordeel, de overeenstemming van den inhoud van oordeel en object, het wordt tot de overeenstemming van den mensch in zijn geheel en de wereld, zoodat niet alleen de tegenstelling in zijn denken, de twijfel, maar alle disharmonie, die hij in zijn leven voortdurend ondervindt, is opgeheven.
In den tocht naar die waarheid ziet iedere wetenschap een punt, dat haar lokt en dat zij niet bereikt. Zij heeft een deel, een stuk werkelijkheid — materieel of geestelijk — tot haar gebied, zij weet dat dat stuk vanuit dat punt is bepaald, er is een ster, in wier licht zij gaat, maar dit punt wijkt, naar mate zij schijnt te naderen. De ster kan niet worden geplukt. Er is een grens, waaraan de wetenschap nooit komt en die haar toch afsluit. Van der Leeuw27 noemde dit het ,,eschaton” van iedere wetenschap. Men zou van doel kunnen spreken — ware het niet dat dit te veel aan een door den mensch zelf bewust kiezen deed denken. Dit doel ligt in de wetenschap zelf. En daarom is ,,doel” ook niet de juiste term, omdat het eschaton niet alleen aan het eind maar ook aan het begin staat, zich altijd door tijdens de reis doet gevoelen.
Onder eschaton verstaan we iets anders dan de idee der waarheid die van echte wetenschap de grondslag is, we denken aan een meer bepaald begrip dat zelf “waarheid onderstelt.

59

   Jadi, dengan “eschaton” dari Ilmu Hukum kita juga tidak memaksudkan idea keadilan. Jika kita mencari “eschaton” tersebut, kita harus memperhitungkan pembedaan, yang hanya sepintas kita singgung dalam tulisan ini, antara aturan hukum yang sesungguhnya, aturan-aturan perilaku yang mengkaidahi manusia, yang menentukan terhadap apa mereka saling berkewajiban, apa yang mereka harus lakukan, apa yang tidak boleh, dan aturan-aturan yang menentukan bagaimana masyarakat sebagai keseluruhan berfungsi, bagaimana aturan-aturan terbentuk, bagaimana dari sebuah aturan orang sampai pada putusan konkret, bagaimana mereka ditegakkan. Pembedaan ini adalah dasar dari pembedaan Hukum Perdata dan Hukum Publik28; di atasnya dalam berbagai sistem hukum dengan berbagai cara yang sangat berbeda-beda.dibangun lebih jauh. Kita menanganinya semurni mungkin jika kita menempatkan Hukum Umum (gemeen recht) berhadapan dengan Hukum Tata Negara (staatsrecht); dua-duanya adalah hukum, Hukum Umum mengandaikan otoritas, Hukum Tata Negara terikat pada asas-asas hukum, namun demikian kita masih dapat membedakan mereka. Dengan demikian maka “otoritas” tidak berada di bawah, melainkan di samping keadilan, maka penggradasian otoritas, lebih tinggi dan lebih rendah serta kebutuhan pada otoritas tertinggi diakui, maka ia sebagai otoritas yang umum dan tertinggi disebut “kedaulatan” (souvereniteit).
Namun demikian mereka bersama-sama mewujudkan satu keseluruhan: Hukum Belanda, ia sebagai demikian adalah obyek ilmu tentang hukum positif. Jika kita memandang dua-duanya berdasarkan arahnya, maka Hukum Umum terarah pada keadilan, Hukum Tata Negara pada otoritas. Di dalam keadilan Hukum Umum itu menemukan maknanya dalam keadilan, dalam otoritas makna dari Hukum Tata Negara. Sekali lagi: jadi bagaimana pun Hukum Umum itu tidak mungkin tanpa otoritas, Hukum Tata Negara berpartisipasi pada keadilan. Jika memandang dua-duanya berdasarkan latar belakangnya dalam kenyataan kehidupan, maka pada Hukum Umum hal itu adalah peristiwa kemasyarakatan, pada Hukum Tata Negara adalah negara, namun kini tidak dipandang sebagai pranata hukum (figur hukum), melainkan sebagai gejala historikal: pergaulan hidup dari sebuah rakyat sebagai satu keseluruhan. Peristiwa kemasyarakatan itu tidak pernah tanpa hukum, negara adalah pranata hukum, namun mereka dapat dipandang pada dirinya sendiri, yang pertama dilakukan dalam Sosiologi, yang kedua dalam Ilmu Negara (staatsleer), yang dengan demikian secara tepat dipisahkan dari Hukum Tata Negara. Jika kita melihat (telaah) apa yang mengikat dua-duanya, Sosiologi dan Ilmu Negara, maka hal itu adalah gerakan dalam waktu, sejarah, yang menemukan ilmunya dalam penulisan sejarah.

59

   Onder eschaton der rechtswetenschap verstaan we dus ook niet de idee der gerechtigheid. Als wij naar het eschaton zoeken, moeten wij rekening houden met de onderscheiding, die wij in dit opstel slechts even aanstipten, die tusschen de eigenlijke rechtsregels, de gedragsregels, die de menschen voorschrijven, waartoe zij tegenover elkaar verplicht zijn, wat zij moeten doen, wat nalaten en de regels, welke bepalen hoe de samenleving als geheel functionneert, hoe regels tot stand komen, hoe men uit een regel tot de concrete uitspraak komt, hoe zij worden gehandhaafd. Deze tegenstelling is de grond van de tegenstelling privaat- en publiekrecht; hierop is in de verschillende rechtssystemen op zeer onderscheiden wijze voortgebouwd.28 Wij houden haar zoo zuiver mogelijk als wij gemeen recht tegenover staatsrecht stellen; beide zijn recht, gemeen recht onderstelt gezag, staatsrecht is aan rechtsbeginselen gebonden, maar wij kunnen ze toch onderscheiden. Dan komt “gezag” niet onder, maar naast gerechtigheid te staan, dan wordt de gra{467}deering van het gezag, hooger en lager en zijn behoefte aan een hoogste gezag erkend, dan wordt het als algemeen en opper gezag als “souvereiniteit” aangeduid.
Toch vormen zij samen één geheel: het Nederlandsche recht, zijn zij als zoodanig object der wetenschap van het positieve recht. Zien we van beide naar haar richting, dan is het van het gemeene recht de gerechtigheid, van het staatsrecht het gezag. In de gerechtigheid vindt het gemeene recht zijn zin, in het gezag het staatsrecht. Nog eens: het gemeene recht is daarom toch nooit zonder gezag, het staatsrecht heeft deel aan de gerechtigheid. Zien we van beide naar haar achtergrond in het werkelijk leven, dan is’ dat van het gemeene recht het maatschappelijk gebeuren, van het staatsrecht de staat, doch nu niet meer genomen als rechtsfiguur, maar als historisch verschijnsel: de samenleving van een volk als één geheel. Het maatschappelijk gebeuren is nooit zonder recht, de staat is rechtsfiguur, toch kunnen zij op zichzelf worden gezien, het eerste geschiedt in de sociologie, het tweede in de staats/eer, die dus terecht van het staatsrecht wordt onderscheiden. Zien wij wat deze beide: maatschappijleer en staatkunde bindt dan is het de beweging in den tijd, de geschiedenis, die in de geschiedschrijving haar wetenschap vindt.

60

    Demikianlah kita sampai pada skema berikut.

60

   Zoo komen wij tot het volgende schema. {468}

61

   Karena saya bermaksud untuk tidak lebih dari sekedar membuka suatu perspektif ke depan, maka suatu penjelasan panjang lebar di sini bukanlah tempatnya. Saya menggelar “eschata” di sana-sini secara apodiktis tanpa memberikan motivasi kepada mereka, saya berharap bahwa di kemudian hari saya akan memperoleh kesempatan lagi untuk melakukan hal itu. Sekarang hanya beberapa catatan.
Pertama berkenaan dengan keseluruhan pokok-telaah kita, sesuatu tentang hubungan antara Teori Hukum dan Ilmu Hukum. Sebab dari sinilah skema tersebut ditata. Pertentangan dan hubungannya yang pertama-tama, yang selebihnya dengan sendirinya menautkan diri padanya — ke mana mereka menunjuk, dari mana mereka itu datangnya? Saya harap bahwa kontribusi saya dalam keseluruhannya memperjelas pertentangan ini dan pada gilirannya menemukan kejelasan dalam skema itu. Di sini tinggal sesuatu tentang dua “eschata” itu. Ketertiban, “eschaton” dari Teori Hukum, adalah umum, adalah absolut, adalah teoretis. Ia adalah kebutuhan logikal untuk mengerti, untuk penataan yang mendorong Teori Hukum. Ilmu Hukum lebih terarah pada yang konkret, ia tertuju pada manusianya, pada manusia di dalam masyarakat. Ihwalnya masih merupakan sesuatu yang lain apakah baginya yang diajukan kedamaian atau ketertiban. Kedamaian tidak pernah tanpa ketertiban, ia juga dapat dipandang secara intelektual (pemuasaan teori tertentu), namun ia memuat lebih banyak, manusia dalam keseluruhannya, manusia yang hidup, tidak hanya yang berpikir. Dan kedamaian adalah hal yang dicari hukum positif. Kedamaian adalah keadilan yang diwujudkan, kedamaian adalah juga penyerahan kepada otoritas, bukan sekedar penundukan dengan penolakan dalam hati, melainkan penerimaan sebagai suatu pembebasan. Sebagai “eschaton” ia tidak pernah tercapai (sebagaimana juga ketertiban yang sempurna tidak pernah terwujud) tetapi berdaya tarik (memikat) dan mengarahkan. Masyarakat hanya ada jika kedamaian ada.

61

Voor een breedvoerige toelichting is het hier, waar ik niet meer dan een uitzicht wilde openen, de plaats niet. Ik zet de eschata hier en daar apodictisch neer zonder ze te motiveeren, ik hoop er later nog eens gelegenheid voor te hebben. Nu slechts een enkele aanteekening.
Ten eerste in verband met ons geheele onderwerp iets over de verhouding van rechtstheorie en rechtswetenschap. Want vanuit deze is het schema opgezet. Hare tegenstelling en verhouding was er allereerst, het overige voegde er zich vanzelf aan toe — waarheen wezen zij, en van waar kwamen zij? Ik hoop dat mijn bijdrage in haar geheel deze tegenstelling verduidelijkt en op haar beurt in het schema verduidelijking vindt. Hier alleen nog iets over de beide eschata. Orde, het eschaton der rechtstheorie, is algemeen, is abstract, is theoretisch. Het is de logische behoefte tot begrijpen, tot ordening die de rechtstheorie drijft. De rechtswetenschap is meer op het concrete gericht, zij is naar den mensch gekeerd, naar den mensch in gemeenschap. Het is nog iets anders of hem vrede dan wel orde wordt voorgehouden. Vrede is nooit zonder orde, zij kàn ook intellectueel worden gezien (de bevrediging van zekere theorie) doch zij omvat meer, den mensch in zijn geheel, den levenden mensch, niet alleen den denkende. En vrede is wat het positieve recht zoekt. Vrede is de gerechtigheid verwezenlijkt, vrede is ook de overgave aan het gezaq, niet maar de onderwerping met tegenzin in het hart, maar de aanvaarding als een bevrijding. Als eschaton nooit bereikbaar (zooals ook de volledige orde nooit tot stand wordt gebracht) maar lokkend en richtend. Er is slechts gemeenschap als er vrede is.

62

   Mungkin seseorang bertanya, mengapa baik Sejarah Hukum maupun Perbandingan Hukum tidak menemukan tempat dalam skema itu. Saya menjawab: Sejarah Hukum dapat saja merupakan sejarah suatu sistem hukum konkret dari sebuah masyarakat. Jika demikian halnya, maka tempatnya sudah ditunjukkan oleh skema itu, meskipun untuk membuat hal ini tetap merupakan suatu gambaran menyeluruh terikhtisar (overzichtelijk) saya tidak mengungkapkannya. Ia terletak dalam hubungan antara Ilmu Hukum dan penulisan sejarah. Ia mengungkapkan sistem hukum tersebut dalam keadaan bergerak, atau lebih baik, pergerakan sistem hukum di dalam waktu.
Namun Sejarah Hukum dapat juga — dan dengan itu ia menautkan diri pada Perbandingan Hukum — dipandang secara umum. Dalam hal itu maka semua gejala dari hukum itu dirangkum, maka kita sampai pada sebuah fenomenologi, yang dari Sosiologi dan Sejarah masa kini dan masa lampau, dari semua bangsa yang mungkin ada yang hidup atau pernah hidup, mempersatukan semua hal yang menunjuk pada “hukum” dan berusaha untuk meletakkan dalam pertautan. Segera Sejarah Hukum mengarahkan diri pada tatanan-tananan hukum, yang perkaitannya dengan tatanan-tananan yang sekarang berlaku tidak dapat ditunjukkan, ia memperoleh sesuatu dari karakter ini; namun jika ia ingin tetap merupakan Sejarah Hukum, maka memulai pada sebuah bangsa tertentu, mencoba menelaah hukumnya sebagai tatanan, adalah mutlak perlu.
Skema itu juga membuat jelas, bagaimana filsafat tentang hukum dan Teori Hukum harus dipisahkan. Tuntutan keadilan meresapi keseluruhan hukum itu, pemisahan-pemisahan ke atas dan ke samping tidak ada yang ketat (kedap air, watertight), namun tuntutan keadilan sendiri adalah bukan obyek-telaah dari Teori Hukum — juga bukan dari Ilmu Hukum — ia adalah sebuah obyek-telaah untuk filsafat tentang hukum. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kedaulatan. Untuk filsafat maka idea-idea itu, yang meskipun mereka itu hanya dapat dipandang dalam hubungan dengan kenyataan yang dari dalamnya mereka didistilasi (dalam skema ke bawah) dan meskipun mereka kemudian menunjuk lagi ke atas, untuk sesaat dapat ditinjau pada dirinya sendiri.

62

   Misschien vraagt iemand, waarom nóch rechtshistorie noch rechtsvergelijking een plaats vinden in het schema. Ik antwoord: Rechtshistorie kan zijn de historie van een concreet rechtssysteem van een bepaald volk. Haar plaats is dan door het schema aangewezen, al heb ik om dit overzichtelijk te houden die niet aangegeven. Zij ligt in de verhouding van rechtswetenschap en geschiedschrijving. Zij geeft het rechtssysteem in beweging, of beter: de beweging van het rechtssysteem in den tijd.
Rechtshistorie kan echter ook — en dan sluit zij aan bij de rechtsvergelijking — algemeen worden gezien. Dan worden alle verschijnselen van het recht samen genomen, we komen dan aan een phaenomenologie toe, die uit sociologie en geschiedenis van heden en verleden, van alle mogelijke volken die leven of geleefd hebben, alles wat op “recht” duidt samenleest en in verband tracht te brengen. Zoodra de rechtsgeschiedenis zich wendt tot rechtsstelsels, wier verband met thans geldende stelsels niet is aan te wijzen, krijgt zij iets van dit karakter; wil zij echter rechtshistorie blijven, dan is instelling op een bepaald volk, pogen zijn recht als stelsel te zien, noodzakelijk.
Het schema maakt ook duidelijk, hoe wijsbegeerte van het recht{469}en rechtstheorie moeten worden gescheiden. De gerechtigheidseisch doordringt het geheele recht, geen der scheidingen naar boven of ter zijde is een waterdicht schot, doch de gerechtigheidseisch zelf is niet het voorwerp van de rechtstheorie — evenmin van de rechtswetenschap — zij is een object voor de wijsbegeerte van het recht. En hetzelfde geldt voor de souvereiniteit. Voor de wijsbegeerte zijn het ideeën, die hoewel zij alleen gezien kunnen worden in verband met de werkelijkheid waaruit ze zijn gelicht (in het schema naar beneden) en hoewel zij weer naar boven wijzen, voor een oogenblik op zich zelf kunnen worden.

63

   Saya harap dengan penunjukan-penunjukkan pendek ini akan dapat mencukupi, sekalipun saya mengakui bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan tetap tersedia tempat. Saya tidak bermaksud untuk mengemukakan sesuatu yang lengkap, hanya sekedar perspektif ke depan. Di samping skema ini dapat diajukan, dengan titik-titik pusat lain, yang dengan itu maka perkaitan-perkaitannya akan bergeser (berubah), skema-skema, yang sama tepat, tidak lebih tepat, dibandingkan dengan yang dikemukakan di atas. Begitulah, andaikata bukan Ilmu Hukum yang dipilih sebagai titik pusat, melainkan hukum sebagai gejala kultural, maka tempat fenomenologi akan lebih menonjol lagi, maka hukum di samping bahasa, di samping agama dan seni, akan dapat ditempatkan pada skema itu.
Pada Antropologi saya tidak mencantumkan “eschaton. Untuk itu, karya tulis dalam bidang Antropologi masih terlalu sedikit. Banyak yang akan dapat disebut sesuai dengan segi-segi dari keberadaan manusia yang terhadapnya ilmu mengarahkan diri. Penelitian lebih jauh tidak cocok untuk uraian ini.
“Tuhan” saya tempatkan paling atas. Saya lakukan ini setelah saya ragu, kemungkinan salah paham sangat besar. Di sini dalam skema ini, perkataan itu tidak lain bermaksud menyatakan “kenyataan terakhir, batas dan syarat dari keseluruhan keberadaan manusia”.
29 Semuanya bertolak dari manusia, kepada Tuhan semuanya terarah. Saya telah merenungkan apakah perkataan “het Absolute” atau “de Absolute” (Yang Mutlak) tidak sebaiknya di sini digunakan untuk menggantikan perkataan “Tuhan”. Namun saya dengan segera dihadapkan pada kesulitan untuk melakukan pilihan antara netral (onzijdig) dan subyektif (persoonlijk). “Keadilan” membawa pada “het Absolute”, “kedaulatan” pada “den Absolute”. Kedaulatan menunjuk pada seorang yang berdaulat, kedaulatan-hukum adalah sebuah pertentangan dalam diri sendiri (contradictio in terminis). Dalam diri manusia tampak jelas terdapat dorongan pada penundukan diri pada seorang otoritas pribadi (persoonlijk gezag), seperti juga di dalam dirinya juga selalu muncul perlawanan terhadap pikiran ini.

63

   Ik hoop met deze korte aanduidingen te kunden volstaan, al erken ik dat voor verdere vragen plaats blijft. Mij was het niet om volledigheid te doen, alleen om het uitzicht. Naast dit schema kunnen andere gesteld worden, met andere centra, dan verschuiven de betrekkingen, schema’s, die even juist, niet juister, zijn dan het boven geplaatste. Zoo zou indien niet de rechtswetenschap als centrum gekozen was, maar recht als cultuurverschijnsel, de plaats der phaenomenologie een veel sprekender geweest zijn, dan had recht weer naast taal, naast religie en kunst, kunnen worden geplaatst.
Bij anthropologie voegde ik geen eschaton. Anthropologie is daarvoor te weinig omschreven. Er zouden er vele genoemd kunnen worden naar gelang der zijden van het menschzijn waarop de weten¬schap zich richt. Een verder onderzoek past niet in dit betoog.
”God” zette ik bovenaan. Ik deed dit na lange aarzeling, er dreigt misverstand. Hier in dit schema wil het woord niet anders zeggen dan “laatste werkelijkheid, grens en voorwaarde van geheel het mensch zijn”29. Van den mensch gaat alles uit, tot God is alles gericht. Ik heb er over gedacht of het Absolute of de Absolute niet beter hier het woord “God” verving. Doch dan stond ik reeds dadelijk voor de moeilijkheid tusschen onzijdig en persoonlijk een keus te doen. “Gerechtigheid” leidt tot “het”, souvereiniteit tot “den” Absolute. Souvereiniteit wijst op een souverein, rechts-souvereiniteit is een tegenspraak in zichzelf. In den mensch bestaat onmiskenbaar een drang tot onderwerping aan een persoonlijk gezag, gelijk ook altijd in hem weer het verzet tegen deze gedachte opduikt.

64

Menurut sifatnya pemberontak, namun juga dengan kesadaran harus menundukan diri. Demikian juga halnya bahwa manusia itu dipenuhi suatu dorongan yang mendalam pada hukum — namun juga ada dorongan pada serigala. Itulah yang mengajarkan kita untuk melakukan studi terhadap hukum. Itu adalah penting, tetapi kita harus waspada untuk tidak melangkah lebih jauh. Ia tetap merupakan postulat untuk pemikiran kita, dorongan dari keseluruhan semangat kita. Sebuah pertanyaan, bukan sebuah jawaban. Untuk hal-hal terakhir, ilmu hanya membawa pertanyaan-pertanyaan, bukan jawaban-jawaban. Dari pengetahuan manusia dan ilmu tidak ada jawaban. “Tuhan” di sini bukanlah Tuhan dari pewartaan agama, ia adalah, untuk menggunakan ungkapan Pascal, “le Dieu des savants et des philosophes, non d’Abraham, Isaac et Jacob, non de Jesus-Christ” (Tuhan dari para cendekiawan dan filsuf, bukan dari Abraham, Ishak dan Jakob, bukan dari Yesus Kristus), Tuhan dari religi, bukan Tuhan dari kepercayaan (keyakinan dari agama tertentu).
Di samping perkataan “Tuhan” saya tidak menempatkan ilmu, juga tidak menempatkan “eschaton”. Tidak ada sesuatu apa pun lagi yang dapat dikatakan.
Isi dari perkataan “Tuhan” baru dapat diperoleh dari Pewartaan dalam Jesus Kristus. Ia baru dengan demikian memperoleh maknanya yang sebenarnya, dalam jawabannya itu pertanyaan itu baru dapat dimengerti dalam kenyataan kemanusiaannya. Jika hal ini dilakukan, maka dari puncak skema itu diturunkan cahaya terhadap semua yang berada di bawahnya — maka semuanya akan menjadi lain.

64

Uit zijn aard rebelsch, toch met het besef zich te moeten onderwerpen. Gelijk ook vervuld van een diepen drang naar recht — toch den ander een wolf. Dat leert ons de studie van het recht. Het is belangrijk, maar wij moeten oppassen geen stap verder te doen. Het blijft postulaat van ons denken, drang van ons geheele gemoed. Een vraag, geen antwoord. De wetenschap brengt voor de laatste dingen alleen vragen, geen antwoorden. Uit ‘s menschen kennis en wetenschap is geen antwoord. “God” is hier niet de God der Christelijke openbaring, het is om in Pascal’s taal spreken “le Dieu{470}des savants et des philosophes, non d’Abraham, Isaac et Jacob, non de Jésus-Christ”, de God der religie, niet die van het geloof.
Naast het woord “God” plaatste ik geen wetenschap, ook geen eschaton. Er is niets meer te zeggen.
Inhoud kan het woord “God” eerst krijgen uit de Openbaring in Jezus Christus. Dan krijgt het eerst zijn ware beteekenis, wordt in het antwoord de vraag eerst in haar menschelijke werkelijkheid verstaan. Geschiedt dit, dan valt uit den top van het schema een licht op alles, wat daaronder is geplaatst — het wordt alles anders.

65

Catatan akhir
1Zeitschrift fuer offentliches Recht, III. Bandingkan lebih jauh Julius Moor dalam Revue internationale de la theorie de droit, Bd. II, 1927/1928, h. 183 dst. Tinjauan saya sendiri tentang unsur logikal dalam hukum itu sendiri bertumpu pada pandangan Moor. Dari pandangannya saya berbeda karena saya melihat unsur logikal ini tidak hanya di dalam hukum yang diformulasikan tetapi juga dalam hukum sebagai bagian dari kesadaran manusia dan kedua karena saya juga mengakui unsur tidak logikal di dalam Ilmu Hukum, yang oleh Moor dengan mengikuti pandangan Kelsen ditolak.
2Pertanggungjawaban itu juga terdapat dalam hubungan kolonial. Di sini tampak kekhasan yang muncul dari ilmu tentang Hukum Adat Indonesia yang diemban oleh orang-orang Belanda. Bandingkan uraian B. ter Haar dalam publikasi dari Akademie ini tentang “De beteekenis van de tegenstelling participeerend-kritisch denken en de rechtspraak naar adatrecht”.
3Hukum dan keadilan
4Jadi, pemahaman keadilan adalah juga isi utama pengembanan Ilmu Hukum
5Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, Festschrift fuer Kuno Fischer, h. 305
61901: 170 dsl.
7Lihat Algemeen Deel dalam Assers’s Handleiding Burgerlijk Recht, cet. 2, 1934: 173 dst.
8Note left out.
9Note left out.
10dalam bukunya Cours de Linguistique Generale, h. 72.
11Note left out.
12Note left out.
13Note left out.
14dalam Algemeen Deel.
15Note left out.
16Note left out.
17Note left out.
18dalam Les six livres de la Republique.
19Note left out.
20Note left out.
21Note left out.
22Note left out.
23Note left out.
24Note left out.
25dalam Beschouwingen over rechtswetenschap.
26Arti kontras berpikir partisipatif-kritis dalam peradilan berdasarkan Hukum Adat.
27Note left out.
28Note left out.
29K. Heim, Glauben und Wissen, (Hal mempercayai dan mengetahui), h. 3.

65

Eindnoten1Zeitschrift für öffentliches Recht, III, blz. 182 en 193. Vgl. verder Julius Moor in Revue internationale de la théorie de droit, Bd. II (1927/1928), blz. 183 vlg. Mijn beschouwing over het logische in het recht zelf steunt op die van Moor. Van hem verschil ik doordat ik dit logische niet alleen in het geformuleerde recht maar in het recht als stuk van ‘s menschen bewustzijn zie en in de tweede plaats, doordat ik in de rechtswetenschap ook het niet-logische element erken, dat Moor in navolging van Kelsen verbant.
2Die verantwoordelijkheid bestaat ook in de kolonie-verhouding. Hier komt de eigenaardigheid uit der wetenschap van het door Nederlanders beoefende Indonesische adatrecht. Vgl. ter Haar’s mededeeling in de publicaties der Akademie over “De beteekenis van de tegenstelling participeerend-kritisch denken en de rechtspraak naar adatrecht”.
3Zie hierboven blz. 296 v.
4Zie hierboven blz. 307.
5Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts (Festschrift für Kuno Fischer) blz. 305.
6Revue internationale de la theorie du droit II (1927/28) blz. 157 vlg., (speciaal blz. 163 vlg.). Zie blz. 434.
7Zie mijn Algemeen Deel in Asser’s Handleiding burgerlijk recht (2e druk 1934), in het bijzonder blz. 173 vlg.
8Vgl. mijn Zakenrecht in Asser’s Handleiding. II, blz. 31.
9Vgl. eenerzijds Van der Pot, Handboek van het Ned. Staatsrecht, eerste druk, blz. 261, anderzijds Van Vollenhoven, Staatsrecht Overzee, blz. 50, 105, 244.
10Cours, blz. 72, 80.
11De grondwet van het grammatische Systeem. Onze Taaltuin, IV (1935—1936), blz. 277.
12Zur Grundlegung der Morphologie und der Syntax. Alg. Ned.Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, XXXII (1939) blz.147.
13The system of Grammar in zijn Linquistica (1933) blz. 346.
14Zie mijn Algemeen Deel in Asser’s Handleiding.
15Zie mijn Algemeen Deel in Asser’s Handleiding.
16Ook niet „bemiddelen”. Vgl. mijn Algemeen Deel. blz.178 vlg.
17Vgl. mijn Rechtsbeginselen, hierboven, blz. 410.
18Les six livres de la République, blz. 92, 107.
19Zie mijn Beginselen van Samenleving (1934), hierboven, blz. 376.
20t.a.p. blz. 307.
21t.a.p. blz. 308.
22Zie mijn Rechtspersoon in Assers Handleiding, deel I II, blz.1 vlg.
23Idem
24Zie blz. 443 vlg.
25Beschouwingen over rechtswetenschap, blz. 116 vlg.
26Vgl. over de bijzondere positie waarin de besproken vraag komt in koloniale verhoudingen ter Haar’s boven aangehaalde geschrift.
27Inleiding tot de theologie, blz. 113.
28Vgl. mijn Algemeen Deel, blz. 37 vlg.
29K. Heim, Glauben und Wissen blz. 3.

Back to top

Site made by: Woovar (Development) and Huppes-Cluysenaer