STRUKTUR ILMU HUKUM (Orginal)
Oleh: Paul Scholten, Diterjemahkan oleh B. Arief SidhartaTerjemahan bahasa Indonesia dari Verzamelde Geschriften no 15 ini telah dikirim oleh penerjemah B. Arief Sidharta ke dewan editorial DPSP pada 2013, untuk diterbitkan dalam konteks proyek. Di masa mendatang, versi yang baru diedit akan diterbitkan dalam DPSPAnnual bersama dengan teks versi Bahasa Inggris.

   Beberapa waktu berselang, dalam suatu pembicaraan tentang susunan keanggotaan Seksi atau Afdeeling kita ini (Afdeeling Letterkunde der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen atau Seksi Ilmu Kesusasteraan Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda), seorang anggota berkomentar kepada saya, bahwa para yuris tidak mempunyai tempat di dalamnya. Komentar itu tidak beritikad buruk (tidak bermaksud melecehkan), apalagi bersifat pribadi; pembicara itu mengakui bahwa sarjana hukum anggota Afdeeling ini dapat memberikan kontribusi berharga pada pekerjaan Akademie ini, namun jika mereka melakukan hal itu, maka mereka bergerak di luar bidang keahlian mereka yang sesungguhnya, bukan seorang yuris lagi yang sedang berbicara. Ilmu Hukum, demikian uraian tersebut, tidak mempunyai tempat atau tidak cocok (past niet) dalam kerangka Akademie. Itu bukanlah suatu komentar lepas berdiri sendiri begitu saja dari seorang anggota, pikiran yang demikian juga dianut yang lain. Pada pembentukan Akademie ini tidak ada yuris yang diangkat sebagai anggotanya, juga di tempat lain, khususnya di Prusia, orang tidak akan menemukan seorang yuris, walaupun di sana, seperti di sini, sikap menutup pintu terhadap yuris tidak dipertahankan. Saya teringat pada semuanya itu karena pembicaraan tersebut merangsang lagi saya untuk mendalami sebuah pertanyaan, yang sudah lama menyibukkan saya, yakni tentang kedudukan Ilmu Hukum. Lebih khusus saya mengarahkan perhatian saya pada pertanyaan tentang hubungan antara Ilmu Hukum dan Ilmu Bahasa. Hal itulah yang membawa pada penyusunan keanggotaan Afdeeling (Seksi atau Bagian) ini. Tampak bahwa hal ini juga mensugestikan hubungan antara hukum dan sejarah, namun pertanyaan itu untuk kali ini tidak akan dibahas.

   Jika orang tentang pertanyaan ini hendak mengajukan suatu uraian yang utuh, maka seyogianya harus meneliti secara fundamental apa ilmu itu, apa yang secara umum menjadi cirinya. Untuk sekarang ini saya tidak akan melakukannya, hanya secara sepintas akan menyentuhnya. Hanya sejak dari permulaan perlu dikemukakan, bahwa pretensi Ilmu Alam bahwa semua ilmu pada akhirnya adalah Ilmu Alam dan bahwa apa yang di luarnya menampilkan diri sebagai ilmu, hanya memiliki nilai, sejauh ia berguna untuk mempersiapkan cabang-cabang baru Ilmu Alam pada beberapa bidang tertentu, di sini ditolak. Jika Afdeeling kita ini berpikir lain maka ia tidak mempunyai banyak alasan bagi keberadaannya. Bukankah jika begitu — kini hukum dikesampingkan — Ilmu Bahasa dan Sejarah akan tidak termasuk ilmu lagi. Begitu orang memberikan karakter ilmu hanya pada penelusuran keajegan-keajegan, apa lagi jika pikiran hanya terarah pada keajegan yang berlaku niscaya, maka orang tidak dapat lagi menyatakan bahwa Ilmu Bahasa dan Sejarah termasuk ilmu tanpa memiringkan garis-garis karakternya sendiri dengan cara yang aneh. Memang di sana juga dicari hubungan-hubungan kausal, namun ini bukan kausalitas dari Ilmu Alam, yang dipandang orang berlaku niscaya dan mencari hubungan-hubungan yang demikian bukanlah tujuan ilmu tentang sejarah atau ilmu tentang bahasa dalam keseluruhannya, ia tidak terutama bercirikan itu. Jika sekali karakter ilmu dari Sejarah diterima, maka dengan itu juga karakter ilmu dari Sejarah Hukum diberikan. Namun saya tidak bermaksud berbicara tentang ilmu itu. Saya juga tidak akan membahas karakter filsafat tentang hukum. Dengan menyebut perkataan itu, saya memunculkan kembali sebuah pertanyaan di hadapan anda, yang dalam kerangka Afdeeling ini layak memperoleh perhatian, yakni: sejauh mana filsafat itu ilmu? Juga hal ini tidak saya bahas di sini. Obyek telaah saya adalah hanya Ilmu Hukum yang sesungguhnya (de eigenlijke rechtsweten-schap), yakni studi — untuk menghindari penggunaan perkataan ilmu — yang meneliti hukum yang berlaku sebagai suatu besaran terberi (een gegeven grootheid). Dalam tiap perkataan ini terkandung sebuah masalah: bila sesuatu itu adalah “hukum”, apa arti “berlaku” itu, apa yang dalam hubungan ini mewujudkan sebuah “hal terberi” (hal tersaji, gegeven) — namun tentang hal itu untuk saat ini sudah cukup jelas. Jika orang menempatkan seorang yuris di luar ilmu, maka ia (orang tersebut) telah memiliki gagasan tentang apa yang dijalankan seorang yuris. Untuk sementara saya berpegangan pada gagasan populer tersebut.

   Bukan maksud saya dalam uraian singkat ini untuk menyibukkan diri dengan pandangan-pandangan, yang dalam perjalanan waktu telah dikemukakan tentang sifat Ilmu Hukum. Namun orang bagaimana pun harus memulai dari sesuatu. Karena itu saya memilih titik tolak saya dalam suatu pandangan tentang hukum dan ilmu hukum yang sejak tahun 1910 sangat menarik perhatian, dari seorang, yang karena ketajaman dan pemikiran mendasarnya yang sangat logikal telah demikian dikagumi, sehingga orang memandang ia dan pengikutnya sebagai suatu mazhab tentang persoalan-persoalan filsafat hukum, yakni Mazhab Austria. Saya memaksudkan Hans Kelsen dan “reine Rechtslehre”-nya (Ajaran Murni tentang Hukum). “Kemurnian” ini dicarinya terutama di sini, bahwa ajaran tentang hukum harus secara tajam dipisahkan di satu pihak dari ilmu sosiologis, di lain pihak dari tiap postulat etikal yang menyebabkan orang jatuh kembali ke dalam suatu “hukum kodrat” yang justru mau dihindarkan. Seperti gejala-gejala peradaban lain, juga hukum dapat ditinjau secara sosiologis, dapat diteliti hubungan-hubungan ekonomis dan kemasyarakatan apa, aliran-aliran dalam bidang kejiwaan apa yang telah menimbulkan pranata-pranata hukum tertentu, apa pengaruh yang telah ditimbulkan hal-hal ini terhadap perkembangan hukum. Namun Kelsen tidak hanya memisahkan ilmu ini secara formal dan sebagai obyek-kerja dari Ilmu Hukum, ia menetapkan syarat bahwa pada bangunan dari hukum, pada penerapan hukum dan sistematisasi, tiap pertimbangan sosiologis tak dapat ditawar-tawar harus dikesampingkan. Namun juga yuris harus, jika ia bekerja sebagai yuris, menjauhi tiap pikiran tentang apa yang dituntut berdasarkan pandangan hidupnya, apa yang diwajibkan berdasarkan pertimbangan internal, keagamaan dan kesusilaan. Apa yang harus ia lakukan hanyalah mengolah hukum terberi, yakni keseluruhan konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, vonis dan apa yang dalam suatu waktu tertentu dalam suatu negara tertentu diakui sebagai mengikat, menjadi suatu keseluruhan yang tersusun secara logikal yang bagi akal-budi kita dapat dipahami, menganalisisnya dan menatanya dan dengan bersaranakan pembentukan pengertian membuatnya dapat dikuasai dan ditangani bagi mereka yang mengemban tugas untuk menerapkannya.

Seperti bagi demikian banyak orang di Jerman dalam demikian banyak bidang, bagi Kelsen pertanyaannya adalah: bagaimana terhadap desakan Ilmu Alam mempertahankan Ilmu Hukum, sementara ia, seorang skeptikus berkenaan dengan hal-hal fundamental, ingin menolak tiap pikiran bahwa terdapat suatu keharusan yang lepas dari kehendak hati yang bebas dari manusia, bahwa hukum adalah sesuatu yang lain atau yang lebih dari ketentuan yang berlaku secara positif pada dirinya sendiri. Sosiologi Hukum adalah ajaran penjelasan kausal tentang hukum — pada sisi lain terdapat kegiatan spekulatif yang bersifat kefilsafatan atau teologikal, yang nilainya bagi sarjana hukum yang khas pada zamannya jelas tidak dipandang tinggi, namun yang ia biarkan. Di antaranya (antara pendekatan sosiologikal dan pendekatan spekulatif kefilsafatan/teleogikal) terdapat Ilmu Hukum. Bagi Kelsen, Ilmu Hukum itu adalah pengolahan logikal suatu bahan terberi yang dalam dirinya sendiri a-logikal.
   Cara pandang ini tiap kali muncul kembali, ia adalah landasan dari buku-buku yang tebal, ia dipertahankan dan dijelaskan dalam berbagai tinjauan singkat pada berbagai segi, terhadap Sejarah Hukum dan Hukum Kodrat. Untuk tujuan saya, saya menemukan hal itu dikemukakan paling tajam dalam sebuah artikel jurnal dari tahun 1923, yang di dalamnya Kelsen mempertahankan cara pandangnya terhadap muridnya yang murtad, yakni Sander.¹ Saya akan memberikan beberapa kutipan. Dari dalamnya orang dapat melihat, bagaimana hubungan terhadap Ilmu Alam menguasai posisinya.
    “Als Gegenstand der Rechtswissenschaft ist das Recht ebenso ein System von Urteilen ueber das Recht wie die Natur als Gegenstand der Naturwissenschaft ein System von Urteilen ueber die Natur.” (Sebagai obyek telaah Ilmu Hukum, maka hukum itu dapat dikatakan merupakan sebuah sistem putusan-putusan tentang hukum, sama seperti alam sebagai obyek telaah Ilmu Alam adalah sebuah sistem putusan-putusan tentang alam itu). Bukan hukum pada dirinya sendiri, hanya hukum sebagai obyek-telaah Ilmu Hukum, “besteht aus Rechtssaetzen weil hier das erkennende Bewusstsein des Rechtes sich in Rechtssaetzen als Urteilen ausdruckt.” (terdiri atas aturan-aturan hukum sebab di sini kesadaran hukum yang diakui menyatakan diri dalam aturan-aturan hukum sebagai putusan-putusan) Lebih jauh: “Als alogisches Material werden die Gesetze, Urteilen, Verwaltungsakte u.s.w. in die Urteile der Rechtssaetze aufgenommen und dadurch in die logische Sphaere erhoben.” (Sebagai bahan a-logikal maka undang-undang, putusan-putusan, ketetapan-ketetapan dst. dicakup dalam putusan tentang aturan hukum dan dengan demikian ditingkatkan ke dalam suasana logikal)
   Ilmu Hukum adalah semata-mata dan hanya ilmu logikal, dan sebagai demikian adalah “ilmu”. Dalam kritik terhadap pandangan ini saya berharap membuka perspektif pada suatu pandangan lain. Sebagian saya mengaitkan diri pada apa yang dahulu sudah ditulis oleh orang lain — dan juga oleh saya sendiri, namun saya juga bermaksud untuk mengatakan sesuatu yang baru tentang hal itu.

   Tidak diragukan bahwa Kelsen benar jika ia menampilkan karakter logikal yang kuat dari Ilmu Hukum. Ya, saya berpendapat bahwa tentang hal itu ia melangkah tidak cukup jauh, tidak melihat bahwa karakter logikal ini sudah ada dalam hukum itu sendiri. Namun tentang hal itu nanti. Terlebih dahulu saya ingin mengemukakan bahwa Ilmu Hukum oleh sifat logikalnya itu hanya dikarakterisasi pada salah satu sisinya, bahwa strukturnya merupakan sesuatu yang jauh lebih kompleks.
   Kelsen adalah seorang positivis, yang berarti bahwa semua hukum baginya hanya pengaturan yang ditetapkan dan dipaksakan oleh kekuasaan negara, yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan pada suatu wilayah tertentu. Seperti banyak sekali kata-kata dalam pertentangan pendapat mengenai hal-hal umum dalam ilmu, juga perkataan “positif” bermakna-ganda. Kelsen dalam positivismenya tidak cukup riil. Ia keliru jika ia berpendapat bahwa putusan-putusan Ilmu Hukum adalah tidak lain ketimbang pengolahan logikal bahan-bahan positif. Bahan positif ini, yakni undang-undang, vonis-vonis dsb., ditentukan secara historis dan kemasyarakatan. Penetapan undang-undang adalah sebuah peristiwa historis, ia juga merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat ditentukan secara kemasyarakatan. Dalam pengolahan undang-undang oleh Ilmu Hukum, bahan terberi ini tidak kehilangan karakter historikal dan sosialnya. Sebaliknya, justru karakter historikal dan kemasyarakatan bahan hukum itu menyebabkan pengolahan bahan itu tidak dapat sepenuhnya terolah. Ilmu Hukum itu sendiri mempertahankan unsur historikal dan sosial bahan olahannya.

   Ilmu Hukum berusaha dan harus berusaha mensistematisasi bahan terberi itu, meletakkannya dalam skema logikal dan mengolahnya menjadi suatu keseluruhan. Tanpa usaha ini maka suatu ilmu tentang hukum positif adalah mustahil, orang hanya akan menghasilkan pengetahuan tentang hal-hal terberi yang besar volumenya tidak terbayangkan. Tanpa usaha itu maka ilmu itu tidak mengabdi penerapan yang menjadi tujuan kegiatan itu dilakukan. Tanpa usaha mensistematisasi itu, maka kegiatan itu dapat saja merupakan Sejarah Hukum atau Sosiologi Hukum, bukan Ilmu Hukum. Ilmu tentang hukum adalah juga ilmu tentang peristiwa sejarah (perundang-undangan) dan tentang hubungan kemasyarakatan. Ihwalnya tetap benar: Ilmu Hukum adalah sesuatu yang lain (berbeda) dari Sejarah Hukum dan Sosiologi Hukum; yang disebut terakhir menghendaki pemahaman historikal dan penjelasan kemasyarakatan, Ilmu Hukum mencari pengertian tentang hal yang ada (het bestaande), namun hal ini (pengertian tersebut) tidak mungkin tanpa mengolah bahan ini juga sebagai bahan terberi historikal dan kemasyarakatan. “Kemurnian” Ilmu Hukum selalu mengandung sesuatu yang tidak murni dari bahannya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka ia akan menjadi “makhluk tanpa darah” (bloodless phantom), dan ia dapat saja logikal secara sempurna, namun ia bukan lagi ilmu tentang hukum positif, tentang hukum, sebagaimana ia secara riil menampilkan diri.
   Aturan baru, juga secara dogmatis, tidak dapat dimengerti jika ia tidak dipandang dalam pertalian dengan hubungan kemasyarakatan terkait. Jika muncul sebuah undang-undang baru yang mengatur beli-sewa, maka untuk pengertian baru itu harus disediakan tempat, aturan-aturan yang mengaturnya harus ditempatkan (di-pas-kan) dalam keseluruhan — bagaimana hal itu dapat dilakukan tanpa mengaitkan sebab sosiologikal, yakni kelemahan jual-beli cicilan yang mau diatasi orang, ke dalam pemahaman kita tentang pengaturan itu? Bagaimana pada sisi lain pengaturan cacat tersembunyi pada jual-beli dapat dipahami jika kita tidak memandangnya dalam sejarahnya perkembangan berabad-abad Hukum Romawi yang masih primitif? Siapa yang dapat menentukan tempatnya terhadap pengaturan tentang wanprestasi dan kekeliruan (dwaling) tanpa sejarah tersebut. Pengalaman mengajarkan bahwa percobaan-percobaan untuk melakukan hal itu membawa pada permainan yang aneh.

   Dan untuk disamping contoh dari Hukum Perdata ini mengemukakan contoh dari Hukum Tata Negara: Parlementarisme dari akhir abad 19 dan permulaan abad 20 dirangkum oleh ilmu tentang Hukum Tata Negara menjadi aturan-aturan tertentu, seperti: “antara Pemerintah dan parlemen seyogianya terdapat kesepakatan tentang hal-hal pokok kebijakan pemerintah” dsb. Bagaimana hal ini mungkin dipahami tanpa memaparkan peristiwa sejarah, tentang monarkhi konstitusional dari tahun 1848, sehubungan dengan perjuangan tahun enampuluhan berkenaan dengan persoalan Luksemburg dan pengangkatan Gubernur Jendral Meyer dengan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat menjadi praktek tetap pada waktu-waktu di kemudian harinya? Ilmu tentang hukum positif di sini (bidang Hukum Tata Negara) untuk bagian terbesar adalah sejarah.
   Akhirnya hendaknya orang ingat bahwa materialnya, bahan-bahan terberi (given materials) yang diolah Ilmu Hukum tidak hanya terdiri atas undang-undang dan peraturan-peraturan, tetapi juga vonis-vonis dari hakim dan apa yang dalam hal ini lebih berarti juga perilaku dari orang-orang yang tunduk pada hukum ini (perilaku hukum), perjanjian-perjanjian dan surat-surat wasiat mereka, juga perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan.
   Sebuah vonis jarang sekali dipahami dengan baik jika kita tidak menautkannya pada kejadian konkret, jika kita tidak memperhatikan kejadian konkretnya. Kita di satu pihak — melogikalkan — membuat kejadian ini menjadi aturan (gagasan preseden), namun di lain pihak — a-logikal — melakukan hal ini terikat pada kejadian itu. Barang siapa ingin memahami hal ini, hendaknya memperhatikan yurisprudensi tentang perbuatan melanggar hukum dewasa ini. Di sana terdapat kebutuhan mendesak pada aturan-aturan baru yang lebih mapan, kita masih terlalu banyak berpegangan pada penyelesaian dari kejadian ke kejadian, bahwa masih dilakukan yang lain ketimbang yang dianggap layak dalam pergaulan kemasyarakatan. Kebutuhan itu harus diakui sepenuhnya, walaupun demikian peradilan menunjukkan betapa kekhususan-kekhususan dari kehidupan kemasyarakatan yang tidak dapat diolah lebih lanjut, di dalam ilmu masih tetap penting. Ilmu Hukum mau dan harus mencapai yang umum, karena itu ia sungguh-sungguh bertujuan untuk mensistematisasi, namun hal yang khusus tidak pernah dapat ditiadakan sama sekali.

   Terkait padanya satu hal lain perlu memperoleh perhatian kita. Ilmu tentang hukum positif selalu merupakan ilmu dari suatu hukum positif tertentu dalam sebuah negara tertentu. Ilmu Hukum itu sendiri ditentukan secara historis dan secara nasional. Ilmu (de wetenschap) tentang hukum positif (het positief recht) itu tidak ada, yang ada adalah ilmu tentang hukum positif Belanda atau Perancis. Namun demikian “murni”, hanya “logikal”? Ini masih mengandung sesuatu yang lain. Hanya orang yang berpartisipasi pada hukum ini yang dapat mengerjakannya, hanya orang Belanda yang dapat mengolah hukum positif Belanda. Ini tidak berarti bahwa orang asing tidak dapat melakukan pemaparan yang demikian (memaparkan hukum kita), namun ini akan menjadi perbandingan hukum. Dan Perbandingan Hukum adalah sebuah cabang lain dari Ilmu Hukum dalam arti luas ketimbang ilmu tentang hukum positif. Yang disebut terakhir dapat juga belajar dari Perbandingan Hukum: oleh perbedaan dan oleh persamaan. Ilmu Hukum dewasa ini selalu melakukan hal itu: cakrawalanya diperluas, pemahaman tentang obyeknya diperdalam. Dapat terjadi pengambil-alihan pengertian-pengertian, walaupun hal itu dengan cepat menemukan batas-batasnya. Hukum perkumpulan dan yayasan kita misalnya dalam rangkuman logikalnya juga harusnya berbeda dari hukum Inggeris. Hubungan-trust Inggeris tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem kita tanpa cacat (perubahan, penyesuaian). Namun perbandingan hukum tidak akan saya bahas. Ilmu tentang hukum positif hanya dapat diemban oleh orang yang berpartisipasi dalam hukum positif yang dipelajari, demikian saya telah katakan. Sebab ilmu itu juga menguasai penanganan bahan terberi, jadi penerapan hukum dan hanya orang yang merasa mengemban tanggung jawab untuk penerapan itu yang di sini boleh mengucapkan putusan (pendapat, penilaian).² Dengan itu muncul kembali unsur keterikatan pada sejarah dan rakyat dalam ilmu, yang menutup karakter logikal yang murni. Juga di sini terdapat nuansa-nuansa, ia untuk satu bagian dari bahan itu lebih berlaku ketimbang untuk bagian yang lain, lebih untuk “pacht” ketimbang untuk perdagangan-uang, karena ia bersifat internasional, lebih untuk Hukum Keluarga ketimbang untuk Hukum Perikatan, lebih untuk Hukum Tata Negara ketimbang untuk Hukum Perdata. Hukum Tata Negara adalah yang paling kuat dipengaruhi sejarah, ia juga yang paling bersifat nasional — juga dalam ilmu. Namun apakah dengan demikian, Ilmu Hukum itu hanya merupakan pengolahan logikal terhadap bahan a-logikal?

   Dengan pernyataan terakhir kita sudah sampai pada sebuah butir lain. Kita menjelaskan, bahwa struktur Ilmu Hukum di samping oleh sifat logikalnya juga ditentukan oleh kenyataan bahwa bahannya adalah peristiwa sejarah, bahwa ia ditentukan secara kemasyarakatan. Ilmu Hukum adalah selalu merupakan juga — meskipun sekunder — Sejarah Hukum, juga Sosiologi Hukum. Namun masih ada satu hal lagi yang terhadapnya pandangan positivistis, yang saya lawan, mental, yang sekurang-kurangnya sama besar pentingnya. Kesalahan dari positivisme adalah bahwa ia sebagai material hanya melihat undang-undang, peraturan-peraturan, vonis-vonis. Ia melupakan bahwa di belakang bahan-bahan positif ini terdapat sesuatu yang lain, yang juga demikian pentingnya, bahwa hukum adalah bagian dari kehidupan spiritual (rokhaniah, kejiwaan) manusia, individual dan dalam kebersamaan. Antara semua bahan terberi yang oleh kita diakui sebagai bahan-hukum dan kehidupan kejiwaan kita terdapat hubungan yang saat sekarang ini belum dapat dikemukakan lebih jauh. Kita memiliki kesadaran tentang hukum, perasaan hukum jika orang menghendakinya, sesuatu di dalam diri kita yang membedakan yang adil (sesuai dengan hukum) dari yang tidak adil (yang melawan hukum), yang menginginkan bahwa keadilan (yang sesuai hukum) diwujudkan dan ketidak adilan (yang melawan hukum) ditindak. Bagi saya, orang dapat saja membiarkan pernyataan-pernyataan ini demikian kabur jika menghendakinya, halnya akan tetap merupakan kesalahan tidak termaafkan, jika kita tidak hanya untuk sesaat memandang “bahan-bahan terberi” itu sebagai sesuatu yang berdiri pada dirinya sendiri, melainkan secara definitif melepaskan bahan-bahan tersebut dari latar belakang mereka. Mereka dengan demikian akan kehilangan akar-akar mereka, mereka menjadi benda-benda mati, yang — mungkin — dapat membiarkan diri mereka disistematisasi, dalam kenyataan sebagaimana mereka adanya mereka hanya dapat dikenali, jika mereka didekati dalam hubungan dengan kesadaran tentang hukum ini — baik dari peneliti maupun dari mereka (orang-orang) bagi siapa hukum itu berlaku.

   Di sini terdapat dialektika-ganda. Orang dapat mempertahankan dalil, bahwa hanya apa yang dapat dikenali di dalam bahan-bahan positif terberi seperti undang-undang atau vonis saja yang merupakan sepenuhnya hukum, bahwa baru dengan demikian orang dapat berbicara tentang bekerjanya hukum (dampak hukum), jadi tentang kenyataan hukum. Namun demikian pada saat yang sama juga benar, bahwa hukum itu adalah suatu unsur kehidupan kejiwaan (kerokhanian), sama riilnya seperti bahasa atau adat atau kesusilaan, yang juga ada meskipun tidak diformulasikan, belum diletakkan dalam bentuk ajeg dari apa yang dinamakan bahan tersebut. “Belum”, saya katakan, — namun ini juga tidak sepenuhnya tepat, tidak hanya hukum dalam proses menjadi, kadang-kadang juga justru bagian dari hukum yang hidup paling kuat, untuk mengatakannya demikian yang ada pada permulaan, adalah tidak tertulis. Justru karena hal itu sudah dengan sendirinya, ia tidak dapat ditemukan kembali dalam bahan-bahan terberi yang bersifat positif. Dari sebuah debat tentang pertanyaan ini yang ditimbulkan oleh Hukum Adat Indonesia saya teringat pada contoh, bahwa dalam lingkungan tertentu di dalam yurisprudensi ditemukan putusan bahwa perkawinan antar-keponakan penuh (volle neef en nicht) tidak diperbolehkan, tetapi bahwa dalam yurisprudensi tersebut tidak ditemukan larangan perkawinan antara kakak dan adik. Bahwa hal ini tidak boleh adalah sedemikian sudah dengan sendirinya, sehingga pertanyaan (masalah) itu tidak pernah muncul di hadapan hakim. Meskipun demikian itu adalah hukum. Di dalam kodifikasi-kodifikasi hal-hal yang sudah dengan sendirinya yang demikian itu dimuat juga; masih lebih penting karena itu adalah bahwa juga hukum yang dikodifikasi tidak dapat sampai pada pernyataan-pernyataan in konkreto — dan padanya untuk kenyataan dari hukum ia ditujukan — tanpa terus menerus kembali menggapai gagasan-gagasan hukum yang fundamental, yang berada di dalam kesadaran hukum.

Dalam Algemeen Deel dari buku penuntun Asser (Asser’s Reeks) dan dalam orasi rektoral saya tentang “Recht en gerechtigheid”³ saya telah menguraikan hal itu secara panjang lebar. Ke dalam “bahan-bahan terberi”, material yang kita bicarakan, termasuk vonis-vonis putusan hakim. Ini membawa hukum baru, namun hakim bertolak dari hal bahwa hukum yang dengan mengacu penilaian ilmiah ia ciptakan sudah ada sebelum ia meletakannya di dalam vonisnya. Bukankah ia melaksanakan hukum (doet recht). Berkenaan dengan itu ia terus menerus didorong oleh kesadaran hukumnya, oleh keyakinan bahwa hukum ini atau itu harus tidak tergantung pada apa yang dikatakan undang-undang atau yurisprudensi yang lebih tua. Ilmu Hukum yang keliru mengenali hal ini, tidak menangkap kenyataan dari hukum. Hukum-hakim (rechtspraaksrecht, judge made law) adalah hukum yang terbentuk baru, namun demikian hukum ini sudah ada. Hukum yang ada adalah hukum yang sedang menjadi (het wordende recht).
   Ini yang pertama, namun masih ada dialektika kedua. Judul orasi itu, yang saya kutip sudah menunjukkannya. Ada keyakinan dalam diri kita tentang apa yang merupakan hukum — ada keyakinan tentang apa yang harus merupakan hukum. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Hukum adalah suatu keharusan (een behoren), sekaligus juga suatu hal ada (een zijn). Jembatan antara hal ada dan keharusan, yang disangkal oleh kaum Kantian, terletak, demikian saya uraikan dalam orasi tersebut, di dalam hukum. Di sini bukan tempatnya untuk mengejawantahkan (menjabarkan) lebih jauh hal ini. Tentang hal ini saya akan berhenti dahulu di sini untuk nanti kembali pada arti dari kesadaran hukum, pada hubungan antara kesadaran hukum individual dan kesadaran hukum kolektif, pada hal ada dan keharusan.

Di sini kiranya cukup untuk menyinggung, bahwa hukum tidak dimengerti jika tidak dipandang sebagai suatu tuntutan yang diletakkan kepada kita, jika tidak dipahami bahwa kita dalam hukum — perhatikan, saya tidak mengatakan dalam Filsafat Hukum melainkan dalam ilmu tentang hukum positif dari kehidupan sehari-hari — pada akhirnya berhadapan dengan pembedaan antara yang baik dan yang buruk. Dengan itu hukum menyentuh hal terbaik yang dimiliki manusia, oleh hal itu hukum selalu dan untuk bagi tiap orang merupakan sesuatu yang hidup dan merupakan masalah sekaligus; pada analisis terakhir ini adalah nilainya. Saya akan mengutip sekali lagi apa yang dikatakan juris besar Perancis, Domat: “C’est aussi dans le discernement de l’equite que consiste principalement la science du droit”⁴, atau dengan kata-kata saya sendiri: keadilan adalah makna dari hukum. Hukum itu terikat secara positif dan sekaligus memperjuangkan keadilan.
   Ilmu Hukum, yang mensistematisasi hukum, harus selalu mengacu hal ini. Jika ia tidak melakukan hal itu — dan banyak dogmatika yang telah menimbulkan kerugian besar pada hukum sering berpendapat bahwa hal ini tidak harus dilakukan, meskipun tanpa disadari asas yang tepat selalu tampil kembali — maka ia lagi-lagi akan memgabaikan kenyataan tentang apa hukum itu. Ilmu Hukum, saya menempatkan dalil ini di samping dalil pada halaman terdahulu tentang sejarah dan kehidupan kemasyarakatan, adalah juga ilmu tentang keadilan. Hal secara logikal mensistematisasi bahan terberi harus dilakukan dalam kesadaran tentang fungsi ilmu ini untuk mengabdi pada keadilan. Ia bertugas mengabdi, karena jika tidak maka ia bukan lagi ilmu tentang hukum sesungguhnya. Pengabdian tersebut menentukan kemampuannya dalam mensistematisasi — di sinilah terletaknya masalah tentang kepatutan (ekuitas, billijkheid), yang baginya harus disediakan tempat berhadapan dengan hukum — pengabdian tersebut menentukan arah yang di dalamnya ia harus berkiprah.

   Sampai di sini tentang struktur Ilmu Hukum berdasarkan segi kemasyarakatan-historikal dan sisi etikalnya. Saya harus membicarakan hal itu agar tidak disalah pahami. Namun sasaran sesungguhnya dari ceramah ini adalah hal lain. Karakter logikalnya itu sendiri yang menjadi obyek penelitian saya. Karena itu saya mengaitkan diri pada Kelsen, yang justru menunjuk karakter logikal ini dengan kuat sekali.
   Kita menguraikan, bahwa Ilmu Hukum adalah berbeda dari dan lebih ketimbang hanya merupakan pengolahan logikal terhadap bahan a-logikal. Sampai sekarang titik berat diletakkan pada cara pengolahan, kini kita mengarahkan diri pada bahannya. Sebab, bahan ini (hukum terberi) adalah tidak a-logikal. Sebaliknya, hukum itu sendiri memiliki struktur logikal yang kuat.
   Marilah kita terlebih dahulu membatasi diri pada bahan-bahan terberi yang terkandung dalam formula-formula, pada putusan-putusan dari pembentuk undang-undang dan hakim. Putusan pembentuk undang-undang dan putusan hakim telah melepaskan diri (diabstraksi), karena paksaan dari formulasi, dari kenyataan empiris terberi. Pembentuk undang-undang sendiri membentuk pengertian-pengertian. Pengolahan ilmiah terhadapnya menurut pandangan Emil Lask⁵ sering tidak lain adalah pengembangan atau kelanjutan pembentukan pengertian yang sudah dimulai oleh pembentuk undang-undang sendiri. Tidak ada gejala kultural — tentu saja kecuali Ilmu Hukum itu sendiri, kata penulis ini — yang “sich als begriffsbildender Factor auch nur annaeherend mit dem Recht vergleichen liesse” (sebagai faktor yang membentuk pengertian sekalipun hanya mendekati saja yang dapat dibandingkan dengan hukum).

Kita dapat melangkah lebih jauh: dengan penggunaan sebuah perkataan dalam undang-undang maka tidak lagi menjadi pertanyaan apa arti perkataan ini pada umumnya, melainkan apa yang menjadi isinya dalam arti (konteks) undang-undang itu. Tentu saja ini meminjam maknanya, ia hanya dapat meminjam maknanya dari pemakaian bahasa sehari-hari. Namun, pemakaian bahasa ini selalu memiliki batas-batas yang kurang lebih mengaburkan, dalam kekaburan itu hukum untuk penerapannya harus menarik suatu garis yang tajam. Itulah sebabnya di dalam undang-undang sering muncul penjelasan: “… di bawah …. di dalam undang-undang diartikan … “. Jika hukum tidak membentuk pengertian-pengertian sendiri, maka formula ini, yang kini demikian berguna, akan menjadi suatu kebodohan. Hukum itu sendiri membentuk pengertian-pengertian, dan dengan itu sudah menyandang karakter logikalnya sendiri.
   Ini di satu pihak. Di sampingnya, maka tampak hubungan antara hukum dan Ilmu Hukum, karakter mereka yang sama, di dalam fakta bahwa pembentuk undang-undang selalu mengambil alih pengertian-pengertian yang dibentuk oleh ilmu dan bekerja dengan pengertian-pengertian tersebut. Jika orang sekali-sekali memperhatikan pada apa yang oleh kitab undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jerman tahun 1896 disebut Bagian Umum (Allgemeine Teil), maka orang akan melihat bahwa hal ini tidak berbeda banyak dari sebuah rangkuman pendek dari sebuah buku pelajaran (buku teks). Merupakan hal berlebihan, tetapi sungguh tidak terlalu berlebihan, jika orang mengatakan bahwa ia adalah sebuah ekserp dari Windscheid’s Pandekten. Maksudnya bahwa kitab undang-undang itu lebih dipandang sebagai suatu penghambat. Dan begitulah seperti dilakukan di sana, pendekatan, orang dapat mengatakan pembauran, dari hukum dan Ilmu Hukum jarang-jarang saja terjadi, oleh pertautan bahan pada pandangan-pandangan ilmiah tertentu ia telah menghalangi perkembangan Ilmu Hukum, dan dengan itu dari hukum itu sendiri. Namun ini tidak menghilangkan, bahwa, — meskipun dalam derajat yang kurang — tiap kodifikasi mengambil alih bagian-bagian dari ilmu untuk dengan bersaranakan itu menguasai bahan tersebut. Memang tidak terdapat perundang-undangan yang lebih baru pada bidang urusan perkumpulan, yang tidak bekerja dengan pengertian badan hukum. Dengan itu Ilmu Hukum juga menjadi hukum.

   Ini terlebih dahulu. Yang jauh lebih besar nilai pentingnya sesungguhnya adalah bahwa bukan Ilmu Hukum yang membuat hukum sebagai hal terberi menjadi sistem, menjadi suatu kesatuan yang secara logikal saling berkaitan, melainkan kesatuan di dalam sistem itu sudah ada di dalam hukum itu sendiri. Hukum dan Ilmu Hukum berada pada perpanjangan (dalam kelanjutan) yang satu terhadap yang lain. Ilmu yang mensistematisasi bahan hukum, menumbuh-kembangkan, membangun lebih lanjut di atas apa yang sudah dimulai oleh hukum itu sendiri. Berkenaan dengan bahan-bahan positif, hal ini mudah untuk dibuktikan.
   Hukum terdiri atas perintah-perintah, aturan-aturan, kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah itu menghendaki penerapan, terarah pada perwujudan, hukum itu direalisasi dalam kehidupan kemasyarakatan. Perintah konkret, yang oleh yang bersangkutan dirasakan ditujukan kepada dirinya oleh hukum, tidak dapat pada saat yang sama mewajibkan untuk melakukan perbuatan tertentu dan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dalam hukum tidak mungkin terdapat pertentangan (kontradiksi). Berdasarkan hukum, perbuatan-perbuatan adalah dibolehkan atau di larang. Perbuatan-perbuatan tidak dapat dibolehkan dan dilarang; akibat hukum harus terjadi atau tidak terjadi. Mereka tidak dapat pada saat yang sama terjadi dan tidak terjadi. Hukum menuntut kepatuhan, kita hanya mematuhi sesuatu yang tidak menyandang pertentangan dalam dirinya sendiri. Kaidah-kaidah pokok Logika Aristotelian menguasai tidak hanya Ilmu Hukum, melainkan juga hukum. Dari sini muncul bahwa hukum harus mewujudkan suatu kesatuan, membentuk sebuah sistem. Pada dirinya sendiri sama sekali tidak mengherankan bahwa dalam massa aturan-aturan hukum, yang berlaku pada suatu waktu tertentu dalam sebuah negara tertentu, yang berasal dari banyak orang, yang kadang-kadang hidup dipisahkan oleh jarak waktu yang cukup jauh, terdapat pertentangan. Hal yang sebaliknya yang akan lebih mengherankan, mengingat divergensi pandangan-pandangan hukum yang besar, yang diajarkan oleh pengalaman kepada kita.

Namun pertentangan itu tidak dapat ada, ilmu tentang hukum akan harus meniadakannya jika kesan adanya pertentangan tersebut seolah-olah menampilkan diri, justru karena hukum itu mewujudkan satu kesatuan. Ilmu tersebut harus menunjukkan bahwa apa yang tampak itu (kesan tersebut) juga di sini menipu pandangan. Hal ini tampak dari aturan (asas): “Lex posterior derogat priori”, undang-undang yang baru meniadakan yang lama, yang secara langsung atau tidak langsung bertentangan dengannya, aturan ini bukan aturan hukum positif, yang juga dapat saja lain, melainkan aturan yang dengan sendirnya niscaya (necessarily, noodzakelijk) inheren dalam tiap hukum. Ia tetap berlaku meskipun tidak disebut-sebut dalam undang-undang positif. Demi kesatuan ia mutlak diperlukan ada (onmisbaar). Dan dari kesatuan hukum itu muncul, bahwa aturan-aturan harus memperlihatkan homogenitas logikal, yang menyebabkannya ia menata diri ke dalam suatu sistem.
   Orang juga dapat melihat hal ini di sini, bahwa tidak ada aturan hukum yang dapat diterapkan tanpa pada saat sama juga penerapan aturan-aturan lain dilakukan. Tiap aturan hukum hanya berlaku dalam konteks interaksi dengan aturan-aturan hukum yang lain. Jika saya memutuskan, bahwa seseorang harus membayar sejumlah uang sebagai harga beli untuk sebuah benda tertentu, maka saya menerapkan aturan tentang jual-beli terhadapnya, tetapi juga aturan tentang perjanjian pada umumnya, juga tentang kemampuan (bekwaamheid) untuk melakukan perbuatan hukum untuk tidak berbicara tentang aturan-aturan dari Hukum Acara, tentang kompetensi kehakiman (pengadilan), tentang eksekusi. A priori tidak dapat ditentukan terlebih dahulu aturan-aturan hukum apa yang menguasai kejadian tertentu — adalah tugas dari yuris untuk menunjukkannya dalam massa aturan yang tidak terbayangkan banyaknya yang tergelar di hadapannya. Orang dapat berpegangan, bahwa semua aturan hukum — meskipun dengan pengecualian dapat diterapkannya dalam suatu kejadian tertentu — menguasai kejadian ini. Namun hal ini hanya mungkin, jika aturan-aturan itu secara logikal berada dalam saling hubungan antara satu dengan yang lainnya, mewujudkan satu kesatuan, jadi jika mereka mewujudkan sebuah sistem.

Selanjutnya terdapat sebuah metode interpretasi undang-undang yang sudah tua, sejauh saya tahu tidak disangkal oleh seorang pun, bahwa penafsiran suatu aturan dilakukan dengan meletakkannya dalam hubungan dengan yang lain, menolak penafsiran yang dapat menimbulkan pertentangan, tidak memberikan pengistimewaan pada satu pun dari keduanya, agar dengan demikian kedua ketentuan itu dengan mudah dapat mewujudkan suatu keseluruhan. Interpretasi sistematis ini mengandaikan sebuah sistem yang tidak dibentuk oleh ilmu, melainkan sudah ada terletak di dalam hukum itu sendiri.
   Semuanya ini dahulu sudah diuraikan oleh orang lain. Orang menemukannya pada Richard Schmidt dalam bukunya Allgemeine Staatslehre ⁶, orang menemukannya terutama pada orang Hongaria, Julius Moor dalam pembahasannya tentang Das Logische im Recht (1927/1928).
   Namun kini saya ingin maju satu langkah lagi: kebersisteman, keterikatan logikal ini terletak tidak hanya di dalam kaidah-kaidah positif, yang tercantum dalam perundang-undangan atau apapun yang memiliki kekuatan yang sama dengan itu, ia sudah berada dalam hukum yang tidak diformulasikan (hukum tidak tertulis), hukum sebagai unsur dari kehidupan kejiwaan kita, yang tentangnya saya bicarakan di atas. Bagi saya hal ini eviden secara langsung. Bukankah hukum ini adalah juga aturan.

Saya sepenuhnya yakin tentang kemandirian dari penilaian konkret berkenaan dengan hubungan dari putusan berhadapan dengan aturan. Dasar-dasar (argumen) untuk itu sudah berkali-kali saya jelaskan;⁷tadi saya masih mengingatkan pada unsur a-logikal dalam hukum. Dengan aturan, putusan konkret tentang sebuah kejadian belum diberikan, tetapi jika sekali putusan sudah ditetapkan, maka ia dimasukkan ke dalam keseluruhan oleh dorongan (nafsu) logikal dari jiwa yang membentuk hukum dan mengolah arah dari aturan. Terdapat suatu dialektika yang berlangsung terus menerus, juga antara putusan dan aturan: putusan datang dari aturan, namun ia mandiri terhadap aturan, dan menjadi landasan dari aturan-aturan baru. Penilaian hukum selalu merupakan penilaian terhadap suatu hubungan khusus (partikular) antar-manusia tertentu, namun pada saat yang sama selalu merupakan penilaian dalam sebuah masyarakat tertentu; bagaimana pun individualnya, selalu merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar individual. Sama seperti pada kejadian tertentu, putusan itu terikat pada masyarakat yang di dalamnya hukum itu terbentuk. Putusan itu sebagai preseden menjadi titik tolak dari sebuah aturan baru. Semua putusan itu dalam jiwa kita (manusia) mewujudkan sebuah sistem, sebuah keseluruhan bersistem. Ilmu Hukum berurusan dengan keseluruhan itu, sebagaimana ia (keseluruhan bersistem itu) dalam suatu waktu tertentu untuk suatu masyarakat tertentu memanifestasikan dirinya. Dan begitulah ia dengan semua reserve yang tersembunyi dalam apa yang dikemukakan di atas, mengatakan bahwa hukum itu adalah aturan. Tetapi betapa pun sederhananya hal itu, konsekuensi-konsekuensi dari hal itu bagi tinjauan kita tentang hukum dan Ilmu Hukum, yang terdapat di dalamnya, sejauh yang saya ketahui, tidak pernah ditarik.

   Konsekuensi tersebut pertama-tama adalah ini, bahwa sistemnya itu tidak terletak dalam tangan Ilmu Hukum, tetapi juga tidak dalam tangan pembentuk undang-undang, bahwa dua-duanya tidak dapat membentuk sistem itu secara sewenang-wenang, apapun pengaruh mereka terhadap sistem itu yang nanti akan dibicarakan. Jika sistem tersebut sudah ada dalam kesadaran hukum manusia, maka tugas Ilmu Hukum adalah untuk mewedarkan sistem tersebut, dan bukan untuk menciptakannya. Dengan demikian maka orang dapat berbicara tentang suatu putusan yang tepat dan putusan yang tidak tepat berkenaan dengan sistem ini, maka dengan itu sistematika ini — perhatikanlah resultat yang penting di sini — adalah sungguh-sungguh ilmu, sama seperti tiap ilmu tunduk pada proses pembentukan terus menerus, namun seperti tiap ilmu merupakan suatu keseluruhan putusan-putusan, yang dapat diuji ketepatannya. Jadi, tidaklah tepat pandangan berbagai aliran Ilmu Hukum naturalistik dari zaman kita yang dalam pembentukan sistem memandang dogmatik hanya sebagai sarana bantu untuk pendidikan dan daya ingat, bahwa halnya adalah begini dan begitu, namun dapat juga lain yang persis sama baik. Jadi, ihwalnya adalah memang pertanyaan tentang ketepatan dan ketidak tepatan, dan bukan tentang kehasil gunaan teknikal yang lebih banyak atau lebih sedikit, atau tentang bagaimana hak perorangan dan hak kebendaan menurut Hukum Sipil Belanda⁸ dapat dibedakan, demikian juga merupakan pertanyaan dari Ilmu Hukum apakah dalam Hukum Tatanegara Belanda dapat dibedakan tiga fungsi badan kenegaraan, pemerintahan, peradilan dan pengaturan (perundang-undangan) atau apakah di sampingnya polisi harus ditetapkan sebagai suatu fungsi tersendiri.⁹

   Jika kesewenangan ilmu — yang jika demikian bukan ilmu lagi — sudah tertutup, jika di dalam bahan terberi dari undang-undang dan peraturan terdapat sistem, maka kebersisteman dari pikiran juga menutup kesewenangan yang berasal dari pembentuk undang-undang. Ia (pembentuk undang-undang itu) bebas untuk sepenuhnya tidak memperdulikan sistem itu, namun jika menginginkan harapan-harapan dan perintah-perintahnya menjadi hukum, maka mereka harus mengambil bentuk-bentuk tertentu, harus dibiarkan mensistemasisasi dirinya. Tidak hanya karena pikirannya sendiri memaksanya untuk begitu, juga karena jika tidak demikian maka produknya tidak dapat menjadi hukum. Di sini terdapat suatu batas yang niscaya (een noodzakelijke grens, a necessary limit) dari kekuasaannya (kekuasaan pembentuk undang-undang) terhadap hukum.
   Ini adalah konsekuensi pertama dari dalil (pendirian) kita. Ia masih memiliki satu konsekuensi lagi. Selama kita mencari sifat sistematis itu hanya dalam material positif yang terdiri atas putusan-putusan yang ditetapkan dengan kekuasaan tentang apa yang akan menjadi hukum, undang-undang dan vonis-vonis, yang tergelar di hadapan peneliti, maka adalah mungkin bahwa sistem hukum positif tertentu ini berbeda dari dan tidak dapat dibandingkan dengan sistem-sistem hukum lain yang berlaku di tempat lain dan pada waktu yang berbeda. Jika memang kesatuan dalam hukum adalah unsur yang mutlak harus ada dalam kehidupan kejiwaan manusia, maka, apapun isi hukum itu, betapapun juga sistematika dari hukum itu dapat berbeda dari sistematika hukum dari bangsa-bangsa lain dan waktu-waktu lain, niscaya bahwa sistem-sistem itu dapat saling dibandingkan, bahkan bersama-sama mewujudkan suatu kesatuan. Bukankah pikiran itu sendiri, bagaimana pun berbedanya, sebagai pikiran manusia ditipikasi (ditengarai) dan karena itu dapat dipandang sebagai keseluruhan, sebagai satu.

Dengan demikian maka terdapat sebuah ilmu yang mengungkapkan kesatuan itu, yang menjadikan bangunan dari pengaturan hukum pada umumnya, pemikiran hukum itu sendiri, menjadi obyek penelitiannya. Sebuah ilmu yang bukan ilmu tentang hukum positif tertentu, dan juga bukan ilmu tentang perbandingan hukum. Memang benar perbandingan hukum hanya mungkin terjadi, jika kesatuan itu ada, namun penelitian tentang sifat sistematis (karakter kebersisteman) dalam semua pemikiran hukum bukanlah tugas dari Perbandingan Hukum. Penelitian itu adalah tugas sebuah ilmu yang saya lebih suka menyebutnya Teori Hukum. Ia memang harus dibedakan dari “Algemeene Rechtsleer” (Ajaran Hukum Umum), yang timbul sekitar 1870 dan terkait terutama pada nama Adolf Merkel, ketika penolakan terhadap setiap pemikiran kefilsafatan hukum pada akhirnya membawa pada percobaan di samping ilmu tentang hukum positif mempertahankan sesuatu yang bersifat umum dalam sebuah ilmu, yang dalam hukum positif dari semua zaman dan semua tempat berusaha menelusuri kesamaan (unsur yang sama). Ilmu tersebut berusaha untuk menemukan kesamaan dalam isi dari banyak tatanan hukum, dalam usaha-usaha itu ia tidak diragukan telah melakukan pekerjaan yang sangat berguna untuk ilmu yang saya maksudkan (yakni Teori Hukum), tetapi tujuannya lain. Ia (Algemeene Rechtsleer) mencari unsur umum yang sama dalam semua tatanan hukum (de grootste gemene deler, pembagi umum terbesar); ia mencari unsur yang sama dalam isi, kita berurusan dengan yang sama dalam bentuknya; ilmu kita (Teori Hukum) berkenaan dengan sebuah ilmu, yang secara a priori menunjuk pada sisi logikal dari tiap hukum positif, jadi yang tidak tertuju pada pengabstraksian dari sebanyak mungkin bahan terberi, melainkan yang terarah pada analisis tentang sifat pemikiran kita tentang hukum.

   Namun, sebelum kita mengolah lebih jauh hal itu kita hendak melakukan langkah samping, untuk menjernihkan pandangan kita, melangkah ke samping pada sebuah ilmu lain.
   Saya memaksudkan Ilmu Bahasa. Pada waktu mendengarkan atau membaca tinjauan para sarjana ilmu bahasa (ahli bahasa) saya menjumpai, betapa banyak persamaan yang terdapat antara masalah-masalah yang diperlihatkan hukum dan bahasa. Ini bukanlah hal kebetulan, hukum terikat pada bahasa; penafsiran formula, ungkapan dalam tanda-bahasa, adalah bagian penting dalam Ilmu Hukum. Peristilahannya sendiri menunjukkan hal itu. Hukum berkulminasi dalam peradilan atau proses mengucapkan hukum (rechtspraak). Hukum harus diucapkan untuk mentransformasi (mengubah) perintah yang abstrak dari faktor-faktor pembentukan hukum ke dalam kenyataan konkret. Dan sekarang yang mencolok adalah bahwa juga masalah kita dapat ditemukan dalam Ilmu Bahasa dan di sana dalam tahun-tahun terakhir sangat menarik perhatian. Masalah tentang sistematika, tentang kesatuan dalam bahasa yang dapat dimengerti secara logikal. Seperti untuk hukum, bagi bahasa keberadaan sistem tersebut bukanlah hal “kebetulan” atau “asal saja (sewenang-wenang)”, ia memiliki landasannya dalam fungsi logikal dari jiwa (akal-budi) kita. Dan seperti untuk hukum, hal ini membuat menjadi mungkin untuk meneliti bangunan sistematis tidak dari satu bahasa khusus tertentu, melainkan dari bahasa dalam arti umum.

   Jika saya memahaminya dengan baik, penentuan perhatian pada butir ini menemukan permulaannya pada Ferdinand de Saussure. Sebuah kutipan kiranya mencukupi untuk tujuan saya. Ia mengatakan¹⁰: “Tandis que le langage est heterogene, la langue ainsi eéterminee est de nature homogene, c’est un systeme de signes ou il n’y a d’essentiel que l’union du sens.” (Jika “langage” bersifat heterogen, “langue” yang lebih terbatas bersifat homogen, ia adalah sebuah sistem lambang yang di dalamnya yang terpenting adalah kesatuan makna). Ja, “langage” adalah berbicara, penggunaan bahasa oleh banyak orang (masyarakat) yang memunculkannya; “langue” adalah bahasa sebagai kesatuan yang tampil dalam hal berbicara ini. Kesatuan yang untuk menjadi kesatuan niscaya harus menampilkan diri sebagai sistem. Selanjutnya (h. 80): “Une langue est un systeme rigoureusement lie de moyens d’expression commun a un ensemble de sujets parlants, il n’a pas d’existence hors des individus qui parlent (ou qui ecrivent) la langue, neanmoins il s’impose a eux, sa realite est celle d’une institution sociale.” [Sebuah “langue” adalah sebuah sistem yang ketat sebagai sarana ekspresi pikiran yang sama dari sekelompok subyek pembicara, yang tidak mungkin berada di luar keberadaan individu-individu yang berbicara (atau yang menulis) dalam “langue” itu, meskipun demikian ia dirasakan penting bagi mereka, realitasnya bagi mereka adalah sebagai pranata sosial]. Jadi: hal berbicara yang sama sekali tanpa perasaan keterikatan — namun demikian suatu sistem yang mengikat dari bahasa sebagai keseluruhan. Tidakkah Van Ginneken — salah seorang yang memberikan arah dalam hal ini — benar jika ia mengatakan¹¹: “Juga dalam Ilmu Bahasa orang mulai mengerti bahwa tidak ada satu keseluruhan sistematis yang terwujud dari gabungan bagian-bagiannya, melainkan bahwa bagian-bagian hanya ada dalam keseluruhan dan bahwa karena itu gangguan atau perubahan salah satu bagian niscaya menimbulkan akibat berupa perubahan harmoni dalam bagian-bagian lain.” Andaikata tidak ada sesuatu kecuali gejala-gejala yang berdiri pada dirinya sendiri, yang dipersatukan agar dapat dikuasai oleh manusia, maka ilmu dengan demikian dapat melakukan tindakan sewenang-wenang atau sesuka hati — namun sebenarnya sistemnya terletak dalam kesatuan dari bahasa itu, yang harus ditemukan oleh ilmu.

Bandingkan dengan apa yang saya kemukan di atas tentang sistem hukum. Dan sistem bahasa itu, yang mengikat kesatuan dalam bahasa tersebut — orang tidak dapat mengesampingkan sistem tersebut sekehendak hati, sebab bicaranya akan tidak lagi merupakan ekspresi “bahasa”, bicaranya itu akan tidak dapat dimengerti lagi. Seperti di dalam hukum, aturan memaksa (tidak terelakkan mendorong) terbentuknya sistem, demikian juga “pemahaman” (hal memahami) dalam bahasa. Dalam bahasa seperti dalam hukum, aturan memaksa memunculkan sistem, demikian juga hal memahami di dalam bahasa memunculkan sistem. Bahasa adalah hal penyampaian berita (pemberitahuan), suatu penyampaian yang mengandaikan bahwa ia dimengerti. Hal memahami akan tidak ada jika dalam pemakaian bahasa oleh banyak orang tidak terdapat kesatuan. Namun hal ini harus dipahami tidak dalam arti bahwa hal itu diusahakan secara sadar, ia berada (terjadi) di belakang tiap penggunaan bahasa secara tidak sadar. Hal ini terjadi tanpa disadari. Perkataan yang diucapkan adalah pengungkapan, pemaparan, panggilan untuk bertindak (melakukan perbuatan) dan hal berbicara itu sendiri adalah ihwal dalam kebersamaan dengan yang lain; seperti kebersamaan adalah hakikat dari hukum. Kebersamaan ini tidak dicari atau dibentuk melainkan sudah ada di sana. Berpikir bahasa, berpikir hukum adalah berpikir dalam kebersamaan. Manusia yang berbicara itu sendiri terikat pada sistem bahasa. Ia adalah suatu realitas, sama seperti pada hukum, yang berada dalam perkataan yang diucapkan atau ditulis, namun yang sebagai kesatuan dalam semua kata-kata itu secara logikal mendahului hal berbicara itu.

   Dalam bahasa dan hukum, kebertatanan pikiran manusia menampilkan diri. Ihwal mempelajari bahasa itu bukan hanya suatu penelitian terhadap gejala-gejala bahasa yang selalu berubah-ubah, melainkan juga terhadap bangunan dari bahasa sebagai bahasa, tentang hal berpikir manusiawi kita sendiri (ons menschelijk denken). Di samping Teori Hukum yang memiliki pemikiran hukum dari manusia sebagai obyeknya, dapat diadakan ilmu atau lebih tepat terdapat sebuah ilmu, yang meneliti pemikiran bahasa. Dan dalam bentuk-bentuk dasar dari keduanya akan terdapat persamaan (kesesuaian): subyek – obyek – hubungan di antara keduanya — apakah itu bukan obyek-obyek bagi yang satu maupun bagi yang lainnya? Bagi keduanya adalah penting bahwa teori ini dan ilmu dari gejala-gejalanya itu sendiri dapat dipisahkan. Hal itu adalah pikiran (pandangan), yang berkenaan dengannya a.l. A.W. de Groot telah mengungkapkannya ketika ia mengajukan pertanyaan¹²: “Sind die bekannten Wortarten indo-germanischer Sprachen linguistische Realitaeten oder sind es nun mehr oder weniger willkuerliche extra-linguistische Gruppierungen? … Wenn gehoeren sie der Sprache in engerem Sinn, der ‘langue’, oder nur der Rede, die ‘parole’ an?” (Apakah jenis-jenis kata dari bahasa Indo-german merupakan kenyataan yang bersifat linguistik atau apakah jenis-jenis kata ini sedikit banyak memberi efek pada pengelompokan yang bersifat ekstra linguistik yang manapun? Kapan kata-kata ini termasuk ke dalam bahasa dalam arti sempit, ‘langue’, atau hanya termasuk dalam percakapan, ‘parole’?”) Juga penelitian-penelitian De Groot terletak dalam arah itu, yang saya tunjukkan. Namun saya tidak dapat berhenti di sini lebih lama, jika saya ingin membatasi pada satu butir yang dimunculkan oleh persamaan dan perbedaan antara bahasa dan hukum.

   Kita mengatakan bahwa bahasa membentuk sebuah sistem, yang mengikat. Walaupun demikian kita harus mengakui gejala, bahwa terdapat juga hal tidak sistematis yang diucapkan, yang dalam berbicara mengubah sistem tersebut. “Parole” dari waktu ke waktu menyimpang dari “langue”. Jespersen¹³ menjelaskan: “English grammar forms a system, but is not everywhere systematic.” Terdapat hal berbicara yang “korek” dan yang “tidak korek”, yang tidak korek dapat menjadi korek. Mengikuti ungkapan Van Ginneken, maka akan diperlukan perubahan harmoni dari sistem tersebut. Dan lagi-lagi kita hendaknya jangan mengartikannya sedemikian, bahwa dengan demikian para sarjana harus menemukan sebuah sistem yang baru, melainkan mereka harus mempertanyakan: sejauh mana sistem itu telah berubah? Sekali diterima maka pemakaian bahasa yang tidak pas itu dalam konsekuensi logikal menyandang dampaknya, juga di tempat lain menimbulkan perubahan-perubahan. Halnya persis demikian dengan hukum kebiasaan yang berlaku berlawanan dengan undang-undang. Ia adalah bukan hukum, ia tidak sesuai dengan sistem, namun demikian ia tetap juga dapat menjadi hukum. Jika ia menjadi hukum, ia memaksa sebagai konsekuensi logikalnya perubahan lebih jauh. Di sini kita dengan jelas melihat batas-batas dari hal kebersisteman dalam hukum dan bahasa. Sistem itu memaksa, tetapi paksaan itu tidak mutlak, keterikatan logikal di sini tidak berlaku tanpa syarat seperti dalam matematika. Ia tidak dapat begitu, karena hukum dan bahasa adalah gejala-gejala di dalam waktu, jadi terikat (tunduk) pada waktu dan dengan itu pada perubahan. Sistem itu, sistem dalam hukum dan bahasa, seperti sudah saya menyatakannya di tempat lain¹⁴, adalah sebuah sistem terbuka. Ia dinamis, tidak statis. Jika orang berdasarkan ini menyangkal hal kebersisteman itu sendiri, maka hal itu adalah suatu pemahaman yang keliru tentang dialektika pemikiran kita. Sebaliknya, sebagaimana sudah dikatakan, perubahan itu sendiri memunculkan kesatuan tersebut, artinya tiap perubahan niscaya demi kesatuan logikal menimbulkan dampaknya di tempat lain.

   Butir yang saya tunjuk memperlihatkan persamaan, pada saat yang sama juga menunjukkan perbedaan antara bahasa dan hukum. Pada keduanya orang dapat menunjukkan suatu saat di dalamnya, dalam suatu peralihan yang perlahan-lahan, hal yang menyimpang diterima (memperoleh akseptasi), yang tidak korek menjadi korek, yang bukan hukum menjadi hukum. Namun terdapat perbedaan: otoritas (kekuasaan yang berkewenangan, gezag) yang membuat hal ini terjadi adalah tidak sama, bahkan orang dapat berkeyakinan jika orang menggunakan perkataan otoritas dalam arti yang sebenarnya bahwa dalam bahasa tidak terdapat otoritas, sedangkan dalam hukum ada otoritas. Karena itu, dengan segera masalah itu mendesak dengan lebih keras dalam hukum ketimbang dalam bahasa.¹⁵ Jika hukum itu memonopoli pembentukan hukum, yang didelegasikan kepada pembentuk undang-undang, bagaimana ia dapat timbul bertentangan dengan pembentuk undang-undang dalam hukum? Hal itu pada dasarnya dipandang tidak dapat terjadi, namun terjadi juga. Ada yuris yang dengan berbagai cara menyangkalnya, ada yuris lain yang lebih rasional, yang mengakuinya namun sangat menyayangkannya. Dalam bahasa juga terdapat penyesalan itu, namun menyandang sifat yang berbeda. Otoritas yang sungguh-sungguh memerintahkan untuk membedakan antara pemakaian bahasa yang korek dan yang tidak korek, adalah tidak ada. Otoritas, yang kita bicarakan dalam bahasa, perlawanan dari para penulis dan sarjana terhadap munculnya pemakaian bahasa yang salah, tidak memerintahkan, jika ia dapat melakukan hal itu (memang dicoba untuk melakukannya lewat sekolah) maka sesungguhnya ia adalah otoritas hukum (rechtsgezag).
   Kita pada titik ini — untuk sifat dari hukum dan Ilmu Hukum memiliki arti sangat penting — harus berhenti sedikit lebih lama.

   Salah satu ciri dari hukum adalah ketidak pastiannya. Kita berhadapan dengan sebuah kejadian, harus secara keras dan tegar — itu juga adalah tuntutan hukum — dapat mengatakan: ini adalah hukum, itu melawan hukum, menarik garis pemisah yang tajam dan … kita ragu, tidak segera yakin pada diri sendiri.¹⁶ Bagaimana hal itu terjadi? Bukankah hanya ada satu hukum, yang sudah ditetapkan terlebih dahulu bagi kita (ons voorgeschreven), dan jika ia tidak ditetapkan terlebih dahulu, bukankah ia harus dapat ditunjukkan ada dalam kesadaran hukum kita, dan kita akan tidak tahu apa isinya? Kenyataannya dua-duanya benar, hal ini memerlukan penjelasan (penjernihan).
   Hukum tidak pernah berkenaan dengan manusia individual (individu), selalu manusia dalam kebersamaannya, manusia dalam masyarakat. Hal itu harus dikemukakan terlebih dahulu. Kesadaran hukum kita adalah suatu keyakinan internal (batiniah), ia memaksa kita, kita merasakannya diletakkan kepada kita dan kita tidak boleh menghindarinya — namun demikian ia pada saat yang sama terikat pada apa yang oleh orang lain, sesama warga-hukum kita, dirasakan atau dipikirkan. Ihwalnya tidak seperti dalam logika murni sebuah ihwal berpikir individual, yang tentangnya kita mengetahui, bahwa juga pada orang lain ia berfungsi secara demikian, bahwa manusia berpikir dengan cara demikian, hal berpikir harus memiliki bentuk tertentu, tetapi terdapat suatu panggilan, suatu tuntutan yang terletak dalam kehidupan rokhaniah, yang mengarahkan diri kepada orang lain dan dari orang tersebut meminta jawaban. Pemikiran hukum (berpikir hukum, rechtsdenken) adalah pemikiran masyarakat (berpikir dalam konteks bermasyarakat, gemeenschapsdenken): siapa mencari hukum ia tidak bermonolog, melainkan memanggil, meminta jawaban. Dan jawaban itu ikut menentukan pikirannya sendiri, tidak hanya karena ihwalnya seperti di mana pun juga memaksa, untuk lebih mengontrol pikirannya sendiri — melainkan karena kita pada akhirnya tidak dapat mempertahankan pemikiran sendiri sebagai tuntutan kesadaran hukum jika ia tidak menemukan (memperoleh) gema.

Jauh di dalam kita dapat saja suatu tuntutan keadilan menyala terus, yang oleh orang lain tidak di(ter)dengar — dalam kesadaran hukum nyala api itu tidak dapat bertahan terus, jika ia tidak memperoleh bahan bakar baru dari jawaban (tanggapan). Kesadaran hukum berkembang (mengembangkan diri) dalam suatu dialog yang tidak pernah berhenti, yang di dalamnya semua warga-sehukum berpartisipasi, ia mungkin lebih tepat untuk dikatakan mengalir (membaur, vloeien) ketimbang tidak pasti. Namun demikian, kesadaran hukum yang sama menuntut bahwa dalam kenyataan konkret harus selalu dinyatakan apa hukumnya, putusannya harus definitif. Karena itu ia memerlukan (menghendaki) suatu otoritas (gezag) yang memberi putusan. Otoritas yang manusiawi, yang dapat salah (feilbaar), yang sering dilawan, diperlukan sebab manusia dalam kekurangannya pada saat yang sama memerlukan hukum dan tidak mampu menjangkau hukum ini sekaligus sedemikian sehingga ia di hadapan kita dari segala segi bagi tiap orang tidak dapat dicampakkan.
   Namun, orang dapat bertanya, mengapa penilaian hukum orang dapat berbeda, jika kesadaran hukum adalah suatu fungsi dari jiwa manusia (menselijke geest). Tidakkah soalnya terletak di sini, demikian saya ingin menjawab, bahwa manusia dalam keterbatasan dan terutama dalam dosanya, yang menghalanginya untuk dapat berpikir jernih dan lebih-lebih bertindak murni, memang mengetahui bahwa harus ada hukum dan memang ada, suatu keharusan yang diletakkan kepada masyarakat, juga memiliki gagasan tentang asas-asas yang menguasainya, namun tidak mampu mengenali konsekuensi-konsekuensi dari hal itu, hukum dalam kenyataan konkret, juga tidak, jika ia sudah mengenalinya, bertindak sesuai dengan itu, terdorong oleh motif-motif kepentingan sendiri dan nafsu berkuasa, yang mencari dirinya sendiri dan harapan yang tidak pernah berakhir untuk meskipun demikian membenarkan keinginannya sendiri sebagai hukum?

   Kesadaran kita memiliki kaitan dengan hal-hal yang sangat umum: tidak merugikan orang lain (tidak membuat orang lain menderita, neminem laedere), menghormati atau memberikan apa yang menjadi haknya (suum quique tribuere), yang tidak lebih dari sekedar formal belaka — ia secara konkret pada saat yang sama memberikan reaksi terhadap kejadian tertentu: ini adalah tidak adil (melawan hukum, onrecht). Namun reaksi itu intuitif, tidak terdapat jalan antara aturan yang abstrak dan putusan intuitif itu, namun demikian — di atas kami sudah menjelaskannya — kesadaran hukum itu menuntut yang satu terhadap yang lainnya dipertanggung jawabkan. Putusan konkret itu boleh saja pada akhirnya ditemukan secara intuitif, namun ia harus dapat dibenarkan berdasarkan aturan tersebut.
   Namun masih banyak hal lain lagi. Kita memberikan reaksi langsung terhadap peristiwa konkret. Tetapi apa peristiwa konkret ini? Kita mengetahuinya lewat pengamatan. Namun apakah kita mengetahui semuanya sejauh bagi hukum penting? Tindakan yang kita amati atau yang disampaikan oleh kesaksian, harus dipandang dalam hubungannya dengan yang lain. Tiap yuris mengetahui, bagaimana sebuah pergeseran kecil dalam kompleks fakta dapat mengakibatkan penilaian berbalik secara total. Kita harus mengetahui keseluruhan. Ihwalnya kembali tidak pasti, apa yang dalam suatu kejadian harus dipandang sebagai keseluruhan, apa yang secara hukum relevan, apa yang tidak. Di sini hanya bakat dan latihan yang mengajarkan jalan yang benar.
   Tentu saja halnya tidaklah demikian bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya dikendalikan oleh keraguan yang mengganggu. Hal ini tidak terjadi, karena alasan sederhana saja bahwa pertanyaan hukumnya tidak diajukan. Tetapi halnya menjadi lain, jika komplikasi hubungan-hubungan yang disebabkan oleh saling bersilangnya hubungan-hubungan antar-manusia atau oleh permusuhan, dapat memunculkan pertanyaan tentang siapa yang dalam suatu konflik mempunyai hak. Dapat terjadi bahwa hal melawan hukum sedemikian jelasnya, sehingga pihak-pihak yang tidak terlibat dapat secara langsung melihatnya, dapat juga terjadi bahwa kita merasa ragu, berada dalam keraguan untuk menentukan siapa yang berhak siapa yang melawan hukum.

Secara kejiwaan juga di dalam hukum kita tidak menjalani kehidupan yang tidak terputus-putus, terdapat asas-asas di dalam hukum yang menunjuk kita pada arah yang berlawanan¹⁷: pengakuan kepribadian tiap manusia mengikat pada aturan ini, pengakuan kepentingan umum pada aturan yang lain. Dalam kejadian konkret harus diputuskan yang mana yang harus dipandang lebih berat. Hal itu dapat jelas sekali, tetapi dapat juga sangat meragukan (tidak jelas). Orang yang satu menilai berbeda dari orang lain — pada hal mereka hidup dalam masyarakat yang sama, dan menurut sifat logikal dari hukum itu hanya salah satu yang mewujudkan hukumnya.
   Kesadaran hukum kita sendiri memerintahkan bahwa terhadap hal ini harus diberikan putusan, kita mencari suatu otoritas (kekuasaan sah) yang menetapkan putusan. Hukum menghendaki tindakan. Otoritas itu adalah suatu keterberian dari hukum, siapa yang mengemban tugas ini akan ditunjukkan oleh situasi kesejarahan konkret.
   Salahlah pandangan bahwa kesadaran hukum itu berbeda-beda dan bahwa orang-orang karena itu bersepakat bahwa hal itu harus ditentukan oleh suatu pihak ketiga dengan cara yang kurang lebih sewenang-wenang (willekeurig, sekehendak hati), siapa yang benar, atau bahwa hal ini berdasarkan suatu hasil penghitungan dapat disimpulkan (diturunkan, diderivasi) suara yang lebih banyak terhadap yang lebih sedikit. Secara historis hal itu salah, ia juga tidak dapat diderivasi dari analisis kenyataan kehidupan kejiwaan dan kehidupan bersama. Manusia sendiri dalam kesadaran hukumnya mempunyai kebutuhan pada otoritas. Juga hubungan ini memiliki dua segi: penundukan itu tidak tanpa syarat, dapat terjadi bahwa kesadaran hukum tetap akan mengatakan tidak terhadap putusan otoritas, — tetapi kekurangan dari keberadaan sebagai manusia yang saya maksudkan, ketidak pastian hukum yang saya bicarakan, memaksa untuk menerima otoritas itu, tidak sebagai sesuatu yang datang dari luar untuk menolong kekurangan (kelemahan) penilaian hukum kita, melainkan sebagai bagian dari penilaian hukum itu sendiri.

Kita menyadari bahwa harus dibuat putusan atau dilakukan penilaian. Kita juga dapat mengatakannya begini: halnya bukan hanya persoalan logika untuk menentukan apa hukumnya, putusan tersebut, betapa pun ia harus mempunyai landasan secara logis (perhatikan bahwa bangunan vonis putusan hakim juga adalah tidak lain ketimbang reproduksi dari struktur pemikiran hukum kita sendiri), mempunyai sesuatu yang lebih ketimbang nilai logikal. Ia harus berlaku, artinya merupakan hukum, juga jika ia secara logikal salah. Asas “het gezag van het gewijsde” (otoritas putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap) — keterikatan pada putusan pengadilan, apakah ia “tepat” atau tidak — adalah juga asas dari tiap hukum yang diteliti oleh Teori Hukum. Dalam asas itu tampak bahwa makna otoritas itu tidak di samping melainkan di dalam hukum. Tentu saja hal itu tidak meniadakan bahwa pengembangan dan pembatasan asas ini, yang dalam tiap hukum positif dapat berbeda-beda, adalah obyek ilmu tentang hukum positif.
   Kita lihat bahwa kita di sini pada bidang hukum berada jauh dari bidang bahasa. Tetapi saya hanya berbicara tentang hukum sebagai bagian dari kehidupan kejiwaan kita. Namun, hal yang mencolok adalah bahwa ketidak pastian selalu dapat dirasakan, juga dalam pranata-pranata (instellingen) yang diciptakan demi kepastian. Sebab, manusia tidak dapat menanggung ketidak pastian. Ia menghendaki bahwa hukum itu ajeg dan pasti, jiwa manusia di mana pun sehubungan dengan itu menempuh jalan yang sama, ia menciptakan pranata-pranata yang sebelum kejadian menyatakan apa yang akan menjadi hukumnya, tentu saja in abstrakto, yang dari dalamnya dapat ditarik kesimpulan konkret hanya dengan penalaran logikal (pembentukan undang-undang) atau ia menetapkan putusan konkret sebagai contoh yang berdasarkannya secara analogikal tiap kejadian baru dapat diselesaikan (peradilan, preseden).

   Tidak satu pun dari keduanya yang tuntas. Yang terakhir jelas: kapan kejadian baru itu sama, kapan berbeda — harus ada suatu otoritas yang membedakannya (yang menetapkan pembedaannya). Namun yang pertama juga lemah: tidak ada perundang-undangan yang mencakup secara a priori kemajemukan kehidupan secara lengkap. Ketidak pastian yang telah disingkirkan setiap kali muncul kembali, sejarah tiap hukum yang terkodifikasi menunjukkan hal itu. Saat ini saya tidak dapat berpanjang lebar tentang hal itu.
   Cukuplah bagi kita bahwa harus ada suatu otoritas yang menetapkan (memutuskan) apa yang berlaku sebagai hukum, baik terhadap bahan-bahan positif terberi maupun terhadap hukum sebagai bagian dari kehidupan kejiwaan rakyat.
   Keseluruhan hukum positif adalah perjuangan melawan ketidak pastian. Dalam undang-undang, peradilan dan ilmu terdapat kekayaan dari kemampuan manusia, dari kultur, yang selalu membantu untuk menemukan hukum dan menegakkan hukum. Tanpa itu akan terjadi kekacauan (khaos), namun ketidak pastian hukum tidak pernah dapat sepenuhnya ditiadakan.
   Terbawa oleh sifatnya, dapat dikatakan bahwa hukum itu positif: ia memerlukan realisasi. Sistem yang logikal itu tidak dapat tetap teori, dalam kehidupan manusia harus ada intervensi. Diperlukan ada otoritas untuk menetapkan putusan (peradilan), otoritas untuk menetapkan aturan-aturan yang berdasarkannya diambil putusan dan memelihara kesatuan dalam hukum (perundang-undangan), otoritas untuk menegakkan hukum (polisi). Trias fungsi-fungsi dari negara yang dikemukakan Montesquieu mengungkapkan inti hubungan antara hukum dan negara. Sebab di dalam negara, yakni dalam bentuk hukum dari rakyat, terdapatnya otoritas yang kita bicarakan, otoritas orang-orang tertentu dalam suatu situasi kesejarahan tertentu pada suatu rakyat tertentu. Di dalam otoritas itu, berlangsungnya perkaitan antara hukum yang dipikirkan secara abstrak dengan kenyataan historis terberi, olehnya hukum itu harus digambarkan (diberi wujudnya).
   Saya tidak dapat memasuki hal ini semua di sini. Mungkin saya telah memberikan uraian terlalu panjang lebar tentang hal ini, namun demikian tetap saja masih fragmentaris, tetapi saya sulit untuk melewatkannya, karena otoritas sebagai unsur dari hukum turut menentukan sifat dari Ilmu Hukum.

   Sekarang masih sebuah catatan. Orang dapat bertanya, apakah Hukum Internasional yang tidak memiliki unsur otoritas itu bukan hukum? Saya menjawab bahwa ia adalah hukum — ada keyakinan keterikatan — selalu terdapat realisasi sekalipun hanya minimal saja — namun juga bukan hukum, karena tidak memiliki otoritas. Ia adalah hukum dalam keadaan menjadi (recht in wording). Terdapat sedikit hal yang terhadapnya kemanusiaan demikian merindukan seperti menutup perjanjian, yang akan membuatnya menjadi hukum yang sungguh-sungguh, otoritas yang menetapkan hukum, yang menetapkan aturan-aturan hukum, yang menegakkan hukum di antara bangsa-bangsa. Dalam hubungan-hubungan dewasa ini, negara adalah bentuk hukum dari otoritas. Sudah dengan sendirinya bahwa bentuk itu dapat juga lain, namun ini adalah sudah pasti, bahwa keterikatan hukum pada masyarakat menyebabkan hukum selalu berada dalam suatu bentuk yang ditentukan secara historis. Keseluruhan analisis tentang hukum, yang tentangnya saya paparkan dalam garis besar, hanya mempunyai makna jika hal itu dilakukan berkenaan dengan suatu kenyataan konkret terberi secara historis. Sebagai kenyataan, hukum itu selalu merupakan hukum positif, sekarang di sini, untuk suatu masyarakat tertentu yang hidup di atas suatu wilayah tertentu. Dengan itu semua unsur a-logikal muncul kembali dalam hukum. Sebaliknya suatu bangsa (rakyat) hanya memiliki kehidupan sendiri, — baru benar-benar merupakan suatu bangsa — jika ia terorganisasi dengan aturan-aturan hukum dalam negara, jika hukum menunjukkan, siapa yang menetapkan aturan-aturan umum (perundang-undangan), siapa yang memutusi perselisihan-perselisihan konkret (peradilan), siapa yang menegakkan hukum (pemerintahan). Bahwa negara itu dapat mengemban fungsi-fungsi lain — seberapa jauh ia melebarkan kekuasaan hukumnya, semuanya tiap kali ditentukan oleh pertanyaan-pertanyaan yang harus diputus berdasarkan fakta-fakta terberi, namun keberadaan negara sebagai bentuk hukum tergantung pada tiga faktor tersebut tadi.

   Uraian panjang lebar tentang hukum ini kita perlukan, karena justru otoritas dalam hukum ini yang menimbulkan keraguan tentang keberadaan Ilmu Hukum. Dalam pidato yang terkenal tahun 1848 dari J.H. von Kirchmann tentang “die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft” (Ketidak berhargaan Ilmu Hukum sebagai Ilmu), ketidak berhargaan ini antara lain dimotivasi dengan komentar bahwa satu coretan dari pembentuk undang-undang dengan sebuah pengaturan undang-undang maka seluruh perpustakaan yang memuat karya tulis bidang hukum akan menjadi “Makulatur” (benda cetakan yang salah cetak). Argumennya tidak meyakinkan. Ilmu selalu menua (verouderd) — apakah merupakan hal yang amat luar biasa, jika penuaan itu adalah akibat dari perubahan dalam materialnya? Sementara itu, kita dapat memahami keraguan itu, namun hal itu hanya mempunyai makna jika kita memandang aturan-aturan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang murni sebagai kesewenangan, sebagai pernyataan sekehendak hati pembentuk undang-undang. Bagaimana mungkin ada ilmu yang obyeknya adalah putusan-putusan sewenang-wenang ini? Nilai ilmiah apa yang dapat diberikan pada penjelasan logikal atau historikal putusan-putusan tersebut? Namun, mereka yang menalar demikian melupakan dua hal.
   Pertama-tama, juga pembentuk undang-undang terikat pada bentuk dari sistem hukumnya. Hal baru memperoleh tempat di dalam yang lama, ia tidak dapat lain kecuali dalam kaitan dengan yang lama, ia juga tidak dapat lain kecuali diterapkan sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Kedua, bahwa hukum hanyalah hukum jika juga negara sendiri berpegangan (terikat) padanya.

Hal itu dipahami dengan baik oleh misalnya tokoh seperti Jean Bodin¹⁸, peletak dasar teori kekuasaan raja yang absolut dari abad 17 dan 18. Betapa pun kuatnya kekuasaan tersebut, hukum itu ada, yang juga harus dihormati oleh raja. Jika pikiran itu dilepaskan, maka kekuasaan itu, yang menetapkan putusan tentang undang-undang, akan memandang aturan-aturannya sendiri hanya sebagai perintah-perintah saja yang mengikat semua orang kecuali dirinya sendiri, yang tidak hanya setiap saat dapat ditarik kembali dengan segala akibatnya yang mau dikaitkan orang padanya juga untuk masa lalu, melainkan juga dalam kenyataan konkret oleh kekuasaan itu dapat dikesampingkan, maka hukum itu bukan lagi hukum. Tidak ada hukum jika tidak terjadi transformasi dari tuntutannya di dalam kenyataan — yang ada adalah anarkhi (keadaan yang tidak terikat pada apa pun) atau tirani (berkuasanya dan merajalelanya kesewenang-wenangan). Jika tidak ada hukum, maka karena hakikatnya sendiri juga tidak ada ilmu tentang hukum.
   Hukum adalah sesuatu yang berbeda dari kemauan negara. Kita hanya dapat melihat hukum dalam kaitannya dengan negara, terikat pada sebuah bentuk masyarakat, yang pada masa kini pada umumnya adalah negara — namun kita juga tidak pernah dapat melihat negara kecuali sebagai sesuatu yang tunduk pada hukum. Barang siapa yang merasa berhak memberlakukan aturan hukum, juga berada di bawah aturan tersebut. Aturan tersebut dapat saja produk dari jiwanya, namun begitu aturan itu menyandang keberlakuan maka ia memperoleh realitas kejiwaan yang berlaku juga terhadap diri pembentuknya sendiri. Mutatis mutandis hal itu terjadi juga pada karya seni. Keberadaan sebuah puisi itu terlepas dari penyairnya.

   Kita di sini menyentuh lagi sisi etis dari hukum. Sebab apa yang saya tulis hanya dapat dimengerti jika kita memahami hukum sebagai suatu keharusan yang tidak berada dalam kekuasaan manusia. Keterikatan logikal tidak memiliki makna jika ia juga bukan keterikatan etikal — tidak setiap isi dapat dituangkan ke dalam bentuk tersedia. Betapa pun tertekannya, betapa pun kabur dan tidak pastinya, dalam diri manusia terdapat kerinduan pada keadilan, dan hukum hanya dapat dibayangkan jika ia dengan cara apa pun dipandang terikat pada keadilan. Rudolf Stammler dalam filsafat hukumnya telah mengintroduksi istilah “richtig Recht”, hukum, hukum positif yang memenuhi tuntutan keadilan. Tentang metodenya tidak dibicarakan di sini, saya hanya meminta perhatian pada bentuknya. “Richtig Recht”, apakah itu sesuatu yang lain dari hukum yang hukum?
   Tentu saja — pengalaman mengajarkan hal itu — mungkin bahwa terdapat waktu-waktu dan bangsa-bangsa yang di dalamnya hukum dihapuskan, yang di dalamnya ketiadaan hukum (rechteloosheid) berkuasa. Namun apakah keadaan itu akan selamanya ditolerir oleh rakyat? Apakah itu bukan kemerosotan? Namun semuanya itu hanya akan meyakinkan, jika hukum menunjukkan arah, jika ia berasal dari dan menuju sesuatu yang lain ketimbang nafsu beberapa orang, betapa pun kuatnya, betapa pun ia sangat memukau. Mereka dapat saja mempertahankan kekuasaan jika mereka mengesampingkan hukum — otoritas, yang berbeda dari kekuasaan harus menemukan gema dalam kehidupan kejiwaan orang-orang yang tunduk padanya¹⁹, dengan segera akan menghilang. Dan tidak ada hukum, juga tidak ada kehidupan bermasyarakat, tanpa otoritas.

   Jika kita setelah semuanya ini mempertanyakan tugas khas dari yuris, maka kita harus selalu mengingat hal-hal ini: hukum adalah suatu keseluruhan aturan-aturan dan kewenangan-kewenangan yang tersusun secara logikal (suatu bangunan logikal) — walaupun terus-menerus berubah dan tidak pernah tertutup — pada suatu masyarakat tertentu dalam suatu waktu tertentu. Namun, apa hukumnya in konkreto adalah tidak jelas. Hal ini setiap kali harus ditemukan. Hal menemukan hukum ini adalah tugas ahli hukum terdidik (sarjana hukum). Saya sekarang tidak berpikir tentang orang dari dunia ilmu, melainkan tentang yuris dari dunia praktek. Ia harus memutuskan apa yang dalam suatu kejadian tertentu menurut hukum harus terjadi, siapa yang menurut hukum benar, penggugat atau tergugat, atau apakah negara berhak menghukum terdakwa dan masih banyak hal lagi. Ia harus menemukan hukum dalam hubungan terberi. Pada analisis terakhir pekerjaan yuris (juristenwerk) yang sebenarnya, dalam kenyataan atau dalam pikiran, adalah pekerjaan hakim (rechterswerk); juga advokat, yang memberikan nasihat, menempatkan diri pada titik berdiri dari hubungan-hubungan yang ada atau yang diandaikan untuk menentukan apa yang eventual harus atau akan harus diputuskan oleh hakim. Jadi, tugas penemuan hukum selalu berganda: orang harus dari aturan abstrak yang sudah ada sampai pada kaidah konkret yang di sini harus diterapkan, aturan untuk kejadian tersebut, yang dapat terbentuk dari banyak aturan — jadi menunjukkan aturan yang mana yang di sini menghendaki penerapan, apa persis isinya dan pada saat yang sama dari keterberian empiris menjelaskannya apa yang yuridis relevan, membersihkan dari semua yang secara psikologis mungkin penting bagi tindakan orang-orang tertentu atau secara sosiologis penting untuk memahaminya dalam hubungan kemasyarakatan, namun secara yuridis untuk penemuan hukum tetap tidak penting. Merangkum fakta-fakta sedemikian rupa sehingga aturan itu sungguh-sungguh “pas” terhadapnya, dapat diterapkan.

Lask dalam tulisan yang sangat bermutu yang berkali-kali dikutip telah merumuskan yang terakhir ini sebagai berikut: “Zwei einander durchdringende Momente konstituieren das spezifisch juristische Verhalten gegenueber der Wirklichkeit: Die von Zwechbeziehungen geleitete Umsetzung des realen Substrats in eine Gedankenwelt reiner Bedeutungen und die damit verbundene Herausfassung blosser Teilinhalte aus des Totalitaet des Erlebbaren”²⁰ (Dua momen yang saling meresapi membentuk perilaku hukum yang spesifik berhadapan dengan kenyataan: pengalihan substrat riil ke dalam alam pikiran makna-makna murni dengan mengacu hubungan-hubungan bertujuan dan terkait dengan itu pemahaman baru tentang isi bagian semata-mata dalam konteks keseluruhan dunia pengalaman).
   Lebih dari sekedar pekerjaan pikiran atau pengamatan di sini pemahaman intuitif menunjukkan jalan, sekalipun hal ini tidak pernah tanpa suatu desakan yang kuat dalam fakta-fakta yang tergelar — satu penyimpangan kecil saja dapat memutar balik hasilnya — dan juga tidak tanpa secara cepat memperhitungkan konsekuensi-konsekuensinya. “Ketajaman” (scherpzinnigheid) yang terkenal yang menjadi julukan yuris yang baik, yang di sini mengadakan pembedaan-pembedaan, yang menarik kesimpulan-kesimpulan. Tidak diragukan bahwa di sini harus dilakukan pekerjaan pikiran, ia tidak dapat dilaksanakan tanpa pengetahuan, pengetahuan tentang aturan-aturan dan tentang hubungan-hubungan kemasyarakatan, namun apakah itu ilmu? Mungkin saja ia mengandaikan hal itu, bahwa pekerjaan yang menghasilkan putusan itu merupakan kegiatan sepenuhnya atau setengah ilmiah, namun penanganan ini, pengambilan putusan (penilaian) ini, hal menemukan-hukum ini pada dirinya lebih tepat disebut “ars”. Asal saja orang dengan itu tidak mengartikannya keterampilan atau teknik, melainkan suatu pemberian bentuk pada gambaran-gambaran yang kabur, membuatnya mengkristalisasi menjadi hukum, jadi sebuah penciptaan bentuk yang dapat dinamakan seni.

   Namun, “ars” tersebut sangat menyerupai ilmu.
   Kita pusatkan perhatian lebih jauh pada penemuan hukum. Obyeknya adalah selalu hubungan hukum konkret antara orang-orang tertentu. Hubungan hukum antara orang dan orang haruslah merupakan suatu hubungan yang lurus (yang benar, yang sesuai dengan hukum). Dalam hubungan tersebut hukum menjadi kenyataan. Itu yang esensial, semua yang lainnya adalah persiapan; putusan dari hakim (yang menyatakan hukum) terletak dekat padanya, aturan dari pembentuk undang-undang sedikit lebih jauh lagi, namun mereka juga adalah persiapan. Lebih jauh lagi adalah kesadaran hukum, lebih jauh dan pada saat sama lebih dekat: di dalam tindakan, penetapan vonis, hukum menemukan pemenuhannya (sumasi). Oleh karakter aturannya, hukum harus senantiasa mengabstraksi, ia juga mengabstraksi dari orang-orang bagi siapa ia berlaku, yang tidak dalam kepribadian mereka secara penuh, melainkan hanya dari segi tertentu yang penting bagi hukum, sebagai warga masyarakat, sebagai pemilih, sebagai wajib pajak. Bagi fiskus sama sekali tidak penting — dari titik pandang hukum — apakah wajib-pajak itu penyair, sarjana, bankir atau penata rambut, suara dari seorang portir bernilai sama seperti suara direktur perusahaan, juga warga masyarakat yang paling brengsek pun menikmati perlindungan. Hukum bahkan mengabstraksi dalam pengertian pribadi dari keberadaan manusia: badan hukum tampil ke permukaan. Namun pada saat yang sama ia tetap berkenaan dengan hubungan yang sangat riil antara individu-individu yang sangat tertentu. Di hadapan hakim berdiri dua orang yang berdaging dan berdarah, yang saling menuntut sesuatu, yang terpisah dalam suatu pertarungan, — yang berkenaan dengan mereka harus melaksanakan hukum. Realitas tampil secara jelas dalam apa yang dinamakan hukum subyektif. Tentang ini juga Lask sudah mengemukakannya.²¹

Hukum masih merupakan sesuatu yang lain ketimbang aturan-aturan dan penerapan aturan, sesuatu yang berbeda dari sekedar ihwal mempertanggung-jawabkan perbuatan-perbuatan berdasarkan aturan-aturan tersebut.²² Hukum selalu berurusan dengan hubungan konkret antara orang dan benda, ia tidak hanya berkenaan dengan hak, tetapi juga tentang hak saya atau hak anda. Ia juga berkenaan dengan pembagian hak.²³ Dan hal itu tidak pernah dapat dipecahkan dalam abstraksi-abstraksi: pada akhirnya ia berkenaan dengan fakta bahwa jika saya mengatakan bahwa arloji ini adalah arloji saya, berapa pun banyaknya aturan yang dapat dibuat orang untuk meletakkan hal ini dalam hukum, selalu akan ada sisa yang tidak dapat diderivasi: hubungan konkret. Fakta bahwa “bezit” di samping hak milik meminta tempat dalam hukum, membuat hal ini menjadi jelas, orang berusaha membuat hak milik menjadi suatu abstraksi namun tetap saja harus mengakui suatu bezit yang konkret suatu hubungan orang dan benda yang tidak tergantung pada aturan-aturan hak milik, yang juga merupakan hubungan hukum. Hukum memberikan kepada orang tempatnya di antara orang-orang lain terhadap barang-barang, tempat itu tertentu. Ia adalah suatu hubungan rumit dari abstraksi logikal dan kejadian riil, sesuatu yang dengan berbagai cara saling bersilang dari dua hal tersebut, yang memberikan karakter tersendiri pada hukum. Berkali-kali orang berusaha memisahkan: hukum acara dan hukum pembuktian bertolak dari suatu pemisahan secara tajam, sebuah vonis terdiri atas pertimbangan-pertimbangan yang berkenaan dengan fakta-fakta, pertimbangan-pertimbangan dalam hukum; untuk pembuktian orang beranggapan bahwa hanya fakta-fakta yang dapat diterima, yang terhadapnya aturan yang sepenuhnya terpisah dari padanya diterapkan — pengalaman dan analisis mengajarkan bahwa pemisahan ini adalah tidak mungkin, atau lebih baik bahkan tidak lebih dari suatu abtraksi, yang pada gilirannya harus dikoreksi. Jika hal itu lepas (hilang) dari pandangan orang, maka hal itu akan merugikan pemahaman yang baik dan penerapan yang baik. Hukum acara dan hukum pembuktian sudah mengajarkannya, namun tentang hal itu sekarang tidak dibahas.

   Halnya jelas: penemuan hukum bukanlah pekerjaan sederhana, ia menuntut, begitu hubungan-hubungan sudah menjadi sedikit majemuk saja, kerja pikiran dan keterdidikan (keahlian terdidik), hal mengetahui isi dan kemampuan menyatu dengan struktur hukum, yang hanya dapat dicapai oleh seorang pakar (ahli).
   Dengan cepat muncul tuntutan: hukum harus tertulis. Dengan itu maka orang yang mengemban tugas melakukan penemuan hukum dapat menelaah (mencari) ke dalamnya, dan mengolahnya. Begitu penulisan itu dimulai maka benih Ilmu Hukum sudah hadir. Hanya sekedar pencatatan putusan-putusan terberi atau kebiasaan saja belum dapat disebut ilmu, namun begitu hal ini dilakukan secara sistematis maka lahirlah Ilmu Hukum. Dan justru karena di dalam hukum itu sendiri terdapat sistem, maka dengan sendirinya pemapar akan terdorong melakukan sistematisasi. Jika ia melakukan hal itu, maka dengan cepat pekerjaannya dari sekedar sarana bantu untuk praktek berubah menjadi suatu penulisan demi untuk pemaparan. Penulisnya akan tercengkeram oleh bahannya, ia dipenuhi kepuasan dari kegiatan menata, dari merenungkan keseluruhan sebagai keseluruhan, dari menggambarkan secara jelas, dengan satu kata kepuasan dari seorang ilmuwan. Para penulis buku hukum: Bracton, Eike von Repkow, Philippe de Beaumanoir telah melakukan pekerjaan, yang tanpa ragu harus kita sebut ilmiah. Hugo de Groot dalam Inleiding-nya juga melakukan hal yang tidak berbeda seperti mereka, apakah tidak juga telah melakukan pekerjaan ilmiah seperti Instituten karya Gajus? Di mana batasnya tidaklah dapat dikatakan secara persis. Pencatatan hukum rakyat suku-suku Jerman tidak dapat disebut demikian — pemaparan dalam “de Spiegels der Middeleeuwen” dapat disebut demikian.

   Segera suatu hukum mengalami perkembangan tertentu, maka juga Ilmu Hukum itu ada, Ilmu Hukum merupakan perpanjangan dari hukum; tidakkah kami sudah mengatakan, bahwa hukum itu adalah juga suatu “ajaran”?
   Marilah kita perhatikan lagi apa yang selalu dilakukan oleh Ilmu Hukum pada waktu kapan pun. Ia menginterpretasi aturan-aturan hukum. Apa artinya itu? Ia berusaha merangkum aturan-aturan tidak tertulis dalam formula tertentu, ia menjelaskan aturan-aturan yang ditetapkan oleh otoritas, menentukan jangkauannya (makna) yang terkandung di dalamnya dengan menelusuri sejarah dan tujuannya, dengan menempatkan aturan itu dalam sistem yang melingkupinya, dengan menganalisis kata-kata yang digunakan atau dengan cara lain menguraikan aturan itu sedemikian rupa sehingga ia siap untuk diterapkan pada kejadian-kejadian yang muncul (yang dihadapi) atau yang dibayangkan dapat muncul. Interpretasi tersebut selalu terjadi berdasarkan pikiran tertentu: latar belakang dari hukum, bentuk-bentuk logikalnya, kadar muatan keadilannya, terarah pada tujuan tertentu: penerapan, transformasi hukum ke dalam kehidupan nyata. Ia mengisi kerangka aturan-aturan otoritatif berdasarkan undang-undang atau yang ditetapkan dengan cara lain, dengan putusan-putusan baru yang dipandangnya tersembunyi dalam yang lama. Dan sekaligus (bersamaan dengan itu) ia “mengkonstruksi” hukum tersebut. Ia menempatkan abstraksi hubungan-hubungan kemasyarakatan tertentu di bawah aturan-aturan, aturan-aturan tersebut di bawah aturan-aturan yang lebih umum jangkauannya, dan dengan cara demikian membangun suatu keseluruhan. Terutama Rudolf von Jhering yang telah menemukan tugas Ilmu Hukum ini dan dengan cara klasik telah memaparkannya. Dalam hukum terdapat sistem. Namun sistem tersebut harus diwedarkan dengan karya ilmiah dan sekaligus oleh karya tersebut dihaluskan dan diejawantahkan (diolah lebih jauh).

   Dapat saja ilmu tersebut dihadapkan pada hak subyektif. Ia akan melihat tempat, di mana pengaturan itu berhenti. Namun ia juga melihat bahwa hak subyektif ini (misalnya hak milik) pada akhirnya merupakan sesuatu yang lain ketimbang pengaturan, bahwa ia merupakan penunjukan pada batas-batas dari masyarakat terhadap individu, suatu titik akhir yang tidak sepenuhnya diresap ke dalam aturan-aturan, tetapi sekaligus juga merupakan batas-batas yang baur (vloeiend), bahwa berkenaan dengan hal itu adalah tugasnya sebagai ilmu untuk menunjukkan di mana letaknya batas-batas itu, bagaimana hak milik itu dibatasi dengan pengaturan atas pengaturan.
   Dan pada semua ini, ia akan selalu harus mengacu pada tujuan akhir dari hukum. Kita telah membicarakan tentang penemuan hukum intuitif oleh praktisi. Ilmu Hukum menawarkan sarana bantu pada tindakan tersebut. Namun orang dari dunia ilmu (ilmuwan hukum) tersesat dalam pembedaan-pembedaan yang mati, dan hukum menjadi kering dalam tangannya, jika ia sendiri juga tidak memiliki bakat intuitif tersebut . Sejarah Ilmu Hukum menampilkan nama orang-orang, yang daya nalarnya tajam dan berpikir mendalam secara logikal, namun karya mereka itu mandul (steril) atau merugikan, karena mereka tidak memiliki intuisi, karena mereka kadang-kadang bahkan tidak mengajukan pertanyaan tentang keadilan — hal yang tidak dapat (boleh) dihindari oleh hakim yang baik. Dalam zaman kita ini, sisi persoalan ini mendorong hampir tiap ilmuwan hukum, apakah sebagai hakim, sebagai juru-damai atau advokat, berusaha untuk berpartisipasi dalam perwujudan hukum.
   Jadi, Ilmu Hukum adalah kelanjutan dari hukum. Interpretasi terhadap hukum adalah selalu lebih ketimbang hanya penjelasan terhadap hal terberi, ia selalu pada waktu yang bersamaan merupakan pembentukan sesuatu yang baru, selalu lebih ketimbang hanya interpretasi. Penunjukan bangunan sistematis adalah penyelesaian bangunan tersebut. Konstruksi menyebabkan bahan fakta-fakta menjadi sesuatu yang lain, lebih abstrak dengan menunjukkan tempat bahan tersebut, ia dapat menghasilkan pengertian (konsep). Hukum sendiri adalah juga ajaran — apakah mengherankan bahwa ilmu tentang hukum itu adalah juga tindakan?

   Sebuah kodifikasi dengan komentar adalah bukan kodifikasi yang sama seperti keadaannya pada saat diundangkan, setidaknya jika ia merupakan sebuah komentar ilmiah yang baik. Napolen menurut tradisi mengerti sesuatu tentang hal itu, ketika ia pada saat pemunculan komentar pertama terhadap kodifikasinya telah menyeletuk: “Mon code est perdu.” (Kodifikasiku telah mati). Bahan, yang telah dilanjutkan oleh Ilmu Hukum, berubah di bawah penanganannya. Ilmu yang berusaha untuk mengetahui hukum, dengan itu juga turut membentuk hukum baru. Ia melakukan hal ini dalam batas-batas tertentu, pada bidang tertentu lebih banyak, pada yang lain lebih sedikit, berbeda-beda menurut waktu dan tempat, namun ia tidak dapat dihindari lagi melakukan hal itu. Barang siapa yang berusaha memperoleh pengetahuan tentang tata-hukum dari tempat lain, tidak akan pernah cukup hanya dengan mempelajari undang-undang. Ia juga akan harus mengetahui tentang putusan pengadilan, hakim yang menerapkan hukum, pada saat yang sama dengan tindakan itu juga membentuk hukum baru.Tentang ini pada saat sekarang di dalam ilmu tidak diragukan lagi. Namun hal yang sama juga berlaku — walaupun dalam derajat yang kurang — bagi ilmu tentang hukum. Barang siapa berusaha mencari informasi, akan juga harus melaksanakan penelitian terhadap ajaran, terhadap doktrin. Hal yang mencolok dalam hubungan ini adalah gejala dari otoritas (kewibawaan) ilmu di dalam peradilan. Pada orang Romawi hal ini bahkan dicantumkan dalam perundang-undangan dan diatur dalam undang-undang tentang hal mengutip (undang-undang sitasi, citeerwet) yang terkenal, di dalamnya ditetapkan suatu tata dalam hubungan di antara mereka, khususnya beberapa nama yuris yang disebutkan di situ dikanonisasi. Dengan itu maka otoritas ini menjadi suatu karikatur tentang apa yang ada pada waktu itu. Otoritas itu berhenti sebagai otoritas ilmu, menjadi sesuatu yang bertumpu di atas perintah kaisar, menjadi undang-undang, ia kehilangan karakternya sendiri sebagai suatu otoritas ilmiah, yang pada waktu bersamaan diakui dan meskipun demikian tetap tidak selalu, di mana pun, diterima tanpa kritik, bahwa di dalam pengakuan itu sekaligus meminta penilaian ilmiah dari mereka yang mendasarkan diri padanya.

Otoritas dari ilmu hanya sungguh-sungguh otoritas yang benar jika putusan yang diucapkan itu dihormati tidak karena demi isinya melainkan demi penulisnya dari siapa ia berasal, ia sesungguhnya hanya dapat disebut otoritas dari ilmu yang sebenarnya, jika ia dipandang sebagai otoritas ilmiah yang tidak bebas dari kesalahan (niet onfeilbaar). Dalam perundang-undangan yang lebih baru ia menemukan pengungkapannya yang tetap paling baik dalam pasal 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Swis (Schweizerisches Zivilgesetzbuch tahun 1912), yang di dalamnya dinyatakan bahwa jika karena kekosongan dalam sumber hukum, hakim harus memutuskan berdasarkan hasil penemuan hukum sendiri, maka ia harus: “… er folgt dabei bewaehrter Lehre und Ueberlieferung…” (… ia harus berpedoman pada ajaran dan tradisi yang sudah teruji …).
   Jika ia adalah otoritas ilmiah, maka ia juga dapat dibantah (dilawan) dalam pembahasan ilmiah lagi. Seperti tiap ilmu, juga ilmu tentang hukum selalu dalam keadaan bergerak (selalu menjalani perkembangan). Orang yang mengkodifikasi otoritas ilmu, ia salah memahaminya. Pemahaman-pemahaman yang lebih baru selalu muncul (terjadi) — dengan perubahan kehidupan kemasyarakatan maka kebutuhan pada bentuk-bentuk hukum yang baru juga lahir. Pekerjaan ilmiah tetap terikat pada penelitian sejarah, pada kejadian-kejadian kemasyarakatan, pada tuntutan dari keadilan.
   Begitulah Ilmu Hukum berusaha, dengan pikiran selalu mengacu pada penerapan kesimpulan-kesimpulannya ke dalam kenyataan, untuk memahami lebih baik tiap aturan pada dirinya sendiri dan keseluruhan sebagai kesatuan dan dengan begitu untuk memahami suatu bagian dari kehidupan rakyat, namun tidak pada dirinya sendiri, dipandang sebagai kejadian begitu saja, melainkan dalam kaitan dengan arah dari kejiwaan manusia berdasarkan suatu keharuan, yang mengikat kita. Demikianlah, dalam memahami hukum yang ada, ia membentuk hukum yang baru.

   Tetapi, — orang dapat bertanya, — doktrin hukum dapat saja memiliki makna yang di sini dituntut dari padanya, namun apakah ia memang benar-benar ilmu?
   Sebelum saya mengatakan sesuatu tentang hal itu, terlebih dahulu sebuah catatan tentang hubungan antara Ilmu Hukum, yang dengan itu saya mengartikan ilmu tentang hukum positif, dan Teori Hukum yang tentang artinya sudah dikemukakan di atas.²⁴ Hubungan ini dapat membantu mempermudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan itu. Teori Hukum memiliki bangunan dari pemikiran hukum itu sendiri sebagai obyek telaahnya — obyek Ilmu Hukum adalah hukum dari suatu rakyat tertentu yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Juga Teori Hukum hanya dapat menemukan bahannya di dalam hukum positif ini, meskipun dari banyak rakyat dan waktu yang berlainan. Perbedaannya terletak di sini, bahwa ia tidak mengambil sebagai obyeknya isinya melainkan bentuknya dari hukum ini — yang khas yang menyebabkannya menjadi hukum. Jika kita masih boleh menggunakan analogi dengan Ilmu Bahasa, bukan bahasa-bahasa melainkan bahasa (niet talen maar de taal). Kita seyogianya mengatakan hukum, bukan hukum-hukum (hak-hak, rechten). Teori Hukum tidak mempersoalkan hal yang banyak (keberagaman, veelvuldigheid) melainkan kesatuan (eenheid), walaupun ia hanya dapat mengetahui kesatuan itu di dalam yang banyak.

Teori Hukum meneliti suatu bagian dari jiwa manusia, yakni di dalam ungkapan-ungkapan historikalnya, namun tidak demi ungkapan-ungkapan itu pada dirinya sendiri, melainkan demi kesatuan yang menjadi cirinya (yang menengarainya), ia demi jiwa itu sendirilah yang menjadi urusannya. Teori Hukum menanyakan apa hukum itu, Ilmu Hukum apa yang berlaku sebagai hukum. Hal itu tidak berarti bahwa hanya sekedar bentuk tanpa isi pada dirinya sendiri dapat diketahui atau bahwa isinya dapat bermacam-macam tanpa batas — Teori Hukum akan dapat menunjukkan batas-batas pada kemungkinan itu, — melainkan berarti bahwa kekhususan dari isinya adalah tidak penting. Ilmu Hukum mencari sistematika dari suatu hukum tertentu — misalnya Hukum Tata Negara Belanda pada masa kini — Teori Hukum berhadapan dengan pertanyaan apa arti keberadaan sebagai sistem (keber-sistem-an) tersebut. Ilmu Hukum tidak dapat ada tanpa pengandaian logikal dari Teori Hukum — Teori Hukum memperoleh bahannya dari Ilmu Hukum. Kita dapat meneruskan pengurutan pertentangan ini, namun apa yang saya katakan sudah cukup untuk membuat hubungan tersebut menjadi jelas. Hanya tinggal ini: Teori Hukum tidak membentuk hukum — Ilmu Hukum melakukannya secara teratur.
   Justru yang disebut terakhir ini yang menimbulkan keraguan pada sifat ilmiah dari “doktrin”, juga tentang Teori Hukum dapat dipertanyakan legitimasinya sebagai ilmu, tetapi untuk Ilmu Hukum pertanyaan tersebut jauh lebih keras, keraguannya mudah dibenarkan. Apakah “hukum” itu — yang turut dibentuk oleh Ilmu Hukum — bukan pernyataan kehendak, dan bukankah dalam ilmu ihwalnya hanya berkenaan dengan kebenaran?

   Dengan pertanyaan ini tanpa terduga kita bersentuhan dengan masalah yang pada permulaan sudah sedikit disinggung, apa ilmu itu sesungguhnya. Saya tidak dapat berbuat lain selain mengulang apa yang saya katakan di sana, bahwa di sini bukan tempatnya untuk menelaah masalah tersebut. Saya hanya ingin mengemukakan beberapa catatan singkat saja, yang dalam hubungan dengan masalah kita, saya pandang sudah mencukupi
   Baru-baru ini Kamphuysen²⁵ telah meragukan karakter keilmuan dari doktrin yuridis, karena putusan-putusannya adalah bukan putusan kebenaran. Ia sama sekali tanpa prasangka melewatkan kesulitan-kesulitan yang ada dalam masalah kebenaran itu sendiri dan dalam hubungan antara kebenaran dan ilmu. Apakah halnya sudah demikian dengan sendirinya bahwa putusan ilmiah itu harus benar atau salah? Betul, dalam ilmu ihwalnya berkenaan dengan kebenaran, namun apa sesungguhnya artinya? Dalam tiap karya ilmiah, kebenaran itu berada pada permulaan dan pada akhir kegiatan, namun apakah karya itu sendiri adalah pencarian putusan-putusan kebenaran? Pada permulaan: ilmu memulai dengan pengetahuan tentang pengalaman dan putusan logikal sederhana yang tersembunyi dalam pengalaman pra-ilmiah itu — pada akhir: ilmu menginginkan membawa pemikiran manusia pada kesesuaian dengan dunia, sedemikian sehingga dunia itu sebagaimana ia adanya diketahui “dalam kebenaran”, bahwa pemikiran manusia mencakup dunia ini. Tetapi jalan antara keduanya adalah panjang, titik tolaknya di dalam ilmu itu sendiri — Teori Pengetahuan (Epistemologi) — menjadi masalah dan tujuan akhirnya memanggil dengan isyarat (melambai, wenkt), namun tidak akan pernah tercapai. Meskipun demikian, ilmu tetap berjalan dan harus menempuh jalannya, ia mengklasifikasi pengalaman-pengalamannya, menganalisisnya dan membentuk pengertian-pengertiannya, menguji ini pada penelitian yang baru, mengkombinasi pengertian-pengertian menjadi bangunan yang lebih jauh dan dengan itu membentuk putusan-putusannya, yang harus membuat dunia menjadi dapat dimengerti oleh (bagi) manusia.

Jika menolak (mencampakkan) sebuah putusan, yang dahulu ia ucapkan atau dikemukakan oleh seorang peneliti sebagai penemuannya, maka ia melakukan hal ini tidak karena ia berpendapat bahwa putusan itu tidak benar, melainkan karena ia menganggap putusan tersebut tidak tepat (niet juist, niet richtig), dengan kata lain, karena dalam keseluruhan, yang terbangun dari pengalaman dan pemikiran, putusan tersebut tidak sesuai (tidak pas, tidak klop), oleh keseluruhan itu ia ditolak keluar. Obyek dari ilmu adalah bukan dunia, melainkan hubungan-hubungan antara pengalaman dan pemikiran, yang berdasarkannya manusia masa kini membuat dunia menjadi dapat dimengerti atau dipahami.
   Ihwal dengan kebenaran dalam ilmu sama seperti dengan keadilan dalam hukum. Ilmu mencari kebenaran, hukum mencari keadilan, mereka dua-duanya sama-sama selalu berada dalam perjalanan, sambil berjalan mereka memutuskan tentang apa yang menolong mereka lebih jauh, putusan ilmiah tentang ketepatan, tidak tentang kebenaran, putusan hukum tentang kesesuaian dengan hukum (keabsahan, rechtmatigheid), tidak tentang keadilan.
   Namun, tidakkah dari apa yang dikemukakan terachir ini tampak jelas bahwa Ilmu Hukum itu bukan ilmu? Keadilan, bukan kebenaran, melambai di depannya; putusan-putusannya adalah putusan-putusan tentang hukum. Orang yang mengatakan demikian, lupa bahwa metode yang berdasarkannya Ilmu Hukum bekerja adalah metode yang khas ilmiah, yang menempatkan Ilmu Hukum secara keseluruhan ke dalam kerangka yang di dalamnya ilmu sejak zaman Yunani bekerja. Bukan hal kebetulan, bahwa pemikiran Yunani dan Hukum Romawi dapat berjalan bergandengan tangan sebagai saudara, bahwa mereka bersama-sama sejak Abad Pertengahan telah meletakkan landasan bagi kegiatan ilmiah (scientific enterprise, wetenschapsbedrijf). Ya, menurut saya, orang bahkan dapat melangkah lebih jauh, Ilmu Hukum telah membubuhkan capnya pada permulaan dari banyak penelitian di bidang lain. Orang ingat saja pada pengertian “hukum” (wetsbegrip) yang digunakan dalam Ilmu Alam seperti Hukum Boyle, yang menurut asal usulnya adalah suatu pengertian (konsep) dari Ilmu Hukum, dan ini bukan satu-satunya yang biasa dipakai dalam ilmu modern. Namun tentang ini saya biarkan (tidak dibahas).

   Yang pasti adalah bahwa Ilmu Hukum memperlihatkan dalam derajat yang tinggi apa yang mencadi ciri khas pemikiran ilmiah, tidak hanya yang dari Aristoteles atau dari Thomas, melainkan juga yang modern.
   Pertama-tama, hal mengkompilasi tanpa syarat semua hal terberi; tidak satu pun dari apa yang dihasilkan oleh pengalaman dan yang dapat menjadi penting yang boleh diabaikan. Semua hal terberi harus diolah seobyektif mungkin. Selanjutnya dan terutama: kesatuan yang dituntut oleh pemikiran logikal. Tidak ada putusan untuk dapat diterima oleh ilmu yang boleh bertentangan dengan dirinya sendiri, tidak ada putusan yang boleh bertentangan dengan yang lainnya. Jika dua putusan dikemukakan, yang masing-masing pada dirinya sendiri tampak tepat, tetapi yang satu tidak dapat menerima yang lain, maka salah satu dari mereka atau dua-duanya harus dilepaskan atau mereka harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pertentangan itu hilang. Kritis-logikal, — apakah itu bukan sifat khas dari pemikiran ilmiah kita dan dengan itu seluruh pemikiran modern kita sejak filsafat Yunani mem-”baptis” ilmu. Dan kritis-logikal adalah sikap hidup yang khas dari seorang yuris. Masih ada lagi, ikhtiar ilmu pada penyederhanaan, untuk menempatkan tiap putusan sejauh mungkin ke bawah putusan-putusan yang lebih umum, juga dapat ditemukan kembali dalam Ilmu Hukum. Ilmu membentuk pengertian-pengertian, yang memungkinkan mengklasifikasi bahan-bahan terberi. Apakah Ilmu Hukum melakukan hal yang lain? Juga ikhtiar untuk membuat apa yang ditemukan dapat dikaji oleh orang lain dengan mereproduksinya dalam suatu uraian yang secara logikal tertutup, dengan berdasarkan pada suatu pengalaman yang terbuka bagi akses orang lain, hal “memberikan pembuktian” tentangnya adalah sifat khas sarjana hukum.

Memang di sini tampil kelemahan dari cara kerjanya — cara kerja ilmiah yang logikal. Dari pembahasan sampai pada putusan pada akhirnya terdapat lompatan, yang secara ilmiah harus dapat dimengerti, namun secara ilmiah tidak sepenuhnya dapat dipertanggung-jawabkan. Jika saya setelah uraian historikal, penguraian logikal dan perkaitan sistematikal pada akhirnya dalam suatu pertanyaan hukum mengatakan, bahwa halnya adalah begini atau begitu, maka adalah mungkin bahwa orang lain yang telah mengikuti semua argumen dan harus mengakui bahwa semuanya itu tepat, namun dengan menimbang-nimbang yang satu terhadap yang lain sampai pada suatu pilihan yang lain. Hukum tidak pernah sepenuhnya terserap ke dalam pembahasan tersebut — bukankah saya mengatakan bahwa di dalam hukum yang dicari adalah keadilan. Ilmu Hukum secara jelas mengungkapkan apa yang dalam tiap ilmu, dengan pengecualian Matematika, muncul: pengalaman dan pemikiran semata-mata tidak pernah membenarkan (rechtvaardigen) kesimpulan-kesimpulannya, terdapat sesuatu pada jiwa dari peneliti, yang tidak dapat diderivasi sampa ke situ. Apakah perbedaan dengan ilmu-ilmu lain di sini tidah lebih dari hanya gradual saja? Juga di sini biasanya sebuah pilihan. Di luar Matematika tidak ada ilmu — betapa matematis pun metodenya — yang sepenuhnya mathesis. Sejarah sama sekali tidak, Ilmu Hukum berada lebih dekat pada pemikiran ilmiah dalam arti tradisional ketimbang penulisan sejarah. Metodenya saja sudah memberikan tempat pada Ilmu Hukum dalam bangunan ilmu yang tidak sepenuhnya harmonis.

   Karakter Ilmu Hukum sebagai ilmu dengan apa yang telah dikemukakan sudah cukup dipertahankan (diteguhkan), sekali pun demikian tetap perlu bahwa kita masih memberikan perhatian pada pertanyaan tentang hubungan antara kenyataan dan keharusan, antara kebenaran dan keadilan, yang telah menimbulkan keraguan pada karakter tersebut.
   Kita tidak menelaah ke kedalaman, yang di dalamnya kebenaran dan keadilan saling bertemu dan juga tidak melancarkan kritik terhadap Ajaran Hukum Kodrat Thomistik, yang mempersatukan keadilan dan kebenaran dengan hukum, yang mengidentikkan hukum yang merupakan suatu keharusan dan hukum yang ada. Kita tetap mengacu pada hukum positif, jaitu hukum, yang karena ia adalah hukum menyatakan apa yang seharusnya terjadi (dilakukan), tetapi juga karena ia adalah positif, merupakan suatu bagian dari kultur, yang dapat diketahui dalam kenyataan manusia. Ilmu tentang hukum positif mengajarkan apa hukumnya sekarang, pada rakyat ini, hukum tersebut sama seperti bahasa atau seni adalah obyek telaah dari suatu penelitian, yang berusaha mencapai kebenaran. Tentang hukum ini dikatakan bahwa ia berlaku.
   Hal berlaku itu menempatkan penelitian kenyataan — di samping penelitian logikal yang berkenaannya keberlakuan itu sudah diandaikan, dan penelitian etikal yang turut menentukan makna dari yang berlaku — ke dalam wilayah kerja dari yuris. Sebab, yuris itu harus menelaah apa yang oleh otoritas, yang terhadapnya ia tunduk, telah ditetapkan sebagai hukum, apa yang telah diproduksi sebagai hukum oleh sumber-sumber otoritas, yang ia akui. Hanya aturan-aturan yang dibelakangnya terdapat otoritas yang berlaku. Jadi, penelitiannya itu bersifat ganda: apakah aturan itu ada dan apa isi sesungguhnya. Namun sifat berganda ini juga mengandung hal yang lebih jauh lagi. Sebab, pada penentuan isi dari aturan itu aspek historikalnya juga dipersoalkan, jadi pertanyaan tentang kenyataan.

Ketepatan penelitian historikal, yang berkenaan dengannya tidak seorang yuris pun yang boleh menjauhkan diri (menarik diri dari hal itu), yang berkenaan dengannya juga secara faktual tidak dapat melepaskan diri, sekalipun ia menyatakan secara keras bahwa hal itu baginya tidak penting, adalah ketepatan tentang suatu putusan kenyataan (werkelijkheidsoordeel), bukan tentang suatu putusan nilai (waarde-oordeel), ia tidak diarahkan pada keadilan melainkan diarahkan pada kebenaran. Namun, juga dengan itu sisi penelitian ilmiah bidang hukum ini masih belum cukup diberikan. Pada penelaahan lebih jauh, tampak bahwa dalam pertanyaan tentang hal berlaku ia berada lebih dalam lagi. Hukum yang berlaku, demikian namanya, adalah hukum yang berasal dari otoritas yang mengemban tugas pembentukan hukum, yang untuk menyederhanakannya kita secara jelas mengatakan, yang sesungguhnya tidak tepat: dari kekuasaan pembentukan undang-undang. Jadi hukum yang berdasarkan otoritas ini harus diikuti (ditaati). Namun, justru karena hukum adalah suatu bagian dari kultur suatu rakyat tertentu dalam suatu waktu tertentu, kita juga mengatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang ditaati, diterapkan, dan ditegakkan. Sebuah fakta yang dalam Ilmu Hukum abad 20 berulang-ulang dan dijelaskan dari semua segi adalah bahwa terdapat aturan-aturan hukum, yang di belakangnya terdapat faktor-faktor dari otoritas pembentukan hukum namun aturan-aturan tersebut tidak diterapkan, bahwa sebaliknya ada aturan-aturan di samping dan berlawanan dengan hukum tersebut tadi, yang meskipun demikian di dalam penerapan dan kehidupan kemasyarakatan memperoleh landasan yang kokoh. Pada masa kini, perceraian dengan kesepakatan para pihak adalah contoh yang paling terkenal dan jelas: undang-undang melarangnya, meskipun demikian, ia berlaku, huruf-huruf undang-undang dari larangan itu menjadi huruf-huruf yang mati, kehidupan hukum sangat jelas memperlihatkan perkembangan pranata ini.

Di sini juga terdapat suatu dialektika, yang tidak dapat dikesampingkan oleh ungkapan bahwa hukum hanyalah apa yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, juga tidak oleh dalil yang tidak berlandasan dari suatu aliran Ilmu Hukum naturalistik bahwa hukum adalah hanya apa yang ditampilkan oleh praktek kehidupan. Yang tepat juga di sini ditemukan dalam ikhtiar manusia yang setiap kali diperbaharui, juga dari orang dalam dunia ilmu dan orang yang mengemban tugas menyatakan hukum (hakim, rechtsprekende mens), untuk dalam situasi konkret dari suatu saat mengenali (menemukan) hukum bagi kejadian yang dihadapkan kepadanya. Hukum selalu mengarahkan diri dari ajaran ke tindakan: pedoman-pedoman apa berkenaan dengan itu yang akan harus diikuti yuris, di sini tidak dapat dibicarakan. Masih satu hal lagi dalam hubungan ini: tidak hanya pada berkonsultasi (meminta nasihat) tentang faktor-faktor yang mengikat dirinya — di satu pihak undang-undang, di lain pihak peristiwa sesungguhnya — seorang pencari hukum (yustisiabel) dihadapkan pada pertentangan ini, juga jika ia memberanikan diri untuk dalam kebebasan, tentu saja secara relatif, mengatakan apa yang menjadi hukumnya, karena ia harus merupakan hukum, akan muncul pertentangan yang sama, yang menarik yang bersangkutan ke dalam dua arah: pada satu arah keyakinannya sendiri, kesadaran hukum pribadi dari dirinya sendiri dan pada arah lain keyakinan, atau lebih baik opini dari masyarakat hukum di sekitarnya, yang terhadapnya aturan itu ditujukan, kesadaran hukum dari orang banyak. Keyakinan pribadi tidak dapat dipaksakan sebagai hukum jika ia tidak sebagai demikian — saya tidak mengatakan turut dirasakan, melainkan pada akhirnya — diterima oleh masyarakat. Opini masyarakat tersebut tidak dapat dijadikan hukum oleh orang, yang baginya merupakan hal melawan hukum (voor wie zij onrecht is). Hal yang dikemukakan tadi adalah pertentangan yang selalu berulang-ulang timbul kembali, yang hanya di dalam hukum dapat menemukan peniadaannya (penyelesaiannya). Tentang posisi istimewa yang di dalamnya dibahas pertanyaan yang dibahas itu muncul dalam hubungan kolonial, bandingkan B. ter Haar, “De beteekenis van de tegenstelling participeerend-kritisch denken in de rechtspraak naar adatrecht.” ²⁶

   Bagi orang yang berdasarkan ini berpendapat harus menolak karakter keilmuan dari Ilmu Hukum, semoga yang berikut ini menjelaskannya. Bagi kami ihwalnya jauh lebih jelas bahwa di dalam penelitian ilmiah selalu berulang apa yang di dalam kehidupan hukum itu sendiri terjadi (dilakukan) — untuk mengatakan dalam peristilahan pertanyaan yang kami gunakan — hal ada dan hal keharusan, dorongan mencapai kebenaran dan hasrat pada keadilan di sini saling bertemu.
   Berkaitan dengan itu masih satu komentar. Apakah demi itu tidak sudah niscaya demikian halnya bahwa, karena hukum selalu terarah pada perwujudan, hal ini membuat bahwa juga perwujudan itu sendiri termasuk ke dalam wilayahnya. Hukum itu bukan suatu keharusan yang diucapkan dalam kesabaran, yang membiarkan pendengarnya untuk mematuhi atau tidak. Hukum itu dipaksakan, namun cara melaksanakannya juga turut tergantung pada hukum; pranata-pranata yang dengannya hal itu dilakukan adalah pranata-pranata hukum. Eksekusi dan hukum acara adalah bagian dari hukum. Ilmu sering seperti ibu tiri telah memperlakukannya, di sini pada umumnya tidak lebih dipandang sebagai aturan-aturan administratif yang harus diuji efektivitasnya (kehasil-gunaan, doelmatigheid). Tentu saja pengujian itu harus dilakukan, tetapi dalam asas-asasnya mereka adalah lebih dari itu. Mereka pada akhirnya adalah hukum. Hukum acara dikembangkan lebih dahulu ketimbang hukum materiilnya. Pada masa-masa yang di dalamnya hukum materiil masih demikian sederhana sehingga keraguan jarang timbul dan kebutuhan pada penulisannya masih kurang, sudah dapat ditemukan pengaturan hukum acara yang terinci. Justru dalam pertarungan, jika haknya dibantah, orang membutuhkannya, bahwa ia akan diperlakukan sesuai dengan hukum, ia harus pasti bahwa tuntutannya (aanspraak), yang dalam masa damai yang tenang berlangsung dengan sendirinya, tetapi dalam pertarungan tiba-tiba pada semua sisi diragukan dan tampak lemah, benar-benar secara harafiah diakui sebagai hukum (sebagai haknya, tot zijn recht komt).

Zaman ketiadaan hukum atau zaman tanpa hukum (tijd van rechteloosheid) adalah zaman yang di dalamnya hukum tidak menjadi kenyataan, yang di dalamnya dasar-dasar dari hukum acara yang amat sangat penting bagi masyarakat dan individu, diabaikan. Menjadi pertanyaan, apakah di tempat lain seperti di sini kesadaran tentang ketidak adilan demikian sangat mendesak manusia. Hal penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah, yang pasti selalu menyentuh kesadaran tersebut paling dalam tidak pernah sedemikian menjadi persoalan ketimbang jika kepadanya telah tidak diberlakukan prosedur hukum yang baik. Keseluruhan hukum acara diarahkan pada pemuasan masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Perdamaian yang sesungguhnya adalah perdamaian dari hukum.
   Kita harus membiarkan komentar tunggal itu dengan pernyataan itu. Ia dimaksudkan untuk memperlihatkan, bahwa, jika hal mencari hukum positif yang berlaku memunculkan hubungan kebenaran pada pencarian hukum ke muka, maka hal itu berarti mengajukan pertanyaan tentang perwujudan tuntutan keadilan pada kenyataan terberi. Hukum positif akan tidak ada, jika kenyataan tidak memperlihatkan ketidak-adilan — ia (hukum positif) akan mengabdi apa? Hukum menemukan maknanya di sini bahwa ia tidak mengajarkan apa yang jika tidak demikian harus telah menjadi (behoorde te zijn), melainkan apa yang jika tidak demikian seharusnya terjadi (behoort te zijn), di sini, sekarang, segera. Seperti sudah kita lihat, ia adalah ajaran, namun ajaran demi panggilan, ia adalah suatu tuntutan.
   Sekali lagi, tentang hal ini di sini tidak dibahas lebih lanjut. Sebagai resumsi dari bab ini masih akan dikemukakan hal ini: hukum dan Ilmu Hukum berusaha mencapai putusan-nilai (waarde-oordeel), yang tergantung pada putusan-kenyataan (werkelijkheidsoordeel). Dan di samping itu: putusan-kenyataan tentang kenyataan kemasyarakatan (sosiologikal) secara langsung memunculkan sebagai komplemen yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan putusan berkenaan dengan hukum dari hal ada (kenyataan) ini, yakni putusan-nilai. Saya ulangi apa yang sudah sering saya katakan: hal ada dan hal keharusan (zijn en behoren) saling bertemu di dalam hukum. Kita juga dapat merumuskan hal itu sebagai berikut: putusan dari Ilmu Hukum adalah putusan-nilai dan putusan-kenyataan. Pemisahan keduanya — betapa pun bergunanya untuk analisis tentang dan pemahaman dalam jiwa manusia — adalah bukan kata akhir seperti pada kaum Kantian.
   Apakah kita datang dari yang satu dan pergi ke yang lain — atau kita bergerak pada arah yang sebaliknya — kesimpulannya adalah sama: pada analisis terakhir putusan-nilai dan putusan-kenyataan adalah komplementer (dua besaran yang ada bersama, yang saling merupakan bagian).

   Pada bagian akhir masih sebuah perspektif ke depan. Kita tidak mengakhiri tanpa sebentar memperluas cakrawala pandang dengan melihat ke depan — ke depan dan juga ke samping. Tentang tiap ilmu, kita katakan, terdapat kebenaran sebagai tujuan akhir. Ia selalu mencari kebenaran, selalu ia juga mengetahui, bahwa ia tidak menjangkau kebenaran tersebut. Namun kebenaran itu adalah bersegi banyak, bukan hanya abstraksi dari pendapat (putusan, proposisi) yang tepat, kesesuaian antara isi dari putusan itu dan obyek, ia ditingkatkan menjadi kesesuaian dari manusia dalam keseluruhannya dan dunia, sehingga tidak hanya pertentangan di dalam pikirannya, keraguan, tetapi semua disharmoni, yang terus menerus ia temukan dalam hidupnya, diatasi (ditiadakan).
   Di dalam perjalanan ziarah menuju kebenaran itu, tiap ilmu melihat satu titik, yang menariknya dan yang ia tidak mencapainya. Ia memiliki suatu bagian, sepenggal kenyataan, — material atau kejiwaan — ke dalam wilayahnya, ia mengetahui bahwa bagian tersebut ditentukan dari titik tersebut, terdapat sebuah bintang, yang dalam cahayanya ia berjalan (bergerak), tetapi titik ini menghindar (menjauh, membelok), tiap kali tampak mendekatinya. Bintang itu tidak dapat dipetik. Ada sebuah batas, yang terhadapnya ilmu tidak akan pernah sampai yang namun demikian menjadi penutupnya. Van der Leeuw ²⁷menyebutnya “eschaton” dari setiap ilmu. Orang dapat menyebutnya tujuan (doel, goal), andaikata saja hal ini menimbulkan pikiran bahwa ini adalah pilihan sadar oleh manusia sendiri. Tujuan ini terletak dalam ilmu itu sendiri. Dan karena itu, “tujuan” juga bukanlah istilah yang tepat, sebab “eschaton” itu tidak hanya berada pada akhir tetapi juga pada permulaan, yang selalu dapat dirasakan sepanjang perjalanan.
   Dengan “eschaton” kita mengartikan sesuatu yang lain ketimbang gagasan tentang kebenaran yang menjadi landasan (grondslag) dari ilmu yang sejati, pikiran kita terarah pada suatu pengertian yang lebih terbatas yang bahkan mengandaikan kebenaran.

   Jadi, dengan “eschaton” dari Ilmu Hukum kita juga tidak memaksudkan idea keadilan. Jika kita mencari “eschaton” tersebut, kita harus memperhitungkan pembedaan, yang hanya sepintas kita singgung dalam tulisan ini, antara aturan hukum yang sesungguhnya, aturan-aturan perilaku yang mengkaidahi manusia, yang menentukan terhadap apa mereka saling berkewajiban, apa yang mereka harus lakukan, apa yang tidak boleh, dan aturan-aturan yang menentukan bagaimana masyarakat sebagai keseluruhan berfungsi, bagaimana aturan-aturan terbentuk, bagaimana dari sebuah aturan orang sampai pada putusan konkret, bagaimana mereka ditegakkan. Pembedaan ini adalah dasar dari pembedaan Hukum Perdata dan Hukum Publik²⁸; di atasnya dalam berbagai sistem hukum dengan berbagai cara yang sangat berbeda-beda.dibangun lebih jauh. Kita menanganinya semurni mungkin jika kita menempatkan Hukum Umum (gemeen recht) berhadapan dengan Hukum Tata Negara (staatsrecht); dua-duanya adalah hukum, Hukum Umum mengandaikan otoritas, Hukum Tata Negara terikat pada asas-asas hukum, namun demikian kita masih dapat membedakan mereka. Dengan demikian maka “otoritas” tidak berada di bawah, melainkan di samping keadilan, maka penggradasian otoritas, lebih tinggi dan lebih rendah serta kebutuhan pada otoritas tertinggi diakui, maka ia sebagai otoritas yang umum dan tertinggi disebut “kedaulatan” (souvereniteit).
   Namun demikian mereka bersama-sama mewujudkan satu keseluruhan: Hukum Belanda, ia sebagai demikian adalah obyek ilmu tentang hukum positif. Jika kita memandang dua-duanya berdasarkan arahnya, maka Hukum Umum terarah pada keadilan, Hukum Tata Negara pada otoritas. Di dalam keadilan Hukum Umum itu menemukan maknanya dalam keadilan, dalam otoritas makna dari Hukum Tata Negara. Sekali lagi: jadi bagaimana pun Hukum Umum itu tidak mungkin tanpa otoritas, Hukum Tata Negara berpartisipasi pada keadilan. Jika memandang dua-duanya berdasarkan latar belakangnya dalam kenyataan kehidupan, maka pada Hukum Umum hal itu adalah peristiwa kemasyarakatan, pada Hukum Tata Negara adalah negara, namun kini tidak dipandang sebagai pranata hukum (figur hukum), melainkan sebagai gejala historikal: pergaulan hidup dari sebuah rakyat sebagai satu keseluruhan. Peristiwa kemasyarakatan itu tidak pernah tanpa hukum, negara adalah pranata hukum, namun mereka dapat dipandang pada dirinya sendiri, yang pertama dilakukan dalam Sosiologi, yang kedua dalam Ilmu Negara (staatsleer), yang dengan demikian secara tepat dipisahkan dari Hukum Tata Negara. Jika kita melihat (telaah) apa yang mengikat dua-duanya, Sosiologi dan Ilmu Negara, maka hal itu adalah gerakan dalam waktu, sejarah, yang menemukan ilmunya dalam penulisan sejarah.

   Karena saya bermaksud untuk tidak lebih dari sekedar membuka suatu perspektif ke depan, maka suatu penjelasan panjang lebar di sini bukanlah tempatnya. Saya menggelar “eschata” di sana-sini secara apodiktis tanpa memberikan motivasi kepada mereka, saya berharap bahwa di kemudian hari saya akan memperoleh kesempatan lagi untuk melakukan hal itu. Sekarang hanya beberapa catatan.
   Pertama berkenaan dengan keseluruhan pokok-telaah kita, sesuatu tentang hubungan antara Teori Hukum dan Ilmu Hukum. Sebab dari sinilah skema tersebut ditata. Pertentangan dan hubungannya yang pertama-tama, yang selebihnya dengan sendirinya menautkan diri padanya — ke mana mereka menunjuk, dari mana mereka itu datangnya? Saya harap bahwa kontribusi saya dalam keseluruhannya memperjelas pertentangan ini dan pada gilirannya menemukan kejelasan dalam skema itu. Di sini tinggal sesuatu tentang dua “eschata” itu. Ketertiban, “eschaton” dari Teori Hukum, adalah umum, adalah absolut, adalah teoretis. Ia adalah kebutuhan logikal untuk mengerti, untuk penataan yang mendorong Teori Hukum. Ilmu Hukum lebih terarah pada yang konkret, ia tertuju pada manusianya, pada manusia di dalam masyarakat. Ihwalnya masih merupakan sesuatu yang lain apakah baginya yang diajukan kedamaian atau ketertiban. Kedamaian tidak pernah tanpa ketertiban, ia juga dapat dipandang secara intelektual (pemuasaan teori tertentu), namun ia memuat lebih banyak, manusia dalam keseluruhannya, manusia yang hidup, tidak hanya yang berpikir. Dan kedamaian adalah hal yang dicari hukum positif. Kedamaian adalah keadilan yang diwujudkan, kedamaian adalah juga penyerahan kepada otoritas, bukan sekedar penundukan dengan penolakan dalam hati, melainkan penerimaan sebagai suatu pembebasan. Sebagai “eschaton” ia tidak pernah tercapai (sebagaimana juga ketertiban yang sempurna tidak pernah terwujud) tetapi berdaya tarik (memikat) dan mengarahkan. Masyarakat hanya ada jika kedamaian ada.

   Mungkin seseorang bertanya, mengapa baik Sejarah Hukum maupun Perbandingan Hukum tidak menemukan tempat dalam skema itu. Saya menjawab: Sejarah Hukum dapat saja merupakan sejarah suatu sistem hukum konkret dari sebuah masyarakat. Jika demikian halnya, maka tempatnya sudah ditunjukkan oleh skema itu, meskipun untuk membuat hal ini tetap merupakan suatu gambaran menyeluruh terikhtisar (overzichtelijk) saya tidak mengungkapkannya. Ia terletak dalam hubungan antara Ilmu Hukum dan penulisan sejarah. Ia mengungkapkan sistem hukum tersebut dalam keadaan bergerak, atau lebih baik, pergerakan sistem hukum di dalam waktu.
   Namun Sejarah Hukum dapat juga — dan dengan itu ia menautkan diri pada Perbandingan Hukum — dipandang secara umum. Dalam hal itu maka semua gejala dari hukum itu dirangkum, maka kita sampai pada sebuah fenomenologi, yang dari Sosiologi dan Sejarah masa kini dan masa lampau, dari semua bangsa yang mungkin ada yang hidup atau pernah hidup, mempersatukan semua hal yang menunjuk pada “hukum” dan berusaha untuk meletakkan dalam pertautan. Segera Sejarah Hukum mengarahkan diri pada tatanan-tananan hukum, yang perkaitannya dengan tatanan-tananan yang sekarang berlaku tidak dapat ditunjukkan, ia memperoleh sesuatu dari karakter ini; namun jika ia ingin tetap merupakan Sejarah Hukum, maka memulai pada sebuah bangsa tertentu, mencoba menelaah hukumnya sebagai tatanan, adalah mutlak perlu.
   Skema itu juga membuat jelas, bagaimana filsafat tentang hukum dan Teori Hukum harus dipisahkan. Tuntutan keadilan meresapi keseluruhan hukum itu, pemisahan-pemisahan ke atas dan ke samping tidak ada yang ketat (kedap air, watertight), namun tuntutan keadilan sendiri adalah bukan obyek-telaah dari Teori Hukum — juga bukan dari Ilmu Hukum — ia adalah sebuah obyek-telaah untuk filsafat tentang hukum. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kedaulatan. Untuk filsafat maka idea-idea itu, yang meskipun mereka itu hanya dapat dipandang dalam hubungan dengan kenyataan yang dari dalamnya mereka didistilasi (dalam skema ke bawah) dan meskipun mereka kemudian menunjuk lagi ke atas, untuk sesaat dapat ditinjau pada dirinya sendiri.

   Saya harap dengan penunjukan-penunjukkan pendek ini akan dapat mencukupi, sekalipun saya mengakui bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan tetap tersedia tempat. Saya tidak bermaksud untuk mengemukakan sesuatu yang lengkap, hanya sekedar perspektif ke depan. Di samping skema ini dapat diajukan, dengan titik-titik pusat lain, yang dengan itu maka perkaitan-perkaitannya akan bergeser (berubah), skema-skema, yang sama tepat, tidak lebih tepat, dibandingkan dengan yang dikemukakan di atas. Begitulah, andaikata bukan Ilmu Hukum yang dipilih sebagai titik pusat, melainkan hukum sebagai gejala kultural, maka tempat fenomenologi akan lebih menonjol lagi, maka hukum di samping bahasa, di samping agama dan seni, akan dapat ditempatkan pada skema itu.
   Pada Antropologi saya tidak mencantumkan “eschaton”. Untuk itu, karya tulis dalam bidang Antropologi masih terlalu sedikit. Banyak yang akan dapat disebut sesuai dengan segi-segi dari keberadaan manusia yang terhadapnya ilmu mengarahkan diri. Penelitian lebih jauh tidak cocok untuk uraian ini.
   “Tuhan” saya tempatkan paling atas. Saya lakukan ini setelah saya ragu, kemungkinan salah paham sangat besar. Di sini dalam skema ini, perkataan itu tidak lain bermaksud menyatakan “kenyataan terakhir, batas dan syarat dari keseluruhan keberadaan manusia”.²⁹ Semuanya bertolak dari manusia, kepada Tuhan semuanya terarah. Saya telah merenungkan apakah perkataan “het Absolute” atau “de Absolute” (Yang Mutlak) tidak sebaiknya di sini digunakan untuk menggantikan perkataan “Tuhan”. Namun saya dengan segera dihadapkan pada kesulitan untuk melakukan pilihan antara netral (onzijdig) dan subyektif (persoonlijk). “Keadilan” membawa pada “het Absolute”, “kedaulatan” pada “den Absolute”. Kedaulatan menunjuk pada seorang yang berdaulat, kedaulatan-hukum adalah sebuah pertentangan dalam diri sendiri (contradictio in terminis). Dalam diri manusia tampak jelas terdapat dorongan pada penundukan diri pada seorang otoritas pribadi (persoonlijk gezag), seperti juga di dalam dirinya juga selalu muncul perlawanan terhadap pikiran ini.

Menurut sifatnya pemberontak, namun juga dengan kesadaran harus menundukan diri. Demikian juga halnya bahwa manusia itu dipenuhi suatu dorongan yang mendalam pada hukum — namun juga ada dorongan pada serigala. Itulah yang mengajarkan kita untuk melakukan studi terhadap hukum. Itu adalah penting, tetapi kita harus waspada untuk tidak melangkah lebih jauh. Ia tetap merupakan postulat untuk pemikiran kita, dorongan dari keseluruhan semangat kita. Sebuah pertanyaan, bukan sebuah jawaban. Untuk hal-hal terakhir, ilmu hanya membawa pertanyaan-pertanyaan, bukan jawaban-jawaban. Dari pengetahuan manusia dan ilmu tidak ada jawaban. “Tuhan” di sini bukanlah Tuhan dari pewartaan agama, ia adalah, untuk menggunakan ungkapan Pascal, “le Dieu des savants et des philosophes, non d’Abraham, Isaac et Jacob, non de Jesus-Christ” (Tuhan dari para cendekiawan dan filsuf, bukan dari Abraham, Ishak dan Jakob, bukan dari Yesus Kristus), Tuhan dari religi, bukan Tuhan dari kepercayaan (keyakinan dari agama tertentu).
   Di samping perkataan “Tuhan” saya tidak menempatkan ilmu, juga tidak menempatkan “eschaton”. Tidak ada sesuatu apa pun lagi yang dapat dikatakan.
    Isi dari perkataan “Tuhan” baru dapat diperoleh dari Pewartaan dalam Jesus Kristus. Ia baru dengan demikian memperoleh maknanya yang sebenarnya, dalam jawabannya itu pertanyaan itu baru dapat dimengerti dalam kenyataan kemanusiaannya. Jika hal ini dilakukan, maka dari puncak skema itu diturunkan cahaya terhadap semua yang berada di bawahnya — maka semuanya akan menjadi lain.